2. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

3. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan

negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

4. Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....

5. _{Perhatikan data berikut :}

_{(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama}

_{(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri}

_{(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan}

_{(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi}

_{(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan}

_{Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah}

_{pusat ditunjukkan oleh nomor....}

6. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari...

7. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan....

8. Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah, disebut dengan...

9. Salah satu kebaikan dari sistem desentralisasi adalah...

10. Pemerintah pusat mempunyai kedudukan dan peran dalam pelaksanaan otonomi daerah.Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri,maka pemerintah menjalankan fungsi

11. Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata,bertanggungjawab dan dinamis.Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip

12. Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah

13. Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas

14. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu

15. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan...saling melengkapi satu sama lain.

16. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai adalah…

17. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk…

18. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah…

19. Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas .....

20. Pelaksanaan otonomi daerah selalu menjadi sarana untuk lebih baik dan berpikiran ke depan untuk kepentingan bersama ialah prinsip ....

21. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap .....

22. Berikut yang merupakan kelemahan desentralisasi adalah ...

23. Berikut ini yang bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota adalah ...

24. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh ...

25. Secara struktural hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam ...