Font size
WorksheetsFUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Total questions: 70
Worksheet time: 35mins
Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari...
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok
tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Lembaga diatas merupakan infrastruktur politik yang termasuk dalam...
Partai Politik
Interest Group
Pressure Group
Media Komunikasi Politik
Underbow Partai Politik
Dibawah ini yang merupakan lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia antara lain...
MPR
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Kedutaan Besar
Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945. Merupakan tugas dan wewenang dari...
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon terdapat dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada...
Pasal 6 A ayat (1)
Pasal 6 A ayat (2)
Pasal 6 A ayat (3)
Pasal 7 ayat (1)
Pasal 7 ayat (2)
Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang DPR berisi tentang...
Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR
Anggota DPR dipilih melalui Pemilu
Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat DPR
Hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas DPR
Hak mengajukan rancangan undang-undang DPR
suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Merupakan pengertian dari...
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Administrasi Pemerintah
Kebijakan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Pemerintahan demokratis
Dibawah ini yang merupakan unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik dan bersifat sinergis, antara lain...
Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu
Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik
Unsur warga masyarakat (stakeholders)
Unsur Pertahanan dan Ketahanan
kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya adalah pengertian dari...
Partisipasi politik
Media Komunikasi Politik
Partai Politik
Anggota Partai Politik
Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku partisipasi politik di lingkungan sekolah, antara lain...
Ikut serta dalam pemilihan ketua osis
Ikut serta dalam forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah
Ikut serta dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti
Tidak terlambat datang ke sekolah
Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan di lingkungan masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain...
Forum warga
Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya
Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya
Tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong warga
DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk ...
mewakili partai politik
melakukan pemilu
menyampaikan suara golongan
menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia
memperjuangkan kepentingan daerah
Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah ...
Mahkamah Agung
DPR
MPR
DPA
Mahkamah Konstitusi
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur yaitu ...
rakyat, pemerintah, negara
rakyat, masyarakat, swasta
pemerintah, swasta, warga masyarakat
negara, swasta, pemerintah
swasta, pemerintah, wiraswasta
Masyarakat Desa Karang ramai-ramai menuju tempat pemungutan suara. Mereka mendatangi tempat pemungutan suara uintuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Karang merupakan bentuk dari ...
kelompok kepentingan
kelompok penekan
partisipasi politik
jaringan politik
partai politik
Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan fungsi untuk mengawasi kinerja para hakim adalah ...
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas merupakan ciri good governance, yaitu ...
komunikasi
interdepedensi
interaksi yang baik
keseimbanngan kekuatan
proses pengutan diri sendiri
Pemerintahan yang hasil dari kegiatan dan institusi sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sumner daya dengan sebaik-baiknya merupakan penerapan prinsip goog governace, yaitu ...
partisipasi
berkeadilan
transparasi
akuntabilitas
efektif dan efisien
Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut
1) Suprastruktur Politik
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Infrastruktur Politik
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat
1,2 dan 3
1 dan 2
3 dan 4
1 dan 3
Benar Semua
Gambar diatas merupakan salah satu contoh
Partisipasi politik di lingkungan rumah
Kewajiban Warga Negara
Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
PEMILU
Partisipasi warga negara yang baik
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan
Lembaga Negara
Lembaga Tertinggi Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden
Lembaga Negara
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dan berperan menjadi pelaku politik non-formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara merupakan definisi dari ....
Political Party
Political Systems
Political Infrastructure
Political Suprastructure
Trias Politica
Keseluruhan kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut merupakan pengertian dari ....
Political Party
Political Systems
Political Infrastructure
Political Suprastructure
Trias Politica
Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sebagai mesin politik resmi suatu negara dan penggerak politik yang bersifat formal dinamakan ....
Political Party
Political Systems
Political Infrastructure
Political Suprastructure
Interest Group
Sebagai Civil Society Organization (CSO), Organisasi PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) termasuk dalam komponen ....
Political Party
Pressure Group
Mass Media
Interest Group
Political Suprastructure
Perhatikan lembaga-lembaga di bawah ini !
1) Lembaga Swadaya Masyarakat
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Dewan Perwakilan Daerah
4) Partai Politik
5) Presiden dan Wakil Presiden
6) Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia ditandai oleh nomor ….
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5 dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5 dan 6
Pada dasarnya Political Infrastructure mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ....
Pressure Group
Political Party
Interest Group
Government Organization
Mass Media
Alat komunisasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya merupakan fungsi dari ....
Political Party
Pressure Group
Mass Media
Interest Group
Political Suprastructure
Retno Marsudi as a Minister of Foreign Affairs (2019-sekarang), diangkat oleh ....
DPR
KEMENLU
PRESIDEN
Mahkamah Konstitusi
MPR
Menurut pasal 2 ayat (1), Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas ....
DPR dan MPR
DPR dan DPD
DPR dan DPRD
DPD dan DPRD
DPRD I dan DPRD II
Fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting dalam Pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Konstitusi dilakukan oleh Lembaga ....
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan
Sesuai ketentuan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali ...
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum
Menguji UUD terhadap UU
Memutuskan sengkatan kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD
Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, sebagaimana yang diungkap World Bank disebut ....
Democratization
Good Governance
Political Partisipation
Political Party
Political Infrastructure
Berikut tidak termasuk dalam aspek tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik yakni ....
Pemerintahan yang demokratis
Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik
Terwujudnya akuntabilitas publik
Tersedianya perangkat hukum yang memadai
Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan
Warga dapat menampilkan perilaku politiknya secara tidak langsung melalui penyampaian pendapat secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur lainnya seperrti social media, merupakan wujud dari ....
Government
Good Governance
Political Partisipation
Political Party
Political Infrastructure
Bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar berikut adalah ….
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu)
Berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
Ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
Bersama-sama menolak pemerintah yang sah
Membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong
Tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktinya yaitu dengan ….
Merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang
Menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat
Melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR
Melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan partai
Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah yang dihadapi bersama
Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga Sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni ….
Menghormati kebijakan Kepala Sekolah yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
Mengikuti Pemilihan Calon Ketua OSIS di sekolah sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi
Membuat Latihan Kepemimpinan Organisasi sebagai kegiatan rutin dengan tidak meminta izin pada Pimpinan Sekolah
Mendukung setiap kebijakan Ketua OSIS yang demi kebaikan bersama
Menegakkan tata tertib sekolah yang ditetapkan sebagai aturan bersama
Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi nasional adalah …..
Menyukseskan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil)
Berusaha untuk meningkatka kesejahteraan keluarga
Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya
Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai
Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi
Sebelum UUD 1945 di amandemen , kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ........
Presiden
MPR
DPR
MA
MK
Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya….
Tidak dapat saling menjatuhkan
Presiden dibantu menteri
DPR berfungsi sebagai alat control
Presiden mandataris MPR
Mentri bertanggung jawab kepada Presiden
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang berindikasi terdapat pelanggaran terhadap hukum…
Hak Interpelasi
Hak Angket
Hak Budget
Hak Legislasi
Hak Imunitas
Pembagian Kekuasaan menjadi tiga bentuk pemerintahan yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang lebih dikenal dengan Prinsip Trias Politica yang dianut oleh negara-negara modern saat ini merupakan teori dari....
John F. Kennedy
John Locke
Montesqiue
Abraham Lincoln
Aristoteles
I Ketut Semplog telah ditetapkan menjadi kandidat dalam Pemilihan Umum mendatang, ia memutuskan untuk maju melalui jalur indpenden atau perseorangan. Kemungkinan menduduki jabatan apa apabila ia memenangkan Pemilu tersebut.....
Presiden
DPR RI
DPRD I
DPRD II
DPD
Berikut ini yang merupakan hubungan pemerintahan yang bersifat horizontal adalah...
MA dengan Pengadilan Tinggi
DPR RI dengan Gubernur
Presiden dengan Gubernur
Presiden dengan DPR RI
Presiden dengan TNI-POLRI
Dalam ajaran Trias Politica, kekuasaan untuk melaksanakan UU sering disebut dengan....
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Konstitutif
Perhatikan ciri-ciri lembaga negara berikut!
1) merupakan sebuah lembaga baru sebagai perwakilan atau utusan dari daerah.
2) Anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang dilakukan secara perorangan bukan atas nama partai.
3) jumlah keseluruhan anggotanya dari setiap provinsi adalah sama yaitu empat orang.
4) dibentuk dengan maksud sebagai penyeimbang yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan di daerah.
Lembaga negara yang dimaksud dengan ciri-ciri di atas adalah…
MA
MK
DPR
DPD
MPR
Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut
1) Suprastruktur Politik
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Infrastruktur Politik
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat
1,2 dan 3
1 dan 2
3 dan 4
1 dan 3
Benar Semua
Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah
Partai Politik
Kelompok kepentingan
Kelompok penekan
Media komunikasi politik
Lembaga Negara
Lembaga yang berada di kawasan gedung tersebut memiliki tugas pokok....
Menjalankan Undang-Undang
Membuat Undang-Undang
Mengadili pelanggaran Undang-Undang
Memilih presiden
Mengawasi presiden
Dalam Pasal 3 UUD 1945, salah satu tugas MPR adalah...
mengajukan RUU kepada DPR
mengubah dan menetapkan UUD
menetapkan RAPBN
memutuskan pembubaran partai politik
mengangkat dan memberhentikan hakim agung
Pemegang kekuasaan yudikatif terdiri dari . . .
MA, MK, KY
DPR, DPD, MPR
DPR, BPK
BPK, KY, Presiden
Berdasarkan fungsi suprastruktur politik yang dikemukakkan oleh Gabriel A. Almond ,kewenangan yang dimiliki DPR termasuk dalam fungsi .....
Policy adjudication
Rule adjudication
Policy executing
Policy making
Rule making
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok
tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ....
UUD 1945
peraturan daerah
keputusan MPR
Pancasila
peraturan pemerintah
Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk
Kewajiban Siswa
Partisipasi Politik
Simulasi PEMILU
Mengikuti aturan sekolah
Partisipasi politik di lingkungan sekolah
Perhatikan cerita berikut!
Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....
Presiden
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Badan Pengawas Pemilu
1. Fungsi negara menurut ajaran trias politica meliputi fungsi...
a. eksekutif, legislatif, dan presiden
b. legislatif, presiden, dan DPR
c. eksekutif, legislatif, dan yudikatif
d. legislatif, yudikatif, dan pengadilan
e. presiden, DPR, dan pemerintahan daerah
3. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan MPR dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah...
a. lebih tinggi
b. sejajar
c. lebih rendah
d. sebagai pemegang kekuasaan yudikatif
e. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
4 . Wewenang atau kekuasaan suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat daerah itu sendiri disebut...
a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. otoriter
d. totaliter
e. birokrasi
5. Satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung adalah...
a. MPR
b. MK
c. DPR
d. KY
e. MA
6. Berikut wewenang-wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali...
a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. memutuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana
d. memutus pembubaran partai politik
e. memutus perselisihan tentang hasil pemilu
7. Setelah amendemen UUD 1945, kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif adalah...
a. sebagai mandataris MPR
b. lebih tinggi dari MPR
c. di atas MK
d. di bawah MPR
e. setara dengan MPR
8. Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom kepada daerah...
a. provinsi maupun daerah kecamatan
b. kecamatan maupun daerah kabupaten/kota
c. provinsi maupun daerah kabupaten/kota
d. kabupaten/kota maupun daerah desa
e. istimewa dan daerah khusus
5. Masalah pemerintahan daerah diatur dalam UU No. ...
a. 32 Tahun 2010
39 Tahun 2010
c. 40 Tahun 2010
d. 32 Tahun 2004
e. 39 Tahun 2004
10. Berikut hak-hak MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kecuali,
a. mengajukan usul perubahan undang-undang dasar
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
c. memutuskan suatu perkara pidana dan masalah hukum lainnya
d. kekebalan hukum anggota MPR
e. protokoler
11. Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
A. Membentuk kabinet menteri
B. Membahas rancangan undnag-undnag APBN
C. Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
12. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....
A. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
B. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.
D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
13. Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....
A. Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri
B. nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat
C. sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal
D. nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
E. nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius
