Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan siklus Source pada Manajemen Rantai Pasok adalah

Berikut ini yang merupakan Sektor Nirlaba adalah ……

1)  Lembaga pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal

2)  Industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri teknologi dan informasi, dan lain-lain.

3)  Lembaga sosial kemanusiaan yaitu lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial kesehatan, lembaga bantuan sosial kemasyarakatan, lembaga sosial korporasi.

4)  Pekerjaan dan layanan yang berbasis proyek: pekerjaan konstruksi, teknologi informasi, penyelenggaraan kegiatan, jasa konsultansi.

5)  Berbagai sektor jasa: transportasi, akomodasi, alih daya, dan jasa lainnya.

Agar mencapai hasil yang tepat sasaran, Penerapan Manajemen Rantai Pasok (SCM) pada program atau pun kegiatan di sektor pemerintah harus dilaksanakan pada berbagai tingkatan manajerial yaitu

Kabupaten X membutuhkan petugas kebersihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Kabupaten X dapat melakukan melalui pengadaan

Berikut ini yang BUKAN merupakan Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah…

Perguruan Tinggi ABC merencanakan pembelian Komputer untuk unit laboratorium Pendidikan dengan peruntukan sebagai laboratorium praktek aplikasi komputer. Hasil survey dan berbagai pertimbangan PPK menetapkan spesifikasi komputer dengan TKDN tertinggi. Tindakan PPK sudah menggambarkan tujuan pengadaan

Salah satu implementasi dari kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri ialah

Saudara RR adalah salah seorang Personil Pokja Pemilihan dalam Pengadaan ATK di kantornya yang kebetulan menjadi komisaris CV. NMR. Tahun ini Saudara RR melalui CV. NMR ikut memasukkan penawaran harga pada paket ATK di kantornya. Bagaimana pendapat Anda atas tindakan Saudara RR?

Pada tahun 2023 KPA sebuah Perguruan Tinggi mengusulkan pembangunan sarana olah raga (Lapangan Tenis Outdoor/Terbuka) dengan lokasi di Lahan perluasan kampus yang masih kosong, dari catatan aset sudah terdapat sebuah Lapangan Tenis yang masih layak dan representatif dengan jadwal pemakaian tidak terlalu padat. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan pertimbangan lain karena kebutuhan Gedung Pendidikan lebih layak diutamakan. Etika Pengadaan Barang/Jasa yang KURANG TEPAT dalam keputusan KPA adalah

UKPBJ Kabupaten X melaksanakan kegiatan proses pengadaan konstruksi pembangunan Rumah Sakit Tipe A yang dilaksanakan dengan pola tahun jamak selama 3 tahun, dalam proses dan tahapan pengadaan tersebut, ada indikasi bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang menangani tender tersebut bersifat tidak transparan sehingga terdapat calon penyedia yang tidak puas serta melakukan protes.

  Menurut Anda langkah yang cocokdilakukan oleh calonpenyediaadalahmelakukanprotes/sanggahberdasarkanaspek

Pokja Pemilihan menetapkan hasil pemilihan untuk paket Pembangunan Gedung Laboratorium Fisika dengan nilai Rp.80 Miliar. Hasil penetapan ini ditolak oleh PPK dan meminta Pokja melakukan tender ulang. Pokja menolak melakukan permintaan PPK karena akan menambah waktu dengan mengulang proses pemilihan. Selain itu Pokja juga meminta PPK memberikan alasan yang jelas terkait penolakan atas hasil pemilihan.

  Terkait hal ini, siapakah Pelaku Pengadaan yang dapat menengahi?

Dalam proses Pengadaan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Kota ABC dalam rangka meningkatkan akses ekspor dan impor senilai Rp.15 Miliar, maka proses penetapan pemenang dilakukan oleh

Berikut ini yang BUKAN termasuk aspek pengadaan berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah

Usaha yang memiliki modal maksimal Rp.1 Miliar dan memiliki penjualan maksimal Rp.2 Miliar merupakan kriteria usaha

Yang TIDAK TERMASUK metode pelaksanaan E-purchasing melalui Katalog Elektronik adalah

Kapabilitas atau tingkat kematangan UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan yaitu

Pokja Pemilihan telah mengumumkan pemenang untuk paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Y. Yang ditetapkan sebagai pemenang adalah Peserta yang harga penawaran terkoreksinya terendah ke-9 dari 16 peserta yang mengupload Dokumen Penawaran. Peserta terendah ke-1 tidak bisa menerima penetapan pemenang tersebut. Peserta terendah ke-1 kemudian melakukan sanggah kepada Pokja Pemilihan melalui aplikasi SPSE. Pokja Pemilihan menjawab sanggah tersebut melalui aplikasi SPSE juga. Penyedia terendah ke-1 tidak puas terhadap jawaban sanggah dari Pokja Pemilihan. Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Peserta terendah ke-1 adalah

PT. A, PT. B dan PT. C mengikuti tender pembangunan Gedung Pusat Administrasi Pendidikan Universitas Unggul Indonesia di salah satu Provinsi di Sumatera dengan Pagu Rp. 75 Miliar.

  Pada tahapan evaluasi kualifikasi pokja pemilihan menemukan data PT. D yang ternyata induk perusahaan PT. A yang berpusat di Jakarta terkena sanksi daftar hitam. PT. E yang merupakan kantor pusat PT.C juga terkena sanksi daftar hitam.

  Keputusan yang paling tepat yang diambil oleh PokjaPemilihanadalah

PA selaku penanggung jawab kegiatan, menyusun identifikasi kebutuhan barang/jasa K/L/PD berdasarkan rencana kerja. Identifikasi kebutuhan barang/jasa secara umum dilakukan dengan memperhatikan:

Dengan alasan kesibukan yang sangat padat, PPK mengusulkan kepada KPA dalam pengelolaan pengadaan dari dana APBN untuk melaksanakan penyusunan RUP setelah DIPA diterima, mengingat kebutuhan barang yang tidak mendesak dan pelaksanaan pekerjaan tidak membutuhkan waktu lama.

  Pendapat yang benar menurut Saudara adalah…

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan:

Skenario:

  Pada pembangunan Gedung negara, Saudara sebagai PPK Menyusun Spesifikasi Teknis akan membuat secara rinci, sehingga diharapkan akan terwujud Gedung yang memenuhi kriteria tepat mutu. 

  Instruksi :

  Saudara sebagai PPK akan menyusun spesifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Jasa Konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, yang TIDAK termasuk pengadaan Jasa Konsultansi Non- Konstruksi adalah :

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan

Ketentuan yang TIDAK  sesuai tentang kegunaan HPS adalah

Tahapan penyusunan RAB Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

HPS (Harga Perkiraan Sendiri), yakni perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK di tahap persiapan pengadaan, yang BUKAN ketentuan dalam penyusunan dan penetapan HPS:

Yang bukan  ketentuan pemaketan pekerjaan konstruksi

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelola pengadaan perlu memperhatikan tujuan pengadaan yang salah satunya adalah menghasilkan barang/jasa yang sebanding dengan uang yang dibelanjakan ditinjau dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah….

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat pemaketan pekerjaan sebagai berikut:

1)  Pekerjaan konstruksi berupa pembangunan ruang workshop, ruang pelayanan, dan ruang laboratorium metrologi pada lokasi yang sama dengan nilai total  Rp. 2 Miliar

2)  Pengadaan peralatan metrologi senilai Rp. 800 juta

3)  Pengadaan kendaraan dinas dengan nilai Rp. 700 juta

Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap pemaketan tersebut….

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan, Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pengadaan, dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

UKPBJ yang menjalankan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal, adalah ciri dari Tingkat kematangan UKPBJ

Perubahan atau ketidakpastian terkait aspek kelengkapan/kecukupan desain serta spesifikasi, efisiensi operasional, dan keandalan, mengancam kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan yang dihasilkan, yang bisa berdampak pada biaya.

  Risiko di atas termasuk dalam kategori:

Tindak lanjut hasil reviu oleh Pokja Pemilihan yang mengakibatkan perubahan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disampaikan kepada

Melakukan analisis pasar merupakan salah satu ketentuan dalam reviu dokumen persiapan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Fungsi analisis pasar yaitu

Dalam pengadaan Pekerjaan konstruksi pembangkit listrik tenaga surya skala besar, pokja Kementerian X, akan menetapkan jenis evaluasi penawaran untuk paket pengadaan tersebut, evaluasi penawaran yang tepat adalah :

Aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain….

Berikut pernyataan yang tepat untuk metode evaluasi penawaran sistem nilai yaitu

Pada pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek dilakukan setelah tahapan

Dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, setelah melakukan reviu terhadap dokumen persiapan PPK, Pokja pemilihan melakukan persiapan proses pemilihan dan menyusun dokumen pemilihan. Dalam menyusun dokumen pemilihan pokja pemilihan menetapkan jadwal, metode pemilihan, metode kualifikasi, metode penyampaian penawaran dan metode evaluasi penawaran untuk paket-paket Pengadaan Barang/Jasa di bawah ini :

1)  Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara

2)  Pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara

3)  Penyusunan Dokumen Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

4)  Pembuatan Dekorasi dalam rangka Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022

5)  Penyusunan Dokumen Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal di Kawasan Sabang

  Paket-paket manakah yang dapat menggunakan metode evaluasi penawaran kualitas dan biaya?

Pokja pemilihan Lembaga A sedang melakukan seleksi paket Penyusunan Dokumen Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan nilai HPS sebesar Rp.567.890.000,00. Seleksi dilakukan dengan metode prakualifikasi nilai ambang batas kualifikasi teknis 70, metode penyampaian penawaran 2 file, metode evaluasi penawaran kualitas dan biaya. Hasil evaluasi kualifikasi sebagai berikut:

PT. A 55,35

PT. B 65,36

PT. C 70,01

PT. D 60,45

PT. E 72,3

  Dari hasil evaluasi tersebut, tahapan apa yang akan dilaksanakan oleh pokja pemilihan?

Pernyataan yang TIDAK SESUAI  dengan pemberian penjelasan yaitu

PPK Provinsi A melaksanakan pekerjaan penyusunan Masterplan Pengembangan Wilayah Kabupaten baru percontohan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pekerjaan ini relatif kompleks, dan membutuhkan kajian dan persetujuan dari banyak pihak dengan  anggaran Rp.2,3 Miliar. Setelah dilakukan reviu dan dilaksanakan persiapan pemilihan penyedia maka metode evaluasi penawaran yang ditetapkan pokja pemilihan UKPBJ Provinsi A yaitu

Pokja Pemilihan UKPBJ Provinsi XYZ melaksanakan Tender Pembangunan Gedung Perpustakaan dengan HPS sebesar Rp. 11.250.000.000, Maka untuk Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah banding yang ditetapkan pokja adalah…

Tahapan awal penyusunan daftar Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yaitu

Pokja Pemilihan pada UKPBJ Kabupaten XYZ sedang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan telah selesai melaksanakan tahapan evaluasi dokumen penawaran untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Paket-paket pengadaan yang telah selesai dilakukan evaluasi adalah sebagai  berikut :

1)  Jasa Keamanan Sekretariat Daerah Kabupaten XYZ senilai Rp 870.000.000,00

2)  Pemutakhiran Data Pajak Daerah/PBB P2 senilai Rp 1.200.000,000,00

3)  Pembangunan Gedung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten XYZ senilai Rp 6.100.000.000,00

4)  Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Kelurahan JKL senilai Rp 400.000.000,00

5)  Pengadaan Truk Pengangkut Sampah senilai Rp 1.200.000.000,00

  Paket-paket pengadaan manakah yang harus dilanjutkan dengan tahapan negosiasi teknis maupun biaya oleh Pokja Pemilihan ?

Pembuatan film pendek tentang keberhasilan KB untuk perayaan hari ulang tahun Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan melalui kompetisi, lelang, atau metode pemilihan yang lain, karena Pengadaan ini merupakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan persyaratan Spesifik/khusus dilakukan pada….

Pengadaan  penyewaan kapal  yang dilaksanakan oleh BNPB saat pencarian korban kapal tenggelam,  dilakukan dengan :

Dampak yang ditimbulkan jika Pokja Pemilihan tidak memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen pemilihan yaitu

Jenis kontrak Putar Kunci (Turn Key) pada PBJP dapat digunakan untuk jenis pengadaan

Berikut yang BUKAN merupakan ketentuan jaminan PBJP yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha/Penyedia PBJP

Rumah Sakit Umum Daerah dikelola Dinas Kesehatan Provinsi A akan melakukan pengadaan oksigen medis dengan karakteristik kebutuhan berulang. Jenis kontrak yang tepat untuk jenis pengadaan tersebut adalah

Pernyataan yang SALAH tentang Penyesuaian harga pada Kontrak Tahun Jamak yaitu

Penyedia yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi XYZ tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Selanjutnya setelah melalui tahapan sebagaimana dalam kontrak, PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Dalam rangka melaksanakan penilaian kinerja penyedia, maka PPK

Berikut ini adalah tahapan perumusan kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak:

1)Perencanaan Perumusan Kontrak

2)Persiapan Perumusan Kontrak

3)Penyusunan Rancangan Kontrak

4)Finalisasi Rancangan Kontrak

Tahapan yang BENAR, yaitu

Pekerjaan pembangunan Gedung Pembelajaran Terpadu Madrasah Aliyah Negeri ABC senilai Rp9,8 Miliar telah dilaksanakan serah terima pertama pada tanggal 11 November 2020. Pada tanggal 11 Februari 2021 terjadi kerusakan plafon di Gedung tersebut dan PPK telah menyampaikan permohonan pemeliharaan kepada CV. BMP, tetapi tidak ditanggapi sampai berakhirnya masa pemeliharaan 180 hari kalender setelah serah terima pertama. Tindakan yang tepat dilakukan oleh Budi selaku PPK adalah

Lingkup kontrak pengadaan paket Renovasi Gedung Sekolah antara PPK dengan Penyedia PT. X meliputi: Ruang Kelas, Laboratorium dan Kantor di SD Negeri Y dengan nilai fisik 3 gedung tidak termasuk nilai PPN masing-masing senilai Rp. 4,5 miliar, Rp. 3 Miliar dan Rp. 2,5 Miliar. Hingga akhir jadwal kontrak pekerjaan baru mencapai kemajuan 95% disebabkan Gedung Laboratorium yang belum selesai hingga finishing. PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan kontrak hingga berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani PPK 10 hari kemudian sejak tanggal rencana penyerahan pertama. Penyedia PT. X dalam hal ini dikenai sanksi denda keterlambatan yaitu sebesar

Serah terima hasil pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan

Apabila PPK telah menerima surat pengajuan serah terima dari penyedia, maka hal yang harus dilakukan oleh PPK adalah

Pembangunan Asrama Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ABC 2021 dengan pagu senilai Rp. 32 Miliar dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung oleh PPK dengan melihat hasil evaluasi kinerja Penyedia sebelumnya. Pada tahun 2020 PT. A menjadi pemenang pada paket Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswi dengan nilai yang sama dan bernilai baik melalui penilaian kinerja. PPK melaksanakan kontrak melalui informasi penilaian kinerja penyedia. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah :

Dalam pelaksanaan kontrak pembangunan Gedung Kantor Satu Atap Kabupaten Danau Sentarum, terjadi perubahan spesifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan, dikarenakan material kayu jenis A ukuran 8 x 8 cm tidak ada dipasaran, berbeda saat survey perencanaan tahun lalu. Sehingga dilakukan perubahan spek. Untuk penentuan perubahan spesifikasi ini, PPK melaksanakan penelitian Bersama perencana, pelaksana, pengawas dan tim teknis. Dalam waktu 5 hari kalender dapat diputuskan perubahan spek menggunakan ukuran di atasnya kayu jenis B ukuran 8 x 8 cm. Sebagai PPK menetapkan peristiwa ini sebagai

KPA pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kementerian ABC telah menetapkan Surat Keputusan Tim penyelenggara swakelola pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum tahun 2022 dengan jumlah anggota tim penyelenggara swakelola sebanyak 17 orang, yang terdiri dari 3 orang tim persiapan, 12 orang tim pelaksana dan 2 orang tim pengawas. Berdasarkan hasil reviu Tim Persiapan, pelaksanaan kegiatan membutuhkan tenaga ahli/teknis/narasumber yang tidak dapat dipenuhi dari internal. Berapa jumlah maksimal tenaga ahli/teknis/narasumber yang diperkenankan :

Salah satu kegiatan pada tahap persiapan swakelola adalah melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), terkait dengan kegiatan tersebut maka pernyataan yang TIDAK TEPAT di bawah ini adalah:

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan penelitian Pengembangan Vaksin Merah Putih untuk penanganan pandemi Covid-19. Kepala BRIN sebagai penanggung jawab anggaran dan UGM sebagai pelaksana swakelola.

  Bagaimanapelaksanaankegiatanswakelolatersebutdiimplementasikan

Dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola, pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan K/L/PD. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran kontrak swakelola antara lain:

1)  Pembayaran telah memperhitungkan komponen pajak (PPN 11 % dan PPh).

2)  Pembayaran berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP.

3)  Pembayaran sudah memperhitungkan keuntungan (profit) pelaksana swakelola (10%-15%).

4)  Pembayaran tidak ada unsur keuntungan (profit) sama sekali.

5)  Pembayaran tidak ada unsur keuntungan (profit) namun ditambahkan komponen manajemen fee pelaksana swakelola.

  Diantara keempat pilihan di atas, hal–hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran swakelola tipe II yaitu :

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas terhadap pelaksanaan Swakelola akan menjadi dasar PPK dalam melakukan penilaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan swakelola oleh Tim Pelaksana. Salah satu ruang lingkup penilaian kinerja adalah tingkat respon dan komunikasi yang efektif yang diberikan oleh pelaksana swakelola dalam penyelesaian atau melaporkan setiap perkembangan terhadap pelaksanaan swakelola. Hal tersebut termasuk Penilaian kinerja dalam aspek sebagai berikut

Dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tipe IV, apabila tim pengawas menemukan penyimpangan di lapangan, maka

Risiko dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola berupa terjadinya kekurangan volume pekerjaan merupakan jenis risiko pada tahapan

PA Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun bendungan di satu Kabupaten.

  Berikut yang TIDAK menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan dan penetapan perencanaan pengadaan barang/jasa yang memperhatikan aspek berkelanjutan ialah….

Skenario :

  Saudara sebagai PPK akan melakukan pekerjaan tambah, dimana waktu pelaksanaan telah berlangsung selama lebih dari 10 bulan.

  Instruksi :

  Sebagai dasar untuk melakukan negosiasi oleh Tim Pengelola Kontrak, HPS yang akan disampaikan kepada Tim adalah :

Pada pengadaan di Pokja Dinas XYZ terjadi sanggah dari peserta atas penetapan pemenang oleh pokja. Pokja mengabaikan sanggah tersebut sehingga peserta melakukan pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan :

Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan maka PPK Pekerjaan Rekonstruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten XYZ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia tersebut. Jika pada saat melakukan reviu PPK menitikberatkan pada tahapan penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran, maka bahan informasi yang digunakan PPK yaitu…

Perhatikan gambar berikut!

Pilihan yang TEPAT untuk melengkapi Bukti Pembelian di atas ialah…

Paket tender Pembangunan pagar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Equator dengan HPS senilai Rp230 juta dan pemenang yang diusulkan berkontrak adalah CV. Asa Laksana Muda dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar  Rp199 juta. Khadafi selaku PPK akan berkontrak pada tanggal 28 Mei 2022. Bentuk Kontrak yang akan ditandatangani PPK dan Penyedia adalah :

Data Internal dari informasi Jadwal Pelaksanaan berasal dari

PPK dan Penyedia telah menandatangani kontrak Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Pantai Utara senilai Rp1,42 M selama 150 hari kalender. Setelah penandatangan kontrak PPK melakukan serah terima lapangan kepada Penyedia dan dalam serah terima ternyata ada bagian bangunan lama yang belum selesai proses pengangkutan sisa bongkaran, diperkirakan pengangkutan sisa bongkaran bangunan lama sekitar 5 hari kalender. Untuk itu PPK menetapkan hak untuk peyedia sebagai :

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pos jaga lawang desa pada Pemda Kabupaten WWW sebanyak 26 desa oleh masyarakat adat. Sampai pada batas akhir pelaksanaan kontrak swakelola tanggal 15 Desember 2021, masih tersisa 3 desa yang belum menyelesaikan pembangunan pos jaga lawang desa, yaitu desa P, belum melakukan pengecatan, desa Q, belum memasang jendela pos jaga, dan desa R belum menyelesaikan pembuatan tiang bendera. Dalam laporan yang diterima PPK ada 3 desa terbaik dan tercepat melaksanakan pekerjaan Swakelola tersebut, yaitu desa A, B dan C. Apa yang dilakukan oleh PPK terhadap pekerjaan yang terlambat?

PPK yang mengelola pengadaan barang/jasa melalui cara swakelola, akan menetapkan dokumen pada tahap persiapan.  Jenis informasi apa saja yang dibutuhkan?