wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Regulasi Pegawai

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Pada 23 Desember 1976 Pemerintah membuat dan menetapkan peraturan mengenai...

a)

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

b)

Perkawinan

c)

Pemberian Penghargaan PNS

d)

Cuti Pegawai Negeri Sipil

e)

Pengupahan

2.

PP No. 10 Tahun 1952 tentang Pernyataan Kecakapan untuk PNS digantikan menjadi PP Nomor...

a)

10 Tahun 1975

b)

10 Tahun 1976

c)

10 Tahun 1977

d)

10 Tahun 1978

e)

10 Tahun 1979

3.

Sangsi yang diberikan untuk mencegah tindak pelanggaran disebut...

a)

Sanksi Proaktif

b)

Sanksi Preventif

c)

Sanksi Afektif

d)

Sanksi Reparatoir

e)

Sanksi Administratif

4.

Cermin dari suatu sikap taat terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku disebut...

a)

Rajin

b)

Disiplin

c)

Mandiri

d)

Tanggung Jawab

e)

Kreatif

5.

Peraturan yang berisi tentang pedoman penetapan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah dan gelar perguruan tinggi Indonesia adalah...

a)

No. 19 Tahun 2010

b)

No. 19 Tahun 2011

c)

No. 46 Tahun 1999

d)

No. 46 Tahun 1979

e)

No. 47 Tahun 1999

6.

Salah satu wujud sikap pegawai negeri yang disiplin adalah...

a)

Menolak suap atau gratifikasi

b)

Datang tidak tepat waktu

c)

Tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik

d)

Melakukan kegiatan yang membuang waktu saat bekerja

e)

Makan saat jam kantor

7.

Peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman disiplin PNS adalah...

a)

UU No.30 Tahun 1980

b)

UU No.30 Tahun 1981

c)

UU No.30 Tahun 1982

d)

UU No.30 Tahun 1983

e)

UU No.30 Tahun 1984

8.

Peraturan meteri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dimuat dalam Permen nomor...

(a)  

9.

UU Nomor 8 Tahun 1974 menjelaskan tentang...

(a)  

10.

Disiplin Pegawai diatur dalam peraturan pemerintah nomor...

(a)  

11.

Segala peraturan yang tentunya bersifat mengatur berbagai pihak yang ada di dalamnya merupakan pengertian dari (a)  

12.

Peraturan yang berlaku bagi seluruh pegawai di suatu perusahaan, atau suatu lembaga atau mungkin suatu organisasi merupakan pengertian dari regulasi kepegawaian

a)

Salah

b)

Benar

13.

Undang-Undang yang mengatur masalah ketenagakerjaan terdapat dalam...

a)

UU No 13 Tahun 2005

b)

UU No 15 Tahun 2005

c)

UU No 13 Tahun 2003

d)

UU No 15 Tahun 2003

14.

Berikut ini manfaat adanya regulasi kepegawaian, kecuali.....

a)

Menjaga hak dan kewajiban pegawai

b)

Menjamin kinerja pegawai

c)

Mengadakan kepastian hukum

d)

Membuat pegawai menjadi tidak disiplin dan patuh

15.

Wanda bekerja sebagai pramugari di PT. Singa Air. Pekerjaan wanda termasuk dalam kategori

a)

Tenaga Kerja Terlatih

b)

Tenaga Kerja Terdidik

c)

Tenaga Pendidik

d)

Tenaga Profesionalisme

16.

Penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu disebut....

a)

Pekerja

b)

Angkatan Kerja

c)

Kesempatan Kerja

d)

Tenaga Kerja

17.

Bapak Ahmad setiap hari mengerjakan tugasnya di SMK Wikarya Karangnyar dengan membersihkan lingkungan sekolah. Pekerjaan Bapak Ahmad termasuk dalam kategori....

a)

Tenaga Kerja Terdidik

b)

Tenaga Kerja Terlatih

c)

Tenaga Kerja Tidak Terlatih dan Tidak Terdidik

d)

Tenaga Kerja Terampil

18.

Kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan disebut...

a)

Pengangguran Musiman

b)

Pengangguran

c)

Pengangguran Siklis

d)

Pengangguran Friksional

19.

Pengangguran yang terjadi karena kesempatan kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan angkatan kerja merupakan pengertian dari pengangguran terbuka

a)

Benar

b)

Salah

20.

Berikut yang bukan bentuk-bentuk regulasi kepegawaian, adalah

a)

Undang-Undang (UU)

b)

Peraturan Pemerintah (PP)

c)

Keputusan Presiden (Keppres)

d)

TAP MPR

21.

Peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang mengikat secara umum baik karyawan maupun pengusaha dan dibentuk sesuai prosedur

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan adalah pengertian dari ...

a)

A. UU pegawai

b)

B. regulasi pegawai

c)

C. PP pegawai

d)

D. distribusi pegawai

e)

E. pengadaan pegawai

22.

Seorang yang setelah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau

diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku pengertian dari ...

a)

A. Pegawai pemerintah

b)

B. Pegawai swasta

c)

C. Pegawai Negeri Sipil

d)

D. Pegawai daerah

e)

E. A. Pegawai pusat

23.

Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ..

a)

A. . pejabat yang berwenang

b)

B. . pejabat yang bertugas

c)

.C. pejabat yang berhak

d)

D. . pejabat pusat

e)

E. . pejabat daerah

24.

Jabatan dalam bidang eksekutip yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi adalah ...

a)

A. jabatan fungsional

b)

B. jabatan struktural

c)

C. jabatan di pemerintahan

d)

D. Jabatan di swasta

e)

E. jabatan negeri

25.

Pegawai yang diangakat dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian disesusaikan dengan kebutuhan instansi disebut ...

a)

A. ASN

b)

B. PNS

c)

C. manajer

d)

D. PPPK

e)

E. direktur

26.

Untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, atau aturan bagi seorang pegawai adalah untuk mengendalikan pegawai dalam bertindak, baik dalam pekerjaan, dalam menjalankan hak dan kewajiban, dan dalam batasan-batasan tertentu merupakan ...

a)

A. manfaat dibuat regulasi

b)

B. fungsi dibuat regulasi

c)

C. tujuan dibuat regulasi

d)

D. peran dibuat regulasi

e)

E. guna dibuat regulasi

27.

Menjaga hak dan kewajiban, menjamin kinerja karyawan, menjamin kepastian hukum baik bagi pengusah Menjaga hak dan kewajiban merupakan

a)

A. tujuan regulasi

b)

B. kegunaan regulasi

c)

C . perani regulasi

d)

D. . manfaat regulasi

e)

D . fungsi regualsi

28.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian merupakan perubahan atas Undang-undang Nomer ...

a)

A. UU RI No. 8 Tahun 1994

b)

B. UU RI No. 8 Tahun 1984

c)

C. UU RI No. 8 Tahun 1964

d)

D. UU RI No. 8 Tahun 1954

e)

E. UU RI No. 8 Tahun 1974

29.

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah merupakan isi dari sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, hal ini diatur dalam peraturan ....

a)

A. PP RI No. 31Tahun 1975

b)

B. PP RI No. 21 Tahun 1975

c)

C. PP RI No. 21 Tahun 1985

d)

D. UU RI No. 21 Tahun 1975

e)

E. UU RI INo. 31 Tahun 1975

30.

Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. hal ini diatur dalam peraturan ...

a)

A.. PP RI No. 34 Tahun 1976

b)

B. PP RI No. 24 Tahun 1976

c)

C. PP RI No. 24 Tahun 1986

d)

D. UU RI No. 24 Tahun 1976

e)

E. UU RI No. 24 Tahun 1976

31.

Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai antara lain kejujuran , kerjasama kepemimpinan, prakarsa , hal ini diatur dalam peraturan ...

a)

A. PP RI No. 10 Tahun 1979

b)

B. PP RI No. 10 Tahun 1989

c)

C. PP RI No. 10 Tahun 1999

d)

D. UU RI No. 10 Tahun 1979

e)

E. UU RI No. 10 Tahun 1989

32.

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini diatur dalam ...

a)

A. UU RI No. 32 Tahun 1979

b)

B. UU RI No. 32 Tahun 1989

c)

C. PP RI No. 32 Tahun 1999

d)

D. PP RI No. 32 Tahun 1989

e)

E. PP RI No. 32 Tahun 1979

33.

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. hal ini diatur dalam ...

a)

A. UU RI No. 45 Tahun 1990

b)

B. .UU RI No. 45 Tahun 1980

c)

C. PP RI No. 45 Tahun 1970

d)

D. . PP RI No. 45 Tahun 1980

e)

E. . PP RI No. 45 Tahun 1990

34.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum 1 April 1991, dinyatakan tetap berlaku.

a)

A. PP RI No. 21 Tahun 1991

b)

B. PP RI No. 20 Tahun 1991

c)

C. PP RI No. 30 Tahun 1991

d)

D. UU RI No. 20 Tahun 1991

e)

E. UU RI No. 21 Tahun 1991

35.

Keputusan kepresidenan (Kepres), Pertautan pemerintah. Keputusan menteri (KepMen),Peraturan menteri PerMen) Peraturan badan kepegawaian ( Perka BKN), Surat edaran/peraturan lain adalah merupakan ...

a)

A. bagian-bagian regulasi kepegawaian

b)

B. macam-macam regulasi kepegawaian

c)

C. macam-macam keputusan presiden

d)

D. macam-macam regualasi BKAN

e)

E. bagian regulasi surat edaran kepegawaian

36.

Untuk mengatur hak dan kewajiban seorang pegawai sebagai jaminan kepastian hukum baik bagi si Pengusaha maupun karyawan/pegawainya adalah ... dari regulasi kepegawaian

a)

A. peran

b)

B. macam

c)

C. fungsi

d)

D. manfaat

e)

E.. kegunaan

37.

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. merupakan salah satu pasal dalam peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, hal tersebut diatur dalam ...

a)

A. PP RI No. 45 Tahun 1990

b)

B. PP RI No. 45 Tahun 1980

c)

C. PP RI No. 45 Tahun 1970

d)

D. UU RI No. 45 Tahun 1990

e)

E. UU RI No. 35 Tahun 1990

38.

Sedangkan peraturan yang mengatur tentang perkawainan terdapat pada ... yang merupakan perubahan dari UU No 1 Tahun 1974

a)

A. PP RI Nomor 16 Tahun 2019

b)

B. PP RI Nomor 26 Tahun 2019

c)

C. Undang Nomor 26 Tahun 2019

d)

D. Undang Nomor 16 Tahun 2019

e)

E. Undang Nomor 16 Tahun 2019

39.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah merupakan salah satu pasal dalam peraturan manajeman pegawai negeri sipil, hal ini diatur dalam ...

a)

A. UU RI No. 11 TAHUN 2017

b)

B. UU RI No. 21 TAHUN 2017

c)

C. PP RI No. 31 TAHUN 2017

d)

D. PP RI No. 21 TAHUN 2017

e)

E. PP RI No. 11 TAHUN 2017

40.

Salah satu hak seorang pegawai negeri sipil adalah ...

a)

A. menjalankan kewajiban

b)

B. meninggalkan larangan

c)

C. menerima gaji setiap bulannya

d)

D. melakukan absensi

e)

D. bekerja dengan jujur

41.

Aturan yang dibuat untuk mengatur segala bentuk permasalah terkait pegawai disebut....

a)

Aturan

b)

Regulasi

c)

Kepegawaian

d)

Administrasi Kepegawaian

e)

Regulasi Kepegawaian

42.

Pilihlah bentuk-bentuk regulasi kepegawaian yang menurutmu benar (Jawaban bisa lebih dari 1)

a)

Undang-Undang 1945

b)

Traktat

c)

Agama

d)

Yurisprudensi

e)

Regulasi

43.

UU Cipta Kerja yang menjadi polemik namun tetap disahkan sebagai Undang-Undang ketenagakerjaan berdasarkan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan contoh bentuk aturan dalam bentuk....

a)

Peraturan Perundang-Undangan

b)

Traktat

c)

Agama

d)

Yurisprudensi

e)

Peraturan perusahaan

44.

Peraturan mengenai berhijab atau cuti melaksanakan ibadah haji merupakan contoh aturan dalam bentuk....

a)

Peraturan perundang-undangan

b)

Traktat

c)

Yurisprudensi

d)

Peraturan Perusahaan

e)

Agama

45.

Perusahaan bapak Andi berlokasi di kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat. Oleh karena itu, ia lebih mendahulukan untuk merekrut pegawai dari daerahnya tersebut untuk memajukan masyarakat disana.


Hal ini merupakan perwujudan regulasi dalam bentuk....

a)

Agama

b)

Adat Istiadat

c)

Tarktat

d)

Yurisprudensi

e)

Perjanjian kerja bersama

46.

Tandailah hal-hal yang merupakan isu mengenai para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang sering kalian dengar. (bisa pilih lebih dari 1 jawaban)

a)

Mendapat bonus dari majikan

b)

Dihukum mati

c)

DIdeportasi (Dipulangkan ke Indonesia)

d)

Mendapat perlakuan kasar

e)

Menjadi pengusaha

47.

Perjanjian kerja sama terkait tenaga kerja antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia merupakan contoh bentuk.........

a)

Traktat

b)

Yurisprudensi

c)

Peraturan Perusahaan

d)

Traktat

e)

Perjanjian kerja bersama

48.

Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan adalah UU nomor...

a)

13 tahun 2003

b)

13 tahun 2004

c)

13 tahun 2005

d)

28 tahun 2014

e)

11 tahun 2020

49.

Pihak yang dilibatkan oleh perusahaan dalam perjanjian kerja bersama adalah....

a)

Pekerja

b)

Buruh

c)

Organisasi serikat pekerja atau buruh

d)

Pemerintah

e)

Kepolisian

50.

Hal yang dapat terjadi apabila tidak ada regulasi kepegawaian adalah....

a)

Karyawan menjadi sejahtera

b)

Perusahaan semena-mena kepada pegawai

c)

Perusahaan menjadi untung

d)

Tidak terjadi pelanggaran masalah pekerja

Similar Resources on Wayground

KUIZ UMUM

50 questions

KUIZ UMUM

quiz

Worksheet

•

Professional Development

LATIHAN SOAL SELEKSI SISWA BERPRESTASI

50 questions

LATIHAN SOAL SELEKSI SISWA BERPRESTASI

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Q-700

50 questions

Q-700

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Pengantar Kurikulum 1

50 questions

Pengantar Kurikulum 1

quiz

Worksheet

•

University - Professi...

PERTANDINGAN MENJAWAB KUIZ (REMAJA)

50 questions

PERTANDINGAN MENJAWAB KUIZ (REMAJA)

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Preguntas sobre vehículos eléctricos

52 questions

Preguntas sobre vehículos eléctricos

quiz

Worksheet

•

Professional Development

750

50 questions

750

quiz

Worksheet

•

Professional Development

KATA BANTU

50 questions

KATA BANTU

quiz

Worksheet

•

5th Grade - Professio...