wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL PAS GANJIL PPKN KELAS XII ATR 2021-2022

Total questions: 30

Worksheet time: 3600secs

Name
Class
Date
1.

Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima/dilakukan oleh pihak-pihak yang lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya disebut ....

a)

hak

b)

kewajiban

c)

wewenang

d)

tugas

e)

tanggung jawab

2.

Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia merupakan pengamalan sila ....dari Pancasila.

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

e)

Kelima

3.

Pancasila merupakan ideologi terbuka, maksudnya adalah....

a)

membuka diri menerima semua kemajuan yang ada

b)

menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian

c)

dapat menerima kemajuan jika menguntungkan

d)

perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain

e)

terbuka untuk dibicarakan bersama dengan bangsa lain

4.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 dari Pasak 27-Pasal 34 berisi tentang ....warga negara.

a)

Hak

b)

Kewajiban

c)

Tugas

d)

HAM

e)

Kedudukan

5.

Partisipasi politik siswa sebagai warga negara dapat diwujudkan dengan kegiatan ....

a)

aktif sebagai pengurus OSIS

b)

aktif masuk sekolah

c)

aktif dalam kehidupan keagamaan

d)

menggunakan hak aktif dalam pemilu

e)

menggunakan hak pasif dalam pemilu

6.

Contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara adalah ....

a)

melanggar rambu-rambu lalu lintas

b)

membolos saat di jam pelajaran

c)

tidak membayar pajak pada waktunya

d)

tawuran dan merusak fasilitas umum

e)

melindungi pencuri dari amukan massa

7.

Berikut ini yang termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara, kecuali ....

a)

tidak toleran

b)

egois dan mementingkan diri sendiri

c)

menyalahgunakan kekuasaan

d)

kesadaran berbangsa yang rendah

e)

peduli akan kehidupan berbangsa

8.

Setiap warga negara memiliki peran serta membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh merupakan contoh ....warga negara.

a)

hak

b)

kewajiban

c)

tanggung jawab

d)

tuntuntan

e)

tugas

9.

Salah satu pasal tentang kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah ....

a)

Pasal 27 Ayat 1

b)

Pasal 29 Ayat 2

c)

Pasal 32 Ayat 1

d)

Pasal 33 Ayat 2

e)

Pasal 34 Ayat 1

10.

Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang menjadi tolak ukur identitas bangsa Indonesia disebut ....

a)

Nilai dasar

b)

Nilai instrumental

c)

Nilai normatif

d)

Nilai khusus

e)

Nilai praksis

11.

Nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, berikut ini yang merupakan contoh nilai tersebut adalah ....

a)

tanggung jawab

b)

gotong royong

c)

tata tertib dimasyarakat

d)

peraturan daerah

e)

kemanusiaan

12.

Nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari. Terwujud pada penerapan nilia-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis disebut ....

a)

Nilai dasar

b)

Nilai instrumental

c)

Nilai normatif

d)

Nilai khusus

e)

Nilai praksis

13.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah ....

a)

Sumber Daya Alam

b)

Sumber Daya Manusia

c)

kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah

d)

sosok kepala negara dan kepala pemerintahan

e)

konstitusi di negara tersebut

14.

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu cara preventif dan represif. Berikut ini yang merupakan contoh represif untuk mengatasi pengingkaran tersebut adalah ....

a)

pendidikan

b)

tulisan

c)

spanduk

d)

iklan layanan

e)

denda

15.

Tidak boros, hidup sederhana, serta menghargai karya orang lain merupakan sikap yang ditunjukkan dari nilai praksis adalah sila ....

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

16.

Pihak berwajib memasang spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba di beberapa tempat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat, terutama remaja, menjauhi narkoba karena sangat berbahaya. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ....

a)

preventif

b)

represif

c)

koersif

d)

persuasif

e)

kolektif

17.

Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara adalah ....

a)

orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya

b)

siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain

c)

mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM

d)

perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh mencuri

e)

merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa dengan pemerintah

18.

Seseorang berusaha mendapatkan haknya, bahkan dengansengaja melanggar hak orang lain, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk sikap ....

a)

tidak toleran

b)

egois dan mementingkan diri sendiri

c)

menyalahgunakan kekuasaan

d)

kesadaran akan bebrakti kepada bangsa

e)

peduli akan kehidupan bangsa

19.

Polisi lalu lintas menilang para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ....

a)

preventif

b)

represif

c)

koersif

d)

persuasif

e)

kreatif

20.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam ....

a)

UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5

b)

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5

c)

UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4

d)

UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5

e)

UU Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 5

21.

Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi pendapat tersebut kemukakan oleh ....

a)

Aristoteles

b)

Van Apeldoorn

c)

S. M Amir

d)

Wiryo Kusumo

e)

Prof. C.S.T. Kansil

22.

Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari penyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat ....

a)

memaksa

b)

mengatur

c)

menyeluruh

d)

memilih

e)

memerintah

23.

Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya disebut ....

a)

keadilan

b)

ketertiban

c)

good goverment

d)

supremasi hukum

e)

penegakan hukum

24.

Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....

a)

Pasal 1 Ayat (3)

b)

Pasal 3 Ayat (1)

c)

Pasal 4 Ayat (1)

d)

Pasal 5 Ayat (2)

e)

Pasal 6 Ayat (1)

25.

Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar disebut ....

a)

sistem hukum

b)

tujuan hukum

c)

lembaga hukum

d)

supremasi hukum

e)

perlindungan hukum

26.

Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah ....

a)

TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara

b)

PORLI

c)

Kejaksaan

d)

KPK

e)

MK

27.

Dibawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....

a)

UU No. 2 Tahun 2002

b)

UU No. 20 Tahun 2003

c)

UU No. 30 Tahun 2002

d)

UU No. 16 Tahun 2004

e)

UU No. 12 Tahun 2006

28.

Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah ....

a)

ICW (Indonesia Coruption Watch)

b)

Kepolisian

c)

KPK

d)

Komnas HAM

e)

Intel

29.

Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah ....

a)

TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara

b)

PORLI

c)

Kejaksaan

d)

KPK

e)

MK

30.

Kejaksaan di Indonesia disebut dengan executive ambtenaar yang mempunyai arti kejaksaan sebagai ....

a)

pengendali proses perkara pidana

b)

pengendali proses perkara perdata

c)

pengendali proses perkara pidana dan perdaata

d)

satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

e)

satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata