NEW
Font size
WorksheetsTWK 7 - Mamuju Learning Center
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Dalam kehidupan sehari-hari nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yang harus diamalkan adalah ...
Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Tidak saling membedakan warna kulit
Bangga berkebangsaan Indonesia
Mengakui bahwa manusia memiliki hak dan kedududkan yang sama
Adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial
Perhatikan beberapa contoh kasus berikut!
1. konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang
2. premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia
3. vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik
4. radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu
5. aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia
Dari contoh kasus diatas, yang merupakan tindakan yang lahir dari paham ideologi yang ekstrimisme adalah...
1,2
2,3
3,4
4,5
5,1
Sebagai penyempurnaan konstitusi maka terjadi beberapa kali amandemen. Salah satu pasal yang diamandemen adalah pasal 24 UUD RI 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Maksud pasal tersebut diamandemen adalah …
Agar memberikan peluang kepada warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum
Agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan
Agar semakin diakuinya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari oleh negara ini
Agar pekerjaan kehakiman tidak terlalu berat, maka dari itu dibentuklah beberapa lembaga pembantu
Agar tidak terjadi penyimpangan dalam kekuasaan kehakiman seperti kekuasaan kehakiman semumur hidup
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki beberapa nilai yang bersifat sistematis. Nilai dasar Pancasila sebagai Ideologi Nasional terkandung asas-asas maupun norma-norma yang sedikit banyak memiliki sifat yang mutlak. Yang memiliki sebuah pengertian bahwa nilai yang terkandung didalamnya mengandung kebenaran yang mutlak yang tidak dipertanyakan kembali. Sila-sila yang tercantum didalam pancasila satu sama lain merupakan suatu kesatuan yang bulat dan hierarkhis serta sistematis. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal (berlaku di manapun),sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Jadi kalau ada negara lain yang menggunakan prinsip falsafah, bahwa negara ber-Ketuhanan, ber-Kemanusiaan, berPersatuan, ber-Kerakyatan, dan ber-Keadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai-nilai Pancasila. Berikut merupakan contoh aktualisasi Pancasila secara objektif adalah…
Pelaksanaan Pancasila yang mengandung pikiran terdalam suatu bangsa mengenai kehidupan yang lebih baik dan dilaksanakan oleh pemerintahan suatu negara dan digunakan sebagai pandangan hidup bangsa
Pelaksanaannya dalam sikap dan pribadi golongan tertentu, setiap anggota kelompok, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha, dan rakyat Indonesia sebagai hasil refleksi filosofi bangsa
Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi setiap aspek penyelenggaraan negara dalam semua peraturan perundang-undangan yang mencakup semua bidang kenegaraan yang bersifat umum, universal, dan abstrak sebagai suatu nilai
Pelaksanaan Pancasila sebagai konsep dasar dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik dan diciptakan oleh bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara
Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk kristalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik dalam bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang bersumber pada kepribadian bangsa
Wilayah negara Indonesia merdeka didiskusikan oleh para perancang UUD NRI tahun 1945 dalam sidang BPUPKI yang mulai mengadakan sidang pada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal 31 Mei Muhammad Yamin mengusulkan daerah-daerah Indonesia merdeka, kecuali...
Sumatera
Borneo
Kalimantan
Jawa-Madura
Papua
Ada beberapa alasan berakhirnya Konstitusi RIS, yaitu salah satunya...
Rapat tidak memenuhi Kuorum
Masa peralihan revolusi fisik belum tuntas
Lembaga konstituante selama 2,5 tahun belum dapat menyelesaikan tugasnnya
Banyak negara bagian yang tidak tunduk kepada pemerintah federal
Praktek penyelenggaraan negara menggunakan sistem parlementer sedangkan Undang-Undang Dasar menggunakan sistem presidensil
Perhatikan perwujudan kepulauan nusantara berikut ini:
1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara
2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara
Dua pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari...
A. Kepulauan nusantara sebagai satu satuan yang sama
Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan hukum
Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ideologi
Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
Diantara peristiwa yang dilatar belakangi oleh politik ekonomi, budaya, hukum, atau yang lainnya adalah penembakan misterius atau yang disebut Petrus seperti halnya yang terjadi pada tahun 1982-1985. Peristiwa ini disebabkan oleh...
Pelanggaran hak asasi manusiaa yang dilatarbelakangi faktor budaya dan penyakit stereotype dan pengkambing hitaman
Pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan hukum dan rasisme
Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi oleh terorisme dan rasisme
Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi oleh percobaan pembunuhan Soeharto
Pelanggaran hak asasi manusia yang yang dilatar belakangi faktor politik dan masalah etnosentrisme
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebu, maka yang termasuk fungsi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
Sebagai landasan dalam menyusun peraturan perundang-undangan
Sebagai landasan untuk bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Memberi kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan masing-masing daerah
Sebagai landasan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
Sebagai landasan dalam mengamalkan Pancasila sebagai ideologi terbuka
Nilai dasar pribadi sebagai acuan bagi perilaku seluruh insan KPK dan selanjutnya kode etik tersebut menjadi dasar penyusunan pedoman perilaku adalah, kecuali...
Reliugiusitas
Integritas
Keadilan
Kesejahteraan
Kepemimpinan
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan kepada, kecuali...
Kepastian hukum
Keterbukaan
Loyalitas
Kepentingan umum
Proporsionalisme
Ketimpangan sosial yang menyebabkan banyak orang-orang dari desa melakukan urbanisasi karena dari daerah asalnya tidak mendapatkan sokongan infrastruktur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akan terjadi acaman non militer di bidang...
Ekonomi
Politik
Sosial budaya
Ideologi
Hukum
Pada Undang-Undang Dasar 1945, salah satu pasal berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” adalah bunyi dalam…..
Pasal 33 ayat (1)
Pasal 33 ayat (2)
Pasal 33 ayat (3)
Pasal 33 ayat (4)
Pasal 33 ayat (5)
Pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan baku-jadi. Pernyataan tersebut termuat dalam…
REPELITA I
REPELITA II
REPELITA III
REPELITA IV
REPELITA V
Setelah proklamasi kemerdekaan ditetapkan, pemerintah untuk sementara waktu menetapkan tiga mata uang yakni….
De Javasche Bank, mata uang Hindia-Belanda, dan NICA
Mata uang Hindia-Belanda, NICA, dan ORI
Mata uang pendudukan Jepang, ORI, dan de Javasche Bank
ORI, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia-Belanda
Mata uang Hindia-Belanda, de Javasche Bank, dan mata uang penduduikan jepang
Hak-hak yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut, kecuali..,.
Hak imunitas, hak mengajukan pendapat, hak mengajukan rapat
Hak protokoler, hak mengajukan pendapat, hak membela diri
Hak mengajukan pertanyaan, hak keuangan dan administrative
Hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas
Hak protokoler, hak mengajukan pertanyaan, hak memilih dan dipilih
Indonesia memiliki nilai-nilai dasar komitmen kebangsaaan sebagai berikut, kecuali…
Masyarakat adil dan makmur, cinta akan tanah air, dan demokrasi
Tekad untuk hidup merdeka, cinta tanah air dan kesetiakawanan individu
Kedaulatan rakyat, penghargaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air
Tekad untuk hidup merdeka, demokrasi, masyarakat adil dan makmur
Kedaultan rakyat, masyarakat adil dan makmur, cinta tanah air
Bersatu berasal dari kata satu, padu, solid, utuh, dan tidak terpecah-pecah. Kata ini mendapat imbuhan ber- menjadi Bersatu. Bersatu berarti menjadi satu, utuh, dan padu. Bersatu dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak terpisah-pisah, tidak mementingkan kelompok atau golongan tertentu. Adapun persatuan memiliki pengertian yang lebih luas mencakup…..
Membentuk sebuah unit dengan sistem individu
Menyatukan beberapa ragam corak tanpa menghimpun hal-hal yang terserak menjadi Saturday
Mempersatukan beragam corak menjadi satu kesatuan yang utu dan saling menghargai perbedaan
Membangun beberapa unit dengan mengabaikan beberapa hal yang tidak dianggap penting
Membentuk satu kesatuan yang tidak terpecah dan mengomodir sebagaian golongan
Kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Perilaku yang mengutamakan tujuan negara Indonesia adalah tindakan yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea keemnpat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan setiap warga negara dengan mengutamakan sikap-sikap sebagai berikut….
Menggunakan produk dalam negeri namun tetap membanggakan produk luar negeri
Merendahkan produk luar negeri tetapi sangat membanggakan produk dalam negeri
Memiliki rasa cinta tanah air sehingga menggangap negara sendiri lebih baik
Memenangkan kejuaraan internasional dan mengharumkan nama bangsa dan negara
Mengikuti wajib militer negara lain karena memiliki jiwa rela berkorban
Perhatikan beberapa tindakan berikut!
1. Mengkaui persaman derajat terhadap perbedaan agama yang ada di Indonesia
2. Saling menghargai dengan negara lain
3. Tidak memaksakan kehendak orang lain
4. Menghargai hak orang lain
5. Bersikap adil terhadap beberapa golongan
Tindakan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor … .
3,4
1,2
3,5
2,4
4,5
Indonesia sudah merdeka. Akan tetapi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan kemerdekaan dan memperkuat NKRI jauh lebih berat. Penerapan semngat dan komitmen kolektif kebangsaan memperkuat NKRI dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melaksanakan unsur-unsur bela negara. Di bawah ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan unsur-unsur bela negara adalah….
Menjalankan hak tanpa kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Menjaga kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan golongan
Membuat ideologi baru yang berdampingan dengan Pancasila
Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia
Gemar membantu warga jika diminta
Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi mendorong tegaknya penegakan Hak Asasi Mnuasia. Penegakan hak asasai manusia dapat diselesaikan di pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Akan tetapi, pengadilan HAM hanya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat digolongkan menjadi dua yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Adapun yang termasuk sebagai kejahatan genosida adalah sebagai berikut…
Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa kesuatu tempat
Perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang
Pembunuhan atas dasar balas dendam terhadap suatu individu
Perbudakan terhadap anak yatim piatu
Salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah adanya penduduk. Penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari suatu negara disebut sebagai warga negara. Sehingga warga negara merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota dari suatu negara. Penentuan kewarganegaraan yang dilihat dari kewarganegaraan berdasarkan tempat dimana orang tersebut lahir disebut ….
Asas Ius Sanguinis
Asas yuridis
Asas normatif
Asas Ius Soli
Asas kewarganegaraan Indonesia
Kosepsi Nusantara mengilhami masing-masing Angkatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan matranya masing-masing yang terdiri dari wawasan benua Angkatan darat Republik Indonesia, wawasan bahari Angkatan laut Republik Indonesia, wawasan dirgantara Angkatan udara Republik Indonesia. Untuk menghindari berkembangnya wawasan masing-masing yang tidak menguntungkan karena mengancam kekompakan ABRI disusunlah wawasan Hankamnas yang terpadu dan terintegrasi. Konsepsi Nusantara yang dilandaskan pada semangat kekompakan mengacu pada konstelasi geografi RI sebagai negara kepulauan, yang dikukuhkan menjadi UU No.4/Prp tahun 1960 diantaranya adalah ….
Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia diluar perairan pedalaman Indonesia
Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut 200 mil laut
Batas landas kontinen Indonesia ialah 200 m
Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi luar dari garis dasar
Isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945. Dilihat dari tertib hukum, kedua bagian itu mempunyai kedudukan yang berbeda. Bagian pertama (pembukaan) memiliki kedudukan lebih tinggi daripada bagian kedua. Hal ini disebabkan Pembukaan memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Republik Indonesia. Adapun salah satu syarat tersebut adalah ….
Pembukaan memuat peraturan-peraturan dalam bentuk pasal-pasal
Pembukaan memuat asas falsafah negara (Pancasila), asas politik negara, dan tujuan negara
Pembukaan UUD 1945 dapat diamandemen
Pembukaan UUD 1945 berdasarkan piagam Jakarta
Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 20 bab dan 73 pasal
Kata-kata si pegawai itu memberondong cepat bagai peluru yang mendesing memerahkan daun telinga laki-laki kurus itu. Biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah ...
Majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ...
hendak menatap anaknya dengan kasih sayang
mati memalingkan pemandangan bagiku
mati melihat seseorang dengan jelas
hendak mengawasi gerakan temannya
hendak melompat keluar dari kedua matanya
Perekonomian di dunia terus merosot yang disebabkan resesi di Eropa yang berkepanjangan. Hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi perajin di Indonesia karena produknya tidak dapat diekspor bahkan gagal ekspor. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga dan karyawannya banyak perajin kita yang beralih usaha lain.
Makna tersurat paragraf di atas adalah ….
Perekonomian Indonesia merosot sehingga berdampak di perekonomian dunia.
Dampak kemerosoton perekonomian dunia, perajin Indonesia beralih usaha lain.
Kegagalan mengekspor produk karena perajin tidak mampu bersaing untuk menghasilkan produk unggulan.
Eropa menjadi penyebab Indonesia tidak bisa ekspor produk.
Perajin banyak yang beralih usaha lain
Penduduk desa binaan PKK provinsi mulai membajak sawah. Mereka akan menanam padi karena musim hujan sudah hadir.
Penggunaan kata yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah ….
Binaan
Membajak
Musim
Hadir
Menanam
Perayaan Tahun Baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan sejumlah persoalan. (2)Satu di antara persoalan tersebut adalah rusaknya sejumlah taman kota di Jakarta. (3) Kerusakantaman ini seperti terlihat di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta. (4) Hampir semuatanaman hias yang berada di area tersebut rusak akibat terinjak-injak ribuan pengunjung.
Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor ...
1
2
3
4
1, 4
Isu hidupnya lembaga bredel dalam legislasi pers nasional kembali menghantui insan pers Indonesia. Beberapa kalangan mengaku telah menerima Draft perubahanUU Pers yang di dalamnya konon antara lain memuat pengaturan mengenai bredel. Ketakutan akan kembalinya rezim otoriter yang menaburkan kritik dan membudayakan sensor, pembungkaman, serta pembutatulian warga Kembali menyeruak. Tidak heran wacana yang hendak dimunculkannya kembali dibredel dalam pembaruan hukum pers yang sebenarnya masih dalam tataran isu menimbulkan gelombang penolakan.
Boleh dikata tidak ada satu pun insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi di negeri ini yang mau lembaga bredel dihidupkan kembali. Eksisnya lembaga bredel dikhawatirkan memberi peluang bagi kekuasaan untuk secara diskredit menghentikan operasi lembaga pers jika dianggap merongrong kewibawaan pemerintah. Pertanyaan mendasar yang layak dikemukakan adalah sejauh mana kekhawatiran akan kembalinya lembaga bredel harus diterima khususnya di era keterbukaan ini? Yang jelas, isu munculnya bredel di era kebebasan pers akan ditolak karena akan menghambat kreativitas insan pers.
Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah ...
Mengapa Pemerintah membuat Undang-undang Pers yang mengatur pembredelan?
Bagaimana sikap insan pers terhadap rencana munculnya kembali Lembaga bredel?
Sejak kapan pembaharuan hukum pers yang meresahkan insan pers itu terjadi di Indonesia?
Siapa sajakah yang diuntungkan secara konseptual dan finansial di era kebebasan pers?
Pada media apa lembaga bredel berwenang mencabut hak untuk terbit dansiaran?
