NEW
Font size
WorksheetsTWK A1
Total questions: 30
Worksheet time: 2hrs 30mins
Pemilu Pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih ...
Anggota MPR
Anggota DPR dan Konstituante
Presiden dan Wakil Presiden
KNIP
Menteri
Lahirnya surat perintah 11 Maret 1966 (supersemar) dianggap sebagai awal masa ...
Orde lama
Orde baru
Pembangunan
Reformasi
Indonesia Serikat
VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal ...
1 November 1680
31 Desember 1799
12 Oktober 1798
1 Maret 1865
15 Desember 1865
Pada masa Demokrasi Terpimpin ditandai terjadi banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945. Salah satu di antaranya adalah ...
Terjadinya pemisahan kekuasaan dan keadilan
Presiden menyatakan konfrontasi dengan Malaysia
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sepenuhnya berada dalam kekuasaan Presiden
Sila - sila dalam Pancasila tidak lagi diakui dan tidak pula diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketua - ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri - menteri negara
Max Havelaar adalah sebuah buku yang menceritakan penderitaan rakyat selama 31 tahun sewaktu dilaksanakan tanam paksa. Buku tersebut ditulis oleh ...
Ki Hajar Dewantara
Dr. Sutomo
Douwes Dekker
HOS Cokroaminoto
Moch. Hatta
Pembangunan jalan - jalan utama yang menhubungkan kota - kota di pantai utara Jawa merupakan kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan ...
H. Willem Daendels
Jean Pieterzoon Coen
Cornelis de Houtman
Laurens Reael
Pieter Both
Berikut ini yang tidak termasuk dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
Membubarkan Konstituante
Pembentukan Dewan Penasihat Presiden
Tidak berlakunya UUDS 1950
Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya
Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945
Manifestasi politik USDEK Presiden Soekarno adalah kependekan dari...
UUD 45, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi, Kepribadian Indonesia
UUD 45, Sosialisme, Demokrasi terpimpin , Ekonomi, Kepribadian Indonesia
UUD 45, Sosialisme terpimpin, Demokrasi, Ekonomi, Kepribadian Indonesia
UUD 45, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi terpimpin, Kepribadian Indonesia
UUD 45, Sosialisme, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian Indonesia
Rakyat Indonesia sepakat kembali dari Republik Indonesia Serikat ke bentuk negara kesatuan pada tanggal...
16 Agustus 1949
17 Agustus 1949
18 Agustus 1949
17 Agustus 1950
18 Agustus 1950
Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia dalam rentang tahun 1949-1950 adalah sistem pemerintahan ...
Presidensial
Parlementer
Demokrasi Terpimpin
Quasi parlementer
Demokrasi liberal
Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah ...
Pemilihan presiden dan wakil presiden
Penetapan dan pengesahan UUD 1945
Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden
Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945
Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, kecuali ...
Ir. Soekarno
Dr. Cipto Mangunkusumo
Moch. Hatta
Ki Hajar Dewantora
K.H Mas Mansyur
Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut kecuali...
Belanda hanya mengakui Jawa sebagai wilayah RI
TNI harus hijrah ke RI
RI merupakan bagian dari RIS
Akan dibentuk dewan konstitusi RIS dalam waktu dekat
diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS
Panitia Sembilan beranggotakan 9 orang yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan Nasionalis dan golongan Islam. Berikut ini yang bukan merupakan golongan Nasionalis adalah ...
Moch. Hatta
Ahmad Soebardjo
Muhammad Yamin
Abikusno Tjokrosuyoso
A.A. Maramis
Contoh pembelaan penegakan Hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah dalam menangani warganegaranya yang terkait kasus pelanggaran hukum dan HAM di luar negeri, adalah melalui....
Arbritase internasional
Ombusman
Mahkamah Internasional
Diplomasi kebudayaan
Diplomasi politik
Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh ...
Notonegoro
Moh. Yamin
Ir. Sukarno
Ki Hajar Dewantara
Soepomo
Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam aspek ...
Praksis
Ontologis
Aksiologis
Epistemologis
Realitas
Susunan sila Pancasila bersifat organis yang artinya ...
Tidak dapat berdiri sendiri
Susunan yang paling tepat
Dapat dirubah sesuai dengan keadaan
Tidak dapat diubah lagi
Bersifat tetap
Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya, maka setiap sila akan membentuk pahamnya sendiri. Bila hal tersebut terjadi, maka paham yang akan terbentuk dengan sila pertama adalah ...
Kosmopolitanisme
Demokrasi liberal
Theokrasi Absolut
Komunisme/sosialisme atheis
Chauvinisme
Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah ...
Jepang tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia
Jepang kehabisan bala tentara yang dihandalkan
Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang
Pemimpin Jepang banyak yang gugur
Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan pengertian ideologi terbuka Pancasila dalam dimensi. ..
Material
Formal
ldealitas
Realitas
Fleksibilitas
Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi dapat ditunjukkan dengan pengamalan berikut ini, yaitu ...
Mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan pasar
Perancangan undang-undang untuk memperkuat dasar ekonomi liberal
Menyelenggarakan Pemilu dengan baik dan penuh tanggung jawab
Menjadi konsumen yang aktif dan membeli produk luar negeri agar lebih murah
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian dengan menghilangkan berbagai bentuk distorsi ekonomi
Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi seperti yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu seperti di bawah ini, kecuali …
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme
Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara
Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat
Perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang
Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (rechtaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtaat). Pemerintahannya tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang terbatas). Berdasarkan pernyataan tersebut, Negara Republik Indonesia termasuk menganut sistem ....
Demokrasi liberal
Demokrasi terpimpin
Demokrasi rakyat
Demokrasi konstiusional
Demokrasi parlementer
Seorang anak yang lahir di negara penganut paham kewarganegaraan Ius Soli memiliki Ibu yang berasal dari negara penganut paham kewarganegaraan Ius Sanguinis, maka status kewarganegaraan anak tersebut adalah ...
Bipatride
Apatride
Multipatride
Stelsel aktif
Kedudukan DPR dalam UUD 1945 sangat kuat, karena ....
Berhak mengajukan rancangan undang-undang
Berhak menetapkan APBN
Berhak menetapkan pendapatan daerah
Berhak mengatur sistem pembelanjaan keuangan negara
Berhak menetapkan anggaran pendidikan daerah
Pengertian hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan ....
Asas dekonsentrasi
Daerah otonom
Otonomi daerah
Desentralisasi
Tugas pembantuan
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak-hak yang menjadi bagiannya, berikut ini yang bukan merupakan hak otonomi daerah adalah ....
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
Penentuan kebijakan fiskal dan moneter
Mengelola aparatur daerah
Mengelola kekayaan daerah yang ada.memungut pajak dan retribusi daerah
Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang
Pada Undang-Undang menentukan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, dan bukan pemisahan kekuasaan. Hal tersebut sebagai dibuktikan, antara lain adanya campur tangan suatu lembaga tinggi negara dalam kekuasaan lembaga tinggi negara lain. Berikut ini sebagai contohnya, kecuali ....
Presiden mengangkat duta dan konsul
Presiden mengesahkan undang-undang
Pengadilan mengesahkan hak asuh anak
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
DPR ikut menetapkan APBN
Hal-hal yang temasuk dalam hukum privat (pribadi) adalah sebagai berikut, kecuali ....
Anto menuntut hak waris kepada orang tuanya
Aida melakukan perkawinan di luar negeri
Kesuma tidak menepati perjanjian sewa menyewa rumah
Budi mengadakan perjanjian jual beli sepetak tanah
Aditya dengan sengaja menipu orang lain
