NEW
Font size
WorksheetsSKB_KLHK
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang, pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan =
Pengumpulan data Primer
Timber Cruising
Inventarisasi Hasil Hutan
Pengumpulan data Sekunder
dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH
SKSHHK
SKSHHBK
LHP
SIPUH Online
TPn atau TPK Hutan ditetapkan Oleh .......
Menteri
Pimpinan Pemegang Izin
Kepala Dinas
Pemberi Izin Usaha
sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan adalah
SIPUHH
IUPHHK-HTI
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
PHHK Online
SKSHHK Berlaku untuk...
Satu kali pengangkutan dengan satu tujuan
Satu kali pengangkutan dengan beberapa tujuan
tiga kali pengangkutan dengan satu tujuan
dua kali pengangkutan dengan satu tujuan
SIPUHH =
Sistem Informasi Pemungutan Hasil Hutan
Sistem Indikasi Penatausahaan Hasil Hutan
Sistem Informasi Pemanfaatan Hasil Hutan
Sistem Informasi Penatausahaan hasil hutan
TPK Antara yang berada di dalam kawasan Hutan di tetapkan oleh
GANIS PHPL
Pemegang Izin
Kepala Dinas Provinsi
Mentri Kehutanan
IPHPS =
Izin Pemanfaatan Hutan Pada Sasaran
Izin Pemamfaatan Hasil Perhutanan Sosial
Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial
Nota Angkutan di gunakan untuk menyertai........
Kayu Bulat dari Industri Primer
kayu bulat dari TPK
Kayu Serpih ke Industri Primer
Pengangkutan arang kayu atau kayu daur ulang
HPHD =
Hak pengelolaan Hutan Desa
Hak Perlindungan Hutan Desa
Hak Pemanfaatan Hutan Desa
Hak Pemungutan Hutan Desa
Tempat Penimbunan Kayu yang berfungsi menimbun kayu bulat yang lokasinya berada di luar areal pemegang izin disebut
Tempat Penimbunan Kayu Antara
Tempat Penimbunan Kayu Akhir
Tempat Penimbunan Kayu Hutan
Tempat Pengumpulan Kayu
ANIS PHPL harus membubuhkan stempel ".............." di halaman muka SKSHHK pada saat HHK diterima
TELAH DIGUNAKAN
TERSERTIVIKASI
KAYU SAH
TELAH DIPERIKSA
HAK Akses SIPUH sesuai kewenangan diberikan kepada kecuali..
Pemegang Izin
Pengelola HUtan
Gubernur
Balai
Administrator
industri untuk mengolah Kayu Bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi disebut
Industri Primer
Industri Pokok
Industri utama
Industri Sekunder
Perencanaan KTA terdiri dari perencanaan jangka....
Bulanan - tahunan
panjang - menengah - tahunan
pendek - menengan - bulanan
mingguan - panjang - tahunan
bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi merupakan pengertian dari
Daratan
Lahan
Gambut
Bukit
Lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman
Tidak Subur
Prima
Kritis
Gembur
Rusak
Peraturan yang mengatur tentang Konservasi Tanah dan Air adalah
UU No 19 tahun 2004
PP No. 23 tahun 2021
UU No 5 Tahun 1967
UU No 41 tahun 1999
UU No 37 tahun 2014
penanaman mengikuti kontur merupakan metode KTA secara ...
Silvikultur
Agronomi
sipil teknis
Vegetativ
Metode KTA pada kawasan lindung adalah
teknis
vegetatif
bangunan air
silvikultur
pemulihan fungsi tanah dikecualikan pada
hutan adat
cagar alam
hutan konservasi
tanaman hutan rakyat
hutan lindung
upaya pelindungan, pemulihan,peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuaidengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari merupakan definisi dari
Penggunaan lahan sesuai kelas kemampuan lahan
Konservasi Keanekaragaman Hayati
Konservasi SDA
Konservasi Tanah dan Air
Konservasi Lahan
Yang bukan asas penyelenggarnan konservasi tanah dan air
kearifan lokal
kelestarian
keterbukaan
keadilan
keseimbangan
yang bukan metode KTA
sipil teknis
vegetatif
agronomi
silvikultur
manajemen
penyelenggaraan KTA meliputi, kecuali
pelindungan
pemulihan
peningkatan
pemanfaatan
pemeliharaan
yang bukan metode sipil teknis KTA
sumur resapan
sengkedan
beronjing
pemberian amelioran
rorak
Lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman adalah
Tidak subur
Kritis
Subur
Rusak
Sehat
lahan berdasarkan kualitasnya digolongkan menjadi lahan ...
sehat - kritis - rusak
prima - kritis - rusak
subur - tidak subur - rusak
prima - kritis - batuan
sehat - subur - tidak subur
yang bukan metode agronomi teknik KTA adalah
saluran pembuangan air
pengayaan
pengaturan pola tanam
pemanenan
pemupukan
satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
Blok Kerja Tahunan
Riap
Siklus Tebang
RKT
Pak Sigit adalah seorang PNS yang berjabatan Fungsonal di unit kerja nya ternyata Pak Sigit Sudah 10 Hari tidak masuk kerja secara terus menerus, hukuman disiplin PNS yang didapat oleh Pak Sigit adalah ....
Pemberhentian dengan Hormat atas permintaan sendiri
Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri
Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 Jabatan
Pembebasan dari Jabatan yang disandang oleh Pak Sigit
Undang-undang mengenai ASN
UU NO 5 TAHUN 2013
UU NO 5 TAHUN 2017
UU NO 5 TAHUN 2012
UU NO 5 TAHUN 2014
Pak Mimin adalah seorang PNS , ternyata dalam tahun berjalan Pak Mimin tidak masuk kerja selama 16 Hari, Hukuman disiplin yang diterima Pak Mimin adalah..
Sedang, Pemotongan Tukin 25% selama 6 bulan
Berat, Pemotongan Tukin 25% selama 14 bulan
Berat, Pemotongan Tukin 25% selama 12 bulan
Sedang, Pemotongan Tukin 25% selama 9 bulan
Suryo seorang PNS, ternyata bulan Oktober kemarin Suryo mengalami kecelakaan dan kehilangan fungsi penglihatan ke 2 matanya, pendengaran kedua telinganya, kedua kaki dari pangkal kaki maka Suyo berhak mendapatkan tunjangan cacat sebesar ....% dari gaji terakhir
100
85
90
75
70
kenaikan pangkat PNS Ditetapkan pada tanggal
1 Februari
1 September
1 april
semua salah
1 Desember
Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran dan atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman ...
ang sama dg PNS yang melakukan pelanggaran
sedang, dengan pemotongan TUKIN 25% 3 bulan
Berat, penurunan jabatan setingkat dibwahnya selama 12 bulan
Tingkat yang lebih berat
Pak joko adalah seorang PNS dengan golongan IV/e , dalam tahun ini Pak joko sudah menggunkan hak cuti nya selama 7 Hari karena ia liburan ke Bali, jika tahun depan ia ingin mengajukan hak cuti nya untuk liburan ke luar negeri berapa maksimal hari hak cuti Pak Joko...
19 hari
17 hari
20 hari
18 hari
DISIPLIN PNS
PP 84 2021
PP 94 2021
PP 11 2017
PP 17 2020
lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
KASN
LAN
BKN
Yang Bukan Asas Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN
kepastian hukum, profesionalitas,proporsionalitas
keterbukaan,nondiskriminatif,persatuan dan kesatuan
akuntabilitas,efektif
nilai dasar,kode etik
Eselon 1a Pembina Utama memiliki Golongan/ Ruang
IV/e
IV/d
IVc
IV/a
Hak seorang PNS salah satunya adalah Cuti, dibawani merupakan jenis cuti yang dapat diperoleh seorang PNS kecuali,
Cuti hari raya
Cuti tahunan
Cuti dluar tanggungan negara
cuti besar
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
PNS DAN PPPK
ASN
PEGAWAI ASN
PEGAWAI PENERINTAH
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 12 BULAN TERMASUK KE HUKUMAN DISIPLIN PNS
BERAT
RINGAN
SEDANG
SANGAT BERAT
pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja dilakukan paling lambat terhitung sejak kejadian
2x24 jam
3x24 jam
1x24 jam
sesegera mungkin
Bentuk jaminan perlindungan yang wajib diberiksn pemerntah terhadap PNS kecuali
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kesehatan
jaminan kematian
Jaminan perlindungan hukum
bantuan hukum
Banding Administrasi dan keberatan diajukan ke...
Badan Pertimbangan
BKN
KASN
LAN
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
PPK
PNS
ASN
PPK DAN ASN
pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KODE ETIK ASN
PENGELOLAAN ASN
KODE PERILAKU ASN
MANAJEMEN ASN
Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas
Hukuman Disiplin Lisan
Hukuman Disiplin Tertulis
Hukuman Disiplin Berat
Hukuman Disiplin ringan
Hukuman Disiplin Tertulis
Hukuman Disiplin berat
Hukuman Disiplin Lisan;
Hukuman Disiplin sedang
Hukuman Disiplin berat
Hukuman Disiplin ringan
Hukuman Disiplin sedang
Hukuman Disiplin berat
upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan disebut
DAS
Pengelolaan DAS
Pelaksanaan DAS
Perencanaan DAS
Kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan disebut
Daya Dukung DAS
Pengelolaan DAS
DAS yang dipulihkan daya dukungnya
DAS yang dipertahankan daya dukungnya
Klasifikasi DAS
Berikut adalah tahapan pengelolaan DAS, kecuali
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengembangan
Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan dan Pengawasan
berikut adalah tahapan kegiatan perencanaan pengelolaan DAS sbb, kecuali
inventarisasi DAS
penyusunan rencana pengelolaan DAS
penetapan rencana pengelolaan DAS
B dan C salah
A, B dan C salah
berikut adalah yang tidak termasuk tahapan kegiatan penetapan batas DAS adalah
penyiapan bahan
penentuan batas DAS
Verifikasi batas DAS
Penentuan batas DAS
Penyusunan klasifikasi DAS
Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS dilakukan penyusunan klasifikasi DAS yang dilakukan untuk menentukan
DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya
DAS yang dipulihkan dan diperbaiki daya dukungnya
DAS yang ditingkatakan daya dukungnya
DAS yang dipulihkan dan ditingkatkan daya dukugnya
Semua benar
penetuan klasifikasi DAS dilakukan berdasarkan kriteria sbb kecuali
kondisi lahan
sosial ekonomi
pemanfaatan ruang wilayah
inventarisasi bangunan air
permasalahn DAS
Kriteria, kualitas, kuantitas, kontinuitas paling sedikit memuat sub kriteria
muatan sedimen
banjir
indeks penggunaan air
koefisien rezim aliran
indeks erosi
penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dilakukan dengan perumusan sbb kecuali
permasalahan das
tujuan pemulihan daya dukung DAS
monitoring dan evaluasi DAS
Strategi pemulihan daya dukung DAS
Pembinaan dan pengawasan DAS
Pembinaan pengelolaan DAS dapat dilakukan dengan kegiatan sbb kecuali
koordinasi
fasilitasi
pemberian bantuan teknis
pemberian bimbingan
pengawasan pelaksanaan
upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah dan lahan sesuai dengan kemampuan dan perutukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari disebut
pengelolaan DAS
Konservasi Tanah dan Air
Konservasi SDA
Perlindungan Hutan dan Lahan
Lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau tidak dibudidayakan disebut
lahan kritis
lahan prima
lahan rusak
lahan normal
penyelenggaran kta berdasarkan pada asas berikut ini kecuali
partisipatif
keseimbangan
keadilan
keletarian
perlindungan
Tujuan adanya penyelenggaraan konservasi tanah dan air adalah paling sedikit meliputi kecuali
melindungi permukaan tanah
menjamin fungsi tanah
mengoptimalkan fungsi tanah
meningkatkan daya dukung DAS
Mengawasi konservasi tanah dan air
yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kta adalah
perencanaan kta
penyelenggaraan kta
pemanfaatan kta
pembinaan kta
pengawasan kta
yang tidak termasuk dalam penyelenggaran konservasi tanah dan air adalah sbb
perlindungan fungsi tanah pada lahan
pemulihan fungsi tanah pada lahan
peningkatan fungsi tanah pada lahan
pemeliharaan fungsi tanah pada lahan
penjaminan fungsi tanah pada lahan
penyelenggaraan kta dapat dilakukan pada kawasan, kecuali
kawasan suak margasatwa
zona pemanfaatan tn
kawasan twa
kawasan cagar alam
kawasan taman buru
metode yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kta adalah kecuali
vegetatif
agronomi
manajemen
vegetatif
sipil teknis pembuatan bangunan kta
perlindungan fungsi tanah pada lahan di kawasan lindung dilakukan dengan metode manajemen berupa
pengendalian konversi penggunaan lahan prima
pengamanan
penataan kawasan
semua benar
untuk melakukan perlindungan fungsi tanah pada lahan dapat dilakukan dengan pengamanan. pengamanan dapat dilakukan melalui kegiatan, kecuali
sosialisasi
monitoring dan evaluasi
penyuluhan
penegakan hukum
pengendalian
perlindungan fungsi tanah pada lahan di kawasan budidaya dapat diakukan dengan metode manajemen berupa penataan kawasan. penataan kawasan dapat dilakukan melalui
penandaan batas
pemanfaatan kawasan
penatagunaan kawasan
pendeliniasian kawasan
a dan d benar
penataan kawasan di kawasan lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilakukan di... kecuali
suaka margasatwa
taman nasional kecuali zona inti
taman wisata alam
cagar alam
tama buru
penataan kawasan di kawasan lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dapat dilakukan di
taman hutan raya
kawasan rawan bencana alam
kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
a dan c benar
semua benar
penataan kawasan di kawasan lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kab/kota dapat dilakukan di... kecuali
hutan lindung
hutan kota
sempadan pantai
taman buru
taman hutan raya
penataan kawasan di kawasan lindung dapat berupa...kecuali
kawasan bergambut
kawasan sekitar danau
kawasan raung terbuka
sempadan sungai
kawasan sekitar mata air
pemulihan fungsi tanah pada lahan kritis dan lahan rusak dalam kawasan budidaya dilaksanakna dengan metode sbb
vegetatif
agronomi
sipil teknis pembuatan bangunan KTA
A dan B benar
semua benar
metode vegetatif penanaman tanaman konservasi tanah dan air dapat berupa, kecuali
kayu-kayuan
perdu
rumput-rumputan
tanaman penutup tanah lainnya
semua salah
metode yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kta yaitu berupa metode agronomi. kegiatan metode agronomi dapat berupa
pengayaan tanaman
dam pengendali
sengkedan
terjunan air
sumur resapan
metode yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kta yaitu berupa metode sipil teknis pembuatan bangunan kta. kegaitan metode sipil teknis dapat berupa
pemupukan
pemanenan
pengendali jurang
pengaturan pola tanaman
pemberian mulsa
dalam rangka menyelenggarakan konservasi tanah dan air, pemerintah dan atau pemda melaksanakan pembinaan dan pengawasan. kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan melalui, kecuali
sosialisasi
monitoring
penyuluhan
advokasi
supervisi
