wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

8-Latihan Singkat PPKn Bab III

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Negara Indonesia adalah ... sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).

a)

negara hukum

b)

nama negara

c)

kepulauan terbesar

d)

persatuan banyak suku

2.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia di atur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ....

a)

Peraturan Daerah Provinsi

b)

Peraturan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Perundang-Undangan

3.

Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama adalah ....

a)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c)

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d)

Peraturan Pemerintah (PP)

4.

Salah satu indikator kesadaran hukum warga Negara adalah ....

a)

Pengetahuan Hukum

b)

meremehkan kaidah-kaidah hukum

c)

tidak peduli terhadap norma-norma hukum

d)

menunda-nunda menaati hukum

5.

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah pengertian dari ....

a)

ketentuan

b)

arah

c)

perundang-undangan

d)

tata tertib

6.

UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) merupakan ... dalam pembetkan peraturan perundang-undangan.

a)

landasan

b)

kelemahan

c)

kekuatan

d)

pengertian

7.

Pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan berarti peraturan perundang-undagan yang berlaku memiliki ....

a)

kelainan

b)

kesejajaran

c)

persamaan

d)

hierarki atau tingkatan

8.

Salah satu asas-asas dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan adalah kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai ... yang hendak dicapai.

a)

hasil yang minimal

b)

tujuan yang jelas

c)

arah yang tidak beraturan

d)

norma yang diremehkan

9.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh  lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang merupakan salah satu asas pembentukan perundang-undangan, yaitu ....

a)

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

b)

kejelasan tujuan

c)

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

d)

dapat dilaksanakan

10.

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat ....

a)

terbatas dan rahasia

b)

tertutup dan rahasia

c)

transparan dan terbuka

d)

tertutup dan minim akses

11.

Kejelas-rumusan sebagai salah satu asas pembentukan perundang-undangan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang ... sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

a)

jelas dan mudah dimengerti

b)

rumit dan sulit

c)

rumit dan rahasia

d)

sulit dan tertutup

12.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu ....

a)

kejelasan tujuan

b)

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

c)

kedayagunaan

d)

dapat dilaksanakan

13.

Setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu asas pembentukan perundang-udangan, yaitu ....

a)

kejelasan tujuan

b)

kedayagunaan

c)

dapat dilaksanakan

d)

keterbukaan

14.

Disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan proses dari pembentukan ....

a)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Daerah Kabupaten

d)

Peraturan Presiden

15.

Proses pembentukan undang-undang yang pertama dilakukan apabila diusulkan oleh Presiden adalah Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada pimpinan ....

a)

musyawarh

b)

MPR

c)

DPR

d)

kelompok tertentu

16.

Proses pembentukan undang-undang yang kedua dilakukan apabila diusulkan oleh Presiden adalah ... membahas rancangan undang-undang dari presiden.

a)

DPR bersama pemerintah

b)

MPR bersama DPR

c)

MPR bersama pemerintah

d)

pemerintah bersama masyarakat

17.

Proses pembentukan undang-undang yang pertama dilakukan apabila diusulkan oleh DPD adalah DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara ....

a)

imajinatif

b)

mengawang-awang

c)

lisan

d)

tertulis

18.

Proses pembentukan undang-undang yang ketiga dilakukan apabila diusulkan oleh DPD adalah presiden menugasi ... untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.

a)

bupati

b)

menteri terkait

c)

wali kota

d)

gubernur

19.

Proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pertama adalah ...

a)

Presiden berhak mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

b)

Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya

c)

Apabila Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu harus dicabut.

d)

DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati/Walikota secara tertulis

20.

Proses pembentukan peraturan pemerintah yang pertama adalah tahap ....

a)

penetapan dan pengundangan

b)

penyusunan rancangan

c)

perencanaan rancangan

d)

penulisan rancangan