Jaminan kepastian hukum

Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

Berkaitan dengan hak-hak warga negara

menyangkut kepentingan pribadai/kelompok

Hak cipta

hak konsumen dan produsen

hak kekayaan intelektual

tentang Merk

kekuatan hukum

equality before law

Tegaknya keadilan

Supremasi hukum

KPK

Kepolisian RI

Advokat

Pengadilan Tinggi

Melakukan penuntutan.

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Kepolisian

KPK

Advokat

Kejaksaan

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002

Hakim

Advokat

Pengacara

Kejaksaan

berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara

berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun

berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi semua jurusan

magang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terus-menerus pada kantor advokat

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan.

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Advokat dapat saja dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan

Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi bekerjasama dengan POLRI

Melakukan penuntutan

melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan.

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.

tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas

tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas

melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara

melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya;

Tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan

sanksi tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya)

Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa

Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali

adanya ketegasan dari aparat kepolisian terhadap pelanggar hukum dengan melakukan hukum di tempat

adanya cemoohan dari masyarakat terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana

adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam Pasal 10 KUHP.

adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya

Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.

memakai helm ketika berkendaraan dengan melihat situasi dan kondisi

Berkelahi dengan teman dengan alasan membela diri

melaksanan aturan yang dibuat oleh keluarga dengn terpaksa

kesopanan

kesusilaan

agama

hukum

POLRI

Kejaksaan

Advokat

KPK