wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Total questions: 70

Worksheet time: 35mins

Name
Class
Date
1.

Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari...

a)

Suprastruktur Politik

b)

Infrastruktur Politik

c)

Partisipasi Politik

d)

Media Politik

e)

Partai Politik

2.

Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok

tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....

a)

Suprastruktur Politik

b)

Infrastruktur Politik

c)

Partisipasi Politik

d)

Media Politik

e)

Partai Politik

3.

Lembaga diatas merupakan infrastruktur politik yang termasuk dalam...

a)

Partai Politik

b)

Interest Group

c)

Pressure Group

d)

Media Komunikasi Politik

e)

Underbow Partai Politik

4.

Dibawah ini yang merupakan lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia antara lain...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Kedutaan Besar

5.

Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945. Merupakan tugas dan wewenang dari...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Mahkamah Agung

6.

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon terdapat dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada...

a)

Pasal 6 A ayat (1)

b)

Pasal 6 A ayat (2)

c)

Pasal 6 A ayat (3)

d)

Pasal 7 ayat (1)

e)

Pasal 7 ayat (2)

7.

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang DPR berisi tentang...

a)

Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR

b)

Anggota DPR dipilih melalui Pemilu

c)

Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan

pendapat DPR

d)

Hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas DPR

e)

Hak mengajukan rancangan undang-undang DPR

8.

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Merupakan pengertian dari...

a)

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

b)

Administrasi Pemerintah

c)

Kebijakan Pemerintah

d)

Peraturan Pemerintah

e)

Pemerintahan demokratis

9.

Dibawah ini yang merupakan unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik dan bersifat sinergis, antara lain...

a)

Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu

b)

Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik

c)

Unsur warga masyarakat (stakeholders)

d)

Unsur Pertahanan dan Ketahanan

10.

kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya adalah pengertian dari...

a)

Partisipasi politik

b)

Media Komunikasi Politik

c)

Partai Politik

d)

Anggota Partai Politik

11.

Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku partisipasi politik di lingkungan sekolah, antara lain...

a)

Ikut serta dalam pemilihan ketua osis

b)

Ikut serta dalam forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah

c)

Ikut serta dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti

d)

Tidak terlambat datang ke sekolah

12.

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan di lingkungan masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain...

a)

Forum warga

b)

Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya

c)

Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya

d)

Tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong warga

13.

DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk ...

a)

mewakili partai politik

b)

melakukan pemilu

c)

menyampaikan suara golongan

d)

menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia

e)

memperjuangkan kepentingan daerah

14.

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah ...

a)

Mahkamah Agung

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPA

e)

Mahkamah Konstitusi

15.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur yaitu ...

a)

rakyat, pemerintah, negara

b)

rakyat, masyarakat, swasta

c)

pemerintah, swasta, warga masyarakat

d)

negara, swasta, pemerintah

e)

swasta, pemerintah, wiraswasta

16.

Masyarakat Desa Karang ramai-ramai menuju tempat pemungutan suara. Mereka mendatangi tempat pemungutan suara uintuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Karang merupakan bentuk dari ...

a)

kelompok kepentingan

b)

kelompok penekan

c)

partisipasi politik

d)

jaringan politik

e)

partai politik

17.

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan fungsi untuk mengawasi kinerja para hakim adalah ...

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

18.

Adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas merupakan ciri good governance, yaitu ...

a)

komunikasi

b)

interdepedensi

c)

interaksi yang baik

d)

keseimbanngan kekuatan

e)

proses pengutan diri sendiri

19.

Pemerintahan yang hasil dari kegiatan dan institusi sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sumner daya dengan sebaik-baiknya merupakan penerapan prinsip goog governace, yaitu ...

a)

partisipasi

b)

berkeadilan

c)

transparasi

d)

akuntabilitas

e)

efektif dan efisien

20.

Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut

1) Suprastruktur Politik

2) Dewan Perwakilan Rakyat

3) Infrastruktur Politik

4) Majelis Permusyawaratan Rakyat

a)

1,2 dan 3

b)

1 dan 2

c)

3 dan 4

d)

1 dan 3

e)

Benar Semua

21.

Gambar diatas merupakan salah satu contoh

a)

Partisipasi politik di lingkungan rumah

b)

Kewajiban Warga Negara

c)

Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

PEMILU

e)

Partisipasi warga negara yang baik

22.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

a)

Lembaga Negara

b)

Lembaga Tertinggi Negara

c)

Lembaga Tinggi Negara

d)

Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden

e)

Lembaga Negara

23.

Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dan berperan menjadi pelaku politik non-formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara merupakan definisi dari ....

a)

Political Party

b)

Political Systems

c)

Political Infrastructure

d)

Political Suprastructure

e)

Trias Politica

24.

Keseluruhan kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut merupakan pengertian dari ....

a)

Political Party

b)

Political Systems

c)

Political Infrastructure

d)

Political Suprastructure

e)

Trias Politica

25.

Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sebagai mesin politik resmi suatu negara dan penggerak politik yang bersifat formal dinamakan ....

a)

Political Party

b)

Political Systems

c)

Political Infrastructure

d)

Political Suprastructure

e)

Interest Group

26.

Sebagai Civil Society Organization (CSO), Organisasi PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) termasuk dalam komponen ....

a)

Political Party

b)

Pressure Group

c)

Mass Media

d)

Interest Group

e)

Political Suprastructure

27.

Perhatikan lembaga-lembaga di bawah ini !

1)      Lembaga Swadaya Masyarakat

2)      Dewan Perwakilan Rakyat

3)      Dewan Perwakilan Daerah

4)      Partai Politik

5)      Presiden dan Wakil Presiden

6)      Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia ditandai oleh nomor ….

a)

1, 2, 3 dan 4

b)

1, 3, 4 dan 5

c)

1, 3, 5 dan 6

d)

2, 3, 5 dan 6

e)

3, 4, 5 dan 6

28.

Pada dasarnya Political Infrastructure mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ....

a)

Pressure Group

b)

Political Party

c)

Interest Group

d)

Government Organization

e)

Mass Media

29.

Alat komunisasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya merupakan fungsi dari ....

a)

Political Party

b)

Pressure Group

c)

Mass Media

d)

Interest Group

e)

Political Suprastructure

30.

Retno Marsudi as a Minister of Foreign Affairs (2019-sekarang), diangkat oleh ....

a)

DPR

b)

KEMENLU

c)

PRESIDEN

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

MPR

31.

Menurut pasal 2 ayat (1), Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas ....

a)

DPR dan MPR

b)

DPR dan DPD

c)

DPR dan DPRD

d)

DPD dan DPRD

e)

DPRD I dan DPRD II

32.

Fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting dalam Pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Konstitusi dilakukan oleh Lembaga ....

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Mahkamah Agung

d)

Komisi Pemberantasan Korupsi

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

33.

Sesuai ketentuan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali ...

a)

Memutus pembubaran partai politik

b)

Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu

c)

Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum

d)

Menguji UUD terhadap UU

e)

Memutuskan sengkatan kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD

34.

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, sebagaimana yang diungkap World Bank disebut ....

a)

Democratization

b)

Good Governance

c)

Political Partisipation

d)

Political Party

e)

Political Infrastructure

35.

Berikut tidak termasuk dalam aspek tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik yakni ....

a)

Pemerintahan yang demokratis

b)

Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik

c)

Terwujudnya akuntabilitas publik

d)

Tersedianya perangkat hukum yang memadai

e)

Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan

36.

Warga dapat menampilkan perilaku politiknya secara tidak langsung melalui penyampaian pendapat secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur lainnya seperrti social media, merupakan wujud dari ....

a)

Government

b)

Good Governance

c)

Political Partisipation

d)

Political Party

e)

Political Infrastructure

37.

Bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar berikut adalah ….

a)

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

b)

Berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan

c)

Ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat

d)

Bersama-sama menolak pemerintah yang sah

e)

Membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong

38.

Tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktinya yaitu dengan ….

a)

Merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang

b)

Menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat

c)

Melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR

d)

Melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan partai

e)

Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah yang dihadapi bersama

 

39.

Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga Sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni ….

a)

Menghormati kebijakan Kepala Sekolah yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas

b)

Mengikuti Pemilihan Calon Ketua OSIS di sekolah sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi

c)

Membuat Latihan Kepemimpinan Organisasi sebagai kegiatan rutin dengan tidak meminta izin pada Pimpinan Sekolah

d)

Mendukung setiap kebijakan Ketua OSIS yang demi kebaikan bersama

e)

Menegakkan tata tertib sekolah yang ditetapkan sebagai aturan bersama

40.

Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi nasional adalah …..

a)

Menyukseskan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil)

b)

Berusaha untuk meningkatka kesejahteraan keluarga

c)

Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya

d)

Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai

e)

Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi

41.

Sebelum UUD 1945 di amandemen , kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ........

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

MA

e)

MK

42.

Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya….

a)

Tidak dapat saling menjatuhkan

b)

Presiden dibantu menteri

c)

DPR berfungsi sebagai alat control

d)

Presiden mandataris MPR

e)

Mentri bertanggung jawab kepada Presiden

43.

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang berindikasi terdapat pelanggaran terhadap hukum…

a)

Hak Interpelasi

b)

Hak Angket

c)

Hak Budget

d)

Hak Legislasi

e)

Hak Imunitas

44.

Pembagian Kekuasaan menjadi tiga bentuk pemerintahan yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang lebih dikenal dengan Prinsip Trias Politica yang dianut oleh negara-negara modern saat ini merupakan teori dari....

a)

John F. Kennedy

b)

John Locke

c)

Montesqiue

d)

Abraham Lincoln

e)

Aristoteles

45.

I Ketut Semplog telah ditetapkan menjadi kandidat dalam Pemilihan Umum mendatang, ia memutuskan untuk maju melalui jalur indpenden atau perseorangan. Kemungkinan menduduki jabatan apa apabila ia memenangkan Pemilu tersebut.....

a)

Presiden

b)

DPR RI

c)

DPRD I

d)

DPRD II

e)

DPD

46.

Berikut ini yang merupakan hubungan pemerintahan yang bersifat horizontal adalah...

a)

MA dengan Pengadilan Tinggi

b)

DPR RI dengan Gubernur

c)

Presiden dengan Gubernur

d)

Presiden dengan DPR RI

e)

Presiden dengan TNI-POLRI

47.

Dalam ajaran Trias Politica, kekuasaan untuk melaksanakan UU sering disebut dengan....

a)

Legislatif

b)

Eksekutif

c)

Yudikatif

d)

Eksaminatif

e)

Konstitutif

48.

Perhatikan ciri-ciri lembaga negara berikut!

1) merupakan sebuah lembaga baru sebagai perwakilan atau utusan dari daerah.

2) Anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang dilakukan secara perorangan bukan atas nama partai.

3) jumlah keseluruhan anggotanya dari setiap provinsi adalah sama yaitu empat orang.

4) dibentuk dengan maksud sebagai penyeimbang yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan di daerah.

Lembaga negara yang dimaksud dengan ciri-ciri di atas adalah…

a)

MA

b)

MK

c)

DPR

d)

DPD

e)

MPR

49.

Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut

1) Suprastruktur Politik

2) Dewan Perwakilan Rakyat

3) Infrastruktur Politik

4) Majelis Permusyawaratan Rakyat

a)

1,2 dan 3

b)

1 dan 2

c)

3 dan 4

d)

1 dan 3

e)

Benar Semua

50.

Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah

a)

Partai Politik

b)

Kelompok kepentingan

c)

Kelompok penekan

d)

Media komunikasi politik

e)

Lembaga Negara

51.

Lembaga yang berada di kawasan gedung tersebut memiliki tugas pokok....

a)

Menjalankan Undang-Undang

b)

Membuat Undang-Undang

c)

Mengadili pelanggaran Undang-Undang

d)

Memilih presiden

e)

Mengawasi presiden

52.

Dalam Pasal 3 UUD 1945, salah satu tugas MPR adalah...

a)

mengajukan RUU kepada DPR

b)

mengubah dan menetapkan UUD

c)

menetapkan RAPBN

d)

memutuskan pembubaran partai politik

e)

mengangkat dan memberhentikan hakim agung

53.

Pemegang kekuasaan yudikatif terdiri dari . . .

a)

MA, MK, KY

b)

DPR, DPD, MPR

c)

DPR, BPK

d)

BPK, KY, Presiden

54.

Berdasarkan fungsi suprastruktur politik yang dikemukakkan oleh Gabriel A. Almond ,kewenangan yang dimiliki DPR termasuk dalam fungsi .....

a)

Policy adjudication

b)

Rule adjudication

c)

Policy executing

d)

Policy  making

e)

  Rule making

55.

Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok

tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....

a)

Suprastruktur Politik

b)

Infrastruktur Politik

c)

Partisipasi Politik

d)

Media Politik

e)

Partai Politik

56.

Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ....

a)

UUD 1945

b)

peraturan daerah

c)

keputusan MPR

d)

Pancasila

e)

peraturan pemerintah

57.

Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk

a)

Kewajiban Siswa

b)

Partisipasi Politik

c)

Simulasi PEMILU

d)

Mengikuti aturan sekolah

e)

Partisipasi politik di lingkungan sekolah

58.

Perhatikan cerita berikut!


Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.


Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....

a)

Presiden

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Badan Pengawas Pemilu

59.

1. Fungsi negara menurut ajaran trias politica meliputi fungsi...

a)

   a. eksekutif, legislatif, dan presiden

b)

b. legislatif, presiden, dan DPR

c)

c. eksekutif, legislatif, dan yudikatif

d)

d. legislatif, yudikatif, dan pengadilan

e)

e. presiden, DPR, dan pemerintahan daerah

60.

3. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah...

a)

   a. lebih tinggi

b)

b. sejajar

c)

c. lebih rendah

d)

d. sebagai pemegang kekuasaan yudikatif

e)

  e. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

61.

4 . Wewenang atau kekuasaan suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat daerah itu sendiri disebut...

a)

  a. otonomi daerah

b)

b. sentralisasi 

c)

c. otoriter

d)

d. totaliter 

e)

e. birokrasi

62.

5. Satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung adalah...   

a)

a. MPR

b)

b. MK 

c)

c. DPR

d)

d. KY

e)

e. MA

63.

6. Berikut wewenang-wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali...   

a)

a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD  

b)

   b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara

c)

c. memutuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana

d)

d. memutus pembubaran partai politik

e)

e. memutus perselisihan tentang hasil pemilu

64.

7. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah...   

a)

a. sebagai mandataris MPR 

b)

  b. lebih tinggi dari MPR 

c)

c. di atas MK

d)

d. di bawah MPR  

e)

e. setara dengan MPR

65.

8. Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom kepada daerah...   

a)

  a. provinsi maupun daerah kecamatan

b)

b. kecamatan maupun daerah kabupaten/kota

c)

c. provinsi maupun daerah kabupaten/kota

d)

d. kabupaten/kota maupun daerah desa   

e)

e. istimewa dan daerah khusus

66.

5. Masalah pemerintahan daerah diatur dalam UU No. ...   

a)

a. 32 Tahun 2010   

b)

39 Tahun 2010

c)

  c. 40 Tahun 2010 

d)

d. 32 Tahun 2004

e)

e. 39 Tahun 2004

67.

10. Berikut hak-hak MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kecuali,

a)

a. mengajukan usul perubahan undang-undang dasar

b)

b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

c)

c. memutuskan suatu perkara pidana dan masalah hukum lainnya  

d)

d. kekebalan hukum anggota MPR

e)

e. protokoler

68.

11. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah..... 

a)

A. Membentuk kabinet menteri 

b)

B. Membahas rancangan undnag-undnag APBN 

c)

C. Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN 

d)

D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba 

e)

E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 

69.

12. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ..... 

a)

A. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN. 

b)

B. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. 

c)

C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan. 

d)

D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa   

e)

E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa. 

70.

13. Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....  

a)

A. Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri 

b)

B. nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat  

c)

C. sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal 

d)

D. nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa 

e)

E. nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius