NEW
Font size
Worksheetssoal TWK UUD1945
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal ….
10 November 2001
10 Agustus 2002
18 Agustus 2000
19 Oktober 1999
10 November 2002
Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ….
kebebasannya
kedaulatannya
kemerdekaannya
kebangsaannya
kenegaraannya
Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….
Pasal 28A
Pasal 28B
Pasal 28C
Pasal 28E ayat (1)
Pasal 28E ayat (3)
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….
mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ….
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ….
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…
keistimewaan daerah
kepentingan daerah
kepentingan nasional
kekhususan dan keragaman daerah
kepentingan daerah dan nasional
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh .…
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Kehakiman
Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…
Presiden
Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Mahkamah Agung (MA)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden?
20 hari
30 hari
60 hari
70 hari
90 hari
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka, langkah yang dilakukan pemerintah adalah ….
mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu
tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu
merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas .…
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Utusan Daerah.
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal .…
Pasal 10
Pasal 11 (1)
Pasal 11 (2)
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat (3), calon Hakim Agung diusulkan …. kepada ….
Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah
Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah
Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mejelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah ….
orang-orang bangsa Indonesia asli
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara
Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab ….
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
segenap rakyat Indonesia
Sekurang-kurangnya berapa persen (%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional?
10%
15%
20%
25%
30%
