NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSimulasi CAT Panwaslu Kecamatan 2024 - 02
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota adalah;
a)
Memperoleh akriditasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya
b)
Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
c)
Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
d)
Terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham
e)
Bersifat independent
2.
Idealnya Pemilu berfungsi sebagai:
1. Mekanisme seleksi pemimpin,
2. Sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat,
3. Prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai,
4. Indikator untuk mengetahui peta kekuataan politik, dan
5. Saluran akses ke kekuasaan.
Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Dibawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah:
a)
Adanya kebebasan untuk memilih
b)
Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c)
Adanya Lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d)
Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
e)
Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat
3.
Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu…
a)
1997
b)
1999
c)
2004
d)
2009
e)
2014
4.
Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem…
a)
Suara terbanyak
b)
Proporsional terbuka
c)
Distrik berwakil banyak
d)
First past the post
e)
List proportional representation
5.
Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan system…
a)
Suara terbanyak
b)
Proporsional terbuka
c)
Distrik berwakil banyak
d)
First past the post
e)
List proportional representation
6.
Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat..…bulan sebelum hari pemungutan suara.
a)
25
b)
22
c)
20
d)
18
e)
12
7.
Menurut pasal 350 UU No.7 Tahun 2017 dan pasal 87 UU No.8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak…..orang.
a)
300 dan 250
b)
500 dan 300
c)
300 dan 500
d)
500 dan 800
e)
800 dan 500
8.
Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:
a)
Pengadilan
b)
Mendagri
c)
DKPP
d)
DPR
e)
Presiden
9.
Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu:
a)
Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang
b)
3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang
c)
5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d)
14 hari sebelum dimulainya masa tenang
e)
21 hari sebelum dimulainya masa tenang
10.
Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang…..
a)
Berada di nomor urut 1 dalam daftar calon
b)
Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon
c)
Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih
d)
Memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan
e)
Memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan
11.
Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah:
a)
Hari nasional
b)
Hari kalender
c)
Hari khusus
d)
Hari kerja
e)
Hari libur
12.
Daerah pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah…..
a)
Desa/kelurahan atau gabungan desa/kelurahan
b)
Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan
c)
Kecamatan, atau gabungan kecamatan
d)
Kabupaten, atau gabungan kabupaten
e)
Kota, atau gabungan kota
13.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah:
a)
Putusan MK No. 5/PUU-V/2007
b)
Putusan MK No. 6/PUU-V/2007
c)
Putusan MK No. 7/PUU-V/2007
d)
Putusan MK No. 8/PUU-V/2007
e)
Putusan MK No. 9/PUU-V/2007
14.
Berapa jumlah Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu 2004?
a)
48
b)
38
c)
24
d)
16
e)
12
15.
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, tercantum dalam…..
a)
UUD 1945 Pasal 18 ayat 4
b)
UUD 1945 Pasal 18 ayat 1
c)
UUD 1945 Pasal 22 ayat 1
d)
UUD 1945 Pasal 22E ayat 1
e)
UUD 1945 Pasal 22E ayat 4
16.
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK, wajib ditandatangani oleh:
a)
Ketua PPS dan Ketua PPK
b)
Ketua PPK dan seluruh anggota
c)
Ketua PPK dan seluruh anggota serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
d)
Paling sedikit 2 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan
e)
Paling sedikit 4 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
17.
Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya…..dari jumlah kursi DPRD atau….. dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
a)
15% dan 15%
b)
15% dan 20%
c)
20% dan 15%
d)
20% dan 25%
e)
25% dan 20%
18.
Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya …. dari jumlah penduduk.
a)
0.1
b)
8,5%
c)
7,5%
d)
6,5%
e)
0.06
19.
Tugas KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, kecuali:
a)
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c)
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota
d)
Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e)
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
20.
Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah:
a)
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c)
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota
d)
Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e)
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
21.
Pernyataan berikut yang paling tepat. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang…
a)
Pemilu
b)
Pemilihan Umum
c)
Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD
d)
Pemilihan Umum Presiden, DPR, DPD dan DPRD
e)
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22.
Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah…
a)
Hari Nasional
b)
Hari Kalender
c)
Hari Khusus
d)
Hari Kerja
e)
Hari Libur
23.
Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah….
a)
Sudah/pernah kawin
b)
Sudah berumur 17 tahun
c)
Sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin
d)
Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus SLTA/sederajat
e)
Sudah berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik
24.
Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus…..
a)
Menjadi anggota parpol
b)
Terdaftar sebagai pemilih
c)
Bukan anggota TNI/Polri
d)
Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya
e)
Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya
25.
Berapa lama masa kerja PPK?
a)
PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara
b)
PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara
c)
PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara
d)
PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara
e)
PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara
26.
Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?...
a)
1 bulan
b)
2 bulan
c)
3 bulan
d)
4 bulan
e)
5 bulan
27.
Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka:
a)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan didiskualifikasi
d)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e)
Partai politik boleh saja mengusulkan Kembali
28.
Sebelum UU no 7 tahun 2017 berlaku, penyelenggara pemilu diatur dalam undang-undang…..
a)
UU Nomor 22 tahun 2007
b)
UU Nomor 8 tahun 2012
c)
UU Nomor 12 tahun 2003
d)
UU Nomor 15 tahun 2011
e)
UU Nomor 2 tahun 2011
29.
Institusi apakah yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota terhadap tindak pidana pemilihan serentak?
a)
Polri sesuai tingkatannya
b)
Komisi pemilihan umum
c)
Kejaksaan Negeri
d)
Pengadilan Negeri
e)
Pengadilan Tinggi
30.
Pemilihan lanjutan dapat direkomendasikan dalam hal terjadi kondisi berikut:
a)
Bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan
b)
Gangguan yang menyebabkan Sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan
c)
Jumlah surat suara yang tidak sah lebih banyak dibandingkan jumlah surat suara yang sah
d)
Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara tidak mencapai 25%
e)
Tidak ada calon yang memperoleh suara 30% atau lebih
31.
Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu adalah ?
a)
BAWASLU
b)
KPU
c)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
d)
Kepolisian
e)
Kejaksaan Negeri
32.
Lembaga apa yang berwenang melakukan pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu?
a)
MAHKAMAH KONSTITUSI
b)
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
c)
PENGADILAN NEGERI
d)
DPR
e)
MPR
33.
Berikut jenis-jenis pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu kecuali...
a)
Pengawasan terhadap Logistik Pemilu
b)
Pengawasan terhadap Pengawas Pemilu
c)
Pengawasan terhadap Dana Kampanye
d)
Pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara
e)
Pengawasan terhadap Pemungutan Suara
34.
Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun berapa?
a)
1945
b)
1955
c)
1971
d)
1972
e)
1973
35.
UU yang mengatur tentang Pemilihan Umum Tahun 2019
a)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019
b)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
c)
UU Nomor 10 Tahun 2016
d)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018
e)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019
36.
Tagline Bawaslu yaitu...
a)
Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu
b)
Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tingkatkan peradilan Pemilu
c)
Bersama rakyat tegakkan keadilan Pemilu, bersama Bawaslu awasi Pemilu
d)
Bersama Bawaslu awasi Pemilu, bersama rakyat tegakkan keadilan Pemilu
e)
Bersama Bawaslu awasi Demokrasi, bersama rakyat tegakkan keadilan Pemilu
37.
Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam…..
a)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
b)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009
c)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
d)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
e)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010
38.
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota diatur dalam Perbawaslu Nomor……
a)
Nomor 1 Tahun 2021
b)
Nomor 1 Tahun 2022
c)
Nomor 2 Tahun 2021
d)
Nomor 2 Tahun 2022
e)
Nomor 3 Tahun 2022
39.
Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota pada struktur PPID, berperan sebagai……..
a)
Pembina PPID
b)
Atasan PPID
c)
PPID
d)
Petugas PPID
e)
Bawahan PPID
40.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota pada struktur PPID, berperan sebagai……….
a)
Pembina PPID
b)
Atasan PPID
c)
PPID
d)
Petugas PPID
e)
Bawahan PPID
41.
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara rutin, teratur, dan diumumkan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun, merupakan pengertian dari………….
a)
Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala
b)
Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta
c)
Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat
d)
Informasi Yang Dikecualikan
e)
Informasi Yang Wajib tersedia Setiap dalam kurun waktu tertentu
42.
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemohon berdasarkan permintaan, merupakan pengertian dari………..
a)
Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala
b)
Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta
c)
Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat
d)
Informasi Yang Dikecualikan
e)
Informasi Yang Wajib tersedia Setiap dalam kurun waktu tertentu
43.
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang apabila tidak diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, merupakan pengertian dari………..
a)
Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala
b)
Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta
c)
Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat
d)
Informasi Yang Dikecualikan
e)
Informasi Yang Wajib tersedia Setiap dalam kurun waktu tertentu
44.
Informasi Publik yang bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi, merupakan pengertian dari……….
a)
Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala
b)
Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta
c)
Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat
d)
Informasi Yang Dikecualikan
e)
Informasi Yang Wajib tersedia Setiap dalam kurun waktu tertentu
45.
Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon berkewajiban……….
a)
Memenuhi syarat dan prosedur permintaan Informasi
b)
Menggunakan Informasi Publik dengan penuh tanggung jawab
c)
Mencantumkan sumber Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan
d)
Semua Jawaban Benar
e)
Semua Jawaban Salah
46.
Berikut data-data yang dikuasai oleh Bawaslu, Kecuali……….
a)
Form A
b)
Salinan C1
c)
Form B1
d)
Form PSP-1
e)
Semua Jawaban Benar
47.
PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama…..
a)
7 (tujuh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
b)
10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
c)
14 (empat belas) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
d)
21 (dua puluh satu hari) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
e)
30 (Tiga Puluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 14 (Empat Belas) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
48.
Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat…………..
a)
3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
b)
5 (lima) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
c)
7 (tujuh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
d)
10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
e)
30 (Tiga Puluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 14 (Empat Belas) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis
49.
Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut, kecuali……………
a)
tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
b)
permintaan Informasi tidak ditanggapi
c)
Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan
d)
Semua Jawaban Benar
e)
Semua Jawaban Salah
50.
Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik adalah….
a)
Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan.
b)
Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini
c)
Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya
d)
Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan
e)
Benar semua
Reset
