Worksheetsdisintegrasi
Total questions: 50
Worksheet time: 32mins
Disintegrasi yang terjadi pada masa Orde Lama sebetulnya kesulitan bersama bagi bangsa Indonesia dalam menata perpolitikan dan perekonomian nasional. Salah satu penyebabnya pada perbedaan ideologi berdasarkan uraian di atas pemberontakan pada masa itu yang terkait dengan ideologi adalah ….
PRRI, PKI Madiun, dan RMS
Andi Azis, PRRI, dan RMS
PKI Madiun, DI/TII, dan G 30 S/PKI
PKI Madiun, Permesta, dan G 30 S/PKI
DI/TII, G 30 S/PKI, RMS
Pada berbagai kasus muncul ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu alasannya adalah ….
Alokasi biaya pembangunan daerah belum merata
Pemerintah pusat diisi oleh orang-orang dari Jawa saja
Pemerintah pusat sibuk dengan konflik politik
Sistem pemerintah belum efektif
Kebijakan pemerintahan pusat sering melibatkan pemimpin daerah
Gerakan politik di Jawa Barat yang dikenal dengan nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini muncul disebabkan oleh . . .
Pembentukan gerakan pemberontak bernama Merapi Merbabu/Complex
Pasukan TNI mengadakan operasi militer untuk menumpas pemberontakan
A. Menggalang kekuatan rakyat dengan menggalang Kesatuan Rakyat yang Tertindas
Permasalahan otonomi daerah serta tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi
Kekecewaan terhadap isi Perundingan Renville
Dalam upaya penumpasan gerakan sparatis, diketahui bahwa terdapat keterlibatan pihak asing dalam suatu gerakan sparatis yang berhasil menguasai pemerintahan di daerah Sulawesi, Madura, dan Nusa Tenggara. Pihak asing yang melibatkan diri dalam gerakan tersebut adalah ….
Kapten Westerling
A. L. Pope
Dr. Soumokil
Mayjen Engels
Letjen Jan Ekel
Partai Komunis Indonesia setelah mengalami kegagalan pada pemberontakannya di Madiun menjadi salah satu pemenang pada pemilu 1955. Faktor penyebabnya adalah ….
Seringnya terjadi pergantian cabinet
Semakin memburuknya kondisi ekonomi
PKI berhasil mendekati Soekarno
PKI tidak menyukai militerisme
PKI telah dihapus dosanya oleh rakyat
Gerakan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 menimbulkan perubahan besar pada keberlangsungan Negara Indonesia. Salah satu dampak yang timbul dari gerakan tersebut adalah ….
Pergantian sistem demokrasi terpimpin menjadi demokrasi parlementer
Dijalankannya program Reorganisasi dan Rasionalisasi
Munculnya Supersemar
Diumumkan Dwikora
Pembubaran RIS
Kabinet keempat demokrasi liberal adalah ...
Natsir
Wilopo
Ali Sastroamidjojo I
Ali Sastroamidjojo II
Sukiman
Demokrasi liberal dimulai pada tahun ...
1945-1950
1950-1959
1959-1965
1966-1998
1999-2004
Pemilihan umum pertama bagi bangsa Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet ...
Natsir
Sukiman
Ali Sastroamidjojo I
Ali Sastroamidjojo II
Burhanuddin Harahap
Konferensi Asia Afrika dilangsungkan saat Kabinet...
Sukiman
Wilopo
Burhanudin Harahap
Ali Sastroamidjojo I
Ali Sastroamidjojo II
Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ...
Pembentukan kabinet gotong-royong
Berlakunya kembali UUD Sementara
Pembubaran Dewan Konstituante
Pembentukan MPRS dan Mahkamah Agung
Pembentukan DPRS, DPA, dan MA
Munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebabkan oleh ...
Kegagalan konstituante dalam membentuk UUD yang baru
Munculnya banyak pergolakan dalam negeri
Kondisi politik yang tidak stabil
Munculnya aksi mahasiswa turun ke jalan
Negara dalam keadaa bahaya
Berikut ini yang bukan mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
pemungutan suara Dewan Konstituante secara aklamasi menghendaki untuk kembali ke UUD 1945
Dewan Konstituante gagal untuk merumuskan UUD baru
Dewan Konstituante tidak mampu untuk memutuskan kembali ke UUD 1945
Dalam setiap persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antarpartai politik
Penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah…
Terbentuknya Poros Jakarta–Peking menunjukkan Indonesia memihak blok Timur
Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di daerah konflik
Menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan KAA di Bandung, Jawa Barat
Membantu Timor-Timur meraih kemerdekaan
Konsep pemikiran Presiden Soekarno masa Demokrasi Terpimpin dimasa beliau mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan nasionalis, agama dan komunis, dikenal dengan istilah....
OLDEFO
NEFO
NASAKOM
USDDEK
Pada Demokrasi Terpimpin PKI selalu menempel dengan Presiden Soekarno. Cara PKI menarik Presiden Soekarno agar lebih dekat dengan PKI adalah….
Mengubah tujuan perjuangan partai
Selalu mendukung gagasan Soekarno
Bekerja sama dengan pihak TNI – AD
Tidak mengganggu partai politik lain
Perhatikan informasi berikut;
1. Perhebat pertahanan revolusi kita
2. Gagalkan pembentukan “Negara Papua” bikinan kolonial Belanda
3. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
4. Bantu rakyat Papua membebaskan diri dari Nekolim
5. Bersiaplah untuk mobilisasi umum
Dari informasi di atas, yang termasuk isi “Tri Kora” adalah... .
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
2, 3, 5
Faktor utama yang menyebabkan Indonesia keluar dari kenggotaan PBB karena …
PBB dikuasai Negara-negara imperialis
PBB tidak dapat membantu menyelesaikan masalah Irian Barat
PBB tidak membantu kemelut politik di Indonesia
Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
Latar belakang Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal II (1950-1959) adalah…..
adanya desakan untuk kembali kepada bentuk NKRI
Belanda memberikan kemerdekaan kepada Indonesia
Presiden Soekarno menolak kemerdekaan dari Belanda
Banyaknya terjadi pemberontakan
PBB menolak mengakui kemerdekaan Indonesia
Perdana Menteri Wilopo dijatuhkan kekuasaannya oleh kasus Tanjung Morawa. Kasus tersebut merupakan konlik antara...
pemerintah dengan pemilik perkebunan
pemerintah dengan buruh perkebunan
pemilik perkebunan dengan pemerintah
pemilik perkebunan dengan buruh perkebunan
buruh perkebunan dengan burh perkebunan
Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Idonesia, maka Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo membuat program ekonomi
Ali - Baba
Gunting Syafrudin
rencana Soemitro
Gerakan ekonomi Benteng
Plan Kasimo
Konferensi Asia Afrika Mengahasilkan kesepakatan bahwa kemerdekaan suatu bangsa merupakan hak dari bangsa tersebut. Hasil keseluruhan dari KAA ini di sebut dengan ....
Pancagatra Bandung
Bandung Message
Dasasila Bandung
Piagam Bandung
Bandung Charter
Pesta Demokrasi atau pemilu pertama kali dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1955 pada masa pemerintahan....
Sukiman
Wilopo
M. Hatta
Djuanda
Burhanudin Harahap
Pada masa pemerintahan kabinet Djuanda memiliki beberpa program diantaranya....
zaken kabinet
pengambilalihan Irian Barat
Rencana Soemitro
Gerakan Ekonomi Benteng
Indonesia masuk PBB
Preseden Soekarno mengeluarkan kebijakan membubarkan DPR pada masa awal pemerintahan di Demokrasi Terpimpin. Latar Belakang dibubarkannya DPR adalah .....
DPR menolak RAPN yang diajukan oleh Presiden Sukarno
DPR melakukan tindak pidana Korupsi
DPR tidak menuntaskan pekerjaannya utama yaitu membuat UUD mengganti UUDS 1950
anggota DPR terlalu mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa
DPR menolak pengangkatan Presiden SUkarno sebagai presiden Seumur hidup
Preseden Soekarno mengeluarkan kebijakan membubarkan DPR pada masa awal pemerintahan di Demokrasi Terpimpin. Latar Belakang dibubarkannya DPR adalah .....
DPR menolak RAPN yang diajukan oleh Presiden Sukarno
DPR melakukan tindak pidana Korupsi
DPR tidak menuntaskan pekerjaannya utama yaitu membuat UUD mengganti UUDS 1950
anggota DPR terlalu mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa
DPR menolak pengangkatan Presiden SUkarno sebagai presiden Seumur hidup
Tokoh pemberontakan PKI pada tahun 1965 pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu ...
D.N. Aidit
Muso
Amir Syarifudin
Amir Fatah
S.M. Kartosuwiryo
Dalam Demokrasi Terpimpin GBHN menerapkan konsep ….
Politik Bebas Aktif
Nasakom
Manipol Usdek
Politik Mercusuar
Berikut ini yang bukan mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
pemungutan suara Dewan Konstituante secara aklamasi menghendaki untuk kembali ke UUD 1945
Dewan Konstituante gagal untuk merumuskan UUD baru
Dewan Konstituante tidak mampu untuk memutuskan kembali ke UUD 1945
Dalam setiap persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antarpartai politik
Konsep pemikiran Presiden Soekarno masa Demokrasi Terpimpin dimasa beliau mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan nasionalis, agama dan komunis, dikenal dengan istilah....
OLDEFO
NEFO
NASAKOM
USDDEK
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah...
pembentukan Front Nasional
pembatasan kegiatan partai politik
pembubaran DPR hasil pemilu 1955
penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan negara
Nefo dan Oldefo merupakan gagasan politik Presiden Soekarno yang disampaikan pertama kali dalam KTT GNB di Beograd tahun 1961. Menurut Soekarno, negara Nefo adalah ....
kelompok negara yang baru merdeka dan masih berjuang membentuk kepribadian bangsa
kelompok negara bekas jajahan yang masih berjuang menegakkan kedaulatan bangsa
kelompok negara maju yang ingin menguasai perekonomian negara bekas jajahan
kelompok negara yang baru merdeka dan ingin menjajah negara-negara lain
Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami banyak kendala, salah satu kendalanya adalah ...
kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam pelaksanaan politik mercusuar
masih terdapat campur tangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan ekonomi
terdapat campur tangan negara-negara komunis dalam penentuan kebijakan ekonomi
terjadinya gerakan-gerakan separatis menghabiskan banyak dana untuk penanggulangannya
pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin
Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi Terpimpin adalah Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional (Resopim). Ajaran tersebut bertujuan ...
memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
mempertegas arah politik luar negeri Indonesia
menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah
menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis, dan agama
mengkritik Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) gerakan Benteng
Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana Revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris Presiden. Kebijakan tersebut berdampak pada ...
menurunnya nilai tukar rupiah
menurunnya tingkat inflasi
menurunnya pendapatan negara
meningkatnya cadangan devisa negara
meningkatnya utang-utang negara
Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia berupaya menerapkan sistem ekonomi Berdikari. Akan tetapi, pemerintah Indonesia justru tidak konsisten pada sistem tersebut. Peristiwa yang menunjukkan kondisi tersebut adalah ...
penerapan kembali mata uang Belanda untuk mengatasi inflasi
pengambilalihan perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia
pembangunan proyek mercusuar untuk mendukung pelaksanaan Ganefo
pemerintah berusaha memperoleh pinjaman dari International Monetary Fund (IMF)
perjanjian ekonomi dengan negara-negara blok Timur untuk membiayai proyek mercusuar
Kabinet yang dibentuk oleh presiden Soeharto adalah kanbinet… .
Indonesia Bersatu
Pembangunan
Kerja
Dwikora
Gotong royong
Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah...
mengirim pasukan ke Timor Timur
Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia
Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB
Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat
Memimpin Organisasi Konferensi Islam
Orde Baru dianggap gagal dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. kegagalan tersebut dapat terlihat dari adanya peristiwa ...
Reformasi
G30S
Dekrit Presiden
Proklamasi
Para demonstran menolak Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan sebab ...
keanggotaan dalam kabinet terlalu banyak
menteri-menteri yang duduk dalam kabinet banyak yang terlibat dalam G 30 S/PKI
para menteri tidak cakap dalam mengatasi permasalahan ekonomi
membahayakan kedudukan Presiden Soekarno
Secara hukum, posisi dan kedudukan Supersemar semakin kuat setelah ...
Letjen Soeharto membubarkan PKI
mendapat dukungan dari seluruh rakyat
terbentuk Kabinet Ampera
dilegalkan melalui ketetapan MPRS
Ketetapan MPRS No II/MPRS/1966 berisi tentang ...
kebijakan politik luar negeri
pengukuhan pengemban Supersemar
pelaksanaan pemilihan umum
pembaruan kebijakan dan landasan ekonomi
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru, sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang terkandung dalam ...
pembukaan UUD 1945 alenia pertama
pembukaan UUD 1945 alenia kedua
pembukaan UUD 1945 alenia ketiga
pembukaan UUD 1945 alenia keempat
