Atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya, merupakan pernyatan kemerdekaan Indonesia dalam

Cita -cita dan tujuan negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdapat dalam alinea ke

Sistimatika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sistimatika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen terdiri dari

Peraturan pokok yang menjadi dasar atau rujukan dan menjadi jiwa peraturan-peraturan dibawahnya disebut

Konstitusi yang isinnya memuat hal-hal yang menyangkut ketentuan pokok atau dasar bagi rakyat dan negara yang bersangkutan merupakan konstitusi arti

Konstitusi yang bila diperlukan perubanan tidak membutuhkan prosedur yang istimewa serta mudah menyesuaikan dengan perkembangan jaman maka konstitusi tersebut merupakan konstitusi yang bersifat

Suatu konstitusi /undang-undang Dasar dari suatu negara harus memuat

UUD Negara RI Tahun 1945, untuk melihat apakan aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi adalah fungsi UUD Negara RI sebagai

Bagaimana kekuasaan negara disususn,dibagi dan dilaksankan merupakan fungsi UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fungsi

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara ....................”.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum ..............................

Sistem hukum nasional merupakan hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan .........

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan .....................................”

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................

Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki ........................................................................ bagi kepastian hukum.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ....................... atau tingkatan.

Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan ................................

Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan .........................

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang .........................

Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan ...................................

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................................

Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki .........................yang berbeda.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai ......................................Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Tata urutan perundangan-undangan terendah adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) g. Peraturan Daerah ..................................

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu satu diantaranya sebagai berikut .........

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai ................................... yang hendak dicapai.

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang .................................

Setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosois, sosiologis, maupun yuridis dan harus ...........