Font size
WorksheetsEVALUASI BAB 3
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembagalegislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...
Interest Group
Pressure Group
Political Figures
Infrastruktur Politik
Suprastruktur Politik
Perhatikan lembaga di bawah ini !
1. Lembaga swadaya masyarakat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia ditandai oleh nomor ....
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5 dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5 dan 6
Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pascaPerubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ...
Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari .....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan ...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
Pendapat Menteri Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan
kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan ...
Federatif
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Koordinatif
Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu ...
menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ....
Mahkamah Agung
Pengadilan Banding
Mahkamah Konstitusi
Menteri Hukum dan HAM
Dewan Perwakilan Rakyat
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya bersifat final, adalah …
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ....
Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden
Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum
Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…
Presiden
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Menurut Pasal 23E UUD UUD NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah ...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada ….
MA dan MK
DPR dan DPD
BPK dan DPD
MPR dan DPR
Presiden dan Wakil Presiden
APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya….
kejayaan bangsa
kemakmuran rakyat
Kesejahteraan rakyat
kemahmuran pemerintah
kestabilan pemerintahan
Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah .....
Partai Politik
Organisasi Polik
Kelompok Penekan
Kelompok Kepentingan
Organi Kemasyarakatan
Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
Sebutkan 3 kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia....
Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ...
Partai Politik
Lembaga Negara
Kelompok Penekan
Kelompok Kepentingan
Pendapat Umum bersama media massa.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, terdapat pada pasal...
Sebutkan 2 tugas dan wewenang MPR
Sebutkan fungsi DPR menurut pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Jelaskan yang dimaksud fungsi legislasi
Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan
kedisiplinan yaitu ...
menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik
tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku
berikut ini adalah salah satu sikap yang tidakmencerminkan peduli terhadap Lembaga di
sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan
tata tertib sekolah dengan tegas
Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan
pada sistem demokrasi di Indonesia
Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga
tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan
kelompoknya
Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
