WorksheetsSOAL IHT DAKEL 2022
Total questions: 10
Worksheet time: 50mins
Pada swakelola tipe IV (yang dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat), yang melakukan penandatangan kontrak, yaitu:
Camat dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat (Pokmas).
Camat dengan Tim Pelaksana Swakelola.
PPK dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat (Pokmas).
PPK dengan Tim Pelaksana Swakelola.
PPK dengan Tim Pengawas Swakelola.
Penyelenggara Swakelola (Kelompok Masyarakat) yang bertugas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan, yaitu :
Tim Persiapan.
Tim Pelaksana.
Tim Pengawas.
Masyarakat
Konsultan Perencana
Pimpinan Penyelenggara swakelola menyerahkan Pekerjaan kepada PPK dan membuat …..
BA Serah Terima.
BA Perubahan Pekerjaan.
BA Pembayaran.
Surat Permohonan Pembayaran
Surat Perjanjian
Apabila pekerjaan telah selesai Tim pengawas melakukan pemeriksaan dan membuat …..
BA Hasil Pemeriksaan.
BA Perubahan Pekerjaan.
BA Pembayaran.
Surat Permohonan Pembayaran
Surat Perjanjian
Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan oleh Tim pelaksana Swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah dilakukan pemeriksaan oleh ……
Tim Pengawas
Tim Persiapan.
Tim Pelaksana.
Masyarakat.
Tukang.
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat merupakan metode pengadaan:
Swakelola Tipe I
Penunjukan Langsung
Pengadaan Langsung
Swakelola Tipe IV
Tender
Apakah pekerjaan yang dilakukan melalui kelompok masyarakat adalah pekerjaan kontrak?
Benar
Salah
Kontrak dan Tidak Kontrak
Bergantung pada keputusan PPK
Cukup surat kesediaan Pokmas
Siapa yang menentukan tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas di dalam kelompok masyarakat?
PPKm
PA
KPA
Ketua Kelompok Masyarakat
Masyarakat Pengusul
Sebelum dilakukan penetapan pelaksana swakelola, maka PA/KPA melalui PPK mengirimkan surat kepada kepada kelompok masyarakat. Surat apakah yang dimaksud?
Surat Pembentukan Pokmas
Surat Pernyataan Kemampuan
Surat Pertanggungjawaban Mutlak
Surat Pernyataan Kesediaan
Surat Pengukuhan
Apakah diperlukan adanya negosiasi antara PPK dan kelompok masyarakat sebelum
Tidak, nilai kontrak sesuai RAB dari konsultan perencana
Tidak, nilai kontrak sesuai RAB usulan Kelompok Masyarakat
Ya, perlu dilakukan negosiasi
Ditetapkan sepihak oleh PPK
Tidak, disesuaikan dengan Berita Acara Musbangkel
