Font size
WorksheetsPerlindungan dan penegakan hukum
Total questions: 25
Worksheet time: 46mins
Upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum di sebut ...
perlindungan hukum
penegakan hukum
kepastian hukum
supremasi hukum
penegakan keadilan
Upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada di sebut ...
Penegakan keadilan
Perlindungan hukum
Penegakan hukum
supremasi hukum
Kepastian hukum
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini:
1) Adanya jaminan kepastian hukum
2) Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat
3) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
4) Adanya itikad baik dari para penegak hukum
5) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya
Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor...
1 , 2 , 3
3 , 4 , 5
1 , 3 , 5
2 , 3 , 4
2 dan 4
Pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum pada sidang peradilan adalah...
Mahkamah agung
POLRI
Hakim
Jaksa
Advokat
Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah ...
Hakim
Jaksa
Polisi
KPK
Advokat
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK mengutamakan keseimbangan antara tugas, kewenangan, tanggung jawab dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan asas...
Akuntabilitas
Proporsionalitas
Kepentingan Umum
Keterbukaan
Kepastian Hukum
Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan ....
sosialisasi hukum sejak dini
jelasnya penegakkan hukum
adanya polisi yang tegas dan profesional
hukum yang memihak rakyat kecil
pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum
Salah satu lembaga penegak hukum adalah advokat. Salah satu peran Advokat adalah....
Melakukan penuntutan pada sebuah perkara
Mengamankan dam memelihara ketertiban
Memutuskan sebuak perkara di peradilan
Memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan bagi klien
Melakukan penangkapan dan penahanan
Satlantas Polres Singkawang lakukan pengukuran tempat kejadian kecelakaan lalu lintas,Kegiatan yang di lakukan Kasat lantas beserta penyidik unit laka lantas polres singkawang adalah untuk mengetahui titik tabrak, mengetahui posisi akhir korban kecelakaan dan kendaraan yang terlibat guna pelayanan prima kepada masyarakat.
Berdasarkan gambar tersebut merupakan contoh aktifitas Polri yang tercermin dalam konsep ...
Pelanggaran hukum
Perlindungan hukum
Penegakan hukum
Pengamanan hukum
Kepastian Hukum
Jaksa penuntut umum berkewajiban mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap kasus pidana yang ditanganinya. Penuntutan dianggap memenuhi syaratoleh pengadilan bila dilengkapi dengan barang bukti dan saksi. Jaksa harus mengajukan saksi minimal…
Satu orang
Dua orang
Tiga orang
Empat orang
Lima orang
Tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat sebagai salah satu konsekuensi perlindungan dan penegakan hukum tercermin dalam beberapa kondisi berikut, kecuali...
Tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum
Rendahnya tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat
Masyarakat cenderung berpedoman pada hukum dalam menyelesaikan masalah
Angka kriminalitas yang cenderung menurun di masyarakat
Peran aparat penegak hukum yang tidak lagi diperlukan oleh masyarakat
Setelah Polisi menyelesaikan proses penyidikan terhadap suatu perkara, maka proses hukum selanjutnya menjadi tanggung jawab...
Kejaksaan
Hakim
Penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi
Advokat
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi atas pelanggaran hukum yang bersifat pokok terdiri atas...
Hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara sementara waktu
Hukuman mati, penjara, kurungan, denda
Hukuman mati, penjara, pencabutan hak-hak tertentu
Hukuman mati, penjara, penyitaan barang-barang tertentu
Hukuman penjara dan penyitaan barang-barang tertentu
Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak kriminal merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan asas...
Pacta sun servanda
Praduga tidak bersalah
Persamaan di depan hukum
Kepastian hukum
Keadilan dan kemanusiaan
ada warga masyarakat melakukan tindakan mencuri, berkelahi, dan melanggar rambu lalu lintas hingga lingkungan menjadi kacau. kondisi tersebut disebabkan oleh ...
tidak adanya alat kontrol sosial dalam masyarakat
kehidupan masyarakat yang makin tidak terkendali
munculnya kehidupan sosial yang makin mengglobal
tidak adanya tokoh yang bersikap tegas kepada warganya
sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan orang lain
Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus memiliki landasan konstitusional dalam pelaksanaannya supaya bisa berjalan dengan baik. berikut yang termasuk dalam landasan konstitusional perlindungan dan penegakan hukum yaitu ...
UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 1
UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 2
UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 3
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24
UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat 3
Hakim berperan dalam menentukan kebenaran suatu perkara melalui proses peradilan. Kebenaran tersebut ditetapkan dalam bentuk putusan, sebelum hakim memutuskan perkara kepada terdakwa dipersidangan hakim harus memperhatikan asas-asas berikut...
berprilaku arif dan bijaksana
berprilaku jujur
berintegritas tinggi
menjunjung tinggi harga diri
peradilan dilakukan demi”keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”
Pinangki merupakan mantan jaksa yang terseret kasus korupsi dan pencucian uang Djoko Tjandra.Pinangki ketika itu menjabat sebagai kepala subbagian pemantauan dan evaluasi II pada Biro perencanaan Jaksa Agung Muda pembinaan kejaksaan Agung.
Apa yang dilakukan Mantan Jaksa Pinangki tidak sesuai dengan landasan operasional hukum di Indonesia yaitu ...
Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
UU No. 30 tahun 2002
pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
UU No.18 tahun 2003
UU No. 2 tahun 2002
H. Dwiarso Budi Santiarto, SH.M.Hm adalah hakim agung yang dilantik pada tanggal 19 Oktober 2021 oleh Mahkamah Agung di mana “ Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum “ pernyataan tersebut adalah bunyi UUD NRI tahun 1945 ...
pasal 24 A ayat (1)
pasal 24 A ayat (2)
pasal 24 A ayat (3)
pasal 24 A ayat (4)
pasal 24 A ayat (5)
Orang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang no. 18 tahun 2003 adalah...
advokat
hakim
jaksa
ketua KPK
Kepolisian
Bacalah wacana berikut !
“Kasus pencurian laptop terjadi di SMA Harmoni. Tiga buah laptop dan satu proyektor berhasil di gasak pencuri.Kejadian pencurian tersebut terjadi malam hari pada saat libur sekolah”
Tindakan tepat yang seharusnya dilakukan pihak sekolah adalah ...
menggugah cerita dalam website sekolah
menyebarluaskan ciri-ciri pelaku melalui media sosial
melaporkan kronologi kejadian pada pihak yang berwajib
menghubungi advokat untuk segera datang ke lokasi
melakukan musyawarah dengan wali murid
cara perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencega terjadinya pelanggaran hukum adalah...
UUD NRI Tahun 1945
Pancasila
Kuratif
Preventif
UU no 18 tahun 2003
Bacalah wacana berikut ini !
" Siswi SMP di Jakarta Selatan (Jaksel) berusia 14 tahun diduga dilecehkan seorang pejabat yang juga masih kerabat korban, yakni pria 55 tahun. Korban mengalami trauma. Achmad meminta pihak kepolisian memproses kasus ini dan dapat mengedepankan perlindungan hukum terhadap anak. Akhirnya polisi membawa korban untuk ke rumah sakit untuk dicek secara medis". sumber artikel detiknews, di unduh 6 Nop 2023
Laporan medis yang biasanya digunakan untuk kepentingan bukti berita acara dalam persidangan disebut ...
hukum
foto
pernyataan
visum
penyidikan
Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. adalah bunyi UUD NRI Tahun 19 45 pasal ...
1 ayat3
27 ayat 1
24 A ayat 1
24 A ayat 3
24 A ayat 5
Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana sesuai dengan pasal 25 ayat 2 UU No. 48 tahun 2009 adalah ...
peradilan militer
peradilan umum
peradilan tata usaha negara
peradilan agama
Mahkamah Agung
