Font size
Worksheets12 PKN edu
Total questions: 105
Worksheet time: 51mins
Tanggal 1 Juni 1945 merupakan tanggal lahirnya istilah Pancasila yang dikemukakan oleh…
Ir. Soekarno
Mr. Muh. Yamin
Mr. Soepomo
Drs. Moh. Hatta
Mr. A. A Maramis
Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu…
Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif
Kekuasaan yudikatif, eksekutif, federatif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial
Kekuasan legislatif, eksekutif, dan federative
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Lembaga negara yang bertugas menguji Undang-Undang atas UUD 1945 (juducial review) adalah…
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…
Horizontal
Vertikal
Positif
Negatif
Campuran
Kekuasaan uutuk menjalankan undang-undang dalam menjalankan undang-undang dan penyeleggara pemerintahan….
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Eksaminatif
Kekuasaan Moneter
Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan undang-undang disebut….
Yudikatif
Legislatif
Eksekutif
Federatif
Eksaminatif
Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu….
Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah
Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif
Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi
BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.
Dewan perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga legislative.
Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah 34. Tiap-tiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri. Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena…
Kedudukan menteri sejajar dengan DPR
Kedudukan Menteri sejajar dengan Presiden
Kedudukan Menteri tidak bergantung Presiden
Kedudukan Menteri tidak bergantung DPR
Kedudukan Menteri hanya bergantung pada MPR
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
18 ayat (1)
18 ayat (2)
18 ayat (3)
25 A
Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara disebut....
res communis
res nullius
ZEE
mare liberum
Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...
res communis
res nullius
ZEE
mare liberum
Laut yang mempunyai lebar 12 mil apabila diukur dari pulau terluar merupakan pengertian dari…
Landas Benua
landas kontinen
Laut territorial
Zona Ekonomi Esklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mempunyai lebar……..mil ke laut bebas
230
200
134
100
Kepanjangan dari ZEE adalah
Zona Ekonomi Entripad
Zona Eropa Eklusif
Zona Ekonomi Ekslusif
Zona Ekonomi Elko
.....merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.
Zona Bersebelahan
Laut teritorial
Zone ekonomi eksklusif
Landas Benua
... adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas.
Zona bersebelahan
Laut teritorial
Landas benua
Landas kontinen
... merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, wilayah laut ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.
Zona bersebelahan
Laut teritorial
Laut teritorial
Landas Kontinen
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di kawasan ..., yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia....
Asia Timur
Asia Tenggara
Asia Tengah
Asia Utara
Berikut ini adalah lembaga negara yang termasuk dalam Suprastruktur politik, kecuali ....
DPR
MPR
Presiden
Partai Politik
Komisi Yudisial
Lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 menurut pasal 3 ayat 1 UUD 1945 adalah ....
Presiden
MPR
DPD
DPR
Mahkamah Konstitusi
Hak seorang presiden untuk memilih sendiri para menteri yang akan membantu di dalam kabinetnya disebut ....
Hak Protokoler
Hak Budjet
Hak Interpelasi
Hak Imunitas
Hak Prerogatif
Struktur politik dalam suatu pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan (pemerintahan) disebut ....
Sistem Politik
Struktur Politik
Infrastruktur Politik
Suprastruktur Politik
Partai Politik
Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah ....
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Berbentuk Republik, pada pasal diatas menunjukan pada ....
bentuk negara
sistem kabinet
bentuk pemerintahan
sistem demokrasi
sistem pemerintahan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Hal ini dilakukan agar tidak ada pasal yang multitafsir. Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….
Ketua MPR, Ketua DPR
Ketua MPR, Ketua DPR dan para Menteri
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan
MA dan Menteri Dalam Negeri
MA, Jaksa Agung dan para Menteri
Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku kepala negara adalah…
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan.
Memilih menteri dan melantiknya.
DPR memiliki kewenangan membuat Undang-undang. Oleh karena itu, DPR berkedudukan sebagai lembaga....
Yudikatif
Legislatif
Konstitutif
Eksekutif
Eksaminatif
Jumlah anggota DPD yang diutus dari setiap Provinsi adalah....
5 Orang
4 Orang
3 Orang
2 Orang
1 Orang
Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri
Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…
dipilih oleh partai politik
dipilih langsung oleh rakyat
pengangkatan kepala daerah
dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
Peradilan/yustisi
Politik luar negeri
Kebijakan pendidikan
Pertahanan dan keamanan
Moneter dan fiskal nasional
Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan
negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
asas keterbukaan dan akuntabilitas
asas otonomi dan tugas pembantuan
asas kepastian hukum dan demokrasi
asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Perhatikan data berikut :
(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah
pusat ditunjukkan oleh nomor....
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 5
2 dan 4
2 dan 5
Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan....
Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.
Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.
Bangsa indonesia adalah bangsa yang majemuk. Pernyataan yang menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia adalah ...
Mila dan teman-temannya menyalurkan bantuan sosial
Ahmad dan Ilham beribadah di masjid dekat sekolah
Peserta didik melaksanakan tugas piket sesuai jadwal
Masyarakat melaksanakan kerja bakti membersihkan selokan
Evan menguasai bahasa daerah dari berbagai daerah di Indonesia
Seluruh bangsa di dunia tentu menginginkan negaranya berintegrasi. salah satu tolak ukur keberhasilan integrasi bagi suatu bangsa adalah ...
Adanya pembatasan demokrasi
Terwujudnya persatuan dan kesatuan
Peningkatan pembangunan perkotaan
pemerintah bersikap otoriter kepada rakyat
Masyarakat bebas melaksanakan hak asasinya
Perhatikan faktor-faktor berikut !
1. Munculnya globalisasi dan pasar bebas
2. Adanya rasa senasib dacn seperjuangan
3. Penggunaan bahasa Indonesia
4. Munculnya konflik Internasional
5. Adanya rasa cinta tanah air
Faktor internal pembentuk integrasi nasional ditunjuk oleh angka ...
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
2, 3 dan 4
2, 3 dan 5
3, 4 dan 5
Alat pemersatu yang dapat digukan untuk memecahkan masalah komunikasi antar daerah adalah ...
Dasar negara
Bahasa Indonesia
lagu Indonesia Raya
Lagu - lagu perjuangan
Bendera Merah Putih
Bhineka tunggal ika adalah semboyang bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambnag negara,yaitu Garuda Pancasila. Semboyan tersebut menggambarkan ...
kekayaan bangsa
kedaulatan negara
keluhuran budi pekerti bangsa
kebulatan tekad untuk merdeka
keberagaman dalam persatuan
salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah...
adaanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
penggunaan bahasa Indonesia
adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama dalam pancasila
adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidak merataan hasil - hasil pembangunan
adanya jiwa solidaritas, toleransi, dan semangat gotong royong
salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah....
memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan didalam pemerintahan
mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh
mendapatkan pekerjaan yang layak
kemerdekaan besifat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai Undang - Undang yang berlaku
memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing - masing yang dipercayai
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", Pernyataan yang menggambarkan tujuan ekstern wawasan Nusantara adalah….
A. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkarkan kualitas Pendidikan nasional
B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wilayah NKRI
C. memajukan kesejahteraan umum, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat tradisonal
D. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
E. kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara dalam mencapai tujuan pembangunan
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam rangka menentukan ....
A. arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain
B. kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya
C. kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri
D. yang berkaitan dengan hubungan anatara pemerintah pusat dan daerah
E. segala kebijakan, keputusan, bagi penyelanggaran negara di pusat dan daerah
Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Fungsi wawasan nusantara adalah…
A. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
B. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
C. Pedoman untuk mengadakan hubungan antar bangsa berlandaskan persamaan kedudukan senagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
D. Mewujudkaan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasonal daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah
E. Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbatan bagi enyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rayat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
ham yang dianut di indonesia bersumber dari pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. tindakan menghormati ham orang lain merupakan bentuk pengakuan ham yang secara prinsipel tercermin dalam sila pancasila dengan lambang ...
bintang
tali rantai
kapas dan padi
kepala banteng
pohon beringin
Ada beberapa konsep dan definisi mengenai HAM yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya oleh Jan Materson, anggota Komisi HAM PBB yang mendefinisikan HAM sebagai .....
a. sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat pribadi manusia justru karena kemanusiaannya
b. hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia
c. hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci
d. hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada eksistensinya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa
e. hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu (bersifat mutlak)
Berdasarkan nilai instrumental, Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang .....
a. UU RI No. 31 Tahun 2001
b. UU RI No. 26 Tahun 2000
c. UU RI No. 23 Tahun 2002
d. UU RI No. 21 Tahun 2007
e. UU RI No. 39 Tahun 1999
Makna demokrasi adalah ....
a. pemerintahan adil
b. pemerintahan rakyat
c. kekuasaan pemerintah
d. sistem pemerintahan
Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni demokrasi ... dan demokras ....
a. langsung dan tidaak langsung
b. konstitutional dan rakyat
c. formal dan material
d. langsung dan gabungan
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sesuai dengan pengamalan Pancasila terutama sila ke-....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Q1. berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), negara Indonesia ialah ....
negara agraris
negara kesatuan
negara hukum
negara kepulauan
negara yang berbentuk republik
Q3. keputusan- keputusan dari hakim terdahulu mengenai suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian perkara yang sama merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara, yaitu ....
traktat
undang-undang
doktrin
yurisprudensi
kebiasaan (custom)
Q5. Menurut Kansil, hukum digolongkan menurut sumber, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya. adapun contoh penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain ....
traktat dan yurisprudensi
tertulis dan tidak tertulis
lokal dan internasional
objektif dan subjektif
publik dan privat
Q7. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama pada bagian ....
pembukaan
batang tubuh/pasal-pasal
aturan tambahan
aturan peralihan
penjelasan
Sistem politik luar negeri Indonesia adalah….
Pancasila
Liberal
Terpimpin
Konstitusional
Bebas aktif
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut….
Bilateral
Regional
Nasional
International
Multilateral
Keterlibatan dan kontribusi Indonesia dalam dunia Internasional khususnya dalam urusan perdamaian dunia sudah cukup banyak. Hal tersebut sebagaimana tujuan nasional yang tercantum pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ....
I
II
III
IV
V
Salah satu manfaat kerja sama dan hubungan internasional adalah….
Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil
Mudah untuk mendapatkan pinjaman dari negara lain
Menjadi bagian dari negara-negara maju
Dapat melakukan intervensi ke negara lain
Dapat membentuk blok raksasa dunia
Organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas antarnegara di Asia Pasifik yaitu….
APEC
OKI
IMO
ASEAN
PBB
Dibawah ini yang merupakan negara-negara pendiri ASEAN ialah….
Filipina, Vietnam, Laos, Indonesia dan Singapura
Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Laos
Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Kamboja
Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand
Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Kamboja
Peranan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok adalah….
Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok I pada tanggal 1-6 September 1961
Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yogoslavia pada tahun 1991
Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta
Ekspor dan impor perdagangan Indonesia dengan negara anggota GNB
Kerja sama disegala bidang dengan negara anggota GNB
Ancaman militer dibidang ekonomi merupakan salah satu ancaman yang membahayakan. Hal ini disebabkan oleh ....
globalisasi
nilai mata uang menurun
memang diancam dari luar negeri
menurunnya kualitas ekonomi
diganggu oleh negara
Penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya, merupakan strategi mengatasi ancaman dalam bidang ....
ideologi
budaya
ekonomi
sosial
politik
Teror, SARA, perang antar suku merupakan acaman dalam bidang ....
ideologi
pertahanan dan keamanan
ekonomi
sosial
politik
Dampak yang dapat ditimbulkan dengan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang terjalin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah..
Terciptanya kehidupan bangsa yang aman, sentosa dan jaya
Menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara
Menciptakan eksistensi negara dimata dunia
Terjalinya tali persaudaraan pada masyarakat Indonesia
Sikap masyarakat yang masa bodo terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam negaranya dinamakan sikap
Simpati
Empati
Apatis
Pesimis
Pancasila dan Tujuan Negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke
2
4
3
1
Pelanggaran hak asasi manusia adalah ….
Pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat
Pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata
Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kemudian tidak diketahui oleh orang lain
Perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara
suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan sebagian atau seluruh bangsa, ras, kelompok agama, kelompok etnis, merupakan kejahatan...
kriminal
kemanusiaan
Genosida
general
terorisme
Berikut yang bukan merupakan faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah...
mementingkan kepentingan diri sendiri
sikap egois yang tinggi
kurangnya sikap toleran
rendahnya kesadaran HAM
hukum tegasnya aparat penegak hukum
Berikut yang bukan termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia...
penembakan mahasiswa Trisakti
kasus Tanjung Priok
kasus terbunuhnya Marsinah
kasus Holocaust
kasus terbunuhnya wartawan Bernas
Perhatikan pernyataan berikut ini !
(1) melapor ke pihak kepolisian
(2) menghubungi ketua RT setempat
(3) bersama masyarakat mengamankan korban
(4) mengancam pelaku untuk bertanggungjawab
(5) mencari massa untuk menghakimi pelaku
Jika kamu menemukan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitarmu seperti adanya penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain, maka yang harus kamu lakukan adalah….
1), (2), dan (3)
1), (3), dan (5)
(3), (4), dan (5)
(1), (2), dan (4)
(2), (3), dan (4)
Perhatikan fungsi kekuasaan negara berikut ini!
1) Membentuk undang-undang
2) Melaksanakan undang-undang
3) Mempertahankan undang-undang
4) Melaksanakan hubungan luar negeri
5) Mengadili setiap pelanggaran terhadap undnag-undang
Fungsi kekuasaan eksekutif menurut John Locke ditunjukkan oleh angka ….
1) dan 2)
2) dan 5)
2) dan 4)
3) dan 4)
4) dan 5)
Kekuasaan negara untuk melaksanakan hubungan luar negeri menurut John Locke adalah ….
eksekutif
legislatif
federatif
yudikatif
eksaminatif
Perhatikan fungsi kekuasaan negara berikut ini!
1) Legislatif
2) Eksekutif
3) Yudikatif
4) Federatif
5) Eksaminatif
Fungsi kekuasaan negara menurut Montesquieu ditunjukkan pada angka ….
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 4)
2), 3), dan 5)
3), 4), dan 5)
Kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah dijalankan oleh ….
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Bank Indonesia
Perhatikan lembaga-lembaga negara berikut!
1) Komisi Yudisial
2) Mahkamah Agung
3) Dewang Perwakilan Rakyat
4) Mahkamah Konstitusi
5) Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemberhentian presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh lembaga negara yang ditunjukkan oleh angka
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 4)
2), 3), dan 5)
3), 4), dan 5)
Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah …
Membayar pajak
Mendapat perlindungan hukum
Mendapatkan pelayanan kesehatan
pekerjaan dan penghidupan yang layak
mendapat status kewarganegaraan
Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya . . .
Pelanggaran hak
Pengingkaran hak
Kesadaran hukum
Pengingkaran kewajiban
Ketertiban hukum
perhatikan pernyataan berikut!
1)Hanya warga negara yang kaya berhak mendapat perlindungan hukum
2)hanya pejabat dan penguasa yg berhak atas kehidupan yg layak
3)setiap warga negara memiliki kedudukan yg sama dimata hukum
4)setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
Pernyataan yg benar ditunjukkan nomor...
1&3
2&3
3&4
4&1
2&4
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .
mendapat perlakuan baik dari pemerintah
mencalonkan diri menjadi anggota KPU
menjadi pegawai negeri sipil
mengikuti pemilihan umum
mendirikan yayasan
Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maksud pernyataan tersebut adalah ....
warga negara yang baik akan diperlakukan baik oleh hukum
pemerintah memberi hukuman kepada semua warga negara
setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum
orang yang melanggar hukum akan masuk lembaga pemasyarakatan
pemerintah dapat membebaskan warga negara yang baik dari hukuman
Dalam mewujudkan persamaan di bidang ekonomi pemerintah berupaya mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, sehingga diarahkan pada….
upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kreattifitas rakyat seperti industri rakyat yang sifatnya kecil dan menengah
Mendukung usaha yang sifatnya konglomerasi
Hanya memberi kemudahan kepada pengusaha yang masih berhubungan darah dengan para pejabat supaya mudah memantau perkembangannya
Mendukung usaha koperasi yang didanai BUMN yang korporasi besar
Mendukung perusahaan skala nasional dan internasional dimana keuntungan yang dihasilkan semakin besar
Pendirian rumah sakit dan puskesmas ,pengadaan tenaga medis yang handal, pengadaan alat-alat kesehatan yang canggih dilakukan agar negara bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal....
30
31
32
33
34
Aspek persamaan kedudukan warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu ....
memiliki hak untuk mendapatkan cuti
kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan di pengadilan
memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
Seorang pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah merupakan salah satu bentuk ... Sebagai warga negara
Pelaksanaan kewajiban
Pelanggaran hak
Pengingkaran kewajiban
Pelaksanaan hak
Pengingkaran hak
Berikut merupakan upaya untuk mengatasi pelanggaran hak, kecuali.....
Mengoptimalkan peran lembaga
Demokrasi ditegakkan
Supremasi hukum
Meningkatkan kerjasama non harmonis antar kelompok
Meningkatkan kualitas pelayanan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing
memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
menganut berbagai macam agama yang diakui negara
Keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya disebut …
Hubungan Internasional
Politik Luar Negeri
Hubungan Luar Negeri
Politik Internasional
kerja sama internasional
Perhatikan organisasi-organisasi di bawah ini!
(1) South East Asia Treaty Organization (SEATO)
(2) North Atlantic Treaty Organization (NATO)
(3) Association of Southeast Asia (ASA)
(4) Malaysia-Philipina-Indonesia (Maphilindo)
(5) Central Treaty Organization yang (CENTO)
Berdasarkan data diatas, manakah yang termasuk organisasi sejenis yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara sebelum ASEAN didirikan ….
(1), (2), dan (3)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Untuk menghindari pengaruh dari dua blok besar yang sedang bertikai di Perang Dingin, maka beberapa pemimpin negara di Asia Tenggara sepakat untuk membentuk perhimpunan yang diharapkan lebih solid dari upaya-upaya sebelumnya. Di bawah ini yang bukan termasuk pemimpin yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah ….
Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand)
Narsisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina)
Soeharto (Presiden Republik Indonesia)
Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri Malaysia)
Sinnathamby Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura)
Berdasarkan pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 , Negara Indonesia memiliki perwakilan diplomatik dan konsuler yang berfungsi untuk meningkatkan kerjasama internasional dengan negara lain. berikut ini adalah perangkat perwakilan diplomatik ...
Gerzant
Ambasador
Atase
agen konsul
Menteri residen
6. Dalam prakteknya, terdapat 4 bentuk pengesahan, salah satunya apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani perjanjian internasional merupakan bentuk pengesahan ….
A. Ratifikasi
B. Aksesi
C. Penerimaan
D. Persetujuan
E. Kesepakatan
Lembaga internasional milik PBB yang khusus menangani masalah pendidikan , kebudayaan, dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut kecuali ...
UNTAED
UNESCO
UNICEF
SEATO
NATO
Sikap yang paling tepat untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah ….
Mengadakan kegiatan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat
Menggalang pemuda untuk berdemonstrasi
Bersatu padu untuk memprotes kebijakan pemerintah
Bersatu untuk membalas dendam lawan kita
Mencari dukungan untuk melawan sebuah peraturan
Ancaman yang tidak bersifat fisik dan berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum disebut ancaman ….
Militer
Dari Luar
Non Militer
Tradisional
Dari Dalam
Globalisasi membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan jika tidak digunakan sebagaimana mestinya akan memicu aksi kejahatan baru yang disebut cyber crime atau kejahatan dunia maya. Bentuk kejahatan ini berupa perusakan program dan pencurian data. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan ….
Cyber crime merupakan salah satu kejahatan yang dipicu adanya kemjuan ilmu pengetahuan dan teknologi
Ilmu pengetahuan memberikan pengaruh baik bagi kehidupan manusia
Cyber crime dilakukan oleh orang-orang yang aktif di dunia maya
Setiap orang bisa menjadi pelaku kejahatan dunia maya
Pemerintah merupakan sasaran utama cyber crime
Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk meminimalisasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan salah satunya dengan cara ….
Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi masyarakat
Filterisasi budaya asing menggunakan nilai-nilai Pancasila
Pemerintah membentuk Komite warisan budaya nasional
Pemblokiran situs internet radikal oleh Kementrian Komunikasi dan informatika
Memasukkan mata pelajaran bahasa daerah dalam kegiatan pembelajaran di seko
Keberagaman di Indonesia tidak seharusnya menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita harus mengembangkan sikap ….
Chauvinisme
Nasionalisme
Provinsialisme
Primordialisme
Etnosentrisme
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, bunyi pasal .....
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
Pasal 18 ayat 2 UUD 1945
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
Pasal 25 A UUD 1945
Pembagian wilayah di negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal ....
Pasal 18 ayat 1
Pasal 18 ayat 2
Pasal 18 ayat 3
Pasal 18 Ayat 4
Pasal 18 ayat 5
Istilah Pancasila telah diperkenalkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 juni 1945 di depan BPUPKI. Pada rumusan yang kelima yang ajukan oleh Ir Soekarno adalah ....
Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau peri kemanusiaan
Mufakat atau demokrasi
Kesejahteraan sosial
Ketuhanan yang berkebudayaan
Cita - cita bangsa Indonesia membentuk sebuah negara yang bernama Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyai .....
Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Melindungi segenap tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Upaya peningkatan dan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan dengan cara ......
menyaksikan pertunjukan daerah
mengikuti upacara bendera
saling menghormati adanya perbedaan kedaerahan
mengikuti pelestarian budaya daerah
menggalakan kegiatan pentas kesenian daerah
