WorksheetsPPKN KELAS 8 SEMESTER 1 BAB 2
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Diantara Sifat dari UUD NRI Tahun 1945 adalah …
Fleksibel dan rigid
Memuat norma, rigid, dan luwes
Singkat, supel, dan tidak tertulis
Tertulis, singkat dan memuat norma
Cara mengubah UUD NRI memerlukan cara yang tidak mudah, dikenal dengan istilah ….
Posible
Imposible
Rigid
Fleksibel
Hubungan Pancasila dengan UUD NKRI TH 1945 adalah....
utuh
Terpisah-pisah
berdiri sendiri
satu kesatuan
UUD NKRI Th 1945 memiliki fungsi sebagai ….
Alat evaluasi, penilai, pengatur
Alat penguasa, pengatur, pengikat
Alat kontrol, pengatur, penentu
Alat kontrol, pengatur, penekan
Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Pembukaan UUD 1945 dapat dijelaskan dengan pernyataan sebagai berikut, kecuali
alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan
Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditetapkannya kemerdekaan Indonesia
Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tgl 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan kenegaraan pada saat itu.
alinea 1 sampai 3 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan
. Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental ( Staats fundamentalnorm) bagi NKRI. Berikut ini adalah isi dari Staatsfundamentalnorm kecuali ....
asas politik negara (kedaulatan rakyat)
tujuan negara.
falsafah negara (Pancasila)
tugas-tugas Presiden
Landasan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ialah ....
UU No.12 Th 2011 dan UU No. 15 Th 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Warga negara yang akan mengajukan judicial review untuk menguji kesesuaian suatu undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mengajukan permohonannya kepada ....
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Pemerintah Pusat
Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat warga masyarakat untuk mematuhi, dan dibuat oleh ....
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur
Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden
lembaga negara atau pejabat yang berwenang
DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR atau Presiden. Setelah mendapat persetujuan bersama RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Bagimana jika salah satu pihak DPR atau Presiden tidak menyetujui RUU tersebut?
RUU tersebut tidak boleh dibahas bersama lagi oleh DPR dan Presiden
RUU tersebut tetap dapat disahkan sebagai Undang-Undang oleh DPR
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu
RUU tersebut dapat diajukan kembali setelah dilakukan perubahan
Perhatikan pernyataan berikut!
1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Peraturan Pemerintah
3) Ketetapan MPR
4) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi
7) Peraturan daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan pernyataan tersebut, urutan yang benar dari Peraturan Perundang-undangan RI menurut ketentuan yang berlaku saat ini ditunjukkan pada nomor-nomor ....
(1); (3); (4); (2); (5); (6); dan (7)
(1); (2); (3); (4); (5); (6); dan (7)
(1); (3); (2); (4); (5); (6); dan (7)
(1); (4); (3); (2); (5); (6); dan (7)
Sistematika UUD NKRI TH 1945 setelah perubahan (amandemen) terdiri atas …
pembukaan dan batang tubuh
pasal-pasal dan penjelasan
Pembukaan dan pasal-pasal
Pembukaan dan Penjelasan
Fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat control adalah ….
Mengawasi penentu hak dan kewajiban negara, aparat, dan warga negara
Mengawasi bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan
Mengawasi apakah aturan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan norma hukum yang lebih rendah
Mengawasi apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi (UUD)
Hukum dasar itu dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis sering disebut….
Konsensus
Konvensi
Undang-Undang
Konstitusi
Tujuan negara Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Th1945 alinea keempat antara lain membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang ....
menentukan nasibnya sendiri agar tidak tergantung kepada bangsa lain
menghilangkan segala bentuk penjajahan yang ada di Indonesia
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh penduduk darah Indonesia
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Akibat jika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dipatuhi maka yang akan terjadi adalah....
kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan
kehidupan kenegaraan lambat laun akan terpuruk
negara Indonesia semakin dikucilkan oleh negara lain
negara Indonesia semakin berwibawa di mata negara lain
Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah ....
UU No.10 Tahun 2004
UU No.10 Tahun 2011
UU No.11 Tahun 2004
UU No.12 tahun 2011
Apabila dikaji secara mendalam, Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang sebenarnya merupakan sila-sila dari Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam alinea keempat memiliki keterkaitan dengan sila ....
Kesatuan
Kerakyatan/demokrasi
Keadilan sosial
Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain ialah ....
memberikan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah puntung rokok
melarang warga masyarakat menjadi perokok karena dapat merusak kesehatan
membatasi hak warga masyarakat untuk merokok di tempat umum
melindungi kesehatan warga masyarakat dari dampak buruk merokok
Naskah yang tertulis serta menjadi salah satu peraturan tertinggi yang bersifat fundamental di dalam suatu negara biasa disebut dengan…
Ketetapan MPR
Peraturan pemerintah setempat
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang
