wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UH 3 PPKN 8

Total questions: 50

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

Isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) adalah ….

a)

Tata hukum laut di Indonesia

b)

Negara Indonesia adalah negara kepulauan

c)

Negara Indonesia adalah negara hukum

d)

Negara Indonesia adalah negara demokrasi

2.

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang ….

a)

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Daerah

d)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

3.

Pejabat negara yang mempunyai hak untuk membuat Rancangan Undang – Undang adalah ….

a)

Presiden

b)

BPK

c)

MA

d)

KY

4.

Perundang – undangan nasional adalah peraturan yang ditulis oleh Lembaga pembuat undang – undang yang mengikat secara umum di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara harus ,,,,

a)

Ikut serta membuat dan menetapkan perundang – undangan

b)

Melaksanakan kebijakan perundang – undangan

c)

Menaati peraturan perundang – undangan

d)

Ikut meratifikasi perundang – undangan

5.

Dalam berhubungan atau berinteraksi antar manusia diperlukan peraturan yang mengikat dan bertujuan ….

a)

Menciptakan perdamaian dan keadilan sosial

b)

Menjaga perdamaian  dan ketertiban umum

c)

Menciptakan hubungan yang tenteram, damai dan teratur

d)

Menjaga keteraturan nasional

6.

Sebagai seorang pelajar, Agil tidak pernah terlambat masuk sekolah. Ia selalu tiba di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Dalam hal pelajaran, Agil termasuk siswa yang rajin, termasuk ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam kasus tersebut, Agil menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan perundangan – undangan di lingkungan ….

a)

Keluarga

b)

Masyarakat

c)

Berbangsa dan bernegara

d)

Sekolah

7.
a)

1), 2), dan 3)

b)

1), 2), dan 4)

c)

2), 3), dan 4)

d)

3), 4), dan 5)

8.

Peran UUD NRI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang – undangan adalah ….

a)

Acuan dalam pembuatan peraturan lain

b)

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

c)

Dasar berdirinya UU di Indonesia

d)

Kerangka berdirinya UU di Indonesia

9.

Berikut yang tidak termasuk identitas Negara Indonesia adalah ….

a)

Bahasa Indonesia

b)

Bendera Merah Putih

c)

Lambang Burung Garuda

d)

Politik luar negeri yang bebas aktif

10.

Dias baru saja pindah ke kota Denpasar bersama keluarganya. Dias dan keluarganya beragama Islam. Ketika Hari Raya Nyepi, keluarga Dias mengikuti kebiasaan masyarakat Bali untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud saling menghormati kepercayaan, adat, dan kebiasaan pemeluk Agama Hindu. Tindakan yang dilakukan oleh Dias dan keluarganya menunjukkan adanya sikap patuh terhadap peraturan perundang – undangan di lingkungan ….

a)

Keluarga

b)

Sekolah

c)

Negara

d)

Masyarakat

11.

Perpu dapat ditetapkan menjadi Undang – Undang ketika ….

a)

Keadaan genting

b)

Diberlakukan oleh Presiden

c)

Mendapat persetujuan dari DPR

d)

Sejumlah besar Menteri mengajukan kepada Presiden

12.

Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengubah, mengganti, dan mencabut pasal -pasal dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ….

a)

MPR

b)

Presiden

c)

DPR

d)

MA

13.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) dapat ditetapkan menjadi Undang – Undang jika mendapat persetujuan dari ….

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

MA

14.

Lembaga negara yang berhak menetapkan Peraturan Pemerintah adalah ….

a)

DPR

b)

MPR

c)

MA

d)

Presiden

15.

Dari segi materi, suatu perundang – undangan mengajak tiap warga negara berperan aktif menjaga keberagaman dalam masyarakat sehingga terwujudlah persatuan bangsa. Hal tersebut merupakan perwujudan dari asas ….

a)

Kebangsaan

b)

Kekeluargaan

c)

Kenusantaraan

d)

Bhineka Tunggal Ika

16.

Peraturan Daerah Provinsi adalah suatu peraturan yang dibuat oleh ….

a)

DPRD Provinsi dengan persetujuan gubernur

b)

DPRD dan DPD

c)

DPD dengan persetujuan gubernur

d)

Gubernus dan wakilnya

17.

Penertian dari otonomi daerah adalah ….

a)

Daerah mengatur dan mengelola aset pemerintah daerahnya sendiri

b)

Segala pembangunan daerah harus mendapat ijin dari pemerintah pusat

c)

Pemerintah pusat mengatur daerah sepenuhnya

d)

Aset yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh daerah

18.

Arman adalah seorang mahasiswa. Ia prihatin terhadap kondisi anak – anak di sekitar tempat tinggalnya yang tidak mengenyam Pendidikan. Oleh karena itu, Ia pun mengajak beberapa temannya untuk melatih anak – anak tersebut membaca pada hari Sabtu dan Minggu. Tindakan Arman dan teman – temannya tersebut mencerminkan …. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

a)

Kedudukan

b)

Tujuan umum

c)

Tujuan khusus

d)

Dasar ketentuan

19.

Lembaga negara yang tidak berhak membuat Rancangan Undang – Undang adalah ….

a)

Presiden

b)

DPR

c)

DPD

d)

MPR

20.

Presiden memberi tugas kepada … untuk membahas RUU Bersama DPR.

a)

Menteri

b)

Wakil Presiden

c)

DPR

d)

DPD

21.

Rancangan Undang – Undang yang diajukan oleh DPD adalah RUU yang berkaitan dengan ….

a)

Eksport import

b)

Otonomi daerah

c)

Kurs rupiah

d)

Hubungan luar negeri

22.

Lembaga negara yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Presiden adalah ….

a)

DPR

b)

MPR

c)

Menteri

d)

BPK

23.

Segala aspek dan kegiatan kehidupan di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Misalnya, penggunaan bermotor wajib menggunakan menyesuaikan peraturan lalu lintas, kegiatan perdagangan harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perdagangan. Hal tersebut merupakan upaya perwujudan salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal ….

a)

1 ayat (1)

b)

1 ayat (3)

c)

3 ayat (1)

d)

3 ayat (2)

24.

Tata urutan peraturan perundang – undangan yang kedua berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah ….

a)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

b)

Keputusan Presiden

c)

Ketetapan MPR

d)

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

25.

Pihak yang tidak dapat mengusulkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang adalah ….

a)

DPR

b)

DPD

c)

MA

d)

Presiden

26.

Jika jumlah anggota Majelis Permusyawaratan rakyat berjumlah 120 orang, perubahan pasal UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan ketika sekurang – kurangya dihadiri oleh ….

a)

50 orang

b)

60 orang

c)

70 orang

d)

80 orang

27.

Jika anggota MPR sebanyak 692 orang, maka usulan terhadap perubahan pasalUUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan jika dihadiri oleh ….

a)

b)

c)

d)

28.

Tata urutasn peraturan perundangan secara nasional diatur dalam ….

a)

UU No. Tahun 2000

b)

Tap MPR No. III/MPR/2000

c)

Tap MPR No. I/MPR/2001

d)

UU No. 12 Tahun 2011

29.

Perpu ditandatangani oleh ….

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Wakil Presiden

30.

Hierarki perundang – undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah ….

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

 Ketetapan MPR

c)

Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

d)

Peraturan Pemerintah

31.

Berikut yang bukan tata cara perubahan UUD NRI Tahhun 1945 diatur dalam Pasal 78 Keputusan MPR               Nomor VII/MPR/2004 adalah ….

a)

b)

Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

c)

Usul diajukan kepada pimpinan majelis dan pimpinan majelis mengadakan rapat pimpinan majelis untuk membahas usulan tersebut paling lambat sembilan puluh hari sejak diterimanya usul

d)

Apabila rapat pimpinan majelis menilai usul perubahan telah memenuhi persyaratan, pimpinan majelis mengundang anggota untuk melaksanakan sidang majelis.

32.

Keikutsertaan rakyat dalam urusan kenegaraan termasuk hal menetapkan peraturan perundang – undangan merupakan ….

a)

Dasar kehidupan demokrasi

b)

Pelaksanaan kedaulatan rakyat

c)

Perwujudan negara hukum

d)

Proses Pendidikan politik

33.

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka. Pernyataan ini terdapat pada ….

a)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

b)

Pasal – pasal UUD NRI Tahun 1945

c)

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945

d)

Aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945

34.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU harus diminta persetujuan kepada ….

a)

MPR

b)

MA

c)

DPR

d)

MK

35.

Salah satu nilai dasar aturan hukum adalah ….

a)

Ketertiban hukum

b)

Kesadaran hukum

c)

Kejelasan hukum

d)

Kepastian hukum

36.

Menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku merupakan ….

a)

Hak setiap warga negara

b)

Kewajiban setiap warga negara

c)

Kehendak penguasa negara

d)

Hakikat setiap warga negara

37.

Tugas pokok kedaulatan rakyat adalah …

a)

Mengangkat pemimpin negara

b)

Mengawasi Tindakan pejabat

c)

Menyalurkan aspirasi rakyat

d)

Memberantas korupsi

38.

Kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ….

a)

1 ayat (1)

b)

1 ayat (2)

c)

2 ayat (1)

d)

2 ayat (2)

39.

Untuk menciptakan tertib hukum negara diperlukan ….

a)

Perpu Nasional

b)

Impres

c)

UUD NRI Tahun 1945

d)

Tap MPR

40.

Sumber hukum dasar nasional adalah ….

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Pancasila

c)

Undang – Undang

d)

Ketetapan MPR

41.

Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk mengurus persoalan yang memerlukan pengaturan segera atau mendesak adalah ….

a)

Undang – Undang

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

42.

Setiap anak harus mengikuti upacara dengan tertib. Peraturan tersebut merupakan salah satu isi dari peraturan ….

a)

Keluarga

b)

Masyarakat

c)

Sekolah

d)

Lingkungan

43.

Setiap siswa di sekolah sebaiknya ….

a)

Mematuhi semua aturan di sekolah

b)

Membuat aturan sendiri

c)

Mempunyai aturan sendiri

d)

Menaati aturan kalua ada guru

44.

Para siswa biasanya dilibatkan dalam pembuatan aturan ….

a)

Sekolah

b)

Kelas

c)

Tertulis

d)

Tidak tertulis

45.

Mengikuti kerja bakti dan siskamling merupakan contoh mematuhi peraturan yang ada di ….

a)

Sekolah

b)

Pemerintah

c)

Masyarakat

d)

Negara

46.

Larangan merokok di tempat umum bertujuan menurunkan angka ….

a)

Kesejahteraan

b)

Kemakmuran

c)

Kesehatan

d)

Kematian

47.

Peraturan lalu lintas bertujuan untuk menjaga ketertiban di ….

a)

Jalan Raya

b)

Rumah

c)

Sekolah

d)

Pasar

48.

Badan yang terlibat dalam penyusunan UU adalah ….

a)

DPR dan DPRD

b)

Presiden dan Menteri

c)

Presiden dan MPR

d)

Presiden dan DPR

49.

Ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap warga negara bersaman kedudukan dalam hukum dan pemerintah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ….

a)

27 ayat (1)

b)

27 ayat (2)

c)

28 ayat (1)

d)

28 ayat (2)

50.

Perubahan terhadap UUD diatur dalam  …

a)

Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945

b)

Pasal 35 UUD NRI Tahun 1945

c)

Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945

d)

Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945