WorksheetsKuis-Penyusunan dan Penetapan APBN
Total questions: 24
Worksheet time: 8mins
Name
Class
Date
1.
Dalam proses perencanaan dan penganggaran, dimungkinkan Kementerian/Lembaga untuk mengusulkan inisiatif baru. Berikut adalah wujud inisiatif baru (new initiative), kecuali...
a)
Program/outcome/kegiatan/keluaran baru
b)
Percepatan pencapaian target
c)
Penambahan volume target
d)
Perlambatan pencapaian target
2.
Dokumen yang menjadi batas antara dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, disebut sebagai?
a)
RAPBN
b)
RKA-KL
c)
RSPP
d)
DIPA
3.
Berapa lama masa berlaku DIPA?
a)
4 Tahun
b)
3 Tahun
c)
1 Tahun
d)
2 Tahun
4.
Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan RPJM Nasional dengan berpedoman kepada?
a)
RPJP Nasional
b)
Renstra
c)
Renja
d)
RKP
5.
RPJM Nasional ditetapkan dengan?
a)
Peraturan Gubernur
b)
Peraturan Presiden
c)
Peraturan Daerah
d)
Peraturan Pemerintah
6.
Realokasi anggaran terdiri dari 2 jenis yaitu....
a)
Realokasi Antar Tahun dan Realokasi Antar Semester
b)
Realokasi Antar Tahun dan Realokasi Tahun Direncanakan
c)
Realokasi Antar Tahun dan Realokasi Antar Bulan
d)
Realokasi Antar Tahun dan Realokasi Tahun Tidak Direncanakan
7.
Menjadi tugas siapakah dalam menyusun rancangan RPJM Nasional dengan
berpedoman pada RPJP Nasional ?
a)
Bupati/walikota
b)
Gubernur
c)
Presiden
d)
Menteri PPN/kepala Bapenas
8.
Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat ................ bulan setelah Presiden dilantik
a)
3 (Bulan)
b)
4 (bulan)
c)
2 (Bulan)
d)
1 (Bulan)
9.
Berikut merupakan penjabaran Strategi Pembangunan pada RPJM Nasional, kecuali :
a)
Kebijakan Umum
b)
Program Presiden
c)
Program Pemerintah
d)
Kerangka Ekonomi Makro
10.
Siapa yang menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ?
a)
Presiden
b)
Menteri PPN/Kepala Bappenas
c)
Menteri Keuangan
d)
Gubernur/Bupati/Walikota
11.
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan saat ini dilakukan dengan pendekatan
a)
Pennganggaran Berbasis Input
b)
Anggaran Berimbang Dinamis
c)
Penganggaran Berbasis Kinerja
d)
Planning and Proramming Budgeting system
12.
Mekanisme yang digunakan pemerintah agar perencanaan penganggaran dapat berjalan dengan efektif dalam mencapai pembangunan nasional adalah
a)
RSPP (Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran
b)
Renja KL
c)
RKA KL
d)
RAB (Rencana Anggaran Biaya)
13.
Syarat utama sinkronisasi perencanaan dan penganggaran adalah?
a)
Adanya keterpaduan informasi yang digunakan dalam APBN dan APBD.
b)
Adanya keterlepas kaitan saat terjadi pemindahan proses dari tahap APBN menjadi tahap Laporan Keuangan
c)
Adanya keterpaduan informasi yang digunakan dalam Renja KL dan RKA KL.
d)
Tidak adanya keterlepas kaitan saat terjadi pemindahan proses dari tahap APBN menjadi tahap Laporan Keuangan
14.
Atas masalah utama penganggaran berbasis kinerja, maka dibentuk salah satu mekanisme RSPP, Apa kepanjangan dari RSPP?
a)
Replika sistem perencanaan dan penganggaran
b)
Remunerasi sistem perencanaan dan program
c)
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran
d)
Reintegrasi sistem perencanaan dan program
15.
Informasi apa yang termuat dalam DIPA
a)
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar perencanaan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN
b)
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar pelaksanaan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN
c)
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN
d)
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar penganggaran dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN
16.
Proses pembahasan RUU tentang APBN beserta nota keuangannya berdasarkan UU 17 th. 2003, UU 27 th. 2009 dan Tatib DPR RI th. 2009, Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah terjadi pada?
a)
Minggu I September
b)
Minggu I Oktober
c)
Minggu II September
d)
Minggu II Oktober
17.
Tujuan dan harapan atas implementasi RSPP diantaranya sebagai berikut, kecuali...
a)
Menyelaraskan visi misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), serta agenda pembangunan, tugas dan fungsi K/L dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membentuk hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome
b)
Terciptanya rumusan program, kegiatan, keluaran yang mencerminkan real work serta menghasilkan nilai tambah.
c)
Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya overlapping antar kegiatan dan output program.
d)
Informasi yang tersaji mudah dipahami oleh Kementerian/Lembaga
18.
Program KL didesain agar bisa menjabarkan tugas dan fungsi KL sesuai dengan...
a)
visi dan misi negara
b)
visi dan misi kementerian/lembaga
c)
visi dan misi presiden
d)
visi dan misi Kementerian Keuangan
19.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kementerian/Lembaga disahkan oleh:
a)
Menteri/ Pimpinan Lembaga
b)
Menteri Keuangan
c)
Presiden
d)
DPR
20.
DPD menyampaikan pertimbangan tentang RUU APBN kepada DPR paling lambat ....... hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
a)
60 (enam puluh)
b)
30 (tiga puluh)
c)
14 (empat belas)
d)
7 (tujuh)
21.
Dalam Pembahasan dan Penetapan RAPBN, RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam....
a)
Keputusan Presiden
b)
Peraturan Presiden
c)
Surat Edaran Bersama Menteri PPN dan Menkeu
d)
Peraturan Menteri Keuangan
22.
Pagu dalam DIPA merupakan....
a)
batas pengeluaran yang bisa dinegosiasi
b)
batas pengeluaran tertinggi yang bisa ditoleransi
c)
batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui
d)
batas pengeluaran terrendah yang tidak boleh dilampaui
23.
Masalah yang sering muncul dalam penganggaran berbasis kinerja adalah
a)
adanya keterlepas kaitan saat terjadi pemindahan proses dari tahap perencanaan kinerja (Renja-KL) menjadi tahap penyusunan anggaran (RKA-K/L).
b)
sistem penganggaran belum relevan dengan keadaan saat ini
c)
pengawasan dari negara yang kurang ketat
d)
semua jawaban salah
24.
RKA-KL merupakan singkatan dari
a)
Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri
b)
Rancangan dan Klasifikasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
c)
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
d)
Rencana Kerja dan Anggaran Keseluruhan Lembaga
100 %
