Font size
S
M
L
XL
WorksheetsManajemen Pemeriksaan_Modul-Slides
Total questions: 96
Worksheet time: 2hrs 36mins
Name
Class
Date
1.
Dalam menyelenggarakan pengelolaan pemeriksaan, diperlukan pengaturan organisasi pemeriksaan yang terdiri dari...
a)
Pengelola Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)
b)
Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pengelolaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)
c)
Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)
d)
Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Perencanaan(PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)
2.
Penyusunan Rencana Kerja dilakukan oleh...
a)
Direktorat PSMK
b)
Kepala Direktorat
c)
Ditama Binbangkum PKN
d)
Direktorat Litbang
3.
Pejabat Struktural Pemeriksaan pada kantor pusat secara berjenjang dijabat oleh ....
a)
Auditorat Utama Keuangan Negara, Kepala Auditorat, dan Kepala Perwakilan
b)
Auditorat Utama Keuangan Negara, Tortama, dan Kepala Auditorat
c)
Kepala Auditorat, Tortama, dan Kepala Perwakilan
d)
Auditorat Utama Keuangan Negara, Kepala Auditorat, dan Kepala Subauditorat
4.
Informasi yang berasal dari masukan para stake holders dapat diperoleh dari hal-hal berikut ini, kecuali :
a)
Forum BPK Mendengar
b)
Pertemuan Konsultasi
c)
Survey Pemilik Kepentingan
d)
Seminar Nasional
5.
Untuk menyelenggarakan pengelolaan pemeriksaan, diperlukan pengaturan organisasi pemeriksaan yang terdiri dari, kecuali
a)
Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP)
b)
Penerima Tugas Pemeriksaan (PTP)
c)
Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)
d)
Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)
6.
Urutan piramida PMP dan PMPP mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah adalah
a)
Mandat, prasyarat yang diperlukan untuk melakukan fungsi, prinsip dasar untuk melakukan audit dan pedoman teknis
b)
Mandat, prinsip dasar untuk melakukan audit, prasyarat yang diperlukan untuk melakukan fungsi dan pedoman teknis
c)
Mandat, pedoman teknis, prasyarat yang diperlukan untuk melakukan fungsi dan prinsip dasar untuk melakukan audit
d)
Pedoman teknis, Mandat, Prasyarat yang diperlukan untuk melakukan fungsi dan prinsip dasar untuk melakukan audit
7.
Berikut merupakan tujuan kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan, kecuali...
a)
Sebagai refleksi respon BPK terhadap perubahan lingkungan
b)
Membantu terciptanya pemahaman yang sama antar pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan di BPK
c)
Membantu entitas dalam meraih peluang dan mengatasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan arah dalam menentukan tujuan yang realistis
d)
Memungkinkan BPK mewujudkan akuntabilitasnya terhadap hasil (outcome)
8.
Penyusunan prognosa RKP mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, kecuali...
a)
Personil pemeriksa yang tersedia
b)
Infrastruktur yang diperlukan
c)
Ketersediaan data entitas pemeriksaan,
d)
Metode pemeriksaan yang digunakan
9.
Berikut adalah Siklus Pemeriksaan BPK, Kecuali...
a)
Proses pra perencanaan
b)
Proses perencanaan
c)
Proses Pelaksanaan
d)
Proses Pelaporan
10.
Kebijakan dan perencanaan operasional pemeriksaan merupakan proses sistematis yang disusun untuk mewujudkan tujuan BPK di bidang pemeriksaan yang dimuat dalam...
a)
Program pemeriksaan
b)
Standar manajemen mutu
c)
Rencana strategis
d)
Rencana kerja pemeriksaan
11.
Berikut yang termasuk peran pengendali teknis
a)
Menjamin kebenaran matematis dalam temuan pemeriksaan untuk nilai- nilai yang material
b)
Menjamin Temuan Pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan
c)
Menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL)
d)
Mengevaluasi kinerja PFP satu tingkat di bawahnya
12.
Informasi internal yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemeriksaan yaitu, kecuali...
a)
Renstra BPK
b)
Informasi dari biro humas ksi
c)
Informasi dari direktorat litbang
d)
Informasi dari pemeriksa
13.
Unit Kerja Pemeriksaan menyampaikan rancangan RKP kepada...
a)
Direktorat PSMK dan Biro Keuangan
b)
Ketua BPK
c)
Presiden
d)
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
14.
Dalam perencanaan pemeriksaan, PTP berperan sebagai berikut .. kecuali:
a)
Memberikan dan menandatangani harapan penugasan
b)
Menyetujui penugasan dengan menandatangani Surat Tugas Pemeriksaan
c)
Menetapkan Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP)
d)
Menyetujui pembatalan penugasan PFP yang disebabkan gangguan independensi
15.
Kegiatan pemahaman objek pemeriksaan yang dilakukan di/dari tempat kedudukan kantor pemeriksa dan menggunakan dokumen yang telah dimiliki sebelumnya disebut dengan..
a)
Field audit
b)
Desk audit
c)
Pemeriksaan pendahuluan
d)
Database entitas pemeriksaan
16.
Yang merupakan output dari perencanaan pemeriksaan adalah
a)
Program Perencanaan, Program Kerja Perorangan dan ST
b)
Program Pelaksanaan, Program Kerja Pemeriksaan dan ST
c)
Program Pemeriksaan, Program Kerja Perseorangan dan ST
d)
Program Pemeriksaan, Program Kerja Pemeriksaan dan ST
17.
Perencanaan kebutuhan Pemeriksa setiap tahun di setiap perwakilan ditetapkan oleh
a)
Kepala Subauditorat I
b)
Kepala Perwakilan
c)
Kepala Sekretariat Perwakilan
d)
Pengendali Teknis
18.
Memastikan ketersediaan sumber daya pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Perencanaan
Pemeriksaan (LHPP) dan Program Pemeriksaan merupakan peran dari...
a)
PTP
b)
PSP
c)
Pengendali Mutu
d)
Pengendali Teknis
19.
Tahapan perencanaan pemeriksaan meliputi persiapan yang bersifat teknis dan dukungan
pemeriksaan. Persiapan teknis mencakup, kecuali...
a)
Pembentukan Tim Perencanaan Pemeriksaan (TPP)
b)
Penyusunan paket Program Pemeriksaan
c)
Penyusunan Program Kerja Perseorangan (PKP)
d)
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
20.
Mereviu ketepatan metodologi pemeriksaan dan Memberikan arahan terkait konsep PKP merupakan peran dari ... dalam tahap perencanaan pemeriksaan
a)
Pengendali Mutu
b)
Ketua Tim
c)
Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP)
d)
Pengendali Teknis
21.
Persiapan dukungan pemeriksaan mencakup, kecuali...
a)
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas
b)
Pencairan biaya pemeriksaan
c)
Penyediaan tenaga ahli jika diperlukan dari hasil telaahan oleh TPP
d)
Pembentukan Tim Perencanaan Pemeriksaan
22.
Dalam merencanakan kebutuhan pemeriksa, PSP perlu mempertimbangkan beberapa hal, kecuali...
a)
faktor ukuran entitas
b)
faktor kompleksitas entitas
c)
lokasi entitas
d)
independensi pemeriksa
23.
Berapa lama waktu yang diberikan ketika Persetujuan penugasan oleh PTP setelah
program pemeriksaan disetujui oleh Pengendali Mutu dan konsep Surat Tugas diterima
dari PSP?
a)
7 Hari Kalender
b)
7 Hari Kerja
c)
5 Hari Kerja
d)
5 Hari Kalender
24.
Pengendalian mutu atas persetujuan penugasan dilakukan oleh
a)
PTP
b)
PSP
c)
PFP
d)
PMP
25.
Berikut ini adalah peran PSP, kecuali...
a)
Memfasilitasi komunikasi antara entitas terperiksa dengan BPK sebagai institusi
b)
Memfasilitasi komunikasi pemeriksaan antara PTP dengan PFP
c)
Melakukan proses pemerolehan keyakinan mutu untuk tahap pelaksanaan pemeriksaan
d)
Melaksanakan Program Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan;
26.
Berikut ini manakah yang merupakan peran dari Tenaga Ahli?
a)
Menjamin kebenaran matematis dan akurasi angka dalam KKP
b)
Melaksanakan Program Pemeriksaan dan mendokumentasikannya dalam KKP
c)
Memberikan pendapat hukum atas temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian
negara/daerah dan mengandung unsur pidana
d)
Menjamin kelengkapan dan kecukupan bukti pendukung
27.
Konsep LAPPL disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pengendali Mutu melalui Pengendali Teknis paling lambat ... hari setelah pemeriksaan lapangan berakhir.
a)
5
b)
6
c)
7
d)
10
28.
Temuan Pemeriksaan merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan, dasarnya terkait dengan kecuali...
a)
Ketidakpatuhan
b)
Kelemahan
c)
Kegagalan
d)
Kesesuaian
29.
Menjamin kebenaran matematis dan akurasi angka dalam KKP adalah peran dari…
a)
Tenaga Ahli
b)
Anggota Tim
c)
Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
d)
Binbankum/ Subbag Hukum
30.
Tujuan dari Komunikasi awal dengan pimpinan entitas yang diperiksa adalah...
a)
Memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan kompeten
b)
Mengelola data TLHP secara online dan real time antara BPK dengan entitas diperiksa
c)
Menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi tujuan, lingkup, rencana kegiatan dan waktu pemeriksaan, kebutuhan dokumen yang diperiksa, serta menjelaskan komposisi Tim Pemeriksaan yang tercantum dalam Surat Tugas
d)
Menjelaskan tujuan pemeriksaan dan memperoleh informasi tambahan dari Entitas yang Diperiksa dalam rangka melengkapi informasi yang telah diperoleh sebelumnya
31.
Terdapat beberapa aspek yang dinilai dalam menilai kinerja PFP, kecuali...
a)
Sasaran kerja
b)
Kompetensi perilaku
c)
Kompetensi teknis PFP selama pelaksanaan pemeriksaan
d)
Kompetensi sosial kultural
32.
Berikut yang merupakan peran dari anggota tim adalah...
a)
Menjamin kebenaran matematis dan akurasi angka dalam KKP
b)
Menjamin kelengkapan dan kecukupan bukti pendukung
c)
Menjamin terpenuhinya unsur-unsur temuan pemeriksaan
d)
Memberikan feedback atas kinerja pekerjaan tenaga ahli
33.
Memberikan pendapat hukum atas Temuan Pemeriksaan yang berindikasi unsur pidana dalam LHP merupakan peran dari?
a)
Ketua Tim
b)
Biro Umum/Subbag Umum BPK perwakilan
c)
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional/Subbag TU dan Humas perwakilan
d)
Ditama Binbangkum/Subbag hukum BPK perwakilan
34.
Salah satu bahan pendukung yang bisa digunakan dalam menyusun IHPS adalah?
a)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Beserta Matriks Temuan LHP
b)
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
c)
Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan (DRHP)
d)
Hasil Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah
35.
Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan?
a)
PTP, PSP, PFP, Ditama Binbangkum/Subbag Hukum, dan Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
b)
PTP, PSP, Ditama Binbangkum dan Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan
c)
PTP, PSP, dan PFP
d)
Pengendali mutu, pengendali teknis, Ketua Tim dan Anggota tim
36.
Kegiatan setelah Tim Pemeriksaan kembali dari lapangan yaitu melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan dan mempertanggungjawabkan administrasi pemeriksaan tersebut. Hal ini disebut dengan?
a)
Pemeriksaan Lapangan
b)
Kegiatan pemeriksaan
c)
Pengakhiran pemeriksaan
d)
Pelaporan pemeriksaan
37.
Yang merupakan peran dari Biro Umum/Subbag Umum BPK Perwakilan adalah …
a)
Menyusun konsep LHP dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelesaian LHP
b)
Menggandakan dan menjilid LHP, Surat Keluar dan IHPS
c)
Menjamin terpenuhinya unsur-unsur temuan sesuai SPKN
d)
Me-review bahan IHPS
38.
Konsep LHP disampaikan oleh PSP kepada …
a)
TPP
b)
FTP
c)
PTP
d)
PFP
39.
Yang bukan Peran Pengendali Teknis adalah:
a)
me-review konsep LHP dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelesaian LHP
b)
mereviu usulan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana
c)
menjamin kesesuaian penggunaan bahasa dengan ketentuan yang berlaku
d)
menyusun bahan IHPS
40.
Bahan utama yang diperlukan dalam menyusun IHPS kecuali:
a)
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
b)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Beserta Matriks Temuan LHP
c)
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
d)
Hasil Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah
41.
1. Finalisasi Konsep LHP; 2. Penerbitan dan Penyampaian LHP; 3. Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar; 4. Penyampaian Konsep LHP dan Perolehan Tanggapan Entitas; 5. Penyusunan Konsep LHP; 6. Reviu Konsep LHP. Tahap Pelaporan Pemeriksaan yang tepat, yaitu:
a)
5, 6, 4, 1, 2, dan 3
b)
5, 6, 4, 3, 2 dan 1
c)
5, 6, 4, 1, 3 dan 2
d)
5, 6, 3, 2, 1 dan 4
42.
Rekomendasi dapat dipertimbangkan tidak dapat ditindaklanjuti jika memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali
a)
Adanya kebakaran
b)
Keputusan pengadilan tidak berbeda dengan rekomendasi BPK
c)
Perubahan regulasi
d)
Pejabat menjadi tersangka dan ditahan
43.
berperan menggandakan dan menjilid LHP adalah
a)
Biro/subbag humas
b)
Biro/subbag umum
c)
Biro/subbag sekretariat
d)
Biro/subbag keuangan
44.
Yang berperan menyampaikan bahan IHPS adalah
a)
Ketua Tim
b)
PSP
c)
Pengendali mutu
d)
Anggota Tim
45.
Peran ketua tim kecuali
a)
menyusun konsep LHP dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelesaian LHP
b)
mengusulkan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah, dan/atau unsur pidana
c)
memastikan kebenaran bahan IHPS
d)
menjamin kebenaran matematis dan akurasi angka atas bahan penyusunan LHP
46.
Peran Anggota Tim Pemeriksa dalam penyusunan IHPS
a)
menyiapkan bahan penyusunan IHPS yang akan digunakan Ketua Tim untuk menyusun konsep IHPS
b)
memastikan kebenaran bahan IHPS
c)
menyampaikan IHPS sesuai ketentuan
d)
me-review bahan IHPS
47.
Yang bukan termasuk 3 tahap mekanisme pemantauan TLP adalah...
a)
Pelaporan TLHP
b)
Pelaksanaan TLHP
c)
Penelaahan TLHP
d)
Penatausahaan TLHP
48.
Kriteria jawaban tindak lanjut yang
memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut, kecuali...
a)
Rekomendasi dalam LHP seluruhnya belum dilaksanakan
b)
Tindak lanjut dilaksanakan tidak sesuai dengan rekomendasi
c)
Terdapat rekomendasi dalam LHP
d)
Alasan lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pejabat terkait
49.
Pada saat Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, pihak manakah yang berperan melakukan pemerolehan keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya ?
a)
PTP
b)
PSP
c)
Pengendali Mutu
d)
Pengendali Teknis
50.
Dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, berikut ini yang bukan peran dari PTP yaitu ?
a)
menandatangani LHP
b)
menandatangani Surat Keluar
c)
menyampaikan LHP dan IHPS sesuai ketentuan
d)
menjamin terpenuhinya unsur-unsur temuan sesuai SPKN
51.
Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Ketua Tim untuk menyusun LHPP dan Program Pemeriksaan serta menyusun konsep PKP, adalah peran ?
a)
Ketua Tim
b)
Anggota TIm
c)
Pengendali Teknis
d)
Pengendali Mutu
52.
Output dari Perencanaan Pemeriksaan adalah?
a)
KKP
b)
LHPP dan LHP
c)
Renja dan RKA
d)
P2 dan Surat Tugas
53.
Yang bukan merupakan peran PSP dalam proses pelaporan hasil pemeriksaan adalah...
a)
menyusun dan menandatangani surat pengantar konsep LHP
b)
menyampaikan konsep surat keluar pemeriksaan
c)
me-review bahan IHPS
d)
menyampaikan bahan IHPS
54.
Pada proses pelaporan hasil pemeriksaan, yang berperan memfasilitasi penyerahan LHP dan IHPS dan memuatnya dalam Database Pusat Informasi Dan Komunikasi adalah...
a)
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional/Subbag TU dan Humas perwakilan
b)
Ditama Binbangkum/Subbag hukum BPK perwakilan
c)
Biro Umum/Subbag Umum BPK perwakilan
d)
Sekretariat Perwakilan
55.
Dari mekanisme Pelaporan Pemeriksaan, manakah tahapan yang benar
a)
Penyusunan konsep LHP, Review Konsep LHP, Penyampaian konsep LHP dan Perolehan tanggapan entitas, Finalisasi konsep LHP, Persetujuan konsep LHP dan Surat keluar, Penerbitan dan Penyampaian LHP .
b)
Review Konsep LHP, Penyampaian Laporan LHP dan Perolehan tanggapan entitas, Penyusunan konsep LHP, Finalisasi konsep LHP, Persetujuan konsep LHP dan Surat keluar, Penerbitan dan Penyampaian LHP .
c)
Penerbitan dan Penyampaian LHP, Penyusunan konsep LHP, Review Konsep LHP, Penyampaian konsep LHP dan Perolehan tanggapan entitas, Finalisasi Laporan LHP, Persetujuan konsep LHP dan Surat keluar.
d)
Penyusunan konsep LHP, Review Konsep LHP, Penyampaian konsep LHP dan Perolehan tanggapan entitas, Finalisasi konsep LHP, Penerbitan dan Penyampaian LHP, Persetujuan konsep LHP dan Surat keluar.
56.
Untuk mengetahui pemeriksaan yang meliputi rincian nilai akun neraca (nilai aset, kewajiban, dan ekuitas) dan laporan realisasi anggaran (belanja dan pendapatan) serta jumlah dan nilai temuan, kita bisa mendapatkannya dari?
a)
DRHP keuangan
b)
IHPS
c)
RKP
d)
SIHPS
57.
Peranan Ditama Binbangkum
a)
Mengadministrasi korespondensi Institutional
b)
Menyusun konsep temuan pemeriksaan dan LAPPL
c)
Menindaklanjuti adanya penolakan pemeriksaan oleh entitas atas persetujuan ptp
d)
Memantau penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan tim pemeriksa
58.
Dalam pemberitahuan pemeriksaan ketua tim menyampaikan? kecuali
a)
Menyampaikan surat tugas
b)
Notulensi
c)
Menyampaikan Jadwal pemeriksaan
d)
Surat pemberitahuan pemeriksaan
59.
Berikut ini adalah peran dari pengendali teknis, kecuali:
a)
memastikan ketidaklayakan Temuan Pemeriksaan telah didukung oleh bukti yang cukup
b)
menjamin terpenuhinya unsur-unsur temuan sesuai SPKN
c)
memastikan kebenaran bahan IHPS
d)
menjamin kesesuaian penggunaan bahasa dengan ketentuan yang berlaku;
60.
Urutan mekanisme pelaporan pemeriksaan yang benar adalah sebagai berikut:
a)
Penyusunan Konsep LHP, Penyampaian konsep LHP dan perolehan tanggapan dari entitas yang diperiksa, Review Konsep LHP, Finalisasi Konsep LHP, Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar, Penerbitan dan penyerahan LHP
b)
Penyusunan Konsep LHP, Review Konsep LHP, Penyampaian konsep LHP dan perolehan tanggapan dari entitas yang diperiksa, Finalisasi Konsep LHP, Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar, Penerbitan dan penyerahan LHP
c)
Penyusunan Konsep LHP, Review Konsep LHP, Penyampaian konsep LHP dan perolehan tanggapan dari entitas yang diperiksa, Finalisasi Konsep LHP, Penerbitan dan penyerahan LHP, Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar.
d)
Penyusunan Konsep LHP, Review Konsep LHP, Penyampaian konsep LHP dan perolehan tanggapan dari entitas yang diperiksa, Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar, Finalisasi Konsep LHP, Penerbitan dan penyerahan LHP
61.
Yang merupakan tanggung jawab Pengendali Mutu saat Pelaporan pemeriksaan adalah
a)
Me-review alasan atas temuan pemeriksaan yang tidak layak/batal
b)
Memastikan validitas substansi, kebenaran matematis dan akurasi angka atas bahan penyusunan LHP
c)
Menjamin kesesuaian penggunaan bahasa dalam LHO dengan ketentuan yang berlaku
d)
Memastikan tanggapan diperoleh dari entitas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
62.
Yang bukan merupakan tanggung jawab Pengendali Mutu dalam objek SMM Penyusunan Temuan Pemeriksaan adalah
a)
Memastikan relevansi antar unsur-unsur temuan pemeriksaan
b)
me-review kesesuaian temuan pemeriksaan dengan standar dan pedoman pemeriksaan
c)
Me-review ketetapan temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara telah didukung dengan bukti yang cukup
d)
Me-review ketepatan atas identifikasi informasi rahasia yang diusulkan oleh Ketua Tim
63.
Dibawah ini yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam pemeriksaan investigatif adalah
a)
Ditama Binbangkum
b)
Ketua BPK
c)
Sekretariat Jendral
d)
Sekretariat unit kerja pemeriksaan
64.
Memastikan seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, diberi indeks dan jejak pemeriksaan tersedia merupakan bagian dari prinsip dalam melakukan pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk
a)
Menghindari kemungkinan penuntutan dari yang bersangkutan
b)
Referensi atas penyidikan kasus di kemudian hari
c)
Bagian dari upaya dalam mencapai solusi terbaik
d)
Agar bukti yang diterima dapat digunakan di pengadilan
65.
Pemeriksaan investigatif dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, kecuali :
a)
Proses litigasi
b)
Pemeriksaan atas kecurangan
c)
Penelusuran dan penilaian aset
d)
Penghitungan keuntungan
66.
Laporan pengaduan masyarakat yang diterima PIK BPK Pusat dikelola sesuai dengan Perangkat Lunak terkait. Siapakah yang ditugaskan Torkama terkait untuk melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut?
a)
PFP
b)
PSP
c)
PTP
d)
JFPAP
67.
Berikut yang merupakan peran dari Kepala Auditorat Investigasi, kecuali
a)
Menugaskan PFP untuk menyusun Program Pemeriksaan
b)
Melakukan review dalam rangka pemerolehan keyakinan mutu atas Program PI
c)
Me-review hasil identifikasi kebutuhan tenaga ahli
d)
Me-review kebutuhan penggunaan Tenaga Ahli untuk membantu kegiatan pemeriksaan
68.
Pemeriksaan harus dilandasi praktik-praktik terbaik yang diakui, dengan cara membandingkan antar praktik yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu. Upaya ini dilakukan
a)
Berkala
b)
Terus Menerus
c)
Sering
d)
Sekali
69.
Yang bukan peran Sidang BPK dalam Pemeriksaan Investigatif adalah
a)
Membahas usulan PI serta LHP Investigatif
b)
Membahas Laporan Berkala AUI
c)
Membahas penyerahan LHP Investigatif
d)
Membahas dan menyetujui konsep LHP Investigatif
70.
Program PI paling kurang meliputi unsur antara lain, kecuali
a)
Tingkat kesulitan pemeriksaan
b)
Standar pemeriksaan
c)
Tujuan Pemeriksaan
d)
Waktu penyampaian LHP
71.
Pedoman mengenai Manajemen Pemeriksaan Investigatif berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2020 tentang…
a)
Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli BPK RI
b)
Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Keuntungan Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli BPK RI
c)
Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Keuntungan/Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli BPK RI
d)
Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Non-Ahli BPK RI
72.
Tortama Keuangan Negara (KN) I-VII mengusulkan Hasil Pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti dengan PI kepada…
a)
Ketua BPK
b)
Wakil Ketua BPK
c)
Anggota MKKE
d)
Anggota BPK terkait
73.
Pengelolaan kerugian negara/daerah merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan negara dan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Berikut adalah tahapan proses tersebut, kecuali
a)
Proses penghitungan kerugian negara/daerah termasuk Pemeriksaan Investigatif (PI) dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) jika diperlukan
b)
Proses Penetapan ganti kerugian negara/daerah
c)
Proses penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah
d)
Proses pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah dan Proses pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
74.
Peran Pemeriksa Ahli Muda sebagai Ketua Tim dalam Pemeriksaan investigatif adalah sebagai berikut, Kecuali
a)
Menyusun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan.
b)
Menyusun konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal.
c)
Mengendalikan teknis proses analisis dan penelaahan atas informasi awal.
d)
Menyusun hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada.
75.
Penyusunan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dalam pemeriksaan investigatif sebaiknya memperhatikan karakteristik laporan yang baik, kecuali:
a)
Akurat
b)
Jelas
c)
Tidak memihak
d)
Ringkas
76.
Tahap Pra Perencanaan dalam pemeriksaan investigative adalah sebagai berikut, kecuali:
a)
Memperoleh Informasi Awal
b)
Memverifikasi Informasi Awal
c)
Menganalisis Informasi Awal
d)
Tidak menyimpulkan Hasil Analisis
Informasi Awal
77.
Berikut ini yang termasuk tahapan perencanaan pemeriksaan investigatif, kecuali:
a)
Mengembangkan hipotesis
b)
Menyusun hipotesis
c)
Melakukan prosedur analitis
d)
Menyusun petunjuk pemeriksaan
investigatif
78.
Permintaan keterangan ahli oleh aparat penegak hukum diajukan kepada BPK diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada
a)
Ketua BPK/Kepala Perwakilan
b)
Kepala Unit Pemeriksaan Investigasi
c)
Auditor Utama
d)
Kepala Ditama Binbangkum
79.
Prinsip-prinsip pemeriksaan investigative adalah sebagai berikut, kecuali:
a)
Dilandasi praktik-praktik terbaik untukmencari solusi terbaik.
b)
Upaya untuk mencari kebenaran dengan pertimbangan keadilan dan peraturan perundang-undangan.
c)
Memperhatikan dan menghormati hak- hak asasi manusia
d)
Semakin dekat selang waktu antara terjadinya penyimpangan dengan saat meresponnya, maka peluang penyimpangan terungkat semakin kecil.
80.
Di bawah ini adalah peran Kepala Auditorat Investigasi dalam perencanaan Pemeriksaan Investigatif, kecuali
a)
Menugaskan PFP untuk menyusun Program Pemeriksaan
b)
Menandatangani Harapan Penugasan
c)
Me-review usulan Tim PI terkait dengan independensi dan persyaratan kompetensi
d)
Me-review kebutuhan penggunaan Tenaga Ahli untuk membantu kegiatan pemeriksaan
81.
Berikut peran Sidang BPK dalam PI ,kecuali
a)
Membahas usulan PI serta LHP Investigatif
b)
Membahas Laporan Berkala AUI;
c)
Membahas penyerahan LHP Investigatif
d)
Menyetujui usulan PI
82.
Dalam Tahap Pelaporan Pemeriksaan Investigatif, manakah yang bukan peran seorang Sekretarian AUI?
a)
mencatat nomor dan tanggal Surat Keluar
b)
menyusun konsep LHP Investigatif
c)
memberikan nomor dan tanggal LHP Investigatif
d)
menatausahakan LHP Investigatif dan Surat Keluar
83.
siapakah yang memberikan pendapat hukum atas konsep LHP Investigatif
berdasarkan permintaan AUI ?
a)
Ketua Tim dan/atau Ketua Subtim
b)
Penanggung Jawab dan/atau Wakil Penanggung Jawab
c)
Ditama Binbangkum
d)
Pengendali Teknis
84.
Melaksanakan praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PI serta melaporkannya secara berkala dalam Sidang BPK merupakan peran dari
a)
AUI
b)
Ketua BPK
c)
Anggota BPK
d)
Sidang BPK
85.
Sebutkan dasar pedoman mengenai Manajemen Pemeriksaan Investigatif
a)
Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif
b)
Perhitungan Kerugian Negara/Daerah
c)
Pemberian Keterangan Ahli
d)
Pemberian penjelasan PMPP
86.
Pelaksanaan pemeriksaan investigatif memerlukan penerapan
a)
kecerdasan
b)
pertimbangan yang sehat
c)
pengalaman
d)
prinsip manajemen
87.
Yang bukan merupakan Peran Ketua BPK dan/atau Wakil Ketua BPK dalam Pemeriksaan Investigatif
a)
Meminta penjelasan terkait pelaksanaan PI kepada AUI
b)
Membahas dan menyetujui konsep LHP investigatif yang diajukan Tortama Investigatif
c)
Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaliasi atas pelaksanaan PI oleh AUI
d)
Membahas dan menyetujui usulan PI yang diajukan Tortama Investigasi
88.
Pengertian yang salah tentang pemeriksaan investigative adalah
a)
Aplikasi keterampilan / keahlian keuangan/akuntansi dan cara berpikir
investigatif untuk memecahkan masalah-masalah hukum
b)
Tujuannya adalah untuk mengungkap
indikasi tindak pidana
c)
Tujuannya adalah untuk menyaingi tugas
dan fungsi penegak hukum
d)
Dapat digunakan untuk pemeriksaan atas kecurangan, proses litigasi,
penghitungan kerugian, penelusuran dan penilaian aset, serta reviuw bisnis
89.
Dalam Pemeriksaan Investigatif, menghimpun informasi awal dari berbagai sumber seperti dari LHP, APH, DPR, media
sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan merupakan peran dari .......
a)
Pengendali mutu
b)
Pengendali teknis
c)
Ketua tim
d)
Anggota tim
90.
Yang bukan merupakan peran Sekretariat AUI dalam tahap perencanaan PI
a)
Memutakhirkan data profil PFP terkait persyaratan kompetensi serta ebenaran data lainnya terkait dengan tugas-tugas pemeriksaan
b)
Menyelenggarakan dukungan pemeriksaan, termasuk penyediaan kebutuhan akomodasi dan transportasi serta administrasi penyediaan Tenaga Ahli
c)
Mengelola sistem informasi pemeriksaan terkait data profil PFP
d)
Menyusun konsep PKP berdasarkan pembagian tugas atas program PI yang telah disetujui
91.
Memfasilitasi komunikasi antara BPK sebagai institusi dengan Instansi yang berwenang merupakan peran dari
a)
Tortama Investigasi
b)
Anggota BPK
c)
Pengendali Teknis
d)
Anggota Tim
92.
Mekanisme Pelaksanaan PI adalah sebagai berikut,kecuali:
a)
Pelaksanaan Program PI
b)
Penyusunan Rekomendasi Pemeriksaan
c)
Penyusunan KAP
d)
Pembicaraan Pendahuluan
93.
Status dari tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang belum sesuai
rekomendasi dan/atau belum ditindaklanjuti sampai dengan jangka waktu
... hari sejak LHP diserahkan.
a)
15
b)
30
c)
45
d)
60
94.
Kebutuhan sumber daya pendukung lainnya yang harus diperhatikan adalah
a)
independensi
b)
conflict of interest
c)
anggaran biaya pemeriksaan
d)
latar belakang pendidikan dan pengalaman
95.
Menyampaikan hasil verifikasi atas laporan pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dengan PI kepada Anggota BPK terkait merupakan tugas dari
a)
BPK Perwakilan
b)
Tortama Investigasi
c)
Ditama Binbangkum
d)
AUI
96.
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemeriksaan Investigatif,kecuali
a)
Sidang BPK
b)
AUI
c)
AKN/BPK Perwakilan
d)
Badiklat
Reset
