NEW
Font size
WorksheetsHukum Lingkungan
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
UU yang mengatur tentang konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya?
UU NRI tahun 1945
UU No. 18 tahun 2013
UU No. 41 tahun 1999
UU No. 5 Tahun 1990
“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan bunyi dari pasal?
UU NRI 1945 Pasal 28H ayat 1
UU NRI 1945 Pasal 33 ayat (3)
UU NRI 1945 Pasal 1 ayat 1
UU NRI 1945 Pasal 27 ayat 3
Kegiatan yang tidak termasuk kedalam perusakan hutan adalah…
Reboisasi
Illegal logging
Pembakaran hutan
Pembalakan liar
Berikut ini yang termasuk kedalam tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, kecuali…
Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera
Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan
Menjamin keberadaan hutan secara permanen dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya
Negara yg menyatakan akan menekan kesepakatan di KTT COP26, kecuali…
Kanada
Indonesia
Amerika
Kanada
berikut yang termasuk fungsi hutan menurut UU No. 41 tahun 1999, adalah…
hutan produksi
hutan mangrove
hutan bakau
hutan hujan tropis
Kegiatan penebangan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nonhutan, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, atau permukiman…
Terasering
Reboisasi
Erosi
Deforestasi
Bagaimana implementasi asas pencemar membayar dalam UU? Siapa yang mengajukan gugatannya?
Seluruh penanggung jawab usaha dan/atau segala kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan kebakaran hutan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau Lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.Yang berhak menggugat adalah kelompok perwakilan masyarakat (class action)
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pembalakan liar yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau Lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.Yang berhak menggugat adalah rakyat
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau Lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.Yang berhak menggugat adalah menteri lingkungan hidup
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau Lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.Yang berhak menggugat adalah kelompok perwakilan masyarakat (class action)
berikut ini yang bukan termasuk kedalam lembaga negara yang mengatur tentang lingkungan…
KLHK
Kementerian ESDM
BMKG
Badan lingkungan hidup
Salah satu pengaturan hak atas informasi lingkungan hidup secara sektoral terdapat pada Pasal 33 PP No. 27/1999 yaitu
Kehutanan
Perlindungan varietas tanaman
AMDAL
Penataan ruang
