NEW
Font size
WorksheetsUUD 1945 Part 2
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Pembukaan UUD 1945 terdiri dari ...... alinea.
2
3
4
5
UUD 1945 terdiri dari .... bab.
16
19
21
24
UUD 1945 terdiri dari .... pasal aturan utama.
73
3
2
UUD 1945 terdiri dari .... pasal aturan peralihan.
73
3
2
UUD 1945 terdiri dari .... pasal aturan pertambahan.
73
3
2
Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda.
Makna alinea ke-1 yaitu :
bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.
Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda.
Makna alinea ke-2 yaitu :
bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.
Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda.
Makna alinea ke-3 yaitu :
bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.
Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda.
Makna alinea ke-4 yaitu :
bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.
Alinea pembukaan UUD yang bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia adalah alinea ke ...
1
2
3
4
Alinea pembukaan UUD yang bermakna menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur adalah alinea ke ...
1
2
3
4
Alinea pembukaan UUD yang berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri adalah alinea ke ...
1
2
3
4
Alinea pembukaan UUD yang memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila adalah alinea ke ...
1
2
3
4
Yang dimaksud Batang Tubuh UUD 1945 adalah .....
bagian isi dari UUD 1945
bagian pembukaan UUD 1945
bagian aturan peralihan UUD 1945
bagian aturan tambahan UUD 1945
Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 adalah undang - undang yang ...
mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU).
mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD).
mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Pasal 19 - 22B UUD 1945 adalah undang - undang yang ...
mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU).
mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD).
mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Pasal 22C dan 22D UUD 1945 adalah undang - undang yang ...
mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU).
mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD).
mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Pasal 22E UUD 1945 adalah undang - undang yang ...
mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU).
mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD).
mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Undang - undang yang mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah ...
UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18B
UUD 1945 pasal 19 - 22B
UUD 1945 pasal 22C dan 22D
UUD 1945 pasal 22D
Undang - undang yang mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU) adalah ...
UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18B
UUD 1945 pasal 19 - 22B
UUD 1945 pasal 22C dan 22D
UUD 1945 pasal 22D
Undang - undang yang mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD) adalah ...
UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18B
UUD 1945 pasal 19 - 22B
UUD 1945 pasal 22C dan 22D
UUD 1945 pasal 22D
Undang - undang yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah ...
UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18B
UUD 1945 pasal 19 - 22B
UUD 1945 pasal 22C dan 22D
UUD 1945 pasal 22D
Pasal 19 UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.
wewenang DPR dalam membuat UU.
fungsi, hak, dan hak anggota DPR.
pengajuan UU oleh DPR.
Pasal 20 UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.
wewenang DPR dalam membuat UU.
fungsi, hak, dan hak anggota DPR.
pengajuan UU oleh DPR.
Pasal 20A UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.
wewenang DPR dalam membuat UU.
fungsi, hak, dan hak anggota DPR.
pengajuan UU oleh DPR.
Pasal 21 UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.
wewenang DPR dalam membuat UU.
fungsi, hak, dan hak anggota DPR.
pengajuan UU oleh DPR.
Undang - undang yang mengatur pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR adalah ...
UUD 1945 pasal 19
UUD 1945 pasal 20
UUD 1945 pasal 20A
UUD 1945 pasal 21
Undang - undang yang mengatur wewenang DPR dalam membuat UU adalah ...
UUD 1945 pasal 19
UUD 1945 pasal 20
UUD 1945 pasal 20A
UUD 1945 pasal 21
Undang - undang yang mengatur fungsi, hak, dan hak anggota DPR adalah ...
UUD 1945 pasal 19
UUD 1945 pasal 20
UUD 1945 pasal 20A
UUD 1945 pasal 21
Undang - undang yang mengatur pengajuan UU oleh DPR adalah ...
UUD 1945 pasal 19
UUD 1945 pasal 20
UUD 1945 pasal 20A
UUD 1945 pasal 21
Pasal 22 UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
tata cara pembentukan UU.
pemberhentian anggota DPR.
Pasal 22A UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
tata cara pembentukan UU.
pemberhentian anggota DPR.
Pasal 22B UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
tata cara pembentukan UU.
pemberhentian anggota DPR.
Undang - undang yang mengatur peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) adalah ...
UUD 1945 pasal 22
UUD 1945 pasal 22A
UUD 1945 pasal 22B
Undang - undang yang mengatur tata cara pembentukan UU adalah ...
UUD 1945 pasal 22
UUD 1945 pasal 22A
UUD 1945 pasal 22B
Undang - undang yang mengatur pemberhentian anggota DPR adalah ...
UUD 1945 pasal 22
UUD 1945 pasal 22A
UUD 1945 pasal 22B
Pasal 22C UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.
wewenang dan pemberhentian anggota DPD.
aturan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Pasal 22D UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.
wewenang dan pemberhentian anggota DPD.
aturan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Pasal 22E UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.
wewenang dan pemberhentian anggota DPD.
aturan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Undang - undang yang mengatur pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD adalah ...
UUD 1945 pasal 22C
UUD 1945 pasal 22D
UUD 1945 pasal 22E
Undang - undang yang mengatur wewenang dan pemberhentian anggota DPD adalah ...
UUD 1945 pasal 22C
UUD 1945 pasal 22D
UUD 1945 pasal 22E
Undang - undang yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah ...
UUD 1945 pasal 22C
UUD 1945 pasal 22D
UUD 1945 pasal 22E
Pasal 23 - 23D UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
aturan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara.
aturan tentang hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK).
aturan tentang segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
aturan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 23E - 23G UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
aturan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara.
aturan tentang hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK).
aturan tentang segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
aturan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 24 - 25 UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
aturan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara.
aturan tentang hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK).
aturan tentang segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
aturan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 25A UUD 1945 adalah undang - undang yang berisi tentang ...
aturan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara.
aturan tentang hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK).
aturan tentang segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
aturan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang - undang yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara adalah ...
UUD 1945 pasal 23 - 23D
UUD 1945 pasal 23E - 23G
UUD 1945 pasal 24 - 25
UUD 1945 pasal 25A
Undang - undang yang mengatur hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK) adalah ...
UUD 1945 pasal 23 - 23D
UUD 1945 pasal 23E - 23G
UUD 1945 pasal 24 - 25
UUD 1945 pasal 25A
Undang - undang yang mengatur segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ...
UUD 1945 pasal 23 - 23D
UUD 1945 pasal 23E - 23G
UUD 1945 pasal 24 - 25
UUD 1945 pasal 25A
Undang - undang yang mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ...
UUD 1945 pasal 23 - 23D
UUD 1945 pasal 23E - 23G
UUD 1945 pasal 24 - 25
UUD 1945 pasal 25A
