wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Penyusunan dan Penetapan APBN

Total questions: 100

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.
Dalam proses perencanaan dan penganggaran, dimungkinkan Kementerian/Lembaga untuk mengusulkan inisiatif baru. Berikut adalah wujud inisiatif baru (new initiative), kecuali...
a)
Program/outcome/kegiatan/keluaran baru
b)
Percepatan pencapaian target
c)
Penambahan volume target
d)
Perlambatan pencapaian target
2.
Dokumen yang menjadi batas antara dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, disebut sebagai?
a)
RAPBN
b)
RKA-KL
c)
RSPP
d)
DIPA
3.
Berapa lama masa berlaku DIPA?
a)
4 Tahun
b)
3 Tahun
c)
1 Tahun
d)
2 Tahun
4.
Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan RPJM Nasional dengan berpedoman kepada?
a)
RPJP Nasional
b)
Renstra
c)
Renja
d)
RKP
5.
RPJM Nasional ditetapkan dengan?
a)
Peraturan Gubernur
b)
Peraturan Presiden
c)
Peraturan Daerah
d)
Peraturan Pemerintah
6.
Realokasi anggaran terdiri dari 2 jenis yaitu....
a)
Realokasi Antar Tahun dan Realokasi Antar Semester
b)
Realokasi Antar Tahun dan Realokasi Tahun Direncanakan
c)
Realokasi Antar Tahun dan Realokasi Antar Bulan
d)
Realokasi Antar Tahun dan Realokasi Tahun Tidak Direncanakan
7.
Menjadi tugas siapakah dalam menyusun rancangan RPJM Nasional dengan berpedoman pada RPJP Nasional ?
a)
Bupati/walikota
b)
Gubernur
c)
Presiden
d)
Menteri PPN/kepala Bapenas
8.
Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat ................ bulan setelah Presiden dilantik
a)
3 (Bulan)
b)
4 (bulan)
c)
2 (Bulan)
d)
1 (Bulan)
9.
Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat ................ bulan setelah Presiden dilantik
a)
3 (Bulan)
b)
4 (bulan)
c)
2 (Bulan)
d)
1 (Bulan)
10.
Berikut merupakan penjabaran Strategi Pembangunan pada RPJM Nasional, kecuali :
a)
Kebijakan Umum
b)
Program Presiden
c)
Program Pemerintah
d)
Kerangka Ekonomi Makro
11.
Siapa yang menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ?
a)
Presiden
b)
Menteri PPN/Kepala Bappenas
c)
Menteri Keuangan
d)
Gubernur/Bupati/Walikota
12.
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan saat ini dilakukan dengan pendekatan
a)
Pennganggaran Berbasis Input
b)
Anggaran Berimbang Dinamis
c)
Penganggaran Berbasis Kinerja
d)
Planning and Proramming Budgeting system
13.
Mekanisme yang digunakan pemerintah agar perencanaan penganggaran dapat berjalan dengan efektif dalam mencapai pembangunan nasional adalah
a)
RSPP (Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran
b)
Renja KL
c)
RKA KL
d)
RAB (Rencana Anggaran Biaya)
14.
Syarat utama sinkronisasi perencanaan dan penganggaran adalah?
a)
Adanya keterpaduan informasi yang digunakan dalam APBN dan APBD.
b)
Adanya keterlepas kaitan saat terjadi pemindahan proses dari tahap APBN menjadi tahap Laporan Keuangan
c)
Adanya keterpaduan informasi yang digunakan dalam Renja KL dan RKA KL.
d)
Tidak adanya keterlepas kaitan saat terjadi pemindahan proses dari tahap APBN menjadi tahap Laporan Keuangan
15.
Atas masalah utama penganggaran berbasis kinerja, maka dibentuk salah satu mekanisme RSPP, Apa kepanjangan dari RSPP?
a)
Replika sistem perencanaan dan penganggaran
b)
Remunerasi sistem perencanaan dan program
c)
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran
d)
Reintegrasi sistem perencanaan dan program
16.
Informasi apa yang termuat dalam DIPA
a)
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar perencanaan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN
b)
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar pelaksanaan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN
c)
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN
d)
informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker) dan dasar penganggaran dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN
17.
Proses pembahasan RUU tentang APBN beserta nota keuangannya berdasarkan UU 17 th. 2003, UU 27 th. 2009 dan Tatib DPR RI th. 2009, Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah terjadi pada?
a)
Minggu I September
b)
Minggu I Oktober
c)
Minggu II September
d)
Minggu II Oktober
18.
Tujuan dan harapan atas implementasi RSPP diantaranya sebagai berikut, kecuali...
a)
Menyelaraskan visi misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), serta agenda pembangunan, tugas dan fungsi K/L dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membentuk hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome
b)
Terciptanya rumusan program, kegiatan, keluaran yang mencerminkan real work serta menghasilkan nilai tambah.
c)
Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya overlapping antar kegiatan dan output program.
d)
Informasi yang tersaji mudah dipahami oleh Kementerian/Lembaga
19.
Program KL didesain agar bisa menjabarkan tugas dan fungsi KL sesuai dengan...
a)
visi dan misi negara
b)
visi dan misi kementerian/lembaga
c)
visi dan misi presiden
d)
visi dan misi Kementerian Keuangan
20.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kementerian/Lembaga disahkan oleh:
a)
Menteri/ Pimpinan Lembaga
b)
Menteri Keuangan
c)
Presiden
d)
DPR
21.
DPD menyampaikan pertimbangan tentang RUU APBN kepada DPR paling lambat ....... hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
a)
60 (enam puluh)
b)
30 (tiga puluh)
c)
14 (empat belas)
d)
7 (tujuh)
22.
Dalam Pembahasan dan Penetapan RAPBN, RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam....
a)
Keputusan Presiden
b)
Peraturan Presiden
c)
Surat Edaran Bersama Menteri PPN dan Menkeu
d)
Peraturan Menteri Keuangan
23.
Pagu dalam DIPA merupakan....
a)
batas pengeluaran yang bisa dinegosiasi
b)
batas pengeluaran tertinggi yang bisa ditoleransi
c)
batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui
d)
batas pengeluaran terrendah yang tidak boleh dilampaui
24.
Masalah yang sering muncul dalam penganggaran berbasis kinerja adalah
a)
adanya keterlepas kaitan saat terjadi pemindahan proses dari tahap perencanaan kinerja (Renja-KL) menjadi tahap penyusunan anggaran (RKA-K/L).
b)
sistem penganggaran belum relevan dengan keadaan saat ini
c)
pengawasan dari negara yang kurang ketat
d)
semua jawaban salah
25.
RKA-KL merupakan singkatan dari
a)
Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri
b)
Rancangan dan Klasifikasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
c)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

d)
Rencana Kerja dan Anggaran Keseluruhan Lembaga
26.

APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat inflasi atau deflasi. Hal tersebut menggambarkan fungsi.....

a)

Alokasi

b)

Stabilisasi

c)

Perencanaan

d)

Distribusi

27.

Di bawah ini tidak yang termasuk pajak dalam negeri adalah.....

a)

Pajak Pertambahan Nilai

b)

Pajak Bumi Bangunan

c)

Pajak Penghasilan

d)

Pajak Reklame

28.

Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut.....

a)

Pengeluaran Rutin

b)

Pengeluaran Pembangunan

c)

Dana Alokasi Umum

d)

Dana Alokasi Khusus

29.

Jika disusun APBN menggambarkan kondisi pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah.....

a)

Anggaran Defisit

b)

Anggaran Surplus

c)

Anggaran Dinamis

d)

Anggaran Berimbang

30.

Anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran, kebijakan yang dilakukan saat inflasi adalah kebijakan.....

a)

Anggaran Berimbang

b)

Anggaran Dinamis

c)

Anggaran Defisit

d)

Anggaran Surplus

31.

Berikut ini yang termasuk pengeluaran rutin APBN adalah.....

a)

Proyek jalan tol

b)

Cicilan hutang

c)

Pembiayaan rupiah

d)

belanja modal

32.

Pemerintah atau presiden melakukan pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada lembaga legislatif DPR. Pengajuan tersebut dalam bentuk.....

a)

Rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara

b)

Nota kesepakatan anggaran negara

c)

Draf dalam bentuk nota keuangan

d)

Anggaran pendapatan dan belanja negara

33.

Di bawah ini yang termasuk belanja tidak langsung APBD adalah.....

a)

Belanja pegawai, belanja modal, bantuan keuangan

b)

Belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi

c)

Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa

d)

Belanja pegawai, belanja bunga, belanja modal

34.

Fungsi APBN yang menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor disebut juga dengan fungsi

a)

fungsi pertumbuhan ekonomi

b)

fungsi alokasi

c)

fungsi stabilisasi

d)

fungsi distribusi

35.

berikut ini yang bukan merupakan komponen sumber penerimaan dalam negeri dalam APBN.....

a)

Subsidi BBM

b)

Pajak Pertambahan nilai

c)

Bea masuk

d)

cukai

36.

tujuan penyusunan APBN yaitu

a)

menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran negara dalam pembangunan

b)

meminimalisisr jumlah pengangguran

c)

mengusahakan agar pendapatan lebih besar daripada pengeluaran

d)

meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan

37.

fungsi APBN dan APBD diatur dalam

a)

UU No 17 tahun 2004

b)

UU No 17 tahun 2002

c)

UU No 17 tahun 2003

d)

UU No 17 tahun 2001

38.

berikut ini yang merupakan fungsi APBN

1. fungsi reguler

2. fungsi alokasi

3. fungsi retribusi

4. fungsi distribusi

5. fungsi konsumsi

6. fungsi stabilisasi

a)

1, 2 dan 3

b)

4, 5 dan 6

c)

1, 3 dan 5

d)

2,4, dan 6

39.

Bila pendapatan dalam APBN diarahkan untuk membiayai pengeluaran maka fungsi APBN yang dimaksud adalah

a)

fungsi distribusi

b)

fungsi pengawasan

c)

fungsi perencanaan

d)

fungsi alokasi

40.

daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu dalam jangka 1 tahun disebut

a)

neraca pembayaran

b)

APBD

c)

RAPBN

d)

RAPBD

41.

Presiden RI dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya apabila….

a)

DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN

b)

APBN tahun berjalan mengalami surplus

c)

Terjadi kekosongan pembiayaan pemerintah

d)

a.       DPR menyetujui Rancangan Undang-undang APBN

42.

Berikut ini yang merupakan contoh klasifikasi belanja APBN menurut jenisnya adalah….

a)

belanja oleh badan nasional penanggulangan bencana

b)

belanja bantuan sosial

c)

Belanja pendidikan

d)

belanja pertahanan

43.

Salah satu ruang lingkup keuangan negara menurut UU NO 17 Tahun 2003 adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak yang lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang pisahkan. Berikut ini yang tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan adalah….

a)

Badan hukum milik pemerintah (BHMP) lainnya

b)

BUMN/BUMD

c)

Badan layanan umum (BLU)

d)

Perseroan terbatas (PT)

44.

Asas pengelolaan keuangan negara yang memberikan pengertian bahwa pegelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi adalah…

a)

Universalitas

b)

Akuntabilitasketer

c)

keterketerbukaan

d)

spesialitas

45.

Presiden  mendelegasikan wewenang pengelolaan keuangan negara kepada Menteri keuangan, Menteri/pimpinan Lembaga dan kepala daerah dalam konteks pemerintah daerah…

a)

Presiden menguasakan kewenangan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada kepala daerah

b)

Presiden menguasakan kewenangan penggunaan anggaran kepada kepala daerah

c)

a.       Presiden menguasakan kewenangan pengelolaan fiscal daerah kepada kepala daerah

d)

a.       Presiden menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah

46.

Presiden  mendelegasikan wewenang pengelolaan keuangan negara kepada Menteri keuangan, Menteri/pimpinan Lembaga dan kepala daerah dalam konteks pemerintah daerah…

a)

Presiden menguasakan kewenangan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada kepala daerah

b)

Presiden menguasakan kewenangan penggunaan anggaran kepada kepala daerah

c)

a.       Presiden menguasakan kewenangan pengelolaan fiscal daerah kepada kepala daerah

d)

a.       Presiden menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah

47.

Laporan keuangan yang disusun dengan basic akrual yaitu….

a)

Laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL)

b)

laporan perubahan ekuitas (LPE) dan Laporan Opearsional (LP)

c)

Laporan realisasi anggaran (RLA) dan laporan perubahan ekuita (LPE)

d)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) dan laporan perubahan ekuitas (LPE)

48.

Asumsi dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dihasilkan proses....

a)

penetapan

b)

pelaporan

c)

perencanaan

d)

pelaksanaan

49.

Rencana kerja pemerintah disusun dengan berpedoman pada

a)

rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga

b)

rencana strategis kementerian/ lembaga

c)

rencana pembangunan jangka menengah

d)

anggaran pendapatan dab belanja negara

50.

Apabila suatu program/kegiatan/output belanja dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada dokumen pelaksanaan anggaran, dapat dikatakan bahwa belanja yang telah dilakukan berjalan secara…

a)

efektif

b)

akuntabel

c)

efisien

d)

proporsional

51.

Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan publik dapat didorong dengan pemberian dana dari pemerintah pusat berupa transfer yang memiliki tujuan penggunaan tertentu yang dikenal dengan …

a)

dana otonomi khusus

b)

dana keistimewaan

c)

dana alokasi khusus

d)

dana intensif daerah

52.

Apa arti Keseimbangan Primer (KP) menunjukkan angka minus?

a)

sebagian bunga utang dapat dibayar dari pendapatan

b)

total pendapatan dan belanja negara (setelah dikurangi belanja bunga) seimbang

c)

pendapatan pasti lebih kecil dari belanja

d)

bunga utang dibayarkan dengan menarik utang baru

53.

persamaan satuan kerja dengan badan layanan umum adalah dalam hal.....

a)

sumber dana

b)

manajemen

c)

status hukum

d)

sumber hukum

54.

untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah menyalurkan bantuan pinjaman dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi. dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada pemerintah agar dapat disalurkan untuk memperkuat modal bagi UMKM lainnya dengan ketentuan tertentu. pembiayaan yang dilakukan pemerintah ini termasuk ke dalam...

a)

hasil pengolahan

b)

kewajiban penjaminan

c)

pemberian pinjaman

d)

dana bergulir

55.

sesuai UU No. 6 tahun 2014, dana desa diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk tujuan antara lain sebagai berikut, kecuali...

a)

meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin

b)

menddorong pembangunan infrastruktur pedesaan

c)

mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat desa

d)

mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial

56.

pernyataan yang tepat mengenai mekanisme penyaluran dan desa adalah...

a)

dana desa bersumber dari anggaran pemerintah provinsi

b)

dana desa disalurkan secara langsung dari pemerintah kabupaten/kota

c)

setiap desa akan menerima jumlah dana desa yang sama besar

d)

jumlah penduduk dan luas wilayah menjadi pertimbangan dalam pemberian dana desa

57.

Evaluasi yang dilakukan dengan menganalisis dan memperhitungkan variabel capaian sasaran strategis kementrian/lembaga (untuk kinerja anggaran tingkat kementrian/lembaga) dan capaian sasaran program (untuk kinerja anggaran tingkat eselon I) adalah EKA atas aspek…

a)

konteks

b)

manfaat

c)

implementasi

d)

sasaran strategis dan program

58.

Belanja bunga utang (54), belanja hibah (56), dan belanja lain-lain (58) merupakan pengelompokan mata anggaran belanja negara berdasarkan klasifikasi…

a)

organisasi

b)

fungsi

c)

rutin/ pembangunan

d)

ekonomi

59.

intansi yang melakukan rekonfirmasi terhadap postur awal RAPBN, yaitu....

a)

Direktorat jenderal perbendaharaan, direktorat jenderal pembiayaan dan risiko, dan dewan              perwakilan  rakyat.

b)

direktoran jenderal pajak, badan keuangan fiskal, dan direstorat jenderal perimbangan keuangan.

c)

badan perencanaan ppembangunan nasional, direktorat  jendral pajak, dan direktorat

d)

badan pusat statistik, kementrian perencanaan pembangunan nasional, dan kementrian energi dan sumber daya mineral

60.

Pengajuan RAPBN dilakukan oleh……

a)

DPR

b)

PEMERINTAH

c)

BAPENAS

d)

BPK

e)

MA

61.

1. Penerimaaan Negara dalam APBN adalah sebagai berikut…..

1. Pajak penghasilan migas dan non migas

2. Pajak ekspor

3. Pajak bumi dan bangunan

4. Pajak pertambahan nilai

5. Bea masuk

6. Hibah

Yang termasuk penerimaan pajak dalam negri adalah…..

a)

1.2. dan 3

b)

2,3, dan 4

c)

4,5, dan 6

d)

1,3, dan 4

e)

2,3, dan 5

62.

Fungsi APBN sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan adalah fungsi……

a)

Otoritas

b)

Perencanaan

c)

Pengawasan

d)

Distribusi

e)

Alokasi

63.

Asas berimbang dalam penyusunan APBN adalah...

a)

Penerimaan lebih besar dari pengeluaran

b)

Penerimaan lebih kecil dari pengeluaran

c)

Penerimaan melebihi target yang ditetapkan

d)

Penghematan penerimaan dan pengeluaran

e)

Penerimaan relatif sama dengan pengeluaran

64.

Semakin besar pendapatan semakin besar pula pajak yang harus dibayar, system pajak yang digunakan adalah……

a)

Regresif

b)

Tetap

c)

Regulative

d)

Proporsional

e)

Progresif

65.

Pengeluaran pemerintah daerah menurut jenis, fungsi, dan organisasi adalah :

1. Belanja pegawai

2. Belanja barang dan jasa

3. Pelayanan umum

4. Kesehatan

5. Kepala daerah dan wakil

6. Dinas daerah

Yang merupakan pengeluaran menurut organisasi adalah……

a)

1 dan 2

b)

2 dan 3

c)

3 dan 4

d)

4 dan 5

e)

5 dan 6

66.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk……

a)

Mengendalikan uang beredar

b)

Mengatur pendapatan dan belanja Negara

c)

Mengendalikan kinerja bank sentral

d)

Mengendalikan harga

e)

Meningkatkan produksi

67.

Jumlah realisasi pendapatan Negara lebih besar dari pada realisasi pengeluaran / belanja Negara dinamakan anggaran……

a)

Surplus

b)

Deficit

c)

Aktif

d)

Dinamis

e)

Berimbang

68.

Dalam UU No 25 tahun 2005 tentang SPPN, perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahap kecuali…….

a)

Tahap penyusunan rencana

b)

Tahap penulisan rencana

c)

Tahap penetapan rencana

d)

Tahap pengendalian pelaksanaan rencana

e)

Tahap evaluasi pelaksanaan rencana

69.

Dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah dan kebijakan untuk periode 20 tahun disebut……

a)

RPJM

b)

RKP

c)

RPJP

d)

RPKP

e)

RPP

70.

Dampak APBN terhadap perekonomian adalah……

a)

Retribusi pendapatan dilakukan melalui penarikan pajak dan penerimaan lain

b)

Pengalihan sumber sumber masyarakat

c)

Kestabian dalam kegiatan ekonomi

d)

Distribusi pendapatan

e)

Semua benar

71.

Yang bukan merupakan sumber pendapatan negara adalah……

a)

Pajak

b)

Hibah

c)

Pembayaran bunga utang

d)

Bukan pajak

e)

Pungutan ekspor

72.

Berikut yang termasuk evaluasi anggaran regular adalah

1. Evalusai kinerja anggaran atas aspek implementasi

2. Evalusai kinerja anggaran atas aspek program

3. Evalusai kinerja anggaran atas aspek strategis

4. Evalusai kinerja anggaran atas aspek manfaat

5. Evalusai kinerja anggaran atas aspek konteks

a)

1,2,3

b)

1,4,5

c)

2,4,5

d)

3,4,5

e)

2,3,4

73.

Dalam RAPBN, pos bunga dan cicilan utang terdapat dalam…..

a)

Penerimaan gas

b)

Penerimaan di luar migas

c)

Penerimaan pembangunan

d)

Pengeluaran rutin

e)

Pengeluaran pembangunan

74.

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…..

a)

DPRD

b)

MPR

c)

DPD

d)

MA

e)

BPK

75.

Realisasi biaya pembangunan setiap tahun dituangkan dalam……

a)

Nota keuangan

b)

RAPBN

c)

Kebijakan bank Indonesia

d)

Kebijakan fiskal

e)

APBN

76.

Jika penyusunan APBN di sector penerimaan diusahakan ada peningkatan dan disektor pengeluaran diusahakan penghematan, penyusunan APBN tersebut menggunakan system…..

a)

surplus

b)

deficit

c)

perkiraan

d)

taksiran

e)

berimbang

77.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Upaya tepat pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah….

a)

meningkatkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau badan

b)

memberi subsidi kepada masyarakat untuk digunakan membayar pajak

c)

menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembayaran pajak

d)

memberi sanksi tegas kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak

78.

Pengeluaran pemerintah pusat ditunjukkan oleh pasangan....

a)

A1), A2), dan A3)

b)

A1), A2), dan B1)

c)

A1), A3), dan B2)

d)

A2), B1), dan B3)

79.

APBN yang sudah disetujui DPR akan dipublikasikan pemerintah melalui laman resmi agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Publikasi tersebut sesuai dengan tujuan APBN untuk… .

a)

menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik

b)

meningkatkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat

c)

meminta pengesahan dari masyarakat atas anggaran yang telah dibuat

d)

menunjukkan kebijakan fiskal dalam penyusunan APBN

80.

APBN dinyatakan surplus apabila ….

a)

jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu

b)

jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan

c)

jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara

d)

jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

e)

jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara

81.

Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342.471,50 Belanja pemerintah pusat Rp257.933,00 Hibah Rp 340,10 Belanja daerah Rp119.313,90, Berdasarkan data tersebut maka posisi APBN adalah ….

a)

berimbang

b)

defisit

c)

surplus

d)

utang

e)

bersaldo

82.

Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, merupakan fungsi APBN dalam ....

a)

alokasi

b)

distribusi

c)

stabilisasi

d)

alokasi dan stabilisasi

e)

distribusi dan alokasi

83.

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal

Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

a)

(1), (2) dan (3)

b)

(1), (4) dan (5)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2), (5) dan (6)

e)

(4), (5) dan (6)

84.

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

a)

(1), (2), (3), (4) dan (5)

b)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

c)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

d)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

e)

(5), (4), (3), (2) dan (1)

85.

APBN digunakan untuk mengurangi jumlah

pengangguran dan pemborosan sumber daya

serta meningkatkan efisiensi perekonomian

nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut APBN

memiliki fungsi .

a)

Perencanaan

b)

Stabilisasi

c)

distribusi

d)

otorisasi

e)

alokasi

86.

Pada pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan APBN yang diberika kekuasaan dalam pengeloaan dan pengguna anggaran /barang

a)

Seluruh pembantu presiden

b)

Menteri/Pimpinan Lembaga

c)

Menteri Keuangan

d)

Gubernur/Bupati/Walikota

87.

Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, perlu untuk menetapkan APBN sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi kendala dalam pembahasan RAPBN. Untuk itu harus ada batasan waktu dalam pembahasan APBN yaitu ... .

a)

3 bulan sebelum APBN dilaksanakan

b)

2 bulan sebelum APBN direncanakan

c)

16 Agustus

d)

Akhir Desember

e)

Akhir Oktober

88.

Yang termasuk penerimaan pajak dari dalam negeri adalah....

a)

Penerimaan laba BUMN

b)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c)

Pajak ekspor

d)

Penerimaan dari migas

e)

Bea masuk

89.

Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba atas BUMN dan pendapatan BLU disebut....

a)

Penerimaan Hibah

b)

Penerimaan perpajakan

c)

Penerimaan bukan pajak

d)

Pendapatan pajak dalam negeri

e)

Pendapatan pajak perdagangan Internasional

90.

Penyusunan APBN merupakan wewenang

a)

DPR

b)

Pemerintah Daerah

c)

Menteri Keuangan

d)

Presiden dibantu menteri keuangan

e)

Menteri koordinator bidang perekonomian

91.
Besaran alokasi minimal untuk anggaran kesehatan adalah ...
a)
20% dari APBN
b)
Minimal 26% dari Pendapatan dalam Negeri Neto
c)
5% dari APBN diluar gaji
d)
10% dari transfer ke daerah
92.

8. Yang tidak termasuk pajak dalam negeri adalah ...

a)

a. Pajak Pertambahan Nilai     

b)

b. Pajak bumi dan Bangunan

c)

c. Pajak penghasilan

d)

d. Bea masuk

e)

e. Pajak kendaraan

93.

Landasan hukum dibuatnya APBN , adalah UUD 45 pasal ....

a)

23

b)

28

c)

29

d)

30

e)

33

94.

Pemerintah suatu daerah memberikan bantuan

mesin kepada industri kecil agar barang yang diproduksi dijual dengan harga terjangkau. Bantuan

tersebut akan dimasukkan dalam belanja ...

a)

tidak terduga

b)

bagihasil

c)

subsidi

d)

modal

e)

hibah

95.

Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber

penerimaan berupa ...

a)

hibah

b)

iuran

c)

pajak

d)

retribusi

e)

tabungan

96.

Secara teknis, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam hal ini adalah....

a)

a. kementrian keuangan

b)

b. bank sentral(BI)

c)

c. badan perencanaan dan pembangunan nasional

d)

d. presiden dan wakil presiden

e)

e. kementrian keuangan, bappenas, dan bank sentral

97.

Sebagai negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain, terkadang

Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur

APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen....

a)

a. Hibah

b)

b. Penerimaan pajak

c)

c. Penerimaan pinjaman

d)

d. Penerimaan dalam negeri

e)

e. Penerimaan lain-lain

98.

Penerimaan dalam negeri APBN meliputi….

a)

Pajak

b)

Penerimaan Negara Bukan Pajak

c)

Hibah

d)

Pajak dan hibah

e)

Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

99.

Lembaga Negara yang membahas dan menyetujui RAPBN adalah….

a)

MPR

b)

DPD

c)

BPK

d)

DPR

e)

DPRD

100.

APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya infali atau

deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN,yaitu..

a)

alokasi

b)

stabilisasi

c)

distribusi

d)

realokasi

e)

otorisasi

Similar Resources on Wayground

Masrawati Hulu. Str.Keb, M.K.M Pelatihan Kosakata Bab 13.14.15

100 questions

Masrawati Hulu. Str.Keb, M.K.M Pelatihan Kosakata Bab 13.14.15

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Wawasan Umum

100 questions

Wawasan Umum

quiz

Worksheet

•

12th Grade

LCTP OK

100 questions

LCTP OK

quiz

Worksheet

•

10th - 12th Grade

Numerasi SMA

95 questions

Numerasi SMA

quiz

Worksheet

•

11th Grade

Humanidades III examen final

100 questions

Humanidades III examen final

quiz

Worksheet

•

12th Grade

SOAL 100

100 questions

SOAL 100

quiz

Worksheet

•

11th Grade

SIMULACRO AVANCE 19

100 questions

SIMULACRO AVANCE 19

quiz

Worksheet

•

12th Grade

LATIHAN PRAMUKA

100 questions

LATIHAN PRAMUKA

quiz

Worksheet

•

2nd - 11th Grade