Free Printable demokrasi terpimpin

Worksheets

demokrasi terpimpin

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name

Class

Date

Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari . . . .

Orde Lama

Orde Baru

Reformasi

UUD 1945

Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah ….

Mengirim pasukan ke Timor Timur

Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia

Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB

Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat

Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan keamanan dan social dengan duduk di MPR / DPR. Peran ini dikenal dengan…

Dwi Fungsi

Sapta Marga

Konsesus Nasional

Komando Daerah Militer

Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik menjadi kompromi. Salah satu langkahnya adalah …

Memperbaiki hubungan dengan negara Cina

Memperbaiki hubungan bilateral dan Kawasan

Memasukkan Timor Timur menjadi bagian RI

Memprakarsai berdirinya ASEAN

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia

2) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB

3) Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN

4) Memutuskan hubungan dengan Negara-negara blok Timur

5) Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok

Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu ditunjukan nomor...

1, 2, dan 3

1, 3, dan 4

2, 3, dan 4

2, 3, dan 5

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah ...

Pembentukan partai golongan karya

Masyarakat bebas membantuk parpol

Pancasila sebagai azas tunggal parpol

Menyederhanakan partai-partai politik

Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu ...

Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan golkar

Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Diikuti oleh berbagai macam partai-partai politik

Memilih anggota DPR, presiden dan wakil presiden

Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah …

Bhinneka Tunggal Ika

Eka Prasetya Pancakarsa

Tut Wuri Handayani

Ambeg Paramata

Perhatikan pernyataan berikut ini !

1) Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya negara dalam masyarakat.

2) Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

3) Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

4) Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominative dan sentralistis.

5) Otoritarianisme merambat segenap aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

6) Sistem perwakilan bersifat semu

Berdasarkan pernyataan di atas, Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru ditunjukkan oleh nomor.....

1),2),3)

2),3),4)

1),5),6)

3),4),5)

10.

Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan orde baru adalah ….

terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu

daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri

pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan

orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tertinggi

11.

Arah kebijakan pembangunan pada masa Orde baru ditujukan kepada pembangunan disegala bidang yang pelaksanaannya tertumpu dalam suatu program yang disebut …

Trilogi Pembangunan

Revolusi Hijau

Repelita

Pembangunan Lima Tahun

12.

Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini :

1) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

2) stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi untuk mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi.

3) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

4) penyelamatan untuk mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi buruk lagi

5) Pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Tiga aspek dalam trilogi pembangunan pada masa orde baru ditunjukkan pada nomor …

1), 2) dan 3)

1), 3) dan 5)

2), 3) dan 4)

3), 4) dan 5)

13.

Terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial pada tahun 1998 menimbulkan reaksi masyarakat sehingga kepercayaan terhadap kepemimpinan Soeharto menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan....

Soeharto melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat

Soeharto mengumumkan rencana pembentukan komite refmasi

Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden

adanya tuntutan masyarakat agar presiden Soeharto diadili

14.

Gambaran keberhasilan pemerintahan orde baru pada tahun 80-an tampak mengesankan, segera sirna setelah pada pertengahan tahun 1997 karena pada saat itu Indonesia terjadi krisis moneter yang diawali ...

Para importir tidak memperoleh kepercayaan asing

Adanya praktik KKN dalam pemerintahan

Merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS

Adanya menyimpang dari pasal 33 UUD 194

15.

Menjelang keruntuhan Orde Baru, banyak investor asing yang menarik investasinya di Indonesia yang disebabkan ....

pelanggaran HAM di Timor Timur

Indonesia tidak memiliki cadangan SDA yang mencukupi

IGGI dianggap dalang kemunduran Orba

adanya krisis moneter

16.

Perhatikan informasi berikut!

1. Pengiriman Pasukan Garuda untuk bergabung dengan DK PBB

2. Pidato Presiden dikukuhkan sebagai GBHN

3. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden

4. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB

Contoh konkret pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang tidak sesuai dengan UUD 1945 diantaranya adalah...

1 dan 2

1 dan 3

2 dan 3

2 dan 4

3 dan 4

17.

Perhatikan Pernyataan berikut ini:

1. Menetapkan pembubaran konstituante

2. Membentuk zaken kabinet

3. Pengembalian Irian Barat

4. Menetapkan kembali UUD 1945

5. Pembentukan MPRS dan DPAS

Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam dekret presiden 1959 adalah …

1-2-3

1-4-5

1-3-4

3-4-5

2-3-4

18.

Konsep pemikiran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan baik Nasionalis, Komunis dan golongan agama, konsep penyatuan ini dikenal dengan istilah...

OLDEFO

NEFO

NASAKOM

USDEK

MANIKEBU

19.

Demokrasi Terpimpin diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berikut ini yang mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden, kecuali...

Dewan Konstituante gagal membuat Undang-Undang Dasar baru.

Persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antar partai.

Dewan Konstituante melakukan reses untuk waktu yang tidak ditentukan.

Dewan Konstituante menyerahkan keputusan kepada presiden

Sejak tahun 1956-1958 Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan

20.

Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas .....

Menetapkan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah

Mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah

Menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara

Menjalankan roda pemerintahan

Menyusun Undang-Undang Dasar yang baru

21.

Alasan pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 adalah ….

Penolakan DPR atas Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan pemerintah

Penolakan DPR untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum

Anggota DPR terindikasi sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia

Terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Pembentukan DPR-GR

22.

Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno yang didirnya mengatasnamakan “penyambung lidah rakyat” telah menyerukan “komando rakyat’-nya yang dikenal dengan sebutan ………

Dwi Komando Rakyat.

Tri tuntutan Rakyat.

Tri Komando Rakyat.

Hati Nurani Rakyat.

Komando Gabungan Rakyat.

23.

Latar belakang dikeluarkannya Komando Trikora Oleh Presiden Soekarno adalah ………

Dipindahkannya ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta

Diadakannya Long March Jakarta – Yogyakarta

Perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda

Memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat

Pemulihan keamanan dalam negeri

24.

Sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan sistem demokrasi yang dipimpin oleh....

Presiden

Parlemen

MPRS

DPRS

Perdana menteri

25.

Dalam hubungan luar negeri Indonesia membagi kekuatan dunia menjadi oldefos dan nefos. Adapun yang dimaksud dengan oldefos adalah....

Negara-negara berkembang

Negara-negara asia-afrika yang menginginkan kebebasan

Negara-negara yang pernah mengalami penjajahan bangsa Eropa

Negara-negara barat yang dianggap kapitalis dan imperialis

Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II

26.

Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965 adalah....

PBB tidak membantu bangsa Indonesia menyelesaikan masalah Irian Barat

PBB dianggap lebih berpihak kepada Belanda

Keanggotaan PBB lebih banyak diisi oleh kekuatan oldefos

PBB belum menunjukkan hasil kerja yang maksimal dalam menciptakan perdamaian dunia

Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

27.

Pada masa sistem Demokrasi Terpimpin yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia adalah ... .

politik luar negeri yang bebas dan aktif

politik luar negeri dapat menguntungkan Indonesia

politik luar negeri memihak Blok Barat

politik luar negeri memihak pada Blok Timur

politik luar negeri memihak Blok Timur Tengah

28.

Penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah…

Terbentuknya Poros Jakarta–Peking menunjukkan Indonesia memihak blok Timur

Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di daerah konflik

Menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan KAA di Bandung, Jawa Barat

Membantu Timor-Timur meraih kemerdekaan

29.

Munculnya gagasan Nefo dan Old defo oleh Presiden Soekarno dan memunculkan politik mercisuar. Bagi Sukarno politik mercusuar merupakan ...

upaya Soekarno mendekatkan diri pada blok Barat

cara bangsa Indonesia menjauhkan diri dari pengaruh komunisme

langkah bangsa Indonesia menyamai kekuatan Blok Barat dan Blok Timur

unsur menerangi jalan negara-negara Nefo

respon atas terjadinya Perang dingin yang dianggap mengganggu bangsa Indonesia

30.

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu:

“Nawakarsa”

“Indonesia Menggugat”

“Jalannya Revolusi Kita”

“To Build The World a New”

penemuan kembali revolusi kita

31.

Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya ....

Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960

Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR

Pembentukan Front nasional

Pembentukan kabinet kerja

Dektrit presiden 5 juli 1959

32.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno melalui sebuah pidato singkat membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 ketentuan pokok, yaiti:

1) Pembubaran Konstituante

2) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945

3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Merujuk dari isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diatas, salah satu latar belakang dikeluarkannya dekret tersebut adalah…

Kegagalan Dewan Konstituante menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia

Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia

Adanya tawaran konsepsi baru dari tokoh politik dan tokoh militer

Keinginan Presiden Soekarno untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

33.

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara resmi Indonesia telah menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal/parlemeneter karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. Melihat dari penamaan Demokrasi terpimpin merujuk pada….

Mengadopsi sistem pemerintahan dari negara lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia

Di Indonesia pada masa tersebut sangat mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno

Merujuk pada konsep sebagai sebuah negara yang bersifat sentralistik

Berpijak pada satu konstitusi yang diterapkan yaitu UUD 1945

Keputusan sistem pemerintahan yang disepakati oleh tokoh politik dan tokoh militer

34.

Pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara Barat. Sikap Indonesia tersebut ditunjukkan dengan kebijakan politik luar negeri berikut ini…

Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok

Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika

Diselenggarakannya Asian Games ke IV di Indonesia

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

Melakukan konfrontasi terhadap Malaysia

35.

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif sebab condong pada salah satu bporos yaitu Blok Timur. hal tersebut terwujud dari kebijakan berikut ini…

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB dengan judul To Build the World a New

Memprakarsai berdirinya GNB

Membentuk poros Jakarta-Peking dan Jakarta Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang

Menyelenggaran Asian Games IV di Jakarta

36.

Selama berlakunya Demokrasi liberal antara tahun 1950-1959 keadaan politik bangsa Indonesia pada dasarnya belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti menyebabkan program kerja kabinet tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik bersaing dan saling menjatuhkan. Berdasarkan pada keadaan yang demikian dapat dilihat bahwa pada masa Demokrasi Liberal kegagalan mencapai kestabilan politik disebabkan karana….

Keinginan Presiden Soekarno untuk segera menerapkan Demokrasi Terpimpin

Partai-partai politik cenderung mengutamakan keinginan kelompok masing-masing

Keadaan keamanan nasional yang tidak stabil akibat adanya upaya disintegrasi bangsa

Muncul perbedaan pandangan terkait dengan pelaksanaan kembali UUD 1945

Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

37.

Setelah menganggap Demokrasi Lebiral sebagai sebuah sistem yang gagal, pada akhirnya Presiden Soekarno menawarkan Konsepsinya untuk menyelesaikan masalah krisis-krisis politik kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Presiden Soekarno pada hasil Pemilu 1955. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut yang merupakan harapan Presiden Soekarno terhadap hasil Pemilu 1955 adalah…

Hasil pemilu 1955 dapat membentuk dewan konstituante yang dapat menyelesaikan krisis politik di Indonesia

Tercapianya sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia

Hasil pemilu 1955 diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik

Tercapainya keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945

Terlaksananya sistem pemerintahan yang baru yaitu Demokrasi Terpimpin

38.

Pada tanggal 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membetuk Dewan Nasional. Melalui panitia perumus Dewan Nasional itulah yang pada akhirnya memunculkan usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945. Jika merujuk dari peristiwa tersebut, pada dasarnya keterkaitan antara Pembentukan Dewan Nasional dengan keinginan Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik pada masa itu adalah…

Pembentukan Dewan Nasional adalah langkah pertama Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsi Demokrasi Terpimpin

Pembentukan Dewan Nasional adalah upaya Presiden Soekarno untuk merumuskan kembali UUD pengganti UUDS

Sebagai upaya untuk mendukung konstituante agar secepatnya dapat melaksanakan tugasnya menyelesaikan konstitusi negara

Pembentukan Dewan Nasional sebagai upaya mewadahi usulan Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945

Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

39.

Setelah membentuk Dewan Nasional, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin adalah mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR dan Dewan Konstituante. Alasan Presiden Soekarno menyampaiakn keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante adalah…

Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

Kepercayaan Presiden Soekarno kepada kabinet yang sudah menurun

Adanya tekanan kepada Presiden Soekarno untuk segera menyampaikan keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante

Dewan Konstituante merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan UUD

Sebagai upaya untuk menyuarakan keinginan Presiden Soekarno secara konstitusional

40.

Di depan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya terkait kembali ke UUD 1945. Dalam amanatnya Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Melihat upaya tersebut mengapa Presiden Soekarno berkeinginan untuk kembali pada UUD 1945 adalah…

Dewan konstituante yang selalu gagal dalam merumuskan konstitusi yang baru

Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

Sebab UUD 1945 sesuai dengan konsepsi yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno

Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

UUD 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan

41.

Pada tanggal 3 Juni 1959 sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses. Namun hal tersebut memunculkan masalah baru sebab beberapa fraksi dalam anggota Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi yang demikian disebabkan karena…

Tidak disepakatinya usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945

Dewan Konstituante telah mencapai kuorum untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin

Anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara

Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

42.

Kepala Staf Angakata Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959 pukul 06.00 Pagi. Latar belakang diberlakukannya aturan tersebut jika dilihat dari kondisi politik dan keamanan saat itu adalah…

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

Sebagai upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah

Mencegah munculnya ekses politik akibat ditolaknya usulan kembali ke UUD 1945

43.