wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hukum Keuangan dan Hukum Perijinan

Total questions: 31

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

keseluruhan aturan hukum (internasional maupun nasional) yang mengatur hubungan timbal balik antara perusahaan yang membeli atau menjual, mengangkut atau memproduksi sesuatu secara nasional atau internasional, adalah definisi...

a)

Hukum Pidana

b)

Hukum Perdagangan

c)

Hukum Keuangan

d)

Hukum Perijinan

2.

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, adalah definisi...

a)

Hukum Pidana

b)

Hukum Perdagangan

c)

Hukum Keuangan

d)

Hukum Perijinan

3.

Yang Dibahas dalam Hukum Keuangan Negara Ialah....

a)

pengelolaan fiskal

b)

pengelolaan moneter

c)

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

d)

Kekayaan Warga negara

4.

Langkah langkah pemerintah untuk membuat perubahan perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah masalah ekonomi yang dihadapi, adalah definisi...

a)

Kebijakan Fiskal

b)

Kebijakan Moneter

c)

Kebijakan Makroekonomi

d)

Kebijakan Sustainable Development

5.

kebijakan yang dikeluarkan bank sentral untuk stabilisasi ekonomi seperti mengatur jumlah uang yang beredar agar tercipta kestabilan ekonomi, adalah definisi...

a)

Kebijakan Fiskal

b)

Kebijakan Moneter

c)

Kebijakan Makroekonomi

d)

Kebijakan Sustainable Development

6.

kebijakan yang dapat digunakan ketika kondisi pertumbuhan ekonomi lagi lesu atau rendah dan angka pengangguran tinggi. Kebijakan ini dapat dijalankan dengan cara menurunkan pajak, ialah kebijakan.....

a)

Fiskal Retraksional

b)

FIskal Ekspansioner

c)

Fiskal Reduksioner

d)

Fiskal Kontraksioner

7.

kebijakan yang dapat digunakan  untuk mengatasi kondisi inflasi yang sangat tinggi. Kebijakan ini dijalankan dengan cara menaikkan pajak, ialah kebijakan.....

a)

Fiskal Retraksional

b)

FIskal Ekspansioner

c)

Fiskal Reduksioner

d)

Fiskal Kontraksioner

8.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan Pemerintah dilakukan untuk mempengaruhi hal hal berikut di bawah ini, kecuali...

a)

Permintaan agregat

b)

tingkat aktivitas ekonomi

c)

Pengeluaran Negara

d)

Distribusi pendapatan

9.

suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri, ialah definisi....

a)

Inflasi

b)

Deflasi

c)

Revaluasi

d)

Devaluasi

10.

suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang, adalah definisi ....

a)

Inflasi

b)

Deflasi

c)

Revaluasi

d)

Devaluasi

11.

kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara, adalah definisi ....

a)

Inflasi

b)

Deflasi

c)

Revaluasi

d)

Devaluasi

12.

kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing, adalah definisi ....

a)

Inflasi

b)

Deflasi

c)

Revaluasi

d)

Devaluasi

13.

proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan, adalah definisi ....

a)

Apresiasi

b)

Depresiasi

c)

Persuasi

d)

Saneering

14.

suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme pedagangan, adalah definisi ....

a)

Apresiasi

b)

Depresiasi

c)

Persuasi

d)

Saneering

15.

kebijaksanaan pemerintan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara memotong uang (nilai mata uang)., adalah definisi ....

a)

Apresiasi

b)

Depresiasi

c)

Persuasi

d)

Saneering

16.

tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral terhadap bank umum terhadap penjualan surat-surat berharga yang likuiditasnya tinggi adalah...

a)

Tingkat Bunga

b)

Tingkat Diskonto

c)

Tingkat Cadangan Wajib

d)

Tingkat Suku Bunga

17.

Rasio Cadangan Wajib ialah....

a)

Kebijakan yang mengatur besar kecilnya tingkat cadangan wajib minimal

b)

Kebijakan yang mengatur dimana memasukkan cadangan wajib

c)

Kebijakan yang mengatur batas waktu cadangan wajib

d)

Kebijakan yang mengatur besar kecilnya tingkat cadangan wajib maksimal

18.

Kebijakan yang dilakukan dengan cara memperjual belikan surat berharga pemerintah dan bank sentral contohnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tujuan mengendalikan uang yang beredar adalah kebijakan....

a)

Kebijakan Diskonto

b)

Kebijakan surat berharga

c)

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

d)

Kebijakan Rasio Cadangan Wajib

19.

APBN Indonesia tahun 2021 diatur dalam....

a)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020

b)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020

c)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

d)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

20.

Secara Garis Besar, Struktur APBN mencakup hal hal di bawah ini, Kecuali....

a)

Pendapatan Negara dan Hibah,

b)

Keseimbangan Sekunder

c)

Keseimbangan Primer,

d)

Pembiayaan.

21.

Berikut ini adalah Penerimaan Negara bukan pajak, kecuali...

a)

Penerimaan sumber daya alam

b)

Pendapatan bagian laba BUMN

c)

Pendapatan BLU

d)

Bea Cukai

22.

bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, adalah definisi...

a)

Perjan

b)

Perum

c)

Persero

d)

Korporasi

23.

bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat namun berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, adalah definisi...

a)

Perjan

b)

Perum

c)

Persero

d)

Korporasi

24.

bentuk badan usaha milik negara yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah, bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, adalah definisi...

a)

Perjan

b)

Perum

c)

Persero

d)

Korporasi

25.

penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya, adalah definisi...

a)

Gross Local Government Revenue

b)

Original Local Government Revenue

c)

National Government Revenue

d)

Clean Local Government Revenue

26.

Berikut adalah contoh retribusi perijinan tertentu, kecuali...

a)

    Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b)

    Retribusi Izin Gangguan

c)

Retribusi Jalan

d)

Retribusi Izin Trayek

27.

berikut ini adalah faktor faktor yang mempengaruhi besarnya anggaran desa, kecuali...

a)

Luas Wilayah

b)

Jumlah Penduduk

c)

Angka Kemiskinan

d)

Usia Penduduk

28.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam....

a)

Perpres 16 Tahun 2011

b)

Perpres 21 Tahun 2004

c)

Perpres 16 Tahun 2018

d)

Perpres 16 Tahun 2021

29.

dalam hal instansi pemerintahan membutuhkan barang/ jasa tertentu yang nilai pengerjaan nya sedikit dan tidak membutuhkan kualifikasi yang rumit, maka ia dapat melalui proses....

a)

Tender biasa

b)

Penunjukan Langsung

c)

Tender Cepat

d)

Jasa Konsultasi

30.

metode penempatan di mana uang tunai dipecah menjadi setoran uang yang lebih kecil, digunakan untuk mengalihkan kecurigaan pencucian uang dan untuk menghindari persyaratan pelaporan anti pencucian uang adalah definisi teknik pencucian uang....

a)

Bulk Cash Smuggling

b)

Smurfing

c)

Cash Intensive Business

d)

Dwarving

31.

Berikut adalah dasar hukum Keuangan Negara, Kecuali...

a)

Undang-Undang no. 17 tahun 2003

b)

Undang-Undang no. 1 tahun 2004

c)

Undang-Undang no. 3 tahun 2004

d)

Undang-Undang no. 16 tahun 2019