Font size
Worksheetskuis bab 3 kelas 9 "kedaulatan"
Total questions: 61
Worksheet time: 31mins
KEDAULATAN BERASAL DARI BAHASA....
INDONESIA
ARAB
IRAN
IRAK
Prinsip kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata "demos" dan "kratein". Secara harfiah demokrasri memiliki arti ....
kekuasaan negara
pemerintahan rakyat
pemerintahan Tuhan
kekuasaan raja
Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini termasuk asas ....
langsung
rahasia
bebas
umum
Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap keamanan PBB merupakan kedaulatan dari ....
Kedaulatan ke dalam
Kedaulatan rakyat
Kedaulatan negara
Kedaulatan ke luar
Asas Pemilu yang memberikan jaminan kepada pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya untuk tidak diketahui oleh siapapun. Hal itu merupakan arti dari asas Pemilu yaitu....
Aman
Bebas
Jujur
Rahasia
Salah satu sifat pokok dari kedaulatan adalah asli, artinya ....
kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun peerintah sudah diganti
kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain
kekuasaan itu merupakan satu- satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan- badan lain
kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
Sepanjang negara tetap berdiri, atau meskipun pemerintahan silih berganti, kekuasaan akan tetap ada. Pernyataan ini merupakan salah satu sifat pokok kedaulatan yaitu ....
tidak terbatas
tunggal
asli
permanen
Berikut ini adalah salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan hukum, kecuali ....
Hugo de Groot
Immanuel Kant
F. Hegel
Hugo Krabbe
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ....
A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat
D. jawaban A dan B benar
C. pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
B. pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal....
1 ayat (2)
2 ayat (2)
2 ayat (1)
1 ayat (3)
Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil (LUBER dan Jurdil) yang diatur dalam ....
UU No. 7 tahun 2017
UU No. 5 tahun 2011
UU No. 20 tahun 2005
UU No. 23 Tahun 2014
1. Secara etimologis atau asal katanya, yaitu
Bahasa Arab, kedaulatan berarti
a. System kekuasaan tertinggi
b. Kekuasaan
c. Lembagb
d. Pemerintahan
2. Suatu negara tidak dapat terbentuk tanpa adanya rakyat. Dalam system kenegaraan rakyat harus
a. Tunduk pada suatu UU
b. Tunduk pada suatu pemerintah negara
c. Tinggal disuatu tempat
d. Berkewarganegaraan di suatu tempat
3. Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan negara hendaklah
a. Dikuasai oleh para politisi
b. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi
c. Rakyat membela keberadaan negara
d. Ditentukan oleh keberadaan partai politik
4. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat
a. Monarki
b. Demokrasi
c. Teokrasi
d. Otokrasi
5. Negara yang pernah menerapkan kedaulatan raja adalah
a. Jepang
b. Prancis
c. Italia
d. Inggris
6. Kedaulatan pertama kali diperkenalkan seorang ahli kenegaraan, yaitu
a. Aristoteles
b. Jean bodin
c. J.J Rousseau
d. Montesquieu
7. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam pemerintahan yang menggunakan pendekatan dari …. Oleh …dan untuk …
a. Rakyat, rakyat, negara
b. Negara, rakyat, rakyat
c. Rakyat, negara, rakyat
d. Rakyat, rakyat, rakyat
8. Salah satu negara yang menerapkan teori kedaulatan negara adalah Italia, yaitu pada masa kekuasaan ….
a. Musolini
b. Adolf Hitler
c. Raja louis XIV
d. Kaisar tenno haika
9. System pemerintahan di Indonesaia periode 1959-1966 (orde lama) yaitu
a. Liberal
a. Teokrasi
a. Parlementer
a. Presidensial
10. Dasar negara dan tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 terutama pada alinea
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
11. UUD 1945 adalah Sebagian dari konstitusi atau hukum dasar, yaitu
a. Hukum dasar yang tertulis
b. Hukum dasar tidak tertulis
c. Hukum dasar sebagai dokumen
d. Hukum dasar yang resmi
12. Berikut yang bukan kedudukan UUD 1945, yaitu
a. Satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia
b. Sebagian hukum dasar yang berlaku di Indonesia
c. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak dekrit presiden
d. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia
13. Salah satu dasar pemikiran yang melatar belakangi perubahan UUD 1945 adalah kekuasaan presiden atau eksekutif yang sangat dominan. Hal ini menimbulkan kecendrungan.
a. System pemerintahan yang tidak stabil
b. Tidak menjamin pelaksanaan demokrasi
c. Menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda
d. Mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter
14. Di negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan diatur menurut hukum yang berlaku. Landasan konstitusi negara Indonesia adalah
a. GBHN
b. Pancasila
c. UUD 1945
d. Tap. MPR
15. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pernyataan tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal
a. 15
b. 16
c. 17
d. 18
16. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang hal-hal berikut, kecuali
a. Hak dan kewajiban warga negara
b. Bentuk negara republic Indonesia
c. Hak-hak asasi manusia
d. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
17. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun walaupun oleh MPR hasil pemilu, karena
a. Tidak dibuat oleh MPR
b. Disahkan dan ditetapkan oleh PPKI
c. Disusun oleh panitia Sembilan
d. Memuat hal-hal yang bersifat fundamental
18. Batang tubuh UUD yang kemudian dinamakan sebagai “UUD 1945” berisi sebagai, kecuali
a. Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih
b. Bentuk Negara Indonesia adalah federal/serikat
c. Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia
d. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik
19. Dalil objektif mengenai penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
20. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD
2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD
3) Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Pernyataan tersebut merupakan kewenangan MK sesuai dengan ketentuan pasal
a. Pasal 22C Ayat (1) dan (2)
b. Pasal 23C Ayat (1) dan (2)
c. Pasal 24C Ayat (1) dan (2)
d. Pasal 25C Ayat (1) dan (2)
Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 yaitu kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, hal tersebut merupakan pendapat ....
JJ Roseu
Montesquieu
Leon duguit
Hugo de Groot
Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat, hal tersebut ditegaskan dalam
Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 1
Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 2
Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 3
Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4
Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara disebut
kekuasaan yudikatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan legislatif
kekuasaan Pemerintah
Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan hukum, hal tersebut ditegaskan dalam
pasal 1 ayat 2
pasal 1 ayat 3
pasal 2 ayat 2
pasal 2 ayat 2
Demokrasi yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah demokrasi
liberals
sosialis
Pancasila
Rakyat
Sebagai warga negara yang mengakui prinsip kedaulatan rakyat maka aka
a. Berusaha jadi pemimpin suatu organisasi
Menjadi anggota golongan putih pada pemilu
Bersikap peduli terhadap jalannya pemerintah
Ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif
Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara
langsung
perwakilan
tidak langsung
tertutup
kedaullatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
kehendak rakyat
pancasila
peraturan udarau
ndang-undang dasar
Dibawah ini merupakan asas yang tidak termasuk kedalam asas pemilu yaitu
adil
jujur
rahasia
umum
Setiap pemilu dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun, termasuk dalam asas
adil
jujurr
rahasia
umum
Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu...
Daulat
Daulah
Sovranita
Sovereignity
Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti berarti kedaulatan itu bersifat...
Asli
Tunggal
Permanen
Tidak terbatas
Yang bukan merupakan unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto, yaitu....
Pengakuan dari negara lain
Rakyat
Wilayah
Pemerintahan yang berdaulat
Kekuasaan negara untuk mengatur organisasi pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa campur tangan negara lain merupakan bentuk kedaulatan....
Asli
Ke dalam
Ke luar
Rakyat
Yang bukan merupakan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu....
Eksaminatif
Legislatif
Yudikatif
Eksekutif
Kedaulatan rakyat di Indonesia diatur dalam pasal....
1 ayat (1)
1 ayat (2)
1 ayat (3)
27 ayat (1)
Salah satu pelaksanaan Demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilu. Pemilihan dilaksanakan dengan asas LUBER JURDIL. Semua warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti pemilu. Hal tersebut sesuai dengan asas pemilu yaitu....
Langsung
Umum
Bebas
Adil
Manakah dari gambar pelaksanaan kegiatan pemilu di bawah ini yang sesuai dengan peraturan....
Demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun....
1945 - 1950
1950 -1959
1959 - 1966
1966 - 1998
Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan merupakan keunggulan dari Demokrasi....
Pancasila
Terpimpin
Liberalis
Sosialis
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yaitu....
Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara
Menteri - menteri hanya bertanggungjawab kepada presiden
Presiden tidak bertanggungjawab kepada kekuasaan legislatif
Yang termasuk ke dalam anggota yudikatif adalah....
Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Keanggotaan MPR terdiri dari anggota....
DPR dan DPRD
DPRD dan DPD
DPR, DPRD dan DPD
DPR dan DPD
Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah merupakan kewenangan dari....
MPR
DPR
DPRD
DPD
Fungsi DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang merupakan fungsi....
Anggaran
Legislasi
Pengawasan
Interplasi
Hak DPR yang diatur dalam pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu....
Angket
Interplasi
Pengawasan
Mengeluarkan pendapat
Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR
MPR
Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR
MPR
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh....
MPR
Mahkamah Agung
Mahkamah konstitusi
Komisi Yudisial
Memutus perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh....
MPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
