NEW
Font size
WorksheetsUH 2 PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Dalam asas yang berkaitan dengan perkawinan pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan dari perkawinan adalah...........
Menambah keturunan
Melaksanakan kewajiban agama
Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Untuk mencapai kesejahteraan keluarga
Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindari. Berdasarkan pernyataan tersebut, perkawinan diatur dalam........
PP Nomor 45 Tahun 1990
Surat Edaran No.8
PP No.9 Tahun 1945
Undang-Undang No.22 Tahun 1974
Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumannya meliputi tempat kediaman.........
Tergugat
Pengadilan
Bersama
Keluarga
Istri
Pada peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS terdapat pasal 10 merupakan syarat alternatif yaitu.........
Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
Ada persetujuan tertulis dari istri
Istri dapat melahirkan keturunan
Istri mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan
Ada jaminan tertulis dari PNS
Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri................
Tidak melayani suami
Tidak pernah memasakkan suami
Berzina dan melakukan kekejaman
Selalu mengajak dalam kebaikan
Selalu meminta izin suami apabila keluar rumah
Izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila.............
Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat
Ada persetujuan tertulis dari istri untuk suami
Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
Seorang PNS pria yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan akan diberikan sanksi hukuman disiplin………..
Ringan
Berat
Sedang
Dipecat
Dipenjara
Laporan perkawinan dilampiri dengan berkas-berkas berupa……….
KTP dan Kartu Keluarga
KTP dan buku nikah
Kartu Keluarga dan Pas Foto
Buku nikah dan Pas Foto
KTP dan Pas Foto
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika seorang pria akan melakukan poligami adalah…....
Istri memiliki penghasilan yang cukup
Istri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
Istri dapat menjalankan kewajibannya
Istri memiliki keturunan banyak
Istri mendapatkan hukuman penjara 5 Tahun atau lebih
PNS ang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah akan dikenakan sanksi berdasarkan…….
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014
Yang bukan merupakan alasan-alasan PNS melakukan perceraian adalah…….
Salah satu pihak melakukan zina
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih
Salah satu pihak berkhianat
Salah satu pihak menjadi pemabok/penjudi yang sulit sulit disembuhkan
Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat
Permintaan izin bercerai ditolak, apabila……..
Bertentangan dengan akal sehat
Bertentangan dengan kebiasaan
Bertentangan dengan kepercayaan masyarakat
Sesuai dengan agama yang dianut
Sesuai dengan aturan hukum
PNS akan dijatuhi hukuman disiplin berat, kecuali…….
Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang
Beristeri lebih dari 1 tahun tanpa izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang
Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita diluar ikatan perkawinan yang sah
Menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang yang bukan PNS tanpa izin
Beristri lebih dari seorang dan mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang
Apabila pada PNS terjadi perceraian atas kehendak pria dan anak mengikuti istri maka besar pembagian gaji untuk bekas istri yaitu.........
1/3 gaji untuk bekas istri
1/2 untuk bekas istrinya
Semua gaji PNS
Tidak mendapatkan bagian karena untuk anak
Menurut pemberian bekas suami
Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administrasi disebut.........
Upaya administrasi
Keberatan
Banding administrasi
Prosedur administrasi
Administrasi pegawai
