Menetapkan APBD Kota bersama

dengan Walikota

Meminta Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam

pelaksanaan tugas desentralisasi

Membentuk Peraturan Daerah Kota

yang dibahas dengan Walikota untuk

mendapat persetujuan bersama

A

B

C

D

 peningkatan pelayanan

 pemberdayaan dan peran serta masyarakat

peluang dan tantangan persaingan global

 peningkatan daya saing daerah

 perencanaan-penyusunan-penetapan-pengundangan-pembahasan

 perencanaan - penyusunan- pembahasan - penetapan - pengundangan

pembahasan - perencanaan - penyusunan - pengundangan - penetapan

pengundangan - penetapan - pembahasan - penyusunan - perencanaan

Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan

dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.

. Terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

PUU tidak terlaksana secara efektif dan efisien

Timbulnya ketidak pastian hukum

pasal 17 undang - undang dasar 1945

undang undang nomor 23 tahun 2014 ttg pemda 

permendagri 120 thn 2017 ttg pembentukan PHD

 Peraturan daerah dapat diuji (judicial review) baik secara

materil maupun formil

hukum tidak dapat berfungsi

memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat,

pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan sebagai

sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Timbulnya ketidak pastian hukum

organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi 

lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga mahasiswa ditingkat universitas yang bersifat legislatif

suatu lembaga kemahasiswaan tempat berkumpulnya para mahasiswa yang mempunyai kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus

lembaga legislatif tertinggi yang mengawasi pelaksanaan program kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Balikpapan dan sebagai forum perwakilan mahasiswa ditingkat Universitas

legislasi

anggaran 

pengawasan

 interpelasi

 mengawal anggaran dana kemahasiswaan

kebijakan BEM dan atau UKM atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi dalam sistem kelembagaan mahasiswa

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang AB-BEM, dan anggaran belanja UKM

meminta keteranfan kepada BEM mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada sistem kelembagaan dan kehidupan kemahasiswaan yang demokratis

menampung aspirasi aspirasi terkait polemik kepengurusan FL2MI

sebagai penghubung dan komunikasi publik FL2MI

komisi yang membidangi keanggotaan FL2MI

komisi yang menjalankan fungsi hubungan antara FL2MI dengan lembaga legislatif negara dan lembaga legislatif kampus

 judicial review

 executive review

 legislative review

penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan BEM dan atau UKM

perwujudan DPM selaku pemegang kekuasaan membentuk undang - undang

mengawal anggaran dana kemahasiswaan

 tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

transparan, akuntabel, dan edukatif

 transparan, akuntabel dan aman

edukatif, bijaksana, dan nasionalis

nasionalis, aman  dan bijaksana