wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Total questions: 15

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara ....................”.

a)

hukum

b)

Pancasila

c)

Republik

d)

Merdeka

2.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................

a)

berwenang

b)

berpangkat

c)

terpilih

d)

terpengaruh

3.

Dibawah ini yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, kecuali...

a)

Undang-Undang

b)

PERPRES

c)

PERDA

d)

Peraturan Sekolah

4.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan memiliki hierarki/tingkatan, yang dimaksud hierarki adalah...

a)

Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan

b)

Peraturan dibawah tak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya

c)

Peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya

d)

Peraturan dibawah merupakan peraturan yang utama

5.
Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya paling rendah adalah …
a)

UUD Tahun 1945

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Perda Provinsi

d)

Perda Kabupaten/ Kota

6.

Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pernyataan diatas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 adalah ....

a)

1-3-2-4-5-6-7

b)

1-2-3-5-4-6-7

c)

1-3-2-5-4-6-7

d)

1-2-3-4-5-6-7

7.

Perhatikan gambar berikut!

TAP MPR menempati kedudukan di nomor...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

8.

Perundang-undangan yang sifatnya sederajat yaitu . . . .

a)

UUD 1945 dan Perpu

b)

UU dan Perpu

c)

UUD 1945 dan Perpres

d)

Perpres dan TAP MPR

9.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ....................... atau tingkatan.

a)

pengaruh

b)

kewenangan

c)

hierarki

d)

aturan

10.

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang .........................

a)

sederajat atau lebih tinggi.

b)

lebih rendah

c)

lebih lama

d)

sesuai yang berwenang

11.

Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan ...................................

a)

yang masih berlaku

b)

yang tak disetujui

c)

yang baru dibuat

d)

yang lama

12.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki .........................yang berbeda.

a)

makna

b)

masalah

c)

materi

d)

tema

13.

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai ................................... yang hendak dicapai.

a)

perincian

b)

tujuan yang jelas

c)

uraian

d)

penjelasan

14.

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat ....

a)

terbatas dan rahasia

b)

tertutup dan rahasia

c)

transparan dan terbuka

d)

tertutup dan minim akses

15.

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsial bagi warna negara, merupakan materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu...

a)

Kebangsaan

b)

Keadilan

c)

Kenusantaraan

d)

Kepastian Hukum