wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

LATIHAN CAT

Total questions: 150

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Bagaimanakah urutan konstruksi hukum pada penyelenggaraan pemilu?

 

a)

UU Pemilu, Peraturan KPU, Surat Edaran, Petunjuk Teknis,   

b)

UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

c)

 

UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Surat Edaran, Petunjuk Teknis

d)

  Pembukaan UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

 

e)

  UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

2.

Apa alasan tentang pentingnya pelaksanaan Pemilu dan Demokrasi, kecuali….

 

a)

   Memberikan Kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya

b)

 

Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara konstitusional dan damai

c)

  Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

d)

 

Sebagai sarana untuk memberikan lapangan pekerjaan yang luas di bidang politik

 

e)

Sebagai sarana kedaulatan rakyat

3.

 

Rapat Pleno KPU Provinsi dianggap sah apabila?

a)

 

Dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU Provinsi

b)

 

Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

c)

 

Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 5 (lima) orang, dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

d)

 

  Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

 

e)

Dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU Provinsi

4.

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas sebagai berikut, kecuali….

 

a)

Mandiri

 

b)

Proporsional

    

c)

Profesionalitas

 

d)

Moralitas

 

e)

Efektivitas

5.

Apa visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022?

 

a)

Menjadi Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pancasila dan amanat Undang Undang Dasar 1945;

b)

 

Menjadi lembaga Pemilu yang independen, bermartabat, berwibawa dan sejahtera;

c)

 

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL;

d)

 

Menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, demokratis;

e)

 

Menjadi Penyelenggara Pemilu yang kuat dan tahan lama;

6.

Misi Komisi Pemilihan Umum peride 2017-2022 adalah sebagai berikut, kecuali….

 

a)

Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

b)

 

Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;

c)

 

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

 

d)

Memperkuat peran partai politik dalam penjaringan calon pemimpin yang capable dan berkualitas;

 

e)

Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

7.

  Kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara kelembagaan adalah:

 

a)

Lembaga hierarkis

b)

 

Lembaga pemanen (tetap)

 

c)

Lembaga struktural

d)

 

Lembaga nonstruktural

 

e)

Lembaga administrasi pemilu

8.

Lagu mars Pemilu pasca reformasi, digunakan mulai pemilu tahun 2004. Siapakah pengarangnya?

 

a)

Ismail Marzuki

b)

 

Nurhidayat Sardini

c)

Mochtar Embut

 

d)

Nortier Simanungkalit

e)

 

Enrico Michael Wuri

9.

Pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini:

 

a)

Komisi Independen Pemilihan (KIP) bukan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

b)

 

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah penyelenggara pemilu di dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Nanggro Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta

c)

 

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari komisi pemilihan umum

 

d)

Komisi Independen Pemilihan (KIP) diseleksi dan dipilih langsung oleh DPR RI

e)

 

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bertanggungjawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

10.

Berdasarkan Undang Undang nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebutan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota di provinsi Aceh adalah:

a)

 

Dewan Perwakilran Rakyat Aceh Kabupaten (DPRAK)

 

b)

  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

 

   

c)

Dewan Perwakilan Istimewa Rakyat Aceh (DPRIA)

 

d)

  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)

 

e)

Dewan Perwakilran Rakyat Kehormatan (DPRK)

11.

  Equality before the law sebagai salah satu ciri negara hukum, mempunyai pengertian:

 

a)

Kesamaan di depan hukum

 

b)

Sama-sama memiliki hak hukum

 

c)

  Persamaan hukum dalam pemerintahan

 

d)

Kesamaan dalam perlindungan hukum

 

e)

Manusia mempunyai harkat dan derajat yang sama

12.

Bentuk pemerintahan atau administrasi di mana para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka, adalah:

 

a)

Oligarkhi

 

  

b)

Aristokrasi

 

c)

  Plutokrasi

 

d)

Monarki

e)

Meritokrasi

13.

Pengertian demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dikemukakan pada tahun 1863 oleh:

 

   

a)

John L. Esposito

 

    

b)

Samuel Huntington

 

    

c)

Abraham Lincoln

 

d)

Aristoteles

 

e)

Descartes

14.

Trias politika sebagai teori pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dicetuskan oleh:

 

a)

Descartes

 

 

b)

Aristoteles

 

c)

Montesquieu

 

d)

John L. Esposito

e)

Despacito

15.

Pemerintah dalam arti sempit mencakup….

 

a)

Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri

 

b)

Presiden dan Wakil Presiden

 

c)

Presiden, Wakil Presiden, dan DPR

 

d)

MPR, DPR, dan Presiden

 

e)

Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR

16.

Perbedaan bentuk Pemerintah Republik dengan Monarki adalah :

 

a)

susunan lembaga negaranya

 

b)

cara memilih kepala negaranya

 

c)

struktur organisasi pemerintahannya

 

d)

cara menunjuk anggota lembaga negara

 

e)

lambang negara dan benderanya

17.

Pada tahun berapa Indonesia mempunyai perdana menteri?

 

a)

1945 – 1950

 

b)

1945 – 1955

 

c)

  1945 – 1959

 

d)

1945 – 1960

e)

    1945 – 1961

18.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali:

 

a)

Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.

b)

 

Bentuk pemerintahan adalah negara republik, sedangkan untuk sistem pemerintahan yaitu presidensial.

c)

 

Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

 

d)

  Parlemen di Indonesia menganut sistem unikameral, dimana Manjelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kedudukan paling tinggi.

 

e)

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

19.

Lembaga yudikatif di Indonesia selain Mahkamah Agung adalah?

 

a)

Mahkamah Konstitusi

 

b)

Komisi Yudisial

 

c)

Ombudsman

 

d)

Jawaban a, b, benar

 

e)

Jawaban a, b, dan c benar

20.

Berapa jumlah daerah otonom di Indonesia pada tahun 2019?

 

a)

541

 

b)

548

 

c)

    543

 

d)

  545

 

e)

546

21.

Ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara. Hal ini merupakan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan:

 

a)

politik

 

b)

keamanan

 

c)

ideologi

 

d)

sosial ekonomi

 

e)

NKRI

22.

Ketaatan dan kesetiaan seseorang yang harus diserahkan kepada bangsa dan negaranya merupakan pengertian dari:

 

a)

demokrasi

 

b)

apresiasi

 

c)

integralisme

 

d)

nasionalisme

 

e)

berani mati untuk bangsa dan negara

23.

Berdasarkan naskah UUD 1945 hasil amandemen ke-4 pasal 6A, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan:

 

a)

Melalui pemilu dengan ketetapan MPR dan DPR

b)

 

melalui pemilihan secara demokratis

 

c)

melalui pemilu demokratis yang dilaksanakan secara serentak

 

d)

melalui pemilihan langsung yang demokratis

 

e)

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

24.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dinyatakan dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih jika:

 

a)

Memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden

b)

 

Memperoleh sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah Provinsi di Indonesia

c)

 

Partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional

 

d)

Jawaban a, b, dan c benar

e)

 

Jawaban a dan b benar.

25.

Lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final adalah:

a)

 

Mahkamah Agung

 

b)

Komisi Yudisial

 

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

 

Pengadilan Kasasi

 

e)

Bawaslu RI

26.

Yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

 

a)

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b)

 

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c)

 

Memutus pembubaran partai politik;

d)

 

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

e)

Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27.

Apa kewenangan tambahan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011?

 

a)

Memutus perselisihan antara sesama calon anggota legislatif;

b)

 

Memutus sengketa perebutan kursi antara sesama calon legislatif dalam satu partai;

c)

 

Memutus perselisihan antara calon gubernur, bupati, walikota dan calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota;

 

d)

Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

 

e)

Memutuskan dan menetapkan perolehan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang inkrah.

28.

Pada amandemen berapa yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung?

a)

 

Amandemen ke-1

 

b)

Amandemen ke-2

 

c)

Amandemen ke-1 dan ke-2

d)

 

Amandemen ke-3 dan ke-4

 

e)

   Amandemen ke-5

29.

Di bawah ini adalah kewajiban KPU Kabupaten/Kota, kecuali….

a)

 

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

b)

Menyempaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat

c)

  Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

d)

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

 

e)

Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

30.

Berapa jumlah daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020?

 

a)

269 daerah

 

b)

  181 daerah

 

c)

171 daerah

 

d)

161 daerah

 

e)

  270 daerah

31.

Persyaratan untuk menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota antara lain, kecuali….

 

a)

Warga Negara Indonesia (WNI)

berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil

b)

 

Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar

c)

 

Tidak menjadi anggota Partai Politik

 

d)

Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalah gunaan narkotika

 

e)

  mempunyai integritas,

32.

Mana pernyataan di bawah ini yang tidak tepat?

 

a)

Salah satu tugas PPK adalah menerima dan menyampaikan daftar pemilih ke KPU Kabupaten/Kota

b)

 

KPU Kabupaten/Kota memilih dan menetapkan Sekretaris PPK dengan Keputusan bersama Kepala Daerah dan Ketua KPU Kabupaten/Kota

c)

 

Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota

 

d)

  Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

e)

 

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.

33.

Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017, maka:

a)

 

  Dapat dirubah oleh DPR melalui rapat dengan pendapat, sehingga tidak bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017

b)

 

Dapat di judicial review ke Mahkamah Konstitusi

c)

Pengujiannya dapat dilakukan melalui sidang DPR sebagai pembuat Undang-Undang, dan Mahkamah Agung

 

d)

Pengujian Peraturan KPU dilakukan bersama oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung

 

e)

  Permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

34.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan dilakasanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

 

a)

  Tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan

 

b)

Tahapan perencanaan dan tahapan penyelengaraan

 

c)

   Tahapan awal dan tahapan pelaksanaan

 

d)

Tahapan persiapan dan tahapan penyelengaraan

 

e)

Tahapan pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan

35.

  Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

 

   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b)

 

Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

c)

   Telah mengikuti uji public

 

d)

Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

 

e)

   belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota

36.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Warga negara Indonesia yang dapat menggunakan hak memilih adalah, kecuali:

 

a)

Harus terdaftar sebagai pemilih;

b)

 

Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c)

Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

 

d)

tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

 

e)

  tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap

37.

Yang dimaksud dengan peserta pemilihan menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, adalah:

a)

 

Pasangan calon perseorangan yang didukung partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik

b)

 

  Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang didukung oleh gabungan partai politik dan KTP sejumlah orang

c)

 

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik

 

d)

Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang

 

e)

Jawaban c dan d benar

38.

Pilihlah pernyataan yang tidak benar di bawah ini:

 

a)

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955

b)

 

Pelaksanaan Pemilu yang kedua adalah tahun 1971

c)

 

   Pada tahun 2024 nanti, Indonesia akan melaksanakan Pemilu yang ke-12

 

d)

   Pemilihan Presiden dan wakil presiden melalui Pemilu secara langsung yang pertama dilaksanakan pada tahun 2004

e)

 

  Presiden pertama yang dipilih melalui pemilu secara langsung adalah Susilo Bambang Yudhoyono

39.

Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih:

 

a)

Presiden, DPR, dan MPR

 

b)

Presiden, MPRS, dan Konstituante

 

c)

Presiden, DPR, dan Konstituante

 

d)

DPR dan Konstituante

 

e)

  Presiden, DPR, MPRS, dan Konstituante

40.

  Pemilu yang ke-3 tahun 1977 diikuti oleh berapa partai?

a)

 

30 partai

 

b)

10 partai

 

c)

  3 partai

 

d)

  48 partai

 

e)

24 partai

41.

Pilihlah pernyataan yang paling benar di bawah ini:

 

a)

Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik

b)

 

Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik

c)

 

Pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh

 

d)

a, b, dan c benar

e)

 

   a, b, dan c salah

42.

Manakah istilah di bawah ini yang tidak berhubungan dengan mekanisme penghitungan dan perolehan kursi dalam pemilu?

 

a)

Droop Vote

 

b)

Stembus Accoord

 

c)

Kuota Hare

 

d)

Sainte Lague

 

e)

Threshold

43.

Pilkada serentak seluruh Indonesia dilaksanakan pertama kali pada tahun?

 

a)

2005

 

b)

2015

c)

2018

d)

2020

e)

2024

44.

Standar dan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara di bawah ini adalah benar, kecuali….

 

a)

Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.

b)

Tinta (tanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan suara di TPS) harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

c)

 

  Segel yang digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara, dibuat menggunakan kertas stiker HVS dan tahan sobek.

d)

 

TPS yang dibuat untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

 

e)

alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos, disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, yang terdiri atas: paku untuk mencoblos; bantalan/alas coblos; dan tali pengikat alat coblos

45.

Berikut ini adalah perlengkapan pemungutan suara, kecuali….

 

a)

Kotak Suara

b)

 

Gembok

 

c)

Segel

d)

 

TPS

 

e)

Surat suara

46.

Manakah pernyataan yang tepat mengenai jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara di TPS….

 

a)

  Tinta paling banyak 1 (satu) botol

 

b)

   Bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah

c)

 

   Kotak suara sebanyak 2 (dua) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis pemilihan

 

d)

  Segel sebanyak 5 (lima) buah

 

e)

Alat coblos sebanyak 2 (dua) buah untuk masing-masing bilik suara

47.

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip, kecuali:

 

a)

  tepat jumlah;

 

b)

tepat jenis;

c)

 

tepat harga;

d)

 

tepat waktu;

 

e)

efisien

48.

Jumlah pengadaan surat suara sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:

a)

a.      Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di setiap TPS.

b)

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, serta surat suara pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 surat suara yang diberi tanda khusus.

c)

 

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 3 % (tiga koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

d)

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU, serta surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

e)

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU, serta surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

49.

Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat:

a)

 

  didampingi oleh KPPS

b)

 

  dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih

 

c)

  harus didampingi oleh Polisi

 

d)

    menyerahkan ke KPPS

 

e)

diwakilkan kepada saksi

50.

Untuk mempermudah pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU memiliki sebuah aplikasi yang bernama SIDALIH. Apakah kepanjangan dari SIDALIH?

 

a)

Sistem Informasi Daerah Pemilihan

 

b)

Sistem Informasi Data Pemilhan

c)

 

Sistem Informasi Data Pemilih

 

d)

Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih

 

e)

Sistem Informasi Pendaatan Data Pemilih

51.

Data yang digunakan dalam menyusun daftar pemilih adalah:

a)

DP4 disandingkan dengan DAK

 

b)

DP4 disandingkan dengan DPT

 

c)

   DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan dengan DAK

d)

 

DP4 disandingkan dengan DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan

 

e)

  DP4 yang disandingkan dengan daftar pemilih tambahan

52.

DP4 Kepanjangan dari?

 

a)

   Data Penduduk Pemilu Potensial Pemilihan

b)

 

Data Pemilih Pemilu Potensial Penduduk

 

c)

  Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

 

d)

  Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu

 

e)

  Data Pemilih Potensial Penduduk Pemilu

53.

Untuk memudahkan pemilih memastikan sudah terdaftar atau belum, bisa mengakses informasi KPU RI melalui?

 

a)

    Datapemilih.go.id

 

b)

     Data.kpu.go.id

 

c)

     Datapemilih.kpu.go.id

 

d)

lindungihakmu.kpu.go.id

e)

     Sidallih.kpu.com

54.

Petugas pemutahiran data pemilih disingkat PPDP, apa kepanjangan dari Pantarlih?

 

a)

  Panitia pemutahiran data pemilih

 

b)

   Petugas pemutahiran pemilih

 

c)

Petugas pemutahiran data pemilih

 

d)

  Petugas pemutahiran pemilh pemula

 

e)

   Petugas pemutahiran pendataan pemilih

55.

Formulir Model A.A.2-KWK dalam Pemutahiran Daftar Pemilih adalah :

 

a)

    Daftar Pemilih

 

b)

   Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan

 

c)

   Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

 

d)

Stiker tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian

 

e)

   Stiker tanda bukti telah memilih

56.

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut, kecuali :

a)

 

berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

b)

 

   berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

c)

 

    berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d)

 

  tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau lebih;

 

e)

belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

57.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas, kecuali :

a)

 

  melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;

 

b)

   menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

 

c)

   menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;

 

d)

   melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

 

e)

   mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

58.

  Sesuai dengan Peraturan KPU RI nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, jumlah pemilih per TPS paling banyak.

 

a)

  800 (delapan ratus) orang

b)

 

600 (enam ratus) orang

 

c)

500 (lima ratus) orang

 

d)

300 (tiga ratus) orang

 

e)

400 (empat ratus) orang

59.

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi, kecuali:

a)

 

   Penduduk yang telah memiliki hak pilih;

b)

 

  Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;

 

c)

  Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;

 

d)

Pemilik kartu tanda penduduk non elektronik yang menyertakan Kartu Keluarga;

e)

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tambahan;

60.

Siapakah Ketua KPU RI periode Anggota KPU RI 2022-2027

a)

 

  Juri Ardiantoro

 

b)

Hadar Nafis Gumay

 

c)

Husni Kamil Manik

 

d)

  Arief Budiman

 

e)

    Hasyim Asyári

61.

Kapan secara kelembagaan DKPP secara resmi dibentuk?

 

a)

11 Juni 2012

b)

 

12 Juni 2012

 

c)

12 Juli 2012

 

d)

11 Juli 2012

 

e)

14 Juli 2012

62.

Jumlah anggota DKPP adalah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari?

 

a)

  7 orang yang dipilih oleh DPR RI dan ditetapkan oleh Presiden RI

b)

 

  7 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh DPR RI

 

c)

1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU, dan 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu

 

d)

2 (dua) orang tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat diusulkan oleh DPR

 

e)

Jawaban c dan d benar

63.

Kode etik penyelenggara pemilu berlandaskan pada, kecuali?

 

a)

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

b)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;

 

c)

Sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara Pemilu;

 

d)

Peraturan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

 

e)

  Asas Pemilu dan Prinsip Penyelenggara Pemilu

64.

Wewenang DKPP dalam menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah, kecuali:

 

a)

Peringatan

 

b)

Peringatan keras

 

c)

Pemberhentian sementara

 

d)

  Pemberhentian tetap

 

e)

     Pemberhentian secara tidak hormat

65.

Manakah peryataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan prinsip dari Profesionalitas penyelenggara Pemilu?

a)

aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

b)

proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

c)

 

  profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

 

d)

  kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

 

e)

Jujur, adil, mandiri, dan akuntabel

66.

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

 

a)

tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka;

b)

 

tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;

c)

 

tidak menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;

 

d)

tidak menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu;

 

e)

menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan.

67.

Tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh:

 

a)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

 

b)

Lembaga Pemantau Pemilu

 

c)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

 

d)

Sentra Gakkumdu

 

e)

Semua benar

68.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mempunyai slogan (tagline) baru yaitu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Apa visi Bawalu RI?

 

a)

Menjadikan Bawaslu sebagai penjaga dan pengawal Penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia

b)

 

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

c)

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu Luber dan Jurdil.

 

d)

Menjadikan Bawaslu sebagai pengawal demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

 

e)

  Menjadikan Bawaslu sebagai mata dan telinga rakyat Indonesia untuk menjada gan mengawal Penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia

69.

Tugas pencegahan dan penindakan yang dilakukan Bawaslu mencakup hal:

 

a)

   Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

b)

       Pelanggaran pemilu

 

c)

Sengketa proses pemilu

 

d)

  Jawaban b dan c benar

 

e)

Jawaban a, b, dan c benar

70.

Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan:

a)

 

  Putusan DKPP

b)

 

Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu

c)

 

   Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota

 

d)

Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas apartur sipil negara

e)

 

  Semua jawaban benar

71.

  Bentuk pelanggaran pemilu yang menjadi objek investigasi Bawaslu adalah:

 

a)

Pelanggaran ajudikasi

 

b)

Pelanggaran administrasi

 

c)

     Pelanggaran kode etik penyelenggara

 

d)

  Tindak pidana pemilu

 

e)

Jawaban b, c, dan d benar

72.

  Apa definisi pelanggaran administrasi pemilu yang paling tepat?

 

a)

    Pelanggaran terhadap batas waktu penyerahan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

b)

 

    Pelanggaran terhadap persyaratan minimal jumlah anggota partai politik di setiap kepengurusan kabupanten/kota partai politik

c)

 

Pelanggaran terhadap pemenuhan syarat administrasi pencalonan dalam pelaksaan Pemilu

 

d)

  Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu

e)

Tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

73.

Tugas Bawaslu dalam penindakan sengketa proses Pemilu, kecuali:

 

a)

Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa

 

b)

Melakukan mediasi antar pihak yang bersengkata

 

c)

Melakukan kompromi politik dengan pihak yang bersengkata

 

d)

  Melakukan proses ajudikasi sengketa proses pemilu

 

e)

    Memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu

74.

Yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah:

 

a)

  KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi

 

b)

Bawaslu

 

c)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

d)

 

Bawaslu dan Gakkumdu

 

e)

Jawaban b dan c benar

75.

Perselisihan hasil pemilu dalam pelaksanaan pemilu 2019 adalah?

 

a)

   Perselisihan antar peserta pemilu tentang peroleh suara

b)

 

Perselisihan antar partai politik sebagai sesame peserta pemilu

 

c)

     Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu

 

d)

    Perselisihan antara saksi partai dan pengawas pemilu yang terakreditasi

e)

 

  Perselisihan keabsahan rekapitulasi perolehan suara

76.

Apa tujuan dibentuknya sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu)?

 

a)

  Untuk menangani pelanggaran pemilu, yang dilakukan secara terpadu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

b)

 

  Untuk menangani pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terpadu antara Bawaslu, KPU, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c)

 

   Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

 

d)

Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu;

 

e)

Sekretariat Gakkumdu melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

77.

Laporan dugaan tindak pidana pemilu harus disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat, kecuali:

 

a)

Nama dan alamat pelapor;

b)

b.      Pihak terlapor;

 

c)

  Waktu dan tempat kejadian perkara;

d)

 

Alat bukti;

 

e)

Uraian kejadian

78.

Di bawah ini adalah jenis Formulir Pemutahiran Daftar Pemilih, Kecuali:

 

a)

  Model A.6 – KWK

 

b)

Model A.Tb-KWK

c)

 

Model A.A-KWK

d)

 

Model A.1-KWK

 

e)

Model A.3-KWK

79.

Hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat PPK dicatat pada model form:

 

a)

DB-KWK.KPU

 

b)

DA-KWK.KPU

 

c)

DA1-KWK.KPU

 

d)

BB-KWK.KPU

 

e)

  DD-KWK.KPU

80.

  Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melibatkan:

 

 

a)

   Anggota dan pengurus partai

 

b)

    Pelajar/mahasiswa

 

c)

Penyandang disabilitas

 

d)

Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun

 

e)

Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

81.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Prinsip manakah yg bukan termasuk dalam prinsip penyelengaraan Pemilu?

 

a)

Mandiri

 

b)

Jujur

 

c)

Adil

 

d)

  Demokrasi

 

e)

Tertib

82.

Yang tidak termasuk dalam tujuan pengaturan penyelenggaraan Pemilu adalah:

 

a)

Memperkuat Sistem Ketatanegaraan yang demokratis

b)

    Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas

 

c)

Memperkuat Persatuan dan kesatuan bangsa

d)

 

Menjamin Konsistensi pengaturan Sistem Pemilu

 

e)

     Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu

83.

  Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagaimana berikut, kecuali:

a)

 

Bersatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum

b)

 

Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama Ketua Partai politik

c)

 

  Memiliki Kepengurusan di 50% (limapuluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

 

d)

 Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota

e)

Menyertakan paling sedikit 30% (tiga pulu persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat

84.

Pelaksanaan kampanye Pemilu tahun 2019 dilakukan secara:

 

a)

Dilaksanakan secara bergantian antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

b)

 

Kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan sebelum Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

c)

 

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah Kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

d)

 

Dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

 

e)

Dilaksanakan secara terpisah antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

85.

Kampanye Pemilu tahun 2019 bisa dilakukan melalui metode, kecuali:

 

a)

Pertemuan terbatas

 

b)

   Pertemuan tatap muka

 

c)

  Media sosial

d)

Rapat umum

 

e)

   Rapat tertutup dan Rapat pleno terbuka

86.

Materi kampanye dalam dalam pelaksanna Pemilu serentak tahun 2019, kecuali:

 

a)

   Visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden;

b)

 

Program pasangan calon presiden dan wakil presiden

 

c)

Visi, misi, dan program partai politik peserta pemilu;

 

d)

Visi, misi, dan program calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

 

e)

Visi, misi, dan program calon anggota DPD

87.

Larangan dalam kampanye adalah sebagai berikut:

 

a)

     Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b)

 

Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain;

 

c)

Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

 

d)

  Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;

 

e)

  Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;

88.

Di bawah ini adalah tempat-tempat yang dilarang digunakan untuk kegiatan kampanye, kecuali:

 

a)

  Kantor desa;

 

 

b)

Halaman Masjid, Gereja dan Pura;

 

c)

Rumah sakit umum daerah;

 

d)

Jalan Raya Pendidikan

e)

  Sekolah;

89.

Peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari, kecuali:

 

a)

   Pemerintah asing

b)

 

Warga Negara asing

c)

 

     Perusahaan Indonesia yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh asing

 

d)

     Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain

 

e)

Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memilliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye

90.

Manakah penyataan tentang pengaturan dana kampanye di bawah ini yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomer 7 Tahun 2017?

a)

  Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab pasangan calon

b)

 

  Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c)

 

   Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi Rp. 25.000.000.000 (dua lima milyar rupiah)

d)

 

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, tidak boleh melebihi Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

 

e)

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha, tidak boleh melebihi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)

91.

Kampanye pemilu yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari berakhir sampai dimulainya masa tenang, adalah:

 

a)

  Pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;

b)

 

  Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet

c)

 

Rapat umum

d)

 

Jawaban a, b, dan c benar

 

e)

  Jawaban b dan c benar

92.

Berapa jumlah anggota KPPS yang bertugas menerima, memeriksa dan mencatat kehadiran pemilih di TPS?

 

a)

  2 (satu) orang yaitu KPPS ke-2 dan ke-3

b)

 

  2 (satu) orang yaitu KPPS ke-3 dan ke-4

c)

 

   2 (satu) orang yaitu KPPS ke-4 dan ke-5

d)

 

  1 (satu) orang yaitu KPPS ke-3

e)

 

1 (satu) orang yaitu KPPS ke-5

93.

 

Berapakah jumlah kursi anggota DPR RI untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ?

 

a)

  565 kursi

b)

 

757 kursi

 

c)

  675 kursi

 

d)

   575 kursi

 

e)

560 kursi

94.

  Berapakah jumlah kursi anggota DPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan penduduk lebih dari 10 Juta orang?

 

a)

   8 (delapan) kursi

b)

 

    7 (tujuh) kursi

c)

 

  6 (enam) kursi

d)

 

5 (lima) kursi

e)

 

4 (empat) kursi

95.

 

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah:

 

a)

Calon Anggota DPR secara perorangan

b)

 

Calon Anggota DPRD secara perorangan

 

c)

   Calon Legislatif DPR RI dan DPRD Provinsi

 

d)

   Calon Anggota Partai Politik

 

e)

  Partai Politik

96.

Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip, kecuali….

 

a)

     Kesetaraan nilai suara dan ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional.

b)

 

Kesamaan geografis, etnis dan budaya.

c)

 

     Kesinambungan.

d)

 

    Integralitas wilaya.

e)

 

  Kohesivitas

97.

 

Daerah Pemilihan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi disusun dan ditetapkan oleh:

 

a)

  KPU RI dan KPU Provinsi

 

b)

DPR RI

 

c)

Persetujuan bersama DPR dan Presiden

d)

 

DPR RI dan Mendagri

 

e)

  DPR RI, Mendagri, dan Menkumham

98.

Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan:

 

a)

Paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi

b)

 

Paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 125 (seratus dua puluh lima)

c)

 

   Paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh)

d)

 

Paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi

e)

 

Paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi

99.

Berapa jumlah keseluruhan daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu anggota DPR dalam pemilu 2019?

 

a)

  75 Dapil

 

b)

77 Dapil

 

c)

79 Dapil

 

d)

  80 Dapil

 

e)

  85 Dapil

100.

Pada Pemilu 2019 kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan di … kecuali:

 

a)

  KPU RI

b)

 

   KPU Provinsi

c)

 

  KPU Kabupaten/Kota

d)

 

PPK

e)

 

PPS

101.

 

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, yang dihitung oleh KPPS adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

 

Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT

b)

 

Jumlah Pemilih yang berasal dari TPS lain

c)

 

Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai

d)

 

   Jumlah Surat Suara yang rusak atau yang dikembalikan oleh pemilih karena keliru dicoblos

e)

 

Jumlah Surat Suara yang Sah dan Tidak Sah

102.

 

Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota, dan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila….

a)

 

  Surat Suara berhologram/berpengaman dan ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota KPPS

b)

 

  Surat Suara dicap dan ditandatangani oleh Ketua KPPS

c)

 

   Surat Suara ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS

 

d)

Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS

 

e)

  Surat Suara tersegel dan tidak rusak

103.

Surat Suara Pemilu Anggota DPD berupa….

a)

 

Nomor Urut dan Gambar calon Anggota DPD

b)

 

Nomor dan nama Calon Anggota DPD

c)

 

   Nomor partai, nomor urut dan Gambar Calon Anggota DPD

d)

  Nomor, Nama calon dan Gambar Partai

e)

 

   Nomor, gambar, dan nama Calon Anggota DPD

104.

 

Kewajiban KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, kecuali:

a)

 

Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS

b)

 

    Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara

c)

 

  Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS

d)

 

  Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama

e)

 

Melakukan penghitungan, pengesetan dan pengepakan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan TPS nya masing-masing

105.

 

Dalam menyusun daftar pemilih, dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan, kecuali….

a)

 

Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau sebutan lain

 

b)

    Memudahkan pemilih

 

c)

  Hal-hal yang berkenaan dengan geografis

 

d)

  Biaya yang dikeluarkan Pemilih untuk datang ke TPS

e)

 

  Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara

106.

Manakah alur pemutakhiran pemilih yang sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yaitu….

a)

 

DP4 – DPT Pemilu terakhir yang dimutakhirkan – DPT

b)

 

    DPT Pemilu terakhir – DPT – Pemilih Pindahan

c)

 

Daftar Pemilih – DPS – DPT

d)

 

    DAK2 – DP4 – DPS

e)

 

  a dan b benar

107.

 

Pemantau Pemilu pada Pemilu 2019 diakreditasi oleh:

a)

 

KPU (sesuai tingkatannya)

b)

KPU, dan Bawaslu sesuai tingkatannya

 

c)

  Bawaslu (sesuai tingkatannya)

d)

 

  Pemerintah dan Bawaslu(sesuai tingkatannya)

e)

 

   KPU, Bawaslu, dan Polri (sesuai tingkatannya)

108.

 

Pemantau Pemilu pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah:

a)

 

    Organisasi Kemasyarakatan kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah

b)

 

Lembaga pemilihan dan lembaga pemantau Pemilihan dari Luar Negeri

c)

 

Perwakilan Negara sahabat di Indonesia

d)

 

Orang perorangan Warga Negar Indonesia

e)

 

  Jawaban a, b, dan c benar

109.

 

Pembentukan dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu 2019 diatur dalam…

a)

 

  Peraturan KPU nomor 1 tahun 2018

b)

 

Peraturan KPU nomor 7 tahun 2018

c)

    Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018

d)

 

Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017

e)

 

   Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017

110.

 

Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 diatur dalam:

a)

 

Peraturan KPU nomor 1 tahun 2018

 

b)

  Peraturan KPU nomor 7 tahun 2018

 

c)

   Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017

 

d)

   Peraturan KPU nomor 5 tahun 2018

 

e)

Jawaban c dan d benar

111.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang:

a)

 

Penyelenggara Pemilu

b)

 

Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

c)

 

  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

d)

 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

e)

 

  a, b, dan c benar

112.

 

Jumlah partai politik lokal Aceh yang ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 adalah 4 (empat) partai, kecuali:

a)

 

Partai Aceh (PA)

b)

  Partai SIRA

c)

 

     Partai Daerah Aceh (PDA)

d)

 

    Partai Nasional Aceh

e)

 

Partai Nanggroe Aceh (PNA)

113.

 

Apa definisi yang kurang tepat tentang partisipasi dalam pemilu?

a)

 

  Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara

b)

 

Keterlibatan masyarakat secara aktif, sukarela dan penuh rasa tanggungjawab untuk memastikan setiap tahapan pemilu terkelola dengan baik.

c)

 

     Menyaksikan debat calon untuk mengetahui visi, misi dan program calon

d)

 

  Jumlah surat suara yang tidak sah atau keliru coblos

e)

 

  Tingkat partisipasi yang rendah membuat calon terpilih tidak legitimate

114.

 

Berapa angka partisipasi dalam Pemilu anggota DPR RI tahun 2014?

a)

 

  73 %

b)

 

   75 %

c)

 

    75,11 %

d)

 

75,50 %

e)

 

76 %

115.

 

Apa maskot Pemilu tahun 2014?

a)

 

Sitara, Si Kotak Suara

b)

 

b  Sikura, Si Kotak Untuk Suara Rakyat

 

c)

Sikora, Si Kotak Suara

d)

 

  Sikora, Si Kotak Aspirasi Rakyat

 

e)

Sikora, Si Kotak Suara Rakyat

116.

Di bawah ini adalah sebagian syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota, kecuali:

a)

 

  Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b)

 

Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

c)

 

   Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1);

d)

 

Terdaftar sebagai pemilih;

e)

 

  Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

117.

 

Di bawah ini adalah persyaratan usia/umur dalam pencalonan di Pemilu tahun 2019, kecuali:

a)

 

Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden

b)

Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota DPR RI

c)

 

    Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota DPD RI

d)

 

Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota DPRD Provinsi

e)

 

   Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota DPRD Kab./Kota

118.

 

Calon anggota DPD adalah calon perseorangan yang mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali:

a)

 

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;

b)

 

  Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;

c)

 

     Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;

d)

 

   Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;

e)

 

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 6.000 (lima ribu) pemilih;

119.

 

Syarat sebaran dukungan minimal dari pemilih untuk calon anggota DPD adalah:

a)

 

Tersebar di paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dan 50% (lima puluh persen) kecamatan di provinsi yang bersangkutan

b)

 

  Tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dan 50% (lima puluh persen) kecamatan di provinsi yang bersangkutan

c)

 

  Tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) kecamatan di provinsi yang bersangkutan

d)

 

Tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan

e)

 

Tersebar di paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan

120.

Partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2019 dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika:

a)

 

   Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya

b)

 

    Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya

c)

 

   Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya

d)

 

  Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya

e)

 

Memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya

121.

 

Penyusunan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik peserta pemilu memuat:

a)

 

Paling sedikit 75% dan paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan

b)

 

Paling sedikit 80% dan paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, dan memenuhi representasi 30% perempuan dalam setiap daftar

c)

 

Paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan

d)

 

  Paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan

e)

 

  Paling banyak 120% untuk DPR dan 100% untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan

122.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam bentuk, kecuali:

 

a)

Survey atau jajak pendapat tentang pemilu;

 

b)

      Penghitungan cepat hasil pemilu

c)

 

  Quick count

 

d)

  Exit poll

e)

 

Real Count

123.

Tanggal penetapan Daftar Calon dan pasangan calon dalam tahapan pemilu 2019 adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

 

  21 September 2018 adalah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD

b)

22 September 2018 adalah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

c)

 

22 September 2018 adalah penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

d)

    20 September 2018 adalah penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

e)

 

Jawaban a, b, dan c benar

124.

 

Penetapan nomor urut calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut:

a)

 

21 September 2018 adalah penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

b)

 

  21 September 2018 adalah penetapan nomor urut calon anggota DPD

c)

 

   21 September 2018 adalah penetapan nomor urut calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

d)

 

Jawaban a dan b benar

e)

 

Jawaban a, b, dan c benar

125.

 

Tahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah:

a)

 

  15 Agustus s.d. 21 Agustus 2018

b)

 

     15 September s.d. 21 September 2018

c)

 

   22 Agustus s.d. 28 Agustus 2018

d)

 

   22 September s.d. 28 September 2018

e)

 

  22 Oktober s.d. 28 Oktober 2018

126.

 

Daftar Pemilih Tambahan adalah:

a)

 

  Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi menunjukkan KTP Elektronik pada saat pemungutan suara;

b)

 

Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menggunakan hak suaranya dengan cara menunjukkan KTP Elektronik di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP;

c)

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilh di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar, dengan cara menunjukkan bukti KTP Elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal;

d)

  Daftar pemilih khusus yang ditetapkan oleh PPK karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara menunjukkan KTP Elektronik;

e)

 

Daftar pemilih khusus yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara menunjukkan KTP Elektronik;

127.

 

Jika ada pemilih yang beralamat sesuai KTP elektronik di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terdaftar dalam Pemilih Tambahan, maka yang bersangkutan dapat menggunakan haknya untuk memilih, kecuali:

a)

 

calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain di provinsi Jambi dan di daerah pemilihannya;

b)

 

  calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain di provinsi Jambi;

c)

 

  Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;

d)

 

   calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain di provinsi Jambi dan di daerah pemilihannya;

e)

 

  calon anggota DPRD Kabupaten/Kota manapun yang berada di daerah administratif Provinsi Jambi.

128.

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dapat menggunakan hak pilihnya jika:

a)

 

  Menggunakan atau menunjukkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b)

 

Memilih di TPS yang terdekat dari rumah, walaupun tidak sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;

c)

 

   Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat;

d)

 

   Dapat menggunakan hak pilihnya kapanpun, selagi tidak mengantri dan tidak lewat dari batas waktu jam 13:00;

e)

 

    Dapat menggunakan hak pilihnya jika mendapatkan rekomendasi dari pengawas TPS yang hadir dan disetujui oleh para saksi.

129.

 

Pernyataan tentang sekretariat PPS di bawah ini adalah benar, kecuali:

a)

 

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya

b)

 

Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya

c)

  Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS

d)

 

  Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; independen dan tidak berpihak; dan sehat jasmani dan rohani

e)

 

  Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b

130.

 

Apa dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?

a)

 

UU No. 8 Tahun 2015

b)

 

  Putusan MK atas pemohonan Judicial Review terhadap UU No. 8 Tahun 2015 yang tertuang dalam Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 yang ditetapkan tanggal 29 September 2015.

c)

 

UU No. 10 Tahun 2016

d)

 

Jawaban a dan b benar

e)

 

Jawaban b dan c benar

131.

 

Syarat dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, menurut UU No. 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

 

   jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan

b)

 

jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi bersangkutan

c)

 

provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)

d)

 

provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)

e)

 

provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen)

132.

 

Jika calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tetapkan menjadi tersangka tindak pidana pemilu, maka yang bersangkutan:

a)

 

    Mengundurkan diri

b)

 

Penetapan calon terpilihnya ditunda

c)

 

  Otomatis didiskualifikasi

d)

 

  Diganti oleh calon urutan berikutnya

e)

 

    Tetap ditetapkan sebagai calon terpilih sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

133.

Anggota KPU secara berjenjang dapat diberhentikan antarwaktu apabila:

a)

 

  Tidak diketahui keberadaannya

b)

 

Tidak menghadiri rapat pleno tertutup yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

c)

 

Tidak menghadiri rapat pleno terbuka yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

d)

 

   Tidak menghadiri rapat pleno terbuka yang menjadi tugas dan kewajibannya

e)

 

  Diadukan oleh peserta pemilu ke Bawaslu dan DKPP lebih dari 2 (dua) kali

 

134.

Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan atas penghitungan dengan rumus?

a)

 

  Jumlah pemilih ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan;

b)

 

  Jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota;

c)

 

   Jumlah penduduk dibagi dengan hasil perkalian antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota;

d)

 

Jumlah penduduk; luas wilayah administratif pemerintahan; dan indeks kerawanan daerah;

e)

 

  Jumlah penduduk; luas wilayah administratif pemerintahan; dan tingkat partisipasi di pemilu terakhir.

135.

Kebijakan affirmative action tentang pemenuhan representasi 30% perempuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu adalah, kecuali:

 

a)

      Kepengurusan partai politik di tingkat pusat

b)

 

   Komposisi penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan

c)

 

  Penyusunan daftar calon anggota DPR RI

d)

 

  Penyusunan daftar calon anggota DPD RI

e)

 

     Penyusunan daftar calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

136.

 

Apa pengertian mutatis mutandis dalam konstuksi Undang-Undang?

a)

 

   Berlaku juga dengan perubahan-perubahan yang diperlukan

b)

 

  Berlaku sama dengan beberapa pengecualian

c)

 

   Tidak bisa berlaku sama

d)

 

Tidak bisa dipersamakan

e)

 

Secara otomatis

137.

Yang dimaksud dengan kedudukan hukum seseorang/kelompok yang memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi, adalah:

a)

 

Legal drafting

b)

 

   Legal opinion

c)

 

   Legal standing

d)

 

    Yurisprudensi

e)

 

Nebis in idem

138.

 

Objectum litis yang ditangani oleh DKPP adalah:

a)

 

Perilaku pribadi dan kelompok yang menggangu tahapan penyelenggaraan pemilu.

b)

 

Prilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilu.

c)

 

   Seluruh peserta pemilu, baik calon secara perorangan ataupun partai politik.

d)

 

Seluruh unsur stakeholder pemilu, terutama penyelenggara pemilu.

e)

 

  Setiap orang yang merasa dirugikan oleh perilaku dan tindakan penyelenggara pemilu.

139.

 

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” dalam persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah:

a)

 

2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan secara berturut-turut.

b)

 

  2 (dua) kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut untuk jabatan presiden, sedangkan untuk jabatan wakil presiden secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

c)

     Yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dengan masa jabatan yang penuh selama 5 (lima) tahun pada periode sebelumnya.

d)

 

Yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

e)

 

  Yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan secara berturut-turut melalui pemilihan umum yang dipilih secara langsung.

140.

 

Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini, kecuali:

a)

 

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lalin yang sederajat.

b)

 

Terdaftar sebagai pemilih.

c)

  Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

d)

 

Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan 1 (satu) daerah pemilihan.

e)

 

Tidak pernah terpilih sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selama 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama, secara berturut-turut.

141.

Pilihlah pernyataan yang tidak tepat di bawah ini:

 

a)

   Pelaksanaan pemilu dilakukan secara siklus

b)

 

Pemilu dilaksanakan secara terbuka

c)

 

Pemilu itu berbiaya tinggi

d)

 

  Pemilu itu arena kompetisi kepemimpinan yang demokratis

e)

 

Pemilu itu bersifat khusus

142.

 

Negara yang menganut compulsory vote (kewajiban untuk memilih) dalam pemilu adalah:

a)

 

   Amerika serikat

b)

 

  Inggris

c)

 

Jerman

d)

 

  Indonesia

e)

 

Australia

143.

 

Lampiran UU No. 7 Tahun 2017 yang tepat adalah sebagai berikut?

a)

 

Lampiran I (satu) berisi tentang jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi

b)

 

  Lampiran II (dua) berisi tentang jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

c)

 

  Lampiran III (tiga) berisi tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

d)

 

Lampiran IV (empat) berisi tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

e)

 

  Lampiran V (lima) berisi tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

144.

 

Apa unsur quadru politika menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie?

a)

 

Eksekutif – Legislatif – Yudikatif – Mahkamah Konstitusi

b)

 

  Eksekutif – Legislatif – Yudikatif – Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

c)

 

Eksekutif – Legislatif – Yudikatif – Lembaga Penyelenggara Pemilu

d)

 

Eksekutif – Legislatif – Yudikatif – Civil Society

e)

 

Eksekutif – Legislatif – Yudikatif – Civil Society

145.

Asas Perundang-Undangan di bawah ini adalah benar, kecuali

a)

 

Asas hirarki

b)

 

Asas Legalitas

c)

 

  Asas undang-undang yang berlaku kemudian (baru) membatalkan undang-undang yang terdahulu (lama).

d)

 

Undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (Lex generalis)

 

e)

Rule of law

146.

Pemilu di indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun…….

 

a)

1998.

b)

1955.

c)

1971.

d)

1982.

e)

1977

147.

 

Dibawah ini adalah ciri-ciri sebuah negara dikatakan demokrasi kecuali…………

 

a)

Kebebasan individu.

b)

Pemimpin otoriter.

c)

Kebebasan Pers.

d)

  Kebebasan beragama.

e)

Persamaan di depan hukum

148.

Bagaimanakan metode memberikan suara pemilu anggota DPD pada saat berada di bilik suara…………

 

a)

Mencontreng dengan ballpoint

b)

Mencoblos satu kali pada nomor, nama,atau foto calon

c)

  Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik , dan/atau nama calon

d)

Mencoblos satu kali pada pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik.  

e)

c dan d benar

149.

 

 Salah satu elemen penting dalam pemilu/pemilihan adalah pemilih, apa yang dimaksud dengan pemilih…

 

a)

 

  Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun sudah memiliki KTP el

b)

  Warga Negara Indonesia yang sudah kawin atau pernah kawin

c)

   Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin, memiliki KTP el atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan

d)

  Semua Warga Negara Indonesia

e)

Warga Negara Indonesia berusia 16 tahun

150.

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama ….

 

a)

  1 tahun dan denda maksimal Rp12.000.000,00

b)

  3 tahun dan denda maksimal Rp36.000.000,00

c)

5 tahun dan denda maksimal Rp60.000.000,00

d)

10 tahun dan denda maksimal Rp120.000.000,00

e)

4 tahun dan denda maksimal Rp24.000.000,00

Similar Resources on Wayground

ipas pts sem 2

145 questions

ipas pts sem 2

quiz

Worksheet

•

4th Grade

OSN IPS SD 2025

150 questions

OSN IPS SD 2025

quiz

Worksheet

•

5th Grade

untitled

146 questions

untitled

quiz

Worksheet

•

1st - 12th Grade

Manfaat Sumber Daya Alam Indonesia

153 questions

Manfaat Sumber Daya Alam Indonesia

quiz

Worksheet

•

5th Grade

TEMA 6,7,8,9 Kelas 6 (Essay)

150 questions

TEMA 6,7,8,9 Kelas 6 (Essay)

quiz

Worksheet

•

6th Grade

IPS One Tilon (2)

150 questions

IPS One Tilon (2)

quiz

Worksheet

•

2nd Grade

SAS GENAP PPKN KELAS. 4

150 questions

SAS GENAP PPKN KELAS. 4

quiz

Worksheet

•

4th Grade

Pendidikan Jasmani Kesihatan Tahun 3

155 questions

Pendidikan Jasmani Kesihatan Tahun 3

quiz

Worksheet

•

3rd Grade