wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PENILAIAN HARIAN BAB 1 KELAS X

Total questions: 80

Worksheet time: 41mins

Name
Class
Date
1.

Para menteri diberhentikan oleh ...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

DPA

e)

MA

2.

Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Hal ini merupakan pengertian dari kekuasaan....

a)

legislatif

b)

eksekutif

c)

eksaminatif

d)

yudikatif

e)

moneter

3.

Dalam menetapkan APBD di tingkat provinsi , seorang gubernur melakukan kerja sama dengan DPRD provinsi untuk memperoleh anggaran pembiayaan dalam melaksanakan program - program pemerintah, seandainya DPRD tidak menyetujui tentang anggaran tersebut maka akan menganggu program kerja gubernur. dalam proses tersebut tentu terjadi dialog antara gubernur dengan DPRD. Nilai Pancasila yang terkandung dalam ilustrasi tersebut adalah nilai....

a)

religius

b)

kemanusiaan

c)

persatuan

d)

musyawarah

e)

keadilan sosial

4.

Yang termasuk kelebihan dari sistem pembagian kekuasaan di indonesia adalah....

a)

memungkinkan kompetensi antar negara

b)

memungkinkan adanya kerja sama dan saling mengawasi

c)

melahirkan kekuasaan yang bersifat absolut

d)

tidak ada privasi tiap lembaga negara

e)

memunculkan motivasi

5.

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan ....

a)

Kewenangan

b)

Bentuk

c)

Tingkatan

d)

Waktu

e)

Semua Benar

6.

"Melaksanakan undang-undang" merupakan tugas dari kekuasaan ....

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Eksaminatif/Inspektif

e)

Moneter

7.

Jumlah maksimal kementerian yang bisa dibentuk oleh presiden adalah ....

a)

31

b)

32

c)

33

d)

34

e)

35

8.

Negara Indonesia, berdasarkan pada undang-undang dasar yang dimilikinya, menganut sistem pemerintahan ....

a)

Republik

b)

Kesatuan

c)

Parlementer

d)

Presidensial

e)

Monarki

9.

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

a)

MPR, DPR, DPRD dan DPD

b)

Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

c)

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

d)

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

e)

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

10.

Perhatikan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia di bawah ini!

Presiden adalah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan menteri-menteri. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam sebuah kabinet. Pada awal masa jabatan, presiden wajib membentuk kabinet. Kekuasaan pemilihan menteri berada di tangan presiden. Jabatan menteri dalam kabinet umumnya sesuai dengan jabatan presiden selama lima tahun.

Berdasarkan wacana tersebut merupakan pelaksanaan pada kekuasaan ....

a)

Legislatif

b)

Eksekutif

c)

Yudikatif

d)

Konstitutif

e)

Eksaminatif

11.

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

a)

Menteri Keuangan RI

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Gubernur Bank Indonesia

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

12.

Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....

a)

Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

b)

Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

c)

Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

d)

Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

e)

Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen

13.

Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor

teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari...

a)

Eksekutif, Federatif, Legislatif

b)

Legislatif, Yudikatif, Federatif

c)

Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

d)

Legislatif, Eksekutif, Federatif

e)

Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

14.

Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

a)

Membentuk kabinet menteri

b)

Membahas rancangan undnag-undnag APBN

c)

Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN

d)

Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

e)

Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

15.

Pembagian kekuasaan menurut teori Trias Politica adalah

a)

Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

b)

Legislatif, Eksekutif, Federatif

c)

Legislatif, Afirmatif, Yudikatif

d)

Legisltif, Eksekutif, Afirmatif

16.

Nilai sila Persatuan Indonesia

a)

Menjamin penduduk untuk memeluk agama

b)

Atheisme

c)

Cinta bangsa dan tanah air

d)

Kemakmuran yang merata

17.

Sebelum UUD 1945 di amandemen , kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ........

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

MA

e)

MK

18.

Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya….

a)

Tidak dapat saling menjatuhkan

b)

Presiden dibantu menteri

c)

DPR berfungsi sebagai alat control

d)

Presiden mandataris MPR

e)

Mentri bertanggung jawab kepada Presiden

19.

Menurut UUD 1945 pasal 17 ayat (2) yang berhak membentuk kabinet adalah …..

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden dan DPR

d)

Presiden

e)

DPR dan MPR

20.

Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum adalah…..

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

Pengadilan Negeri

e)

Pengadilan Tinggi

21.

Pembagian Kekuasaan menjadi tiga bentuk pemerintahan yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang lebih dikenal dengan Prinsip Trias Politica yang dianut oleh negara-negara modern saat ini merupakan teori dari....

a)

John F. Kennedy

b)

John Locke

c)

Montesqiue

d)

Abraham Lincoln

e)

Aristoteles

22.

Berikut ini yang merupakan hubungan pemerintahan yang bersifat horizontal adalah...

a)

MA dengan Pengadilan Tinggi

b)

DPR RI dengan Gubernur

c)

Presiden dengan Gubernur

d)

Presiden dengan DPR RI

e)

Presiden dengan TNI-POLRI

23.

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan kekuasaan moneter adalah....

a)

BPK

b)

Bank Indonesia

c)

KPK

d)

Menteri Keuangan

e)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

24.

Pemegang kekuasaan pemerintahan negara dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945....

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPD

d)

MA

e)

Presiden

25.

Bukti dianutnya pembagian kekuasaan di Negara Indonesia ialah bahwa dalam menetapkan UU dan RAPBN, Presiden meminta persetujuan dari....

a)

DPR

b)

BPK

c)

MA

d)

MK

e)

DPD

26.

Lembaga negara menangani gugatan kasasi dari seorang terdakwa ialah....

a)

DPR

b)

MA

c)

MK

d)

Pengadilan Tinggi

e)

Pengadilan Negeri

27.

Indonesia menganut sistim politik yang berlandaskan Ideologi Pancasilla, bila dikaitkan dengan sistim politik yang berdasarkan kekuasaan Negara maka akan melahirkan ajaran Trias Politika………

a)

Pemisahan Kekuasaan

b)

Pembagian Kekuasaan

c)

Kekuasaan Anarki

d)

Kekuasaan Diktator

e)

Kekuasaan Absolut

28.

pada kekuasaan eksekutif tingkat pemerintah pusat dipimpin oleh presiden, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh ....

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

DPD

d)

DPRD

e)

MPR

29.

Didalam kekuasaan eksekutif, yang bertugas membantu presiden adalah ....

a)

Wakil Presiden

b)

Menteri

c)

Wakil Presiden dan Menteri

d)

MPR

e)

DPR

30.

Macam macam kekuasaan menurut Jhon Locke kecuali

a)

Kekuasaan eksekutif

b)

Kekuasaan federatif

c)

Kekuasaan legislatif

d)

Kekuasaan yudikatif

e)

Kekuasaan membuat undang undang

31.

Yang dimaksud pembagian kekuasaan secara horisontal adalah...

a)

pembagian kekuasaan berdasarkan sistem kabinet presidensiil dan parlementer

b)

bentuk negara nya yaitu kesatuan dan serikat

c)

bentuk pemeriintahannya yaitu monarkhi dan republik

d)

berdasar fungsi lembaga-lembaga negara yang ada legislatif, eksekutif, yudikatif

e)

berdasar tingkatan daerahnya yang ada yaitu, provinsi, kota, kabupaten

32.

Tugas dan Wewenang mengubah dan/atau menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah….

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPD

d)

MA

e)

MK

33.

Di bawah ini yang bukan merupakan isi dari teori trias politica menurut Montesquieu adalah....

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Federatif

d)

Legislatif

34.

Dalam konsep pemisahan kekuasaan, kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ maupun fungsinya sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut ....

a)

harus saling berkoordinasi

b)

tidak ada koordinasi sedikitpun

c)

jika dibutuhkan bisa saling koordinasi

d)

membutuhkan kerjasama antar lembaga

e)

harus saling berkonsultasi antar lembaga

35.

Kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan disebut: ...

a)

kekuasaan negara

b)

kebijaksanaan negara

c)

keputusan negara

d)

kewenangan negara

e)

politik negara

36.

Pembagian kekuasaan secara vertikal terjadi akibat diterapkannya asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kecuali beberapa hal berikut ini....

a)

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, yustisi, moneter dan fiskal

b)

politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan, keamanan, pendidikan dan kesehatan

c)

pertahanan, keamanan, poltik luar negeri, moneter dan fiskal, pendidikan

d)

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pajak, perdagangan, pariwisata

e)

politik luar negeri, agama, fiskal, pndidkan dan kebudayaan

37.

yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah...

a)

memegang kekuasaan pemerintahan

b)

mengajukan rancangan undang-undang

c)

menetapkan peraturan pemerintah

d)

mengangkat dan memberhentikan menteri

e)

menyatakan perang, membuat perdamaian dan menyatakan keadaan bahaya

38.

Yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah...

a)

memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

b)

memberi amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

c)

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

d)

menerima penempatan duta negara lain

e)

membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

39.

Beda antara teori trias politika antara Montesquieu dan John Locke terletak pada .....

a)

A. antara legeslatif dengan ekskutif

b)

antara pemerintah pusat dan daerah di negara kesatuan

c)

antara federatif dan yudikatif

d)

antara legeslatif, ekskutif dan yudikatif

e)

antara legeslatif dan yudikatif

40.

Dalam penyelenggaraan negara aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam...

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

41.

Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...

a)

Solidaritas

b)

Partisipasi

c)

Demokrasi

d)

Kesetaraan

42.

pengertian kekuasaan federatif menurut John Locke adalah

a)

kekuasaan membuat UU

b)

kekuasaan untuk menghukum pelanggar UU

c)

kekuasaan kehakiman

d)

kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri

43.

Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan konstitutif....

a)

kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar

b)

kekuasaan untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Dasar

c)

kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

d)

kekuasaan untuk menghentikan Undang-Undang Dasar

44.

Nilai Sila keempat Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara adalah ....

a)

Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.

b)

Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.

c)

Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

d)

Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.

45.

Tugas lembaga legislatif adalah.....

a)

melaksanakan undang-undang

b)

melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain

c)

mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang

d)

Membuat Undang-Undang

46.

Teori kedaulatan yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat merupakan teori kedaulatan ….

a)

Tuhan

b)

Raja

c)

Negara

d)

Hukum

e)

Rakyat

47.

Lembaga yang bertugas mengawasi para hakim adalah ...

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

jawaban salah semua

48.

Perhatikan informasi berikut!

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan melaksanakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021. Untuk jumlah total usulan formasi CPNS 2021 yang masuk untuk instansi pusat sebanyak 113. 172 formasi dan pemerintah daerah sebanyak 438.170.

Informasi pada soal berkaitan erat dengan salah satu lembaga pemerintah non kementerian, yaitu....

a)

BIN

b)

BKN

c)

BNN

d)

BMKG

e)

BP2MI

49.

Berikut ini yang merupakan fungsi LAN adalah...

a)

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara

b)

Penetapan sistem statistik nasional

c)

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas perpusnas

d)

Penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar

e)

Koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal

50.

Negara yang menerapkan konsep trias politika sebagai pembagian kekuasaan adalah....

a)

Inggris

b)

Amerika Serikat

c)

Jepang

d)

Indonesia

e)

Australia

51.

Berikut ini merupakan kementerian yang berada di bawah koordinator kementerian bidang politik, hukum dan keamanan adalah.....

a)

Kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan kementerian pariwisata

b)

Kementerian keuangan, kementerian perdangan, serta kementerian pemuda dan olahraga

c)

Kementerian pertahanan, kementerian komunikasi dan informatika, serta kementerian luar negeri

d)

Kementerian energi dan sumber daya mineral, kementerian agama, serta kementerian sosial

e)

Kementerian kesehatan, kementerian hukum dan ham serta kementerian pendidikan dan kebudayaan

52.

Urusan pemerintahan kementerian yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945 meliputi....

a)

Urusan dalam negeri, urusan luar negeri, dan urusan pertahanan

b)

Urusan agama, urusan dalam negeri dan urusan pertahanan

c)

ransportasi, komunikasi dan urusan dalam negeri

d)

Urusan dalam negeri, urusan pertahanan, dan kesehatan

e)

Urusan ketenagakerjaan, industri, dan olahraga

53.

Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....

a)

101 Tahun 2001

b)

102 Tahun 2001

c)

103 Tahun 2001

d)

101 Tahun 2002

54.

Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...

a)

32

b)

33

c)

34

d)

35

55.

Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....

a)

17

b)

18

c)

22C

d)

23

56.

lembaga pemerintah non kementerian yang mengurusi masalah penanggulangan bencana yaitu ....

a)

BNPB

b)

ANRI

c)

BNPY

d)

BIN

57.

Pilih lah 2 nilai instrumental yang terkandung pada sila kedua Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerinahan negara adalah:

a)

pasal 28 UUD NRI Tahun 1945

b)

pasal 29 UUD NRI Tahun 1945

c)

pasal 30 UUD NRI Tahun 1945

d)

pasal 32 UUD NRI Tahun 1945

e)

pasal 26 UUD NRI Tahun 1945

58.

Pilih lah 2 nilai instrumental yang terkandung pada sila ketiga Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerinahan negara di Indnesia!

a)

pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

b)

pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

c)

pasal 37 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945

d)

pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

e)

pasal 31 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

59.

Pilihlah 2 nilai instrumental yang berkaitan dengan nilai kerakyatan didalam UUD NRI tahun 1945 yang paling tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia di bawag ini !

a)

pasal 1 ayat 1

b)

pasal 1 ayat 2

c)

pasal 3

d)

pasal 23 ayat 2

e)

pasal 22E

60.

Kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan pengertian dari pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu kekuasaan : ....

a)

eksekutif

b)

legislatif

c)

yudikatif

d)

eksaminatif

e)

moneter

61.

Kekuasaan eksekutif untuk menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara di pegang oleh presiden. Hal ini di tegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal : ...

a)

3 ayat (1)

b)

4 ayat (1)

c)

20 ayat ( 1)

d)

22D ayat (2)

e)

24 ayat (2)

62.

Hubungan kekuasaan lembaga eksekutif dengan yudikatif tampak dalam kegiatan:

a)

pembahasan rancangan undang-undang tentang organisasi masyarakat

b)

pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba

c)

Presiden menerima penempatan duta negara lain

d)

Mahkamah Agung melakukan judicial review

e)

mengadakan perjanjian dengan negara lain

63.

. Lembaga ini berfungsi mengoordinasi dan mensinergikan penyelenggaraan pengawasan interen terhadap akuntabilitas keuangan Negara / daerah dan pembagunana nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan interen pemerintah lainnya. Lembaga yang dimaksud adalah:

a)

Badan Strandardisasi Nasional

b)

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

c)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

d)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

e)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

64.

Kementerian yang berada di bawah koordinator Kementerian Bidang Perekonomian yaitu: …

a)

Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian

b)

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pertanian

c)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Agama

d)

Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perdagangan

e)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Kesehatan

65.

Perhatikan kementerian dibawah ini!

(1) kementerian keuangan

(2) pendidikan dan kebudayaan

(3) kementerian Hukum dan Ham

(4) kementerian pemuda dan olahraga

(5) kementerian pariwisata

Diantara kementerian tersebut yang merupakan kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat pada nomor: ...

a)

(1), (2), dan (3)

b)

(1),(2), dan (4)

c)

(1), (3) dan (5)

d)

(2),(3), dan (4)

e)

(3),(4) dan (5)

66.

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas sebagai penghubung utama antar dunia usaha dan pemerintah merupakan tugas dari lembaga : ...

a)

BMKG

b)

BKPM

c)

BSN

d)

LKPP

e)

BPKP

67.

Perhatikan gambar diatas!

Hal ini merupakan pelanggaran dari nilai Praksis pancasila terutama pada sila ke: ....

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

68.

Perhatikan gambar diatas!

Gambar diatas merupakan perwujudan dari nilai instrumental Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama pada :

a)

Sila kelima

b)

Sila ketiga

c)

Pasal 32

d)

Pasal 34

e)

alenia pertama

69.

Sistem pemerintahan yang dianut Repulik Indonesia adalah presidensial yang berarti kekuasaan presiden sangat kuat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Diantara kekuasaan Presiden sebagai Kepala negara adalah: ...

a)

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

b)

Presiden mengangkat duta dan konsul

c)

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang

d)

mengangkat anggota yudisial atas persetujuan DPR

e)

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

70.

Perhatikan gambar di samping!

gambar tersebut menunjukkan telah memudarnya nilai-nilai dari pancasila yaitu : ....

a)

tenggang rasa

b)

keadilan sosial

c)

persatuan

d)

kemanusiaan

e)

kerakyatan

71.

Berikut ini yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Riset, teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia adalah : .....

a)

BSN

b)

BKKBN

c)

ANRI

d)

LKPP

e)

BKPM

72.

Keberadaaan Lembaga Pemerintah Nonkementerian diatur dalam :

a)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 37

b)

Kepres Nomor 103 Tahun 2001

c)

UU no 39 Tahun 2008

d)

PP no. 41 Tahun 2021

e)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke 4

73.

Dalam Praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, Ateisme merupakan paham yang gak sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu kebijakan pemerintah dalam melarang tumbuh dan berkembangnya ateisme di Indonesia terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada : ....

a)

pasal 29 ayat (1)

b)

pasal 28A

c)

pasal 32 ayat (2)

d)

pasal 1 ayat (2)

e)

pasal 22 E ayat (1)

74.

Pernyataan berikut yang merupakan salah satu kelebihan sistem pembagian kekuasaaan di Indonesia adalah: ...

a)

memungkinkan adanya kompetisi antar lembaga

b)

memungkinkan adanya saling kerjasama dan saling mengawasi

c)

melahirkan kekuasaan yang bersifat absolut dan melembaga

d)

tidak adanya privasi tiap lembaga negara

e)

memunculkan motivasi untuk lebih baik dati lembaga lain

75.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas ...

a)

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

b)

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

c)

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

d)

Menggantikan posisi wakil presiden untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.

e)

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

76.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada

a)

Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat yang terkait

b)

MPR

c)

Rakyat secara langsung

d)

Melalui menteri atau pejabat dibawah DPR

e)

Melalui Menteri atau pejabat setara dengan DPR

77.

Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....

a)

BAPPENAS

b)

BKPM

c)

BULOG

d)

BNN

e)

BPS

78.

BNN adalah kepanjangan dari...

a)

Badan Narkotika Nasional

b)

Badan Nuklir Nusantara

c)

Badan Obat Nasional

d)

Badan Nusantara Nasional

e)

Badan Keamanan Nasional

79.

Nilai yang mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah nilai ...

a)

ketuhanan

b)

kemanusiaan

c)

persatuan

d)

kerakyatan

e)

keadilan

80.

Kekuasaan konstitutif di Indonesia diatur dalam pasal ...

a)

3 ayat (1) UUD NRI 1945

b)

4 ayat (1) UUD NRI 1945

c)

20 ayat (1) UUD NRI 1945

d)

24 ayat (2) UUD NRI 1945

e)

23E ayat (1) UUD NRI 1945

Similar Resources on Wayground

Soal UH BAB 1 kls 12

82 questions

Soal UH BAB 1 kls 12

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Quiz Latihan TKA Sesi 2 Pendidikan Pancasila Kelas XII TKJ B

77 questions

Quiz Latihan TKA Sesi 2 Pendidikan Pancasila Kelas XII TKJ B

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Quiz tentang Pendidikan Pancasila

80 questions

Quiz tentang Pendidikan Pancasila

quiz

Worksheet

•

12th Grade