NEW
Font size
WorksheetsBimtek SIPD
Total questions: 20
Worksheet time: 8mins
Peraturan menteri yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adalah :
Permendagri 19 Tahun 2019
Permendagri 19 Tahun 2020
Permendagri 90 Tahun 2019
Permendagri 90 Tahun 2020
Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dituangkan dalam bentuk
Permendagri No. 0050-3708 TH. 2020
SK Mendagri No. 0050-3708 TH. 2020
Permendagri No. 0550-3708 TH. 2020
SK Mendagri No. 0550-3708 TH. 2020
Dengan berlakunya Pemerndagri 77-2020 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka ...
Pemendagri 13 - 2016 tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan dg peraturan ini
Pemendagri 13 - 2016 dicabut dan tidak berlaku
Pemendagri 13 - 2016 berlaku dilengkapi dg permendagri ini
Pemendagri 13 - 2016 tetap berlaku disempurnakan dg permendagri ini
Permendagri yang mengatur Hibah dan Bansos adalah...
Pemendagri 32 Tahun 2011
Pemendagri 32 Tahun 2019
Pemendagri 32 Tahun 2020
Pemendagri 77 Tahun 2020
Belanja hibah diberikan kepada...
Pemerintah pusat, Pemda lainnya, BUMN, BUMD, Badan/lembaga, terkena bencana
Pemerintah pusat, Ormas, BUMN, BUMD, Badan/lembaga, fakir miskin
Pemerintah pusat, terkena bencana, BUMN, BUMD, Badan/lembaga, Pendidikan
Pemerintah pusat, Pemda lainnya, BUMN, BUMD, Badan/lembaga, ormas
Mekanisme hibah adalah...
Permohon kpd bupati - skpd verifikasi– NPHD –SK bupati - Penyerahan
Permohon kpd bupati - skpd verifikasi - SK bupati – NPHD – Penyerahan
Permohon kpd bupati - skpd verifikasi - SK bupati– Penyerahan– NPHD
Permohon kpd bupati - skpd verifikasi– NPHD - SK bupati – Penyerahan
Penetapan besaran Uang Persediaan (UP)...
Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
Besaran UP termasuk didalamnya LS
Besaran UP tidak termasuk LS
Jawaban a dan c betul
Besaran UP masing-masing SKPD ditetapkan SK Bupati dengan pertimbangan
Ketersediaan kas RKUD
Besaran anggaran SKPD
Rencana pembayaran dengan LS
Semua benar
Tugas Verifikasi PPK-SKPD pada pengajuan SPP-LS adalah atas
Kebenaran materiil surat bukti hak penagih
Ketersediaan dana
Kelengkapan dokumen pendudung
Semua benar
Kodefikasi berdasarkan urusan (kab/kota) yang benar adalah
Urusan wajib pelayanan dasar kode angka 1
Unsur penunjang urusan pemerintahan kode angka 2
Unsur pengawasan kode angka 6
Jawab a dan c benar
Jumlah Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan provinsi/kabupaten/kota ada ?
7 kode
8 kode
9 kode
10 kode
Kode angka 5 berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan adalah unsur ?
Unsur pendukung urusan pemerintahan
Unsur penunjang urusan pemerintahan
Unsur Pengawasan urusan pemerintahan
Unsur kewilayahan
Siklus pelaksanaan dan penatausahaan yang benar adalah
APBD–DPA–AKPD–SPD–SPM–SPP–SP2D–PEMBUKUAN–LPJ
APBD–DPA–AKPD–SPD–SPP–SP2D–SPM-PEMBUKUAN–LPJ
APBD–DPA–AKPD–SPD–SPP–SPM–SP2D–PEMBUKUAN–LPJ
APBD–DPA–AKPD–SPP–SPD–SPM–SP2D–PEMBUKUAN–LPJ
Yang bertugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD adalah
Kepala Bidang
PPK
PPTK
KPA
Yang bertugas untuk melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya?
PPKom
PPKeu
PPTK
KPA
Yang melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD adalah ?
Bendahara Pengeluaran
PPKom
PPKeu
PPTK
Urutan bagan akun yang benar menurut PP 12 tahun 2019?
Aset-pendapatan-ekuitas-kewajiban LRA-belanja-pembiayaan-pendapatan LO-beban
Aset-kewajiban-pendapatan-ekuitas-LRA-belanja-pembiayaan-pendapatan LO-beban
Aset-kewajiban-ekuitas-pendapatan LRA-belanja-pembiayaan-pendapatan LO-beban
Aset-kewajiban-ekuitas-pendapatan LRA-belanja-pendapatan LO-beban-pembiayaan
Yang bertugas menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA adalah ?
Sekretaris Daerah
PPKD selaku BUD
TAPD
Bappeda
PPTK ditetapkan dengan keputusan?
Bupati
Sekretaris Daerah
PA
PPK
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening?
Belanja Tak Terduga
Belanja Lain-lain
Belanja Rekening penerimaan daerah yang bersangkutan
Belanja kepada pihak ketiga
