NEW
Font size
WorksheetsKuis Pertemuan VI
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Setelah melewati rapat yang dinamis, panitia ad hoc MPR berhasilmerampungkan Rancangan Keputusan MPR RI tentang Peraturan Tatib MPR RIdan Kode Etik Anggota MPR. Rancangan ini dinilai strategis karena mengatur tatacara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.Berikut ini manakah pernyataan yang benar dalam mekanisme pemberhentianpresiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya ?
Pertama, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untukmemutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakilpresiden pada masa jabatannya paling lambat 90 hari sejak MPRmenerima usulan
Usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan MK bahwa presidendan/atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum
Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela
MPR mengundang presiden dan/atau wakil presiden untukmenyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulanpemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR. Apabila presidendan/atau wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan,MPR tidak bisa mengambil keputusan
Semua jawaban salah
Dalam hal system pertanggungjawaban, terjadi ketidakjelasan sistem pertanggungjawaban dimana eksekutif tidak bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Hal ini merupakan kekurangan dari ?
Oligarki
Monarki
Presidensial
Parlementer
Republik
Dalam usul pemberhentian presiden, Terlebih dahulu DPR harus mendapatkankeputusan dari Mahkamah Konstitusi, sebelum usulnya tersebut disampaikankepada MPR. Berikut ini manakah pernyataan yan paling tepat ?
Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenharus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya2/3 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlahanggota yang hadir.
Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenharus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlahanggota yang hadir.
Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenharus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 50 % + 1 AnggotaMPR
Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenharus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlahanggota yang hadir
Semua Jawaban salah
Negara dijalankan oleh sekelompok orang yang biasanya dilaksanakan oleh sekelomok cendikiawan dimana tujuannya adalah bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan kelompoknya, hal ini merupakan ciri – ciri ?
Komunis
Republik
Monarki
Oligarki
Otokrasi
Salah satu tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara adalah memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi. Presiden Jokowi memberikan ampunan kepada mantan Ketua KPK, Antasari Azhar terkait kasus pembunuhan yang melibatkannya. Hal ini mrupakan contoh dari ?
Grasi
Amnesti
Rehabilitasi
Abolisi
Amnestesi
Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 UUD 1945, Apabila MPR berkehendak merubah UUD, Maka usul tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya .... jumlah anggota MPR.
1/3
½
2/3
50+1
¾
Rancangan undang-undang (RUU) yang boleh diusulkan oleh DPD yaitu RUU yang menyangkut ...
Hubungan luar negeri
Pertahanan dan keamanan
Pengangkatan pejabat daerah
Peraturan pemeritah pusat
Otonomi daerah
RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatian pertimbangan …
MPR
DPD
BPK
MANKEU
MA
Pasal 23 UUD 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan…
Keuangan
DPR
Kekuasaan Kehakiman
Wilayah Negara
Warga negara dan peduduk
Dalam system pemerintahan presidensial, Jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Berikut ini manakah yang bukan tugas presiden sebagai kepala negara ?
Sebagai panglima tertinggi AAD, AAL, dan AAU(harusnya AU, AL, AD)
Memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya
Menyatakan Perang dan Keadaan Bahaya
Memberikan Grasi dan Rehabiltasi
Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan dewan Perwakilan rakyat
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disbut dengan ?
Hak Interpelasi
Hak angket
Hak penyelidikan
Hak Imunitas
Hak Anggaran
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini disebut dengan Hak ?
Hak Interpelasi
Hak angket
Hak penyelidikan
Hak Imunitas
Hak Anggaran
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Berikut ini yang bukan merupakan tugas MPR adalah ?
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah ?
Menteri Luar Negeri, Menteri Perikanan, Menteri Keuangan
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan
Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Polhukam
Menko Polhukan, Menteri Pertahanan, Meteri Dalam Negeri
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan
Memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi , serta kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam memberikan rehabilitasi. Hal ini merupakan kewenangan yang dimilki oleh ?
DPR
MPR
MA
MK
KY
