NEW
Font size
WorksheetsHukum Keuangan dan Hukum Perijinan
Total questions: 31
Worksheet time: 5mins
keseluruhan aturan hukum (internasional maupun nasional) yang mengatur hubungan timbal balik antara perusahaan yang membeli atau menjual, mengangkut atau memproduksi sesuatu secara nasional atau internasional, adalah definisi...
Hukum Pidana
Hukum Perdagangan
Hukum Keuangan
Hukum Perijinan
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, adalah definisi...
Hukum Pidana
Hukum Perdagangan
Hukum Keuangan
Hukum Perijinan
Yang Dibahas dalam Hukum Keuangan Negara Ialah....
pengelolaan fiskal
pengelolaan moneter
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
Kekayaan Warga negara
Langkah langkah pemerintah untuk membuat perubahan perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah masalah ekonomi yang dihadapi, adalah definisi...
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Moneter
Kebijakan Makroekonomi
Kebijakan Sustainable Development
kebijakan yang dikeluarkan bank sentral untuk stabilisasi ekonomi seperti mengatur jumlah uang yang beredar agar tercipta kestabilan ekonomi, adalah definisi...
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Moneter
Kebijakan Makroekonomi
Kebijakan Sustainable Development
kebijakan yang dapat digunakan ketika kondisi pertumbuhan ekonomi lagi lesu atau rendah dan angka pengangguran tinggi. Kebijakan ini dapat dijalankan dengan cara menurunkan pajak, ialah kebijakan.....
Fiskal Retraksional
FIskal Ekspansioner
Fiskal Reduksioner
Fiskal Kontraksioner
kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi inflasi yang sangat tinggi. Kebijakan ini dijalankan dengan cara menaikkan pajak, ialah kebijakan.....
Fiskal Retraksional
FIskal Ekspansioner
Fiskal Reduksioner
Fiskal Kontraksioner
Kebijakan Fiskal yang dilakukan Pemerintah dilakukan untuk mempengaruhi hal hal berikut di bawah ini, kecuali...
Permintaan agregat
tingkat aktivitas ekonomi
Pengeluaran Negara
Distribusi pendapatan
suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri, ialah definisi....
Inflasi
Deflasi
Revaluasi
Devaluasi
suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang, adalah definisi ....
Inflasi
Deflasi
Revaluasi
Devaluasi
kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara, adalah definisi ....
Inflasi
Deflasi
Revaluasi
Devaluasi
kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing, adalah definisi ....
Inflasi
Deflasi
Revaluasi
Devaluasi
proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan, adalah definisi ....
Apresiasi
Depresiasi
Persuasi
Saneering
suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme pedagangan, adalah definisi ....
Apresiasi
Depresiasi
Persuasi
Saneering
kebijaksanaan pemerintan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara memotong uang (nilai mata uang)., adalah definisi ....
Apresiasi
Depresiasi
Persuasi
Saneering
tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral terhadap bank umum terhadap penjualan surat-surat berharga yang likuiditasnya tinggi adalah...
Tingkat Bunga
Tingkat Diskonto
Tingkat Cadangan Wajib
Tingkat Suku Bunga
Rasio Cadangan Wajib ialah....
Kebijakan yang mengatur besar kecilnya tingkat cadangan wajib minimal
Kebijakan yang mengatur dimana memasukkan cadangan wajib
Kebijakan yang mengatur batas waktu cadangan wajib
Kebijakan yang mengatur besar kecilnya tingkat cadangan wajib maksimal
Kebijakan yang dilakukan dengan cara memperjual belikan surat berharga pemerintah dan bank sentral contohnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tujuan mengendalikan uang yang beredar adalah kebijakan....
Kebijakan Diskonto
Kebijakan surat berharga
Kebijakan Operasi Pasar Terbuka
Kebijakan Rasio Cadangan Wajib
APBN Indonesia tahun 2021 diatur dalam....
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Secara Garis Besar, Struktur APBN mencakup hal hal di bawah ini, Kecuali....
Pendapatan Negara dan Hibah,
Keseimbangan Sekunder
Keseimbangan Primer,
Pembiayaan.
Berikut ini adalah Penerimaan Negara bukan pajak, kecuali...
Penerimaan sumber daya alam
Pendapatan bagian laba BUMN
Pendapatan BLU
Bea Cukai
bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, adalah definisi...
Perjan
Perum
Persero
Korporasi
bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat namun berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, adalah definisi...
Perjan
Perum
Persero
Korporasi
bentuk badan usaha milik negara yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah, bergerak di bidang pelayanan kepada masyarakat dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, adalah definisi...
Perjan
Perum
Persero
Korporasi
penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya, adalah definisi...
Gross Local Government Revenue
Original Local Government Revenue
National Government Revenue
Clean Local Government Revenue
Berikut adalah contoh retribusi perijinan tertentu, kecuali...
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Jalan
Retribusi Izin Trayek
berikut ini adalah faktor faktor yang mempengaruhi besarnya anggaran desa, kecuali...
Luas Wilayah
Jumlah Penduduk
Angka Kemiskinan
Usia Penduduk
Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam....
Perpres 16 Tahun 2011
Perpres 21 Tahun 2004
Perpres 16 Tahun 2018
Perpres 16 Tahun 2021
dalam hal instansi pemerintahan membutuhkan barang/ jasa tertentu yang nilai pengerjaan nya sedikit dan tidak membutuhkan kualifikasi yang rumit, maka ia dapat melalui proses....
Tender biasa
Penunjukan Langsung
Tender Cepat
Jasa Konsultasi
metode penempatan di mana uang tunai dipecah menjadi setoran uang yang lebih kecil, digunakan untuk mengalihkan kecurigaan pencucian uang dan untuk menghindari persyaratan pelaporan anti pencucian uang adalah definisi teknik pencucian uang....
Bulk Cash Smuggling
Smurfing
Cash Intensive Business
Dwarving
Berikut adalah dasar hukum Keuangan Negara, Kecuali...
Undang-Undang no. 17 tahun 2003
Undang-Undang no. 1 tahun 2004
Undang-Undang no. 3 tahun 2004
Undang-Undang no. 16 tahun 2019
