Pada tanggal 16 Agustus 1945 dilaksanakanlah sidang PPKI yang menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.

Negara Indonesia pernah menjadi Negara Serikat. Hal itu terjadi sejak 27 Desember 1949 pada perjanjian Konferensi Meja Bundar.

Pada masa demokrasi liberal terjadi keteganggan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kebinet, gagalnya Konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Pada masa orde baru presiden menjadi penyelenggara negara selama 32 tahun. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan KKN. Setelah itu kekuasaaan orde baru berakhir setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi.

Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan KH. Abdurrahman Wachid sebagai presiden RI ketiga.

Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden indonesia memasuki masa revolusi.

Masa reformasi ditandai dengan muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999.

Pada masa reformasi Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden yaitu B.J. Habibie (memmimpin tahun 1998-1999), Abdurahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarno Putri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (Sejak Tahun 2014).

Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara terjadi sistem check and balances (perimbangan kekuasaan), yaitu pengaturan kewenangan dan kekuasaan masing masing lembaga negara sehingga saling mengimbangi dan membatasi satu sama lain berdasarkan ketentuan UUD.