NEW
Font size
WorksheetsSIMULASI OLIMPIADE PSIAP
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Aturan turunan UU HPP dalam bentuk PMK yang masuk pada Klaster Sinkronisasi dengan Obyek PDRD Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, adalah ...
PMK Nomor 70/PMK.03/2022
PMK Nomor 59/PMK.03/2022
PMK Nomor 67/PMK.03/2022
PMK Nomor 71/PMK.03/2022
Anggaran proyek PSIAP berasal dari ...
Utang multilateral
Hibah
APBN
Utang unilateral
Pemutakhiran dan migrasi basis data adalah salah satu inisiatif strategis dari ...
Kelompok Kerja I
Vendor system integrator
Kelompok Kerja II
Kelompok Kerja III
Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon, dengan minimal tarif ...
Rp13 per kg karbondioksida ekuivalen
Rp300 per kg karbondioksida ekuivalen
Rp100 per kg karbondioksida ekuivalen
Rp30 per kg karbondioksida ekuivalen
PSIAP merupakan salah satu inisiatif strategis Reformasi Perpajakan, yaitu dari ..
Kelompok Kerja II
Kelompok Kerja I
Tim Manajemen Perubahan
Kelompok Kerja III
Kapankah saat mulai berlaku PMK Nomor 58/PMK.03/2022?
30 Maret 2022
31 Maret 2022
1 April 2022
1 Mei 2022
Dengan berlakunya NIK menjadi NPWP orang pribadi penduduk Indonesia, apakah semua pemilik NIK wajib melaporkan SPT dan membayar pajak?
Tidak. Aktivasi NIK sebagai NPWP baru dilakukan apabila seseorang telah memiliki penghasilan setahun, atau disetahunkan, yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak.
Ya. Penduduk Indonesia yang memiliki NIK serta merta menjadi wajib pajak.
Tidak. NIK baru dapat diaktifkan sebagai NPWP apabila seseorang telah mendapat bukti pemotongan pajak.
Ya. Aktivasi NIK sebagai NPWP otomatis dilakukan meski seseorang belum memiliki penghasilan.
Pada proses bisnis Layanan yang akan datang, WP dapat memberikan umpan balik dengan cara ...
Memberi feedback atau rating pada portal WP langsung setelah Layanan selesai diberikan
Memberikan feedback atau rating melalui saluran telepon atau aplikasi pesan instan
Memberi feedback atau rating secara berkala melalui survei KLIP atau survei efektivitas layanan
Memberi feedback atau rating hanya ketika mengunjungi kantor pajak terdekat
Apa manfaat PSIAP bagi pegawai?
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dengan fitur yang lebih canggih
Memudahkan pekerjaan dengan adanya satu sistem yang terintegrasi
Semua benar
Membuka kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri pada area kerja yang memiliki nilai tambah
Rezim perpajakan modern Indonesia dimulai dengan ...
Pajak menjadi bagian dari konstitusi negara Indonesia (tahun 1945)
Implementasi sunset policy (tahun 2008)
Perubahan sistem official assessment menjadi self assessment (tahun 1983)
Modernisasi administrasi perpajakan (tahun 2002)
Tahapan proyek PSIAP yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021 adalah ...
Data migration
System design
Deployment
Testing
Berapakah Business Direction Direktorat Jenderal Pajak yang dijadikan sebagai arahan dan harapan tingkat tinggi dari manajemen yang menjadi acuan dalam pengembangan organisasi, proses bisnis, dan modernisasi yang akan datang?
8 Business Directions
10 Business Directions
12 Business Directions
6 Business Directions
Latar belakang dan tujuan pengenaan pajak karbon adalah sebagai berikut, kecuali ...
Meningkatkan pengumpulan penerimaan pajak dan rasio pajak Indonesia
Mengubah perilaku pelaku aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon
Bagian dari mitigasi risiko perubahan iklim dan bencana di Indonesia
Mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi
Salah satu pertimbangan DJP melaksanakan proyek PSIAP adalah ...
Sistem baru melengkapi SIDJP yang saat ini sudah digunakan seluruh unit kerja DJP
Siklus rutin peremajaan sistem IT setiap 10 tahun
Sesuai dengan tren internasional yang berlaku saat ini
Sistem saat ini menggunakan arsitektur dan desain yang sudah usang
Manfaat sistem baru bagi pegawai DJP adalah sebagai berikut, kecuali ...
Memudahkan pekerjaan dengan adanya satu sistem terintegrasi
Mengurangi pekerjaan manual serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja
Mendapatkan akses kepada jurnal ilmiah yang tersedia dari vendor internasional
Meningkatkan kinerja pegawai dengan fitur yang lebih canggih dan andal
Di masa depan, wajib pajak maupun kuasa wajib pajak dapat mengakses sistem yang menampilkan informasi komprehensif dan terkini mengenai wajib pajak. Sistem tersebut adalah ...
Portal Wajib Pajak
Revenue Accounting System (RAS)
Profil Wajib Pajak
Prepopulated data
Pada proses bisnis EoI yang akan datang, integrasi dengan proses bisnis lain dilakukan ...
Menggunakan korespondensi tercatat
Melalui case management
Melalui Nadine
Menggunakan komunikasi tatap muka
Dalam sistem yang akan datang, produk hasil layanan disampaikan dengan cara...
Tersedia untuk diambil di KPP terdekat
Dikirimkan melalui aplikasi pesan instan
Tersedia untuk diunduh pada portal wajib pajak
Dikirimkan melalui jasa ekspedisi pilihan WP
Penyempurnaan sistem pengendalian internal DJP adalah inisiatif strategis dari ...
Kelompok Kerja III
Kelompok Kerja II
Kelompok Kerja I
Tim PSIAP
1. Perluasan saluran layanan registrasi salah satunya melalui PJAP yang akan dapat melayani ...
WP badan hukum
WP usahawan
WP badan usaha
Semua jenis WP
PMK Nomor 61/PMK.03/2022 mengatur tentang ...
Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu
Pada sistem inti yang akan datang, monitoring pencapaian target, prognosis, dan potensi penerimaan akan ...
Terintegrasi dalam satu aplikasi
Terintegrasi dengan sistem pemantauan kinerja pegawai
Tersebar dalam beberapa aplikasi antara lain Mandor, Approweb, dan Renpen
Disediakan oleh sistem legacy
Undang-Undang yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah
UU Nomor 8 Tahun 2021
UU Nomor 7 Tahun 2021
UU Nomor 7 Tahun 2022
UU Nomor 8 Tahun 2022
Aturan terkait tata Kelola PSIAP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor?
Perpres 41 Tahun 2018
Perpres 38 Tahun 2018
Perpres 40 Tahun 2018
Perpres 39 Tahun 2018
Yang bertindak sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Proses Bisnis, TI, dan Basis Data Reformasi Perpajakan adalah ...
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
Bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapi revolusi digital saat ini?
Mempertahankan status quo yang sudah terbukti
Menolak digitalisasi dan tetap bertahan dengan proses kerja saat ini
Melihat perubahan akibat digitalisasi sebagai peluang
Pasrah dan menerima perubahan karena itu tak terelakkan
Berpartisipasi dalam Lomba Video/Reels/TikTok tentang Reformasi Perpajakan, merupakan salah satu program kerja Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan. Kegiatan tesebut merupakan bagian dari tema ...
Tema Wajib
Tema Inspiratif
Tema Inisiatif
Tema Kreativitas
Dengan berlakunya UU HPP, maka pidana pajak kealpaan dikenai sanksi ...
Membayar pokok pajak + sanksi 2x pajak kurang dibayar
Membayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar
Membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar
Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar
Contoh pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk lebih memperbaiki dan menyempurnakan proses bisnis perpajakan, antara lain ...
Prepopulated SPT
Perluasan jabatan fungsional
Penataan kantor pusat DJP
Penataan unit vertikal
Dengan berlakunya UU HPP, maka pemberian natura kepada pegawai diperlakukan sebagai ...
Tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
Tidak dapat dibiayakan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai
Dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
Dapat dibiayakan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai
