wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ADMINISTRASI PEMDA 2

Total questions: 125

Worksheet time: 1hrs 3mins

Name
Class
Date
1.

berbicara mengenai organ negara atau organisasi negara sebagai keseluruhan maka disebut dengan :

a)

Bentuk negara

b)

tipe negara

c)

jenis negara

d)

negara

2.

qpenyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan kekuasaan disebut juga sebagai:

a)

bentuk pemerintahan

b)

tipe pemerintahan

c)

jenis pemerintahan

d)

kapasitas pemerintahan

3.

Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut

1) Suprastruktur Politik

2) Dewan Perwakilan Rakyat

3) Infrastruktur Politik

4) Majelis Permusyawaratan Rakyat

a)

1,2 dan 3

b)

1 dan 2

c)

3 dan 4

d)

1 dan 3

e)

Benar Semua

4.

Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah

a)

Partai Politik

b)

Kelompok kepentingan

c)

Kelompok penekan

d)

Media komunikasi politik

e)

Lembaga Negara

5.

Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

MK

6.

Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi

a)

MK

b)

KY

c)

DPR

d)

DPD

e)

Presiden

7.

Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk

a)

Kewajiban Siswa

b)

Partisipasi Politik

c)

Simulasi PEMILU

d)

Mengikuti aturan sekolah

e)

Partisipasi politik di lingkungan sekolah

8.

Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

Presiden

9.

Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara

a)

MPR

b)

MK

c)

MA

d)

KY

e)

DPR

10.

Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara

a)

MK

b)

MA

c)

KY

d)

MPR

e)

DPR RI

11.

Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Peraturan Daerah

c)

Ketetapan MPR

d)

Pancasila

e)

Undang-undang

12.

Komponen-komponen pemerintah pusat adalah

a)

Presiden, Menteri dan Gubernur

b)

Presiden, DPR, dan Menteri

c)

Presiden dan Menteri

d)

Presiden dan wakil presiden

e)

Presiden, MPR dan DPR

13.

Salahsatu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya

a)

Citra Pemerintahan yang demokrasi

b)

Cita-cita Negara

c)

Tidak adanya korupsi

d)

Otoriternya pemerintah pusat

e)

Menipisnya angka kemiskinan

14.

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Keputusan Presiden

d)

Ketetapan MPR

15.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....

a)

Peraturan Presiden

b)

Undang-undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

16.

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

Presiden dan DPR

c)

DPR dan MPR

d)

Presiden dan MPR

17.

Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di tingkat pemerintahan pusat adalah ....

a)

DPRD, DPD, DPR, dan MPR

b)

Presiden dan Gubernur

c)

MA, MK, DPR dan DPRD

d)

MPR, DPR, DPD, dan Presiden

18.

Hak DPR untuk mengajukan usul RUU disebut ....

a)

hak inisiatif

b)

hak istimewa

c)

hak legislatif

d)

hak normatif

19.

Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....

a)

Walikota

b)

Bupati

c)

Gubernur

d)

Presiden

20.

Dalam sejarah ketatanegaraan indonesia,semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip-prinsip..

a)

Sentralisasi

b)

Pemaksaan

c)

Demokrasi

d)

Diktator

21.

Gerakan masa yg di dasari oleh mahasiswa yang turun ke jalan menuntut presiden soeharto lenser dari jabatannya terjadi pada periode...

a)

Sebelum 1945

b)

1945-1949

c)

1949-1959

d)

Orde baru

22.

Dilaksanakannya kebebasan yang dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri dan orang lain merupakan salah 1 ciri demokrasi...

a)

Pancasila

b)

Liberal

c)

Otoriter

d)

Komunis

23.

Kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan menhargai persamaan,kebebasan dan peraturan merupakan pengertian dari...

a)

Keragaman budaya

b)

Budaya politik

c)

Budaya demokrasi

d)

Sengketa politik

24.

Sistem politik yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara indonesia adalah sistem politik demokrasi...

a)

Mengutamakan persatuan dan kesatuan

b)

Menjunjung tinggi persamaan

c)

Memaksakan pendapat dalam pengambilan keputusan

d)

Memaksakan pendapat dalam pengambilan keputusan

25.

11. di Indonesia pada tahun 1950an ditandai oleh ketidakstabilan. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologis negara, merupakan sistem demokrasi....

a)

Demokrasi Pancasila

b)

Demokrasi parlementer

c)

Demokrasi Presidesial

d)

Demokrasi Terpimpin

26.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...

a)

Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab

b)

Harus meningkatkan kemandirian daerah.

c)

Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.

d)

Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.

27.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ...

a)

Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.

b)

Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.

c)

Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.

d)

Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.

28.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...

a)

Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

b)

Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.

c)

Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.

d)

Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.

29.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wawasan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun hubungan pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten / kota bersifat ...

a)

Khusus

b)

Hierarkis

c)

Koordinatif

d)

Substantif

30.

Urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah merupakan urusan pemerintah kabupaten / kota yang bersifat ...

a)

Wajib

b)

Sukarela

c)

Pilihan

d)

Khusus

31.

Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...

a)

Kepala Daerah

b)

DPRD

c)

Pemerintah Daerah

d)

masyarakat

32.

Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....

a)

DPRD dan Kepala Daerah

b)

Presiden dan MPR

c)

MPR dan DPR

d)

Bupati dan gubernur

33.

Kedudukan DPRD terhadap kepala daerah dalam pemerintahan otonomi daerah adalah ...

a)

Sejajar

b)

Lebih tinggi

c)

Lebih rendah

d)

Lembaga otonom

34.

Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...

a)

Bertanggung jawab

b)

Terprogram

c)

Terkendali

d)

Seimbang

35.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ...

a)

Menguntungkan pejabat daerah

b)

Membantu pejabat di daerah

c)

Meringankan pemerintah pusat

d)

Sesuai aspirasi masyarakat di daerah

36.

Tugas dan wewenang DPRD antara lain ...

a)

Membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah

b)

Membantu kepala daerah dalam melakukan seleksi pejabat di daerah

c)

Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah

d)

Memberhentikan kepala daerah apabila terjadi perselisihan pendapat

37.

Di bawah ini merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kecuali ...

a)

Asas efisiensi

b)

Asas keterbukaan

c)

Asas kepatutan

d)

Asas kepastian hukum

38.

Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ...

a)

Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi

b)

Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan

c)

Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi

d)

Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan

39.

Pemerintah daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya menggunakan asas ...

a)

Otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

b)

Kepastian hukum, dekonsentrasi dan desentralisasi

c)

Tugas pembantuan, dekonsentrasi dan desentralisasi

d)

Kepastian hukum, otonomi dan tugas pembantuan

40.

Berikut ini yang bukan termasuk asas penyelenggaraan otonomi daerah adalah ...

a)

Asas efisiensi

b)

Asas kepemimpinan

c)

Asas akuntabilitas

d)

Asas profesionalitas

41.

DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang strategis, yaitu ...

a)

Kebijakan, pengawasan dan organisasi

b)

Legislasi, anggaran dan pengawasan

c)

Manageman, legislasi dan anggaran

d)

Kontrol, pengawasan dan legislasi

42.

Pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah ...

a)

12

b)

14

c)

16

d)

18

43.

Terdapat 2 jenis urusan pemerintahan di Indonesia, yaitu

a)

Absolut dan Konkuren

b)

Absolut dan Unitaris

c)

Konkuren dan Desentralisasi

d)

Sentralisasi dan Serikat

44.

Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Moneter, Fiskal Nasional, Urusan Pemerintahan, merupakan urusan pemerintahan yang berada ditangan:

a)

Pusat

b)

Pusat dan Daerah

c)

Daerah

45.

Pembentukan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip

a)

Sentralisasi

b)

Demokrasi

c)

Money Follow Function

d)

Kebersamaan

46.

Yang termasuk ke dalam pemerintah daerah adalah:

a)

Kepala Daerah dan DPRD

b)

Kepala Daerah dan Perangkatnya

c)

DPRD

d)

Badan Pengadilan

47.

Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh DPRD, kecuali:

a)

Hak Angket

b)

Hak Interpelasi

c)

Hak Memilih Kepala Daerah

d)

Hak Menyatakan Pendapat

48.

Undang-Undang yang mengatur tentang kepegawaian di Indonesia adalah:

a)

UU 6/2014

b)

UU 5/2014

c)

UU 5/2010

d)

UU 6/2018

49.

Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah masuk ke dalam pendapatan daerah, yang masuk ke dalam jenis pendapatan:

a)

PAD (Pendapatan Asli Daerah)

b)

Transfer

c)

Lainnya

50.

2 tujuan desentralisasi yaitu politik dan administratif. Tujuan administratif ini maksudnya adalah dalam hal:

a)

Peningkatan partisipasi politik masyarakat

b)

Peningkatan pelayan publik

c)

Pendidikan politik bagi masyarakat

d)

Peningkatan anggaran daerah

51.

Berikut ini adalah daerah yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, kecuali ....

a)

Daerah Istimewah Yogyakarta

b)

Provinsi Papua Barat

c)

Jawa Tengah

d)

Daera Khusus Ibukota

52.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Amandemen, negara kesatuan yang dianut adalah negara kesatuan dengan sistem ....

a)

Sentralisasi

b)

Desentralisasi

c)

Terpusat

d)

Kesatuan

53.

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....

a)

Sentralisasi

b)

Dekonsentrasi

c)

Desentralisasi

d)

Tugas Pembantuan

54.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal  di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum disebut ....

a)

Sentralisasi

b)

Dekonsentrasi

c)

Desentralisasi

d)

Tugas Pembantuan

55.

Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi disebut ....

a)

Sentralisasi

b)

Dekonsentrasi

c)

Desentralisasi

d)

Tugas Pembantuan

56.

Berdasaran asas otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki kewenangan yang luas dalam hal ....

a)

Kebijakan fiskal dan moneter

b)

Mengelola keuangan negara

c)

Melaksanakan politik luar negeri

d)

Mengelola keuangan daerah

57.

Salah satu tujuan Desentralisasi adalah memaksimalkan kondisi sosial ekonomi daerah dengan cara…

a)

merealisasikan pelimpahan pengelolaan keuangan.

b)

mengelola SDA dan memelihara sarana prasarana dengan baik

c)

membuka peluang partisipasi masyarakat.

d)

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah bersama sektor swasta.

58.

Desentralisasi erat kaitannya dengan ...

a)

Kekuasaan politik dan administrasi

b)

Kekuatan dan kekuasaan presiden

c)

Partai politik dan hukum

d)

Kekuasaan menteri dan instansi daerah

59.

Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan disebut ...

a)

eksternalitas

b)

akuntabilitas

c)

efisiensi

d)

efektif

60.

Tujuan utama dari prinsip Desentralisasi ialah...

a)

akuntabilitas dan demokrasi

b)

Eksternalitas dan kesejahteraan

c)

Kesejahteraan dan demokrasi

d)

Akuntabilitas dan efisiensi

61.

Faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program desentralisasi adalah ...

a)

Metodologi, modepolitik, faktor sosial-budaya

b)

Kerangka kerja bijaksana, faktor-faktor sosial budaya, modepolitik

c)

Tingkat organisasi, kekayaan sumber, modepolitik

d)

Kesesuaian prasarana, kekuasaan lokal, sumber daya alam

62.

Kriteria distribusi kewenangan dalam desentralisasi meliputi apa saja...

a)

Akuntabilitas, demokrasi dan efisiensi

b)

Efisiensi, akuntabilitas dan spill-over

c)

Transparan, demokrasi dan kebebasan

d)

Spill-over, keadilan dan transparan

63.

Urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.Urusan pemerintahan dimaksud meliputi:

a)

Politik luar negeri, Pertahanan,Keamanan,Moneter, Yustisi, Agama

b)

Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan,Kehakiman,Agama

c)

Politik luar negeri, Keamanan, Keadilan, Moneter, Kehakiman

d)

Politik luar negeri, Keamanan, Keadilan,Pertahanan, Moneter

64.

Berikut merupakan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib pemerintahan daerah, kecuali…

a)

perencanaan,pemanfaatan,dan pengawsan tata ruang

b)

penanganan bidang kesehatan

c)

perumusan kebijakan pembangunan

d)

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

65.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota maka disusunlah kriteria yang meliputi ...

a)

Eksternalitas, akuntabilitas, dan demokrasi

b)

Eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi

c)

Akuntabilitas, eksternalitas,dan parlemen

d)

Efisiensi, efektif, dan akuntabilitas

66.

Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan oleh?

a)

undang-undang

b)

pemerintah

c)

pancasila

d)

masyarakat

67.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat?

a)

sementara

b)

kemitraan

c)

permanen

d)

objektif

68.

Pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (inter-depedensi ), dan saling mendukung sebagai suatu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan disebut ...

a)

Keserasian hubungan

b)

Kriteria Efisiensi

c)

Kriteria Akuntabilitas

d)

Keserasian hubungan pemerintah pusat dan daerah

69.

Dibawah ini merupakan bentuk desentralisasi yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam perencanaan dan administrasi pemindahan kekuasaaan kecuali...

a)

Akuntabilitas

b)

Dekonsentrasi

c)

Transfer pada lembaga swadaya masyarakat

d)

delegasi pada lembaga-lembaga semi otonom atau otonom

70.

Bagaimana cara pemerintah melakukan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, kecuali..

a)

otonomi daerah.

b)

melakukan pengawasan terhadap raperda.

c)

peraturan daerah wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri.

d)

memperoleh klarifikasi.

71.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan?

a)

Meningkatkan pemasukan fasilitas dan program pemerintah

b)

Memindahkan kekuasaan dan susunan institusional yang digunakan dalam proses

c)

Mengurangi pembatasan (keterikatan) dan prosedur birokrasi yang terlalu tinggi

d)

Pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan

72.

"Government" berbeda maknanya dengan "governance". pengertian government lebih menunjuk pada fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam masyarakat pada suatu lingkungan. sedangkan governance cenderung diartikan sebagai . . .

a)

Tata kelola pemerintahan

b)

Tata laksana pemerintahan

c)

Transparansi pemerintah

d)

Partisipasi pemerintahan

73.

Konsep akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai

a)

Kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya

b)

Kemampuan pemerintah dalam merespon aspirasi masyarakat

c)

Keterbukaan pemerintah dalam menyusun setiao kebijakan politiknya

d)

Keterlibatan pemerintah dalam menyusun kebijakan pemerintah

74.

Pernyataan yang benar mengenai pengertian tata kelola pemerintahan yang baik adalah...

a)

Penyelenggaraan manajemen pembangunan dengan korupsi besar-besaran baik secara politik maupun administratif

b)

Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang tidak padat dan bertanggung jawab tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien

c)

Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang tidak jujur ​​dalam alokasi dana investasi

d)

Penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan anggaran serta menciptakan kerangka kerja hukum dan politik.

e)

Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang tidak menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktvitas usaha

75.

Pemerintah memberikan fasilitas umum kepada masyarakat seperti klinik atau puskesmas, dan masyarakat dapat berobat ke klinik atau puskesmas yang disediakan oleh pemerintah. Hubungan keduanya saling mendukung antara masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut menandakan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu...

a)

Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat

b)

Proses selamatkan diri sendiri

c)

Independensi

d)

Komunikasi

e)

Keseimbangan kekuatan

76.

Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan …

a)

Sistem politik

b)

Dinamika politik

c)

Partisipasi politik

d)

Sosialisasi politik

e)

Komunikasi politik

77.

Terwujudnya pemerintahan yang baik tidak terlepas dari faktor pendukung maupun faktor penghambat. Salah satu faktor pendukung pemerintahan yang baik, yaitu....

a)

Reformasi konstitusi

b)

Partisipasi masyarakat

c)

Pemberantasan KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme)

d)

Strategi otonomi daerah

e)

Reformasi penegakan hukum

78.

Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri…

a)

Pemerintahan Liberal

b)

Pemerintahan Demokrasi

c)

Pemerintahan Bebas

d)

Pemerintahan Yang Transparan

e)

Pemerintahan Otoriter

79.

Contoh keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain…

a)

Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib

b)

Menghitung hasil suara pemilu di hadapan umum

c)

Menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat

d)

Memberi petunjuk tentang cara pemilu

e)

Melaksanakan pemilu berdasarkan undang-undang

80.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ada 3 pilar utama yaitu ….

a)

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

b)

Pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial

c)

Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta

d)

Pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan

81.
Pemerintahan yang baik disebut juga dengan istilah
a)
Rech staat
b)
Akuntabilitas
c)
fleksibel
d)
Demokrasi
e)
Good governance
82.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah.....

a)

reformasi tata kerja organisasi

b)

reformasi organisasi dan birokrasi

c)

debirokratisasi lembaga negara

d)

restrukturisasi pranata pemerintah

e)

Pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial

83.

Prosedur dalam melayani dan memberi kesempatan masyarakat agar peran serta aktif merupakan, prosedur pelaksanaan.....

a)

Prinsip Kesetaraan dan inkluisivitas

b)

Prinsip partisipasi

c)

Prinsip berorientasi konsesus

d)

Prinsip ketanggapan

e)

Prinsip transparansi

84.

Kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yaitu...

a)

Tata Kelola

b)

Risiko

c)

Manejemen Risiko

d)

Pengendalian Interen

e)

keadilan

85.

Penerapan good governance sangat berperan dalam...

a)

pencegahan dan pemberantasan praktik‐praktik KKN

b)

mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang

sama

c)

menjembatani kepentingan‐kepentingan yang berbeda

d)

memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya

86.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengetengahkan asas‐asas umum penyelenggaraan negara sebagai berikut, kecuali :

a)

Asas Proporsionalitas

b)

Asas Tertib Penyelenggaraan

c)

Asas Kepentingan Umum

d)

Asas Kerangka Hukum

e)

Asas keadilan

87.

Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Publik adalah:

a)

UU No. 5 Tahun 2014

b)

UU No. 25 Tahun 2009

c)

Permenpan RB No. 15 Tahun 2014

d)

PP Nomor 96 Tahun 2012

88.

Berdasarkan peraturan perundangan prinsip - prinsip pelayanan publik adalah:

a)

Sederhana, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan, Transparansi, Keadilan

b)

Sederhana, Partisipatif, Inovatif, Berkelanjutan, Transparansi, Keadilan

c)

Sederhana, Partisipatif, Merata, Berkelanjutan, Transparansi, Keadilan

d)

Kompleks, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan, Transparansi, Keadilan

89.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah…

a)

Melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan publik

b)

Menghitung indek layanan publik yang di berikan kepada masyarakat

c)

Mengumpulkan data dan informasi layanan publik yang bermasalah

d)

Melakukan survei kepuasan pelaksana layanan public terhadap sarana yang digunakan

90.

Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, merupakan defenisi dari prinsip...

a)

Akuntabel

b)

Transparansi

c)

Sederhana

d)

Partisipatif

91.

Berikut adalah komponen SP berkaitan dengan penyampaian pelayan adalah ...

a)

Kompetensi Pelaksana

b)

Jaminan Pelayanan

c)

Dasar Hukum

d)

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

92.

Legalitas penyusunan dasar hukum agar sesuai dengan hierarkhi adalah ...

a)

UU 23/2014

b)

UU 12/2011

c)

UU 25/2009

d)

UU 25/2004

93.

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah

a)

UU 32 Tahun 2004

b)

UU 23 Tahun 2014

c)

UU 32 Tahun 2018

d)

UU 23 Tahun 2022

94.

Berikut adalah sebaran urusan pemrintahan, kecuali

a)

Formil

b)

Rill

c)

Subtansil

d)

Materill

95.

Jenis urusan pemerintahan berdasarkan UU 23 Tahun 2014, yaitu

a)

Absolut dan Majemuk

b)

Absolut dan Konkuren

c)

Individu dan Bersama

d)

Individu dan Konkuren

96.

Kepala daerah pertama kali dipilih langsung oleh masyarakat. Ini terjadi sejak tahun

a)

1945

b)

1965

c)

1998

d)

2004

97.

Urusan tentang Agama, masuk ke dalam urusan yang bersifat:

a)

Absolut

b)

Konkuren

c)

Subtansial

d)

Masyarakat

98.

Berdasarkan pada UU 22 Tahun 1999, Kepala Daerah dipilih oleh:

a)

DPRD

b)

Rakyat

c)

Presiden

d)

Menteri Dalam Negeri

99.

Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai UU 23 Tahun 2014 dibantu oleh:

a)

Komite Nasional Daerah (KND)

b)

Badan Pemerintahan Harian (BPH)

c)

Perangkat Daerah

d)

Dewan Perwakilan Daerah

100.

Lawan dari desentalisasi adalah

a)

Sentralisasi

b)

Asimetris

c)

Simetris

d)

Otonomi daerah

101.

Berikut ini yang termasuk potensi non fisik desa adalah...

a)

tanah

b)

pamong desa

c)

air

d)

ternak

e)

cuaca

102.

Desa berdasarkan perkembangannya dikelompokkan menjadi...

a)

desa kecil, sedang, besar

b)

kecil, tumbuh, maju

c)

genealogis, teritorial, genealogis teritorial

d)

tradisional. swadaya, swakarya, swasembada

e)

agraris, industri, nelayan, wisata

103.

Fungsi desa sebagai hinterland kota adalah…

a)

pemasok bahan pangan

b)

pemasok modal

c)

pemerintahan terendah

d)

pendukung wilayah kota

e)

pemerintah terkecil

104.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis Kinerja adalah ...

a)

Pendekatan Penganggaran

b)

Kerangka Penganggaran

c)

Pendekatan Pengeluaran

d)

Kerangka Pengeluaran

105.

Jenis Standar Biaya, Kecuali ...

a)

Standar Harga

Satuan

b)

Standar Biaya/Tarif

Nasional

c)

Analisis Standar

Belanja

d)

Harga Standar Satuan

106.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, indikator yang bersifat output ada di ...

a)

Kegiatan

b)

Sub Kegiatan

c)

Program

d)

Sasaran Strategis

107.

Inti dari penerapan model logis dalam penjabaran sub kegiatan adalah ...

a)

Menjelaskan keterkaitan antara aktifitas dengan output/keluaran

b)

Menjelaskan keterkaitan antara aktifitas masa lalu dengan kondisi sekarang

c)

Menjelaskan keterkaitan anatar efektifitas dengan efisiensi

d)

Menjelaskan keterkaitan antara efektifitas dengan pemanfaatan

108.

Model Logic terdiri dari beberapa komponen, kecuali ...

a)

Output

b)

Impact

c)

Input

d)

Proses

109.

Pedoman penyusunan APBD mengacu pada ...

a)

RKPD

b)

KUA

c)

PPAS

d)

Semua Benar

110.

Berikut merupakan komponen Belanja Modal, kecuali…

a)

Belanja tanah

b)

Belanja peralatan dan mesin

c)

Belanja barang dan jasa

d)

Belanja jalan

111.

Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah saat ini yaitu:

a)

UU No.32/2004

b)

UU No.6/2014

c)

UU No.23/2014

d)

UU No.33/2004

112.

UU No.23/2014 mengatur Urusan Pemerintahan di Daerah berdasarkan:

a)

Delegasi, Mandat, Atribusi

b)

Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

c)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik

d)

Semua jawaban salah

113.

Sistem Pemerintahan dimana segala kekuasaan dan wewenang dipegang oleh pemerintah pusat, merupakan defenisi dari Asas....

a)

Sentralisasi

b)

Desentralisasi

c)

Dekonsentrasi

d)

Tugas Pembantuan

114.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang hanya terbatas pada wewenang administratif saja, sedangkan wewenang politik masih tetap berada pada pemerintah pusat, merupakan defenisi dari Asas....

a)

Sentralisasi

b)

Desentralisasi

c)

Dekonsentrasi

d)

Tugas Pembantuan

115.

Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, merupakan defenisi dari Asas....

a)

Sentralisasi

b)

Desentralisasi

c)

Dekonsentrasi

d)

Tugas Pembantuan

116.

Pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur kegiatan di daerah tersebut berdasarkan asas otonom, merupakan defenisi dari Asas....

a)

Sentralisasi

b)

Desentralisasi

c)

Dekonsentrasi

d)

Tugas Pembantuan

117.

Dasar Konstitusional Pemerintah Daerah dalam UUD 1945 diatur pada:

a)

Pasal 17

b)

Pasal 18

c)

Pasal 19

d)

Pasal 23

118.

Secara umum, pembagian urusan pemerintah pusat yaitu:

a)

Urusan pemerintahan Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Desa

b)

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

c)

Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren, dan Umum

d)

Semua jawaban salah

119.

Yang menjadi urusan pemerintahan absolut meliputi:

a)

Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama

b)

Politik Luar Negeri, Pertanahan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, dan Agama

c)

Lingkungan Hidup, Budaya, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

d)

Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi,

120.

Menurut konsep yang diperintah terdapat elemen masyarakat sipil yang anggotanya dapat melakukan kegiatan secara . . .

a)

Otoriter

b)

Otonom

c)

Dependen

d)

Tertutup

121.

"Government" berbeda maknanya dengan "governance". pengertian government lebih menunjuk pada fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam masyarakat pada suatu lingkungan. sedangkan governance cenderung diartikan sebagai . . .

a)

Tata kelola pemerintahan

b)

Tata laksana pemerintahan

c)

Transparansi pemerintah

d)

Partisipasi pemerintahan

122.

Desentralisasi erat kaitannya dengan ...

a)

Kekuasaan politik dan administrasi

b)

Kekuatan dan kekuasaan presiden

c)

Partai politik dan hukum

d)

Kekuasaan menteri dan instansi daerah

123.

Tujuan utama dari prinsip Desentralisasi ialah...

a)

akuntabilitas dan demokrasi

b)

Eksternalitas dan kesejahteraan

c)

Kesejahteraan dan demokrasi

d)

Akuntabilitas dan efisiensi

124.

Bagaimana cara pemerintah melakukan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, kecuali..

a)

otonomi daerah.

b)

melakukan pengawasan terhadap raperda.

c)

peraturan daerah wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri.

d)

memperoleh klarifikasi.

125.

"Government" berbeda maknanya dengan "governance". pengertian government lebih menunjuk pada fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam masyarakat pada suatu lingkungan. sedangkan governance cenderung diartikan sebagai . . .

a)

Tata kelola pemerintahan

b)

Tata laksana pemerintahan

c)

Transparansi pemerintah

d)

Partisipasi pemerintahan

Similar Resources on Wayground

LCT IPS

125 questions

LCT IPS

quiz

Worksheet

•

University

Control Management Final Exam

120 questions

Control Management Final Exam

quiz

Worksheet

•

University