wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PPKn 8 bab 3

Total questions: 25

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

fungsi aturan tata tertib yang berupa hukum untuk ....

a)

dipatuhi dan dilaksanakan

b)

menakuti masyarakat

c)

dilanggar jika tidak ketahuan

d)

diterobos jika pelaksanaannya lemah

2.

badan yang mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang adalah ....

a)

yudikatif

b)

eksekutif

c)

legislatif

d)

eksekutif

3.

tata urutan perundang - undangan tertinggi adalah ....

a)

UU

b)

kejujuran UUD 1945

c)

Perpu

d)

Perda

4.

peraturan perundang - undangan dibuat untuk ....

a)

menakuti masyarakat

b)

mengikat masyarakat

c)

ketertiban masyarakat

d)

keadilan masyarakat

5.

negara kita negara hukum, semua diatur oleh ....

a)

hukum

b)

Undang-undang

c)

peraturan

d)

pemerintah

6.

yang berhak untuk mengubah UUD 1945 adalah ....

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPR dan MPR

7.

perpu dibuat oleh ....

a)

gubernur

b)

Presiden

c)

DPR

d)

MPR

8.

Peraturan daerah dibuat oleh ....

a)

gubernur

b)

bupati

c)

DPRD

d)

DPRD dan gubernur

9.

masa berlakunya KTP adalah ....

a)

seumur hidup

b)

5 tahun

c)

3 tahun

d)

6 tahun

10.

kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang wajib dilakukan atau tidak wajib dilakukan disebut ....

a)

norma

b)

asas

c)

dasar

d)

adat

11.

peraturan daerah kabupaten/ kota dibuat oleh ....

a)

bupati/ wali kota

b)

gubernur

c)

bupati/ Wali Kota dan DPRD

d)

gubernur dan DPRD

12.

penyebarluasan undang - undang dilakukan ....

a)

di lembaran negara oleh Menteri Sekretaris Negara

b)

di lembaran negara oleh Presiden

c)

di surat kabar oleh Menteri Kehakiman

d)

di surat kabar oleh Menteri Komunikasi dan Informasi

13.

rancangan undang - undang dari usul DPR diajukan oleh ....

a)

sepuluh anggota DPR dari seluruh

b)

sepuluh anggota DPR dari satu fraksi

c)

sepuluh anggota DPR dari gabungan fraksi yang berbeda

d)

sepuluh anggota DPR dari dua fraksi

14.

tujuan ditetapkannya suatu norma dalam masyarakat adalah ....

a)

membatasi hak - hak manusia

b)

mengikat warga masyarakat dalam kehidupan bersama

c)

mengatur dan menjaga ketertiban dalam masyarakat

d)

menghindari terjadinya pertentangan dalam masyarakat

15.

tata urutan peraturan perundang-undangan yang terendah adalah ....

a)

UUD 1945

b)

UU

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Daerah

16.

undang-undang dibuat untuk melaksanakan ....

a)

UUD 1945

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Daerah

17.

pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden, akhirnya Presiden ....

a)

bersama - sama menteri terkait membahas RUU

b)

membuat proaktif tentang RUU yang disampaikan oleh pimpinan DPR

c)

datang sendiri untuk membahas RUU dari DPR

d)

menunjuk menteri yang terkait untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan di DPR

18.

peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh presiden karena negara dalam keadaan mendesak disebut ....

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Daerah

d)

Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang

19.

posisi Perpu dan UU dalam tata urutan peraturan perundang-undangan adalah ....

a)

lebih rendah dari Perpu

b)

sejajar

c)

lebih tinggi dari UU

d)

lebih rendah dari UU

20.

proses penyiapan RUU yang berasal dari Presiden berpedoman kepada ....

a)

UUD 1945

b)

Kepres No. 188 Tahun 1988

c)

Peraturan pemerintah

d)

undang - undang

21.

pada dasarnya peraturan dibuat untuk mengatur dan menjamin ....

a)

kedamaian

b)

kenyamanan

c)

perlindungan

d)

kemuliaan

22.

setiap KTP ditandatangani oleh ....

a)

camat

b)

lurah

c)

bupati

d)

wali kota

23.

sikap kita terhadap pembangunan hukum nasional adalah ....

a)

hanya mematuhi peraturan yang menguntungkan diri sendiri

b)

menolak semua peraturan yang berlaku

c)

cukup mematuhi saja

d)

patuh namun tetap kritis

24.

munculnya gagasan atau ide dari masyarakat yang berhubungan dengan keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum merupakan salah satu tahap dalam perumusan perundang- undangan, yaitu tahap ....

a)

sosial budaya

b)

inisiasi

c)

sosio-politis

d)

yuridis

25.

semua warga negara tidak dapat menghindar dari ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. dalam hal ini, hukum bersifat ....

a)

mengatur

b)

memaksa

c)

mengikat

d)

tegas