WorksheetsSISPEN 2022
Total questions: 75
Worksheet time: 3hrs 30mins
Name
Class
Date
1.
Berikut ini yang merupakan landasan Hukum Administrasi Keuangan Negara adalah ....
a)
UUD 1945
b)
UU No. 17 Tahun 2003
c)
UU No. 1 Tahun 2004
d)
PP No. 45 Tahun 2013
2.
Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek Keuangan Negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban, merupakan pendekatan Keuangan Negara dari sisi....
a)
subjek
b)
predikat
c)
objek
d)
proses
3.
Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu....
a)
asas kesatuan
b)
asas tahunan
c)
asas universalitas
d)
asas spesialitas
4.
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ….
a)
asas proporsionalitas
b)
asas akuntabilitas
c)
asas profesionalitas
d)
asas spesialitas
5.
Pada prinsipnya pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan saat ….
a)
sebelum barang dan/atau jasa diterima
b)
sesudah barang dan/atau jasa diterima
c)
sebelum pemeliharaan barang dan/atau jasa diterima
d)
sesudah pemeliharaan barang dan/atau jasa diterima
6.
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling- uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran dilakukan pemisahan antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan sebagai berikut….
a)
penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan
b)
penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada Kementerian Keuangan, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga
c)
penyelenggaraan kewenangan administratif maupun kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga
d)
penyelenggaraan kewenangan administratif maupun kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan
7.
Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Menteri/pimpinan lembaga sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah ….
a)
Chief Financial Officer (CFO)
b)
Chief Operational Officer (COO)
c)
Chief Executive Officer (CEO)
d)
Chief Managerial Officer (CMO)
8.
Kewenangan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ada pada….
a)
Menteri Keuangan
b)
Pengguna Anggaran
c)
Bendahara Pengeluaran
d)
Pejabat Pembuat Komitmen
9.
PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal kondisi dibawah ini, kecuali ….
a)
Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner
b)
Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I
c)
Satker dipimpin oleh pejabat Eselon III
d)
Satker sementara
10.
Pejabat yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN….
a)
Bendahara Pengeluaran
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
PPHP
11.
PA menunjuk kepala satker sebagai KPA dan penunjukan KPA….
a)
terikat tahun anggaran
b)
terikat dengan pejabat yang memangku jabatan
c)
bersifat ex-officio
d)
semua benar
12.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih merupakan tugas dari ....
a)
KPA
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
Bendahara Pengeluaran
13.
Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut….
a)
satu Bendahara Pengeluaran untuk satu Kegiatan Satker.
b)
satu Bendahara Pengeluaran untuk satu unit kerja pada Satker.
c)
satu Bendahara Pengeluaran untuk satu PPK pada Satker.
d)
satu Bendahara Pengeluaran untuk satu DIPA/Satker.
14.
Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada....
a)
Bendahara Pengeluaran
b)
KPA
c)
PPK
d)
BUN
15.
Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada ….
a)
KPA
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
Bendahara Pengeluaran
16.
Penyusunan DIPA yang benar adalah sebagai berikut....
a)
disusun PA dan disahkan Menteri Keuangan
b)
disusun PA dan disahkan Presiden
c)
disusun Menteri Keuangan dan disahkan PA
d)
disusun KPA dan disahkan PA
17.
Dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk adalah ....
a)
DIPA Anakan
b)
DIPA Turunan
c)
DIPA Petikan
d)
DIPA Cabang
18.
Pengesahan DIPA pada prinsipnya merupakan penetapan atas DIPA yang disusun, dilakukan oleh ….
a)
Menteri selaku PA
b)
KPA
c)
Menteri Keuangan
d)
Sekjen K/L
19.
Keterangan anggaran untuk tunggakan tahun anggaran yang lalu dimuat di DIPA halaman ….
a)
I
b)
II
c)
III
d)
IV
20.
Pencantuman jenis belanja dan jenis pengeluaran dalam DIPA ada di DIPA halaman ….
a)
I
b)
II
c)
III
d)
IV
21.
Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA K/L adalah sebagai berikut….
a)
belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
b)
belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial
c)
belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial
d)
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial
22.
Kode dan nama tempat bayar suatu satker K/L dapat dilihat di DIPA pada bagian….
a)
Halaman I
b)
Halaman II
c)
Lembar pengesahan
d)
Lembar pengantar
23.
Rincian anggaran tiap bulan suatu satker K/L dapat dilihat di DIPA pada bagian….
a)
Halaman I
b)
Halaman II
c)
Halaman III
d)
Lembar pengantar
24.
Catatan atas suatu pos anggaran satker K/L dapat dilihat di DIPA pada bagian….
a)
Halaman II
b)
Halaman III
c)
Halaman IV
d)
Lembar pengantar
25.
Di bawah ini yang tidak tercantum dalam Rincian Kertas Kerja Satker sebagai POK adalah….
a)
Indikator Kinerja Kegiatan
b)
Kode dan nama Kegiatan
c)
Uraian Detil Belanja
d)
Rincian volume, harga satuan, dan jumlah biaya
26.
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang memuat ….
a)
uraian fungsi dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
b)
uraian program dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
c)
uraian keluaran dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
d)
uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
27.
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) disusun oleh ….
a)
PA
b)
KPA
c)
Menteri Keuangan
d)
Sekjen K/L
28.
Dalam terminology Anggaran, Bagian Anggaran K/L kemudian dirinci lagi ke dalam ....
a)
Unit eselon I, unit eselon II, dan unit eselon III
b)
Unit eselon I dan kantor vertikal
c)
Satker-satker
d)
Unit organisasi (unit eselon I) dan satker
29.
Perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diklasifikasi dalam klasifikasi ….
a)
fungsi
b)
visi
c)
misi
d)
program
30.
Uraian “Honor Satpam” (pada Akun 521111) di POK berada pada bagian ….
a)
Komponen
b)
Akun
c)
Detil Belanja
d)
Keterangan
31.
Wajib Bayar adalah … yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.penerimaan negara
a)
orang pribadi
b)
badan
c)
perusahaan
d)
orang pribadi atau badan
32.
Bank yang dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi untuk menerima setoran penerimaan negara adalah ....
a)
bank sentral
b)
bank umum
c)
bank pemerintah
d)
semua bank
33.
Untuk pembuatan billing dalam rangka pembayaran potongan pajak atas pembayaran yang dilakukan bendahara dapat menggunakan fasilitas ….
a)
DJP Online
b)
SIMPONI
c)
Portal Pennyetoran Pajak
d)
Portal Pengguna Jasa
34.
Penyetoran uang yang harus dibayar oleh Wajib Bayar atas PNBP di suatu satker dapat dilakukan melalui....
a)
Bank Persepsi
b)
Bendahara Penerimaan
c)
Petugas Pungut
d)
semua benar
35.
Penyetoran penerimaan negara ke Kas Negara dapat dilakukan melalui saluran penerimaan negara ....
a)
Bank Persepsi
b)
Bank Penerimaan dan Pos Penerimaan
c)
Pos Persepsi dan Layanan Lainnya
d)
Bank/Pos Persepsi dan Layanan Persepsi Lainnya
36.
Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor adalah ….
a)
kode pos
b)
kode bank
c)
kode billing
d)
kode settlement
37.
Penyetoran pungutan pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara….
a)
Wajib Pajak – Bendahara Pengeluaran – Kas Negara
b)
Wajib Pajak – Bendahara Penerimaan
c)
Wajib Pajak – Petugas Pungut – Bendahara Penerimaan – Kas Negara
d)
Wajib Pajak – Bendahara Penerimaan – Kas Negara
38.
Kode Billing dapat diperoleh dengan cara….
a)
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan perekaman data ke sistem Penerimaan Negara
b)
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor meminta ke bank/pos persepsi
c)
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor menerbitkan sendiri
d)
semua benar
39.
Dalam mekanisme pembayaran menggunakan kode billing melalui Teller Bank/Pos Persepsi hal-hal di bawah ini yang benar adalah….
a)
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor membawa hard copy SSP/SSBP/SSPCP dan membawa print out dari system billing (hasil dari tahapan pembuatan billing) atau menuliskan kode billing
b)
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor tidak perlu membawa hard copy SSP/SSBP/SSPCP, cukup membawa print out dari system billing (hasil dari tahapan pembuatan billing) atau cukup menuliskan kode billing
c)
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor tidak perlu membawa hard copy SSP/SSBP/SSPCP
d)
Semua benar.
40.
Unit eselon I Kementerian Keuangan ini yang ditetapkan sebagai Biller adalah….
a)
DJA
b)
DJA, DJP, dan DJBC
c)
DJPB
d)
DJA, DJPB, DJP, dan DJBC
41.
Penerimaan Negara yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi dalam mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing setelah Pukul 15.00 sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dan harus diterima di rekening penerimaan di rekening sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing paling lambat Pukul
a)
09.00 WIB
b)
12.00 WIB
c)
16.30 waktu setempat
d)
16.30 WIB
42.
Penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui pada....
a)
Saat diterima oleh bank/pos
b)
Saat diterima dokumen penyetoran oleh KPP/KPBC/KPPN
c)
Saat masuk ke rekening kas negara dan mendapatkan NTPN
d)
diberikan karcis/tiket/kupon/kuitansi
43.
Setoran penerimaan Negara melalui pos dianggap sah apabila sudah mendapatkan....
a)
NTPN dan NTB
b)
NTPN dan NTP
c)
NTPN dan NTT
d)
NTPN dan NRP
44.
Nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank adalah ….
a)
NTPN
b)
NTB
c)
NTP
d)
NPP
45.
Nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos adalah ….
a)
NTPN
b)
NTB
c)
NTP
d)
NPP
46.
Dibawah ini pernyataan yang tepat terkait Pembayaran LS adalah ….
a)
Pembayaran melalui mekanisme transfer dari Rekening Pengeluaran Induk ke rekening penerima hak
b)
Pembayaran melalui mekanisme transfer dari Rekening Pengeluaran Satker ke rekening penerima hak
c)
Pembayaran melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Negara ke rekening penerima hak
d)
Pembayaran melalui mekanisme transfer dari Rekening Bank Umum ke rekening penerima hak
47.
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara adalah….
a)
DIPA
b)
kuitansi
c)
kontrak
d)
SP2D
48.
Dokumen yang tidak terkait perjalanan dinas adalah….
a)
Surat Keputusan
b)
Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas
c)
Daftar penerima pembayaran
d)
Berita Acara Pembayaran
49.
Penyedia Barang/Jasa adalah....
a)
badan usaha yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya
b)
orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya
c)
badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya
d)
pegawai negeri
50.
BPP merupakan kepanjangan kata dari....
a)
Bendahara Pembantu Pengeluaran
b)
Bendahara Pengeluaran Pembantu
c)
Badan Pembantu Pengeluaran
d)
Balai Pelatihan Penyuluhan
51.
Pembuatan komitmen untuk pengadaan barang/jasa dilakukan dalam bentuk ....
a)
perjanjian/kontrak
b)
penetapan keputusan
c)
berita acara
d)
surat tugas
52.
Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPK paling lambat....
a)
3 (tiga) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara
b)
5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara
c)
3 (tiga) hari kerja setelah penyerahan barang/jasa
d)
5 (lima) hari kerja setelah penyerahan barang/jasa
53.
Pembayaran dengan UP tunai yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran ....
a)
perlengkapan kantor
b)
inventaris kantor
c)
honorarium dan perjalanan dinas
d)
seragam kantor
54.
Apabila penyelesaian tagihan akan dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS, maka PPK menerbitkan ....
a)
SPP-LS
b)
SPM-LS
c)
SP2D
d)
SPPR
55.
Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk....
a)
perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker
b)
perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D
c)
sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus
d)
memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode
56.
Koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari ….
a)
Kepala Kantor
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
Bendahara Pengeluaran
57.
Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang ….
a)
SPP belum diterbitkan
b)
SPM belum diterbitkan
c)
SP2D belum diterbitkan
d)
SPJ belum diterbitkan
58.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.05/2019 Rekening Pengeluaran Satker berbentuk ….
a)
giro
b)
tabungan
c)
deposito
d)
virtual
59.
Berdasarkan kebutuhan penggunaan Rekening Satker, KPA mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker kepada ….
a)
Kuasa BUN di Daerah melalui pimpinan Eselon I
b)
Kuasa BUN Pusat melalui pimpinan Eselon I
c)
BUN melalui pimpinan Kuasa BUN di Daerah
d)
BUN melalui pimpinan Eselon I
60.
Berikut ini merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengoperasian rekening pengeluaran ….
a)
Eselon I mendebit atau mengkredit Rekening Induk
b)
Satker melakukan pendebitan Rekening Satker dilakukan dengan menggunakan CMS
c)
Pengoperasian Rekening Induk oleh Eselon I dilakukan melalui fasilitas Dashboard
d)
Penutupan Rekening Induk dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat dalam hal pengelolaan kas dan/ atau penertiban Rekening; atau permintaan pimpinan Eselon I.
61.
Tugas dan wewenang menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih berada pada....
a)
KPA
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
Bendahara Pengeluaran
62.
Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran merupakan tugas dan wewenang ….
a)
KPA
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
Bendahara Pengeluaran
63.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan merupakan tugas dan wewenang ….
a)
KPA
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
Bendahara Pengeluaran
64.
PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada ….
a)
KPA
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
Bendahara Pengeluaran
65.
Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang adalah….
a)
arsip vital
b)
arsip dinamis
c)
arsip aktif
d)
arsip dasar
66.
Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus dikelompokkan ke dalam ….
a)
arsip vital
b)
arsip dinamis
c)
arsip aktif
d)
arsip dasar
67.
Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dikelompokkan dalam ….
a)
arsip vital
b)
arsip aktif
c)
arsip dinamis
d)
arsip inaktif
68.
Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab ….
a)
lembaga Kearsipan
b)
pencipta arsip
c)
Arsiparis
d)
Anri
69.
Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab ….
a)
lembaga Kearsipan
b)
pencipta arsip
c)
Arsiparis
d)
Anri
70.
Apabila arsip dibuka untuk umum dapat menghambat proses penegakan hukum atau membahayakan pertahanan dan keamanan negara, maka sebaiknya ….
a)
akses atas arsip ditutup
b)
akses atas arsip dibuka
c)
akses atas arsip dibatasi
d)
akses atas arsip dihilangkan
71.
Alih media arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media diautentikasi oleh..
a)
pencipta arsip
b)
pimpinan di lingkungan pencipta arsip
c)
menteri/pimpinan lembaga
d)
menteri keuangan
72.
Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan ….
a)
Jadwal Revisi Arsip
b)
Jadwal Retensi Arsip
c)
Jadwal Rehabilitasi Arsip
d)
Jadwal Resensi Arsip
73.
Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang ….
a)
tidak memiliki nilai guna dan telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA
b)
tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang
c)
tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara
d)
semua benar
74.
Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dilakukan terhadap arsip yang ….
a)
memiliki nilai ekonomis
b)
memiliki nilai guna
c)
memiliki nilai guna kesejarahan
d)
memiliki nilai manfaat
75.
Pejabat dan/atau pelaksana yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kearsipan yang dapat tidak dikenakan sanksi pidana adalah….
a)
setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain
b)
setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara
c)
setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan
d)
setiap orang yang memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku
100 %
