NEW
Font size
WorksheetsULANGAN HARIAN PPKN BAB 1 KELAS X
Total questions: 20
Worksheet time: 30mins
Kekuasaan untuk membuat ataupun membentuk undang-undang disebut kekuasaan ...
A. Eksekutif
B. Federatif
C. Legislatif
D. Yudikatif
E. Moneter
Pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif adalah pendapat dari ...
A. Montesquieu
B. Jhon Locke
C. Afdi Afdian
D. Moh. Mahfud
E. Jimly Asshiddiqie
Lembaga eksekutif bertugas untuk ...
A. Melaksanakan undang-undang
B. Melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
C. Membuat Undang-undang
D. Mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
E. Merevisi undang-undang
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ...
A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial ...
A. Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara
B. Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat
C. Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
D. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
E. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen
Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ... UUD 1945
A. 3 ayat (1)
B. 4 ayat (1)
C. 20 ayat (1)
D. 24 ayat (2)
E. 23E ayat (1)
DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat ... UUD 1945.
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
Kekuasaan Eksaminatif atau Inspektif dijalankan oleh ...
A. Bank Indonesia
B. Mahkamah Agung
C. Presiden
D. Mahkamah Konstitusi
E. Badan Pemeriksaan Keuangan
Pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan disebut pembagian kekuasaan secara ...
A. Horizontal
B. Vertikal
C. Campuran
D. Monarki
E. Oligarki
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membawahi beberapa kementerian berikut, kecuali ...
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Pertanian
Apabila melanggar UUD 1945, presiden RI dapat diberhentikan oleh ...
A. DPR
B. MK
C. MPR
D. Menteri
E. MA
1. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Kabinet dibentuk oleh presiden
2) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
3) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari ...
A. Bentuk negara kesatuan
B. Bentuk negara federasi
C. Bentuk pemerintahan republik
D. Sistem pemerintahan presidensial
E. Sistem pemerintahan Parlementer
Jumlah maksimal kementerian negara menurut pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah ...
A. 32
B. 33
C. 34
D. 35
E. 36
Berikut ini yang bukan termasuk daftar lembaga pemerintahan Non-Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu ...
A. Badan Kepegawaian Negara
B. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
C. Badan Pertahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Badan Usaha Milik Negara
Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berada di bawah koordinasi Menteri ...
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Riset dan Teknologi
Kesehatan
Lingkungan Hidup
Pemberdayaan Perempuan
Lembaga Negara yang bertugas mengawasi para hakim adalah ...
MA
MK
KY
Pengadilan Tinggi
Jawaban salah semua
Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara, hal tersebut merupakan makna dimensi ...
Institusional
Dasar
Spiritual
Kultural
Rasional
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ...
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Perhatikan kegiatan berikut!
1) Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu
2) Anggota OSIS melaksanakan musyawarah
3) DPR membuat undang-undang secara mandiri
4) Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR
5) MPR melantik presiden dan wakil presiden
6) Pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa
Kegiatan yang mencerminkan nilai kerakyatan ditunjukan oleh nomor ...
A. 1), 2) dan 3)
B. 1), 2) dan 4)
C. 2), 3) dan 6)
D. 3), 4), dan 5)
E. 3), 4), dan 6)
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....
A. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
B. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.
D. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
E. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
