NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN US PPKn 2022
Total questions: 25
Worksheet time: 47mins
Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berikut ini yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah ....
melakukan pendaftaran dan seleksi terhadap calon hakim agung
melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar
menguji secara materiil Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Berdasar politik luar negeri bebas aktif Indonesia telah banyak berperan dalam ,mewujudkan perdamaian dunia khususnya melalui Gerakan Non Blok (GNB). Salah satu peran Indonesia tersebut adalah....
Kantor Gerakan Non-Blok dibangun didaerah Jakarta
Indonesia mengirimkan pasukan keamanan PBB atas nama Gerakan Non-Blok
Anggota Gerakan Non-Blok menunjuk Indonesia menjadi sekjen Gerakan Non-Blok
Indonesia menjadi tuan rumah tempat berlangsungnya KTT X GNB pada 1992
Meredakan konflik yang terjadi di negara Bosnia pada era pemerintahan Presiden Suharto
Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini!
1. menentang masuknya pengaruh budaya asing yang bersifat destruktif
2. membatasi diri dalam pergaulan demi terpeliharanya kepribadian dan jati diri
3. menyelenggarakan kegiatan wajib militer uantuk semua golongan warga negara
4. mengakui keanekaragaman budaya dan adat istiadat dalam segala sisi kehidupan
5. menghidupkan semangat provinsialisme dan chauvinisme dalam batas internasional
Contoh implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ditunjukkan pada nomor ….
1
2
3
4
5
Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama , yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung dimensi kultural, artinya….
A. mengandung nilai -nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
.
E.
mengandung landasan falsafah negara, pandangan hidup dan dasar negara
sebagai landasan utama mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
sebagai dasar memberikan sanksi bagi pelanggar hukum
Dalam sistem pembagian kekuasaan berdasar UUD NRI Tahun 1945, terdapat hubungan kerja sama/ keterkaitan kewenangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Berikut ini pernyataan-pernyataan yang merupakan contoh kerjasama antar berbagai lembaga negara tersebut:
1. Presiden mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
2. Presiden mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat menerima laporan hasil penyelidikan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden bersalah
4. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
5. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas yang merupakan bentuk keterkaitan kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif adalah nomor….
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 2, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Dalam pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintah daerah, kecuali pada kewenangan dalam bidang-bidang tertentu. Yang menjadi urusan pemerintah pusat dan tidak dimiliki oleh pemerintah daerah adalah ….
Melestarikan nilai social budaya
Menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan
Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini :
1. DPR dan DPD memegang kekuasaan legislatif yang utama di Indonesia
2. Dalam menjalankan tugas, kepala daerah kabupaten memiliki kewajiban bertanggungjawab kepada pemerintah provinsi
3. Daerah tingkat I dan II diberi kewenangan menarik pajak tertentu dengan prinsip bagi hasil dengan pemerintah pusat
4. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri negara tanpa campurtangan dari lembaga negara lain
5. Pemerintah daerah tidak boleh mencetak mata uang sendiri dengan alasan otonomi daerah
Penjabaran konsep pembagian kekuasaan secara vertikal menurut UUD 1945 ditunjukkan pada nomor ....
1, 2, 3
1, 3, 5
1, 4, 5
2, 3, 5
3, 4, 5
Perhatikan pernyataan berikut ini!
1. Pasal 27 ayat 1
2. Pasal 27 ayat 2
3. Pasal 27 ayat 3
4. Pasal 30 ayat 1
5. Pasal 30 ayat 2
Berdasarkan pernyataan di atas, pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur secara tegas hak sekaligus kewajiban WNI dalam pembelaan negara adalah ....
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 3, 4
2, 3, 5
2, 4, 5
Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup bermasyarakat sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting karena ....
Tercipta kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
Menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
Terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen
Terwujudnya kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum
Bacalah ilustrasi kasus pidana berikut ini!
Karsini, Rody Pradana dan Supriyanto didakwa membantu Aulia Kesuma dan Giovanni Kelvin dalam rencana pembunuhan terhadap Edi Candra Purnama dan korban Muhammad Adi Pradana. “Kalau itu kan membantu melakukan, jadi ada keringanan. Tidak sampai maksimal pidana mati.” Kata Jaksa Sigit Hendradi seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020). Perbuatan Aulia dan Kelvin diatur Pasal 340 subsider 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ancaman serupa diberikan kepada dua orang lain yang bertindak sebagai eksekutor, yakni Kusmawanto dan Muhammad Nursahid.
Urutan tahap penyelesaian perkara pidana seperti yang terjadi pada kasus tersebut jika melalui pengadilan adalah ...
penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, sidang pengadilan, penjatuhan putusan, eksekusi putusan
penyidikan, penyelidikan, penangkapan, pemeriksaan, penahanan, sidang pengadilan, penjatuhan putusan, eksekusi putusan.
pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, sidang pengadilan, penjatuhan putusan, eksekusi putusan.
penangkapan, penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan, penahanan, sidang pengadilan, penjatuhan putusan, eksekusi putusan.
penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyidikan, penyelidikan, , sidang pengadilan, penjatuhan putusan, eksekusi putusan.
Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab timbulnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara:
1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Sikap tidak toleran
4. Penyalahgunaan kekuasaan
5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Seseorang yang menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain, dapat disebabkan faktor tertentu yang ditunjukkan pada nomor ….
1
2
3
4
5
Illegal logging dapat berakibat timbulnya tanah longsor dan banjir karena hutan yang tersisa tidak mampu menahan air hujan. Tindakan itu merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap nilai instrumental sila kelima Pancasila yang tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ….
30
31
32
33 ayat 1
33 ayat 2
Akhir-akhir ini ada beberapa pemberitaan di media massa tentang penganiayaan orang tua terhadap anak karena motif ekonomi.
Hal itu merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, yakni sila ….
pertama dan kedua
kedua dan ketiga
kedua dan kelima
ketiga dan kelima
keempat dan kelima
Provokasi dari pihak asing untuk menggerakkan massa guna menjatuhkan kekuasaan pemerintahan yang berkuasa merupakan ancaman dari luar negeri terhadap NKRI dalam bidang.…
Ideologi
Politik
Ekonomi
Sosial budaya
Pertahanan keamanan
Strategi bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman yang bersifat non militer di bidang ideologi adalah….
Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran serta kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan, salah satunya melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat
Memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dan masyarakat, manusia dengan Tuhan serta keseimnagan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin
A. Penciptaan lapangan kerja padat karya, sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan berusaha
A. Penciptaan lapangan kerja padat karya, sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan berusaha.
Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut!
1. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas
2. Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah
3. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat
4. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa
5. Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional
Berdasarkan uraian beberapa kondisi di atas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor ….
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
2, 4, 5
3, 4, 5
Hubungan wawasan nusantara dengan tujuan nasional dapat dimaknai dari pernyataan-pernyataan berikut, kecuali ....
wawasan nusantara menjadi sarana mempersatukan segenap elemen bangsa menuju cita-cita bersama
wawasan nusantara merupakan doktrin persatuan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional
wawasan nusantara tidak mendukung pencapaian tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945
tujuan nasional dijabarkan menjadi program-program kegiatan yang salah satunya adalah doktrin wawasan nusantara
seluruh aspek wawasan nusantara menjadi pondasi kokoh bagi terealisasikannya tujuan nasional
Pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama seharusnya menerapkan demokrasi Pancasila yang berdasar UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara RI. Dalam praktek pemerintahannya tidak sesuai konstitusi sehingga terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi pada masa itu, yaitu sebagai berikut, kecuali….
masa puncak dari semangat anti kebebasan perssehingga sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah
. Presiden Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS
hak dasar manusia menjadi sangat lemah di mana Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya
pembubaran Konstituante karena selalu ricuh dalamsidang-sidangnya sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan nasional
peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemahkarenaDPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan
Akibat globalisasi yang ditandai kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi maupun transportasi menimbulkan pengaruh positif maupun negatif di bidang ipoleksosbudhankam. Upaya untuk menyeleksi berbagai pengaruh khususnya dalam bidang sosial budaya adalah….
Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang.
Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Bersikap terbuka terhadap inovasi dan perubahan dengan tidak melupakan jati diri bangsa
Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri.
Memperkuat hubungan antara rakyat dengan pemerintah
Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal adanya Lembaga konstitutif yang kewenangannya….
Mengangkat Menteri
Menetapkan dan mengubah UUD
Membuat undang-undang
Memeriksa penggunaan keuangan negara
Memberhentikan presiden dalam masa jabatannya
Berikut yang bukan merupakan kelebihan dalam penerapan sistem desentralisasi adalah ....
Menghindari beban aparat pemerintah yang melampaui batas
Masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah
Memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar kepada daerah
Mengurangi kemungkinan kesewenang wenangan dari pemerintah
Menambah beban anggaran karena kompleksitas organ pemerintah
Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan penyerahan beberapa urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ....
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Sentralisasi
Tugas Pembantuan
Otonomi Daerah
Dengan system desentralisasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi di daerah disesuaikan dengan aspirasi rakyat dari daerah dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Terkait hal itu, terdapat banyak keuntungan bagi daerah dengan sistem desentralisasi tersebut tetapi tidak dipungkiri terdapat sisi kelemahannya yaitu….
pemerintah pusat tidak mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya
.
akan ada urusan yang menjadi kewenangan pusat dan urusan yang menjadi kewenangan daerah
pemerintah daerah memiliki wewenang lebih banyak dari pemerintah pusat
terjadi kesenjangan kemajuan antara daerah satudengandaerah yang lain
pembangunan akan terpusat di daerah sehingga pemerintahpusattidakperlumengatur
Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang pelanggaran terhadap nilai dasar Pancasila berikut ini!
1. memaksakan kehendak kepada orang lain
2. merendahkan harkat dan martabat sesama manusia
3. mengembangkan sikap sukuisme dan paham kedaerahan
4. kurangnya sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
5. menempatkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara
Yang merupakan pelanggaran nilai dasar sila ketiga Pancasila, ditunjukkan pada nomor ….
1, 2, 3
1, 2, 4
2, 3, 4
2, 3, 5
3, 4, 5
Perhatikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berikut ini!
1. Vandalisme di berbagai tempat merusak fasilitas umum
2. Industri sablon rumahan membuang limbah ke sungai
3. Kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir
4. Gunung yang gundul karena ulah manusia melakukan penebangan liar
5. Marak terjadi kerumunan para pemuda pemudi nongkrong di warung angkringan
Dari beberapa kasus di atas, yang dapat menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat ditunjukkan pada nomor ….
1, 2, 3
2, 3, 4
2, 3, 5
2, 4, 5
3, 4, 5
