NEW
Font size
Worksheets8-Latihan Singkat PPKn Bab III
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Negara Indonesia adalah ... sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).
negara hukum
nama negara
kepulauan terbesar
persatuan banyak suku
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia di atur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ....
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Perundang-Undangan
Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama adalah ....
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Salah satu indikator kesadaran hukum warga Negara adalah ....
Pengetahuan Hukum
meremehkan kaidah-kaidah hukum
tidak peduli terhadap norma-norma hukum
menunda-nunda menaati hukum
Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah pengertian dari ....
ketentuan
arah
perundang-undangan
tata tertib
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) merupakan ... dalam pembetkan peraturan perundang-undangan.
landasan
kelemahan
kekuatan
pengertian
Pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan berarti peraturan perundang-undagan yang berlaku memiliki ....
kelainan
kesejajaran
persamaan
hierarki atau tingkatan
Salah satu asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai ... yang hendak dicapai.
hasil yang minimal
tujuan yang jelas
arah yang tidak beraturan
norma yang diremehkan
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang merupakan salah satu asas pembentukan perundang-undangan, yaitu ....
kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
kejelasan tujuan
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
dapat dilaksanakan
Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat ....
terbatas dan rahasia
tertutup dan rahasia
transparan dan terbuka
tertutup dan minim akses
Kejelas-rumusan sebagai salah satu asas pembentukan perundang-undangan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang ... sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
jelas dan mudah dimengerti
rumit dan sulit
rumit dan rahasia
sulit dan tertutup
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu ....
kejelasan tujuan
kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
kedayagunaan
dapat dilaksanakan
Setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu asas pembentukan perundang-udangan, yaitu ....
kejelasan tujuan
kedayagunaan
dapat dilaksanakan
keterbukaan
Disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan proses dari pembentukan ....
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Presiden
Proses pembentukan undang-undang yang pertama dilakukan apabila diusulkan oleh Presiden adalah Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada pimpinan ....
musyawarh
MPR
DPR
kelompok tertentu
Proses pembentukan undang-undang yang kedua dilakukan apabila diusulkan oleh Presiden adalah ... membahas rancangan undang-undang dari presiden.
DPR bersama pemerintah
MPR bersama DPR
MPR bersama pemerintah
pemerintah bersama masyarakat
Proses pembentukan undang-undang yang pertama dilakukan apabila diusulkan oleh DPD adalah DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara ....
imajinatif
mengawang-awang
lisan
tertulis
Proses pembentukan undang-undang yang ketiga dilakukan apabila diusulkan oleh DPD adalah presiden menugasi ... untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
bupati
menteri terkait
wali kota
gubernur
Proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pertama adalah ...
Presiden berhak mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya
Apabila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu harus dicabut.
DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati/Walikota secara tertulis
Proses pembentukan peraturan pemerintah yang pertama adalah tahap ....
penetapan dan pengundangan
penyusunan rancangan
perencanaan rancangan
penulisan rancangan
