NEW
Font size
WorksheetsREMEDIAL 2 & ULANGAN SUSULAN BAB 4 KELAS XII
Total questions: 50
Worksheet time: 27mins
Pasal 1 (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik” artinya Indonesia bukan negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Maka dalam menjalankan pemerintahan Indonesia ...
Negara yang hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh pemerintahan daerah
Hanya memiliki pemerintahan tunggal atau uni di setiap daerah untuk mengurus pemerintahan daerahnya
Hanya terdiri satu negara, satu pemerintah, satu undang undang dasar untuk seluruh wilayah negara
Negara yang terdiri dari berbagai negara bagian yang memiliki satu pemerintahan pusat untuk mengatur beberapa negara bagian tersebut
Terdiri dari beberapa negara bagian yang hanya memiliki satu pemerintahan pusat
Dasar hukum bahwa bentuk Negara Republik Indonesia adalah kesatuan terdapat pada UUD NRI tahun 1945 …
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 2 ayat 1
Pasal 2 ayat 1
Berdasarkan ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, fungsi KNIP adalah….
Sebagai pembantu Presiden
Sebagai lembaga legislative yang ikut menetapkan UU
Sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
Sebagai badan penyeimbang kekuasaan Presiden
Lembaga legislative yang ikut menetapkan GBHN
Pada kurun waktu awal kemerdekaan (18-8-45-27-12-49) perubahan sistem kabinet dari presidensial ke sistem kabinet perlementer dikukuhkan melalui…
Maklumat Wapres No X tanggal 16 Oktober 1945
Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945
Perjanjian Roem Royen
Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945
KMB
Sistem pemerintahan yang dijalankan pada kurun waktu 18-8-45 sampai 14-11-45 adalah…
kabinet presidensiil
kabinet parlementer
kabinet ekstra parlementer
kabinet koalisi
kabinet oposisi
Pada kurun waktu yang pertama 18-8-45 – 27-12- 49, Presiden dan wakil dipilih oleh…
MPR
BPUPKI
PPKI
Rakyat
DPR
Kurun waktu 18-8-1945 – 27-12- 1949, kekuasaan Presiden menjadi sangat luas sebab pada saat itu….
Lembaga-lembaga MPR, DPR DPA belum terbentuk dan kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional
Tidak ada seorangpun pihak yang mampu melakukan koreksi terhadap tindakan Presiden
Wibawa, pesona Presiden yang begitu besar yang menyebabkan rakyat memberi kepercayaan penuh kepada Presiden
Pengaruh Presiden begitu besar terhadap pelaksanaan pemerintahan Negara
Amanat rakyat terhadap Presiden yang menginginkan segera terjadinya perubahan
Penyebab timbulnya pemberontakan PKI di Madiun adalah ...
Ingin membentuk negara Islam
Ingin membentuk Republik Soviet Indonesia
Keinginan Muso untuk menciptakan negara damai
Ingin membentuk RIS
Konflik antara TNI dan Muso
Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) terjadi pada masa ....
Revolusi Kemerdekaan
RIS
Demokrasi Liberal
Orde Baru
Reformasi
Presiden yang mundur dari jabatannya karena gerakan reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 adalah ....
Soekarno
Soeharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarno Putri
Gagalnya konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945, peristiwa tersebut terjadi pada masa ....
Revolusi Kemerdekaan
RIS
Demokrasi Liberal
Orde Baru
Reformasi
Lembaga ini bentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Salah satu ketetapan mengenai pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Nama lembaga negara tersebut adalah ....
BPUPKI
PPKI
KNPI
DPA
MA
Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat menteri sebanyak ....
15
16
17
18
19
Peristiwa yang menjadi faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah ...
Peristiwa Rengasdengklok
Peristiwa Kongres Pemuda kedua tahun 1928.
Pertempuran Agresi militer Belanda kedua.
Konferensi Meja Bundar tahun 1949
Dekrit Presiden tahun 1959
Isi maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 antara lain ...
Kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden
Presiden diserahi tugas memegang kekuasaan leislatif, eksekutif dan yudikatif
KNIP diserahi kekuasaan legislatif
KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN
Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat bersama KNIP
Pada masa demokrasi liberal terjadi beberapa pemberontakan, antara lain ...
Pemberontakan Andi Aziz di Makasar dan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan pemberontakan Andi Aziz di Makasar
pemberontakan PRRI dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan pemberontakan PRRI
Perubahan NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat pada masa itu pada dasarnya adalah sebuah keterpaksaan, karena merupakan hasil kesepakatan dalam sebuah perundingan dengan Kerajaan Belanda, yang dikenal dengan nama ....
Perjanjian Bungaya
Perjanjian linggarjati
Perjanjian Roem royen
Perjanjian Renville
Konverensi Meja Bundar
Dibawah ini yang bukan merupakan kelebihan dari sistem pemerintahan orde baru adalah ...
Suksesnya program transmigrasi
Suksesnya program Keluarga Berencana
Sukses memerangi buta huruf
Suksesnya perkembangan perkapita rakyat
Suksesnya monopoli ekonomi
Amandemen UUD 1945 terjadi sebanyak ... kali dalam masa reformasi
1
2
3
4
5
Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode masa Republik Indonesia Serikat adalah ...
Parlementer
Republik
RIS
Serikat
Presidensial
Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila merupakan salah satu penyimpangan dari pelaksanaan ...
Demokrasi terpusat
Demokrasi liberal
Demokrasi nasional
Demokrasi terpimpin
Demokrasi rakyat
Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan dari berbagai aspek, kecuali ...
Kesatuan ekonomi
Kesatuan hukum
Kesatuan politik
Kesatuan hankam
Kesatuan agama
Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh ...
Andi aziz
Raymond Westerling
Sekarmadji
Muso
Cristian Robert Steven Soumokil
Yang bukan merupakan perubahan dari UUD 1945 adalah ...
Penghapusan DPA
Pembentukan MK
Pembentukan KY
Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD
MPR menyusun GBHN
Kebijakan yang dikeluarkan B.J Habibie untuk mewujudkan tujuan dari reformasi adalah berikut, kecuali...
Melakukan jajak pendapat di Timor Timur
Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pers
Membentuk BPPN
membentuk KPK
Amandemen UUD 1945
Pada masa Demokrasi Terpimpin, telah terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu penyimpangan itu adalah ....
MPR lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari presiden
Presiden tidak dapat membubarkan DPR
Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan
Presiden harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR
DPR sebagai lembaga tinggi negara kedudukannya sejajar dengan presiden
Pada masa reformasi, telah terjadi beberapa kali pergantian presiden. Presiden Joko Widodo yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini adalah presiden ke ....
3
4
5
6
7
Setelah Masa Orde Baru berakhir dan beralih ke Masa Reformasi, rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk melaksanakan kedaulatannya secara langsung yaitu ....
memiliki kebebasan berpendapat
memiliki hak untuk menjadi kepala daerah
bebas untuk melakukan kegiatan keagamaan
memilih presiden dan wakilnya dalam pemilu
bebas membentuk partai politik
Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki komoditas alam yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, yaitu mutiara air laut. Budidaya alam mutiara saat ini berkembang pesat menjadi salah satu komoditi andalan bagi daerah tersebut, bahkan juga ekspor.
Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu kebijakan politik dalam masa reformasi, yaitu ....
kebebasan berusaha
kearifan lokal
otonomi daerah
usaha kecil menengah
kemajuan dalam usaha koperasi
Pak Dona seorang pejabat sebuah instansi pemerintahan dan merupakan anggota aparatur negara senior. Ia memiliki prinsip bahwa anak atau saudaranya harus bisa menjadi anggota aparatur negara juga melalui bantuannya karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya. Pemikiran Pak Dona tersebut sangat merugikan bagi para sarjana atau calon pegawai pemerintahan yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dianggap penyelewengan jabatan, yaitu ....
korupsi
kolusi
nepotisme
sentralisasi
demokrasi
Sistem permerintahan yang dianut Indonesia sekarang adalah ....
parlementer
presidensial
konstitusional
kesatuan
republik
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah terjadi pada masa ....
Revolusi Kemerdekaan
RIS
Demokrasi Liberal
Orde Baru
Reformasi
Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan ....
parlementer
presidensial
konstitusional
kesatuan
republik
Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7, merupakan nama kabinet pada masa ...
Revolusi Kemerdekaan
RIS
Demokrasi Liberal
Orde Baru
Reformasi
Salah satu keuntungan negara kesatuan adalah ....
semua diatur dari pusat
daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat
keputusan penting dibuat oleh pemerintahan
organisasi negara lebih terjamin keteraturannya
seluruh wilayah negara mempunyai peraturan yang seragam
Negara kesatuan sering juga disebut negara ....
Pluralis
Sosialis
Liberalis
Ethnosentris
Unitaris
Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah lewat mekanisme otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa negara kesatuan tersebut menganut sistem ....
Desentralisasi
Sentralisasi
Dekonsentrasi
Restorasi
Vertikalisasi
Berikut ini yang bukan merupakan makna dari slogan “NKRI Harga Mati” adalah ....
Jiwa patriotisme bangsa Indonesia
Semangat persatuan dan kesatuan
Kekuasaan sepenuhnya ada pada pemerintah pusat
Mencintai tanah air dan setiap jengkal wilayah NKRI
Semangat menjaga kedaulatan negara
Pada masa revolusi kemerdekaan, kekuasaan MPR dan DPR pada mulanya dipegang oleh Presiden, itupun hanya untuk sementara waktu. Namun, kemudian diberikan kepada ....
Para Menteri
Wakil Presiden
Perdana Menteri
PPKI
KNIP
Meskipun tidak berbentuk negara kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat, semangat untuk mempersatukan wilayah Indonesia tetap menggelora. Hal ini dibuktikan dengan tetap melakukan beberapa kali operasi militer untuk menumpas gerakan-gerakan separatis yang mengancam kedaulatan di semua wilayah Indonesia. Adapun operasi militer yang dilakukan untuk menumpas Pemberontakan APRA dilakukan oleh ....
Pasukan Siliwangi
Tentara Teritorium Indonesia Timur
Pasukan Garuda
KSAD
RPKAD
Sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi dan untuk menampung aspirasi rakyat, pada masa demokrasi liberal dilaksanakan Pemilu pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pada tahun ....
1950
1953
1955
1957
1959
Pada masa Orde Lama, awalnya Presiden Soekarno ingin mengembalikan konsep demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi di Indonesia, dengan berpedoman pada Sila Keempat Pancasila. Namun dalam prakteknya, konsep demokrasi yang diberlakukan adalah ....
Liberal
Terpimpin
Federal
Sosialis
Continental
Akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD Tahun 1945 pada akhirnya mencapai titik nadir dan menorehkan catatan hitam sejarah perjuangan bangsa, dengan terjadinya peristiwa ....
Pemberontakan APRA
Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan PRRI
Pemberontakan G30S/PKI
Pemberontakan Permesta
Tumbangnya Pemerintahan Orde Lama ditandai dengan munculnya mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memimpin negara dan pemerintahan, melalui sebuah surat perintah yang dikenal dengan nama ....
Dekrit Presiden
Maklumat Pemerintah
Trisila
Supersemar
Nota Peralihan
Meskipun diakui bahwa pemerintahan Orde Baru banyak menorehkan catatan gemilang atas keberhasilannya dalam pembangunan di berbagai bidang, namun realisasi pembangunan dalam konsep negara kesatuan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan ....
Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad dan kepentingan individu
Kedudukan lembaga eksekutif jauh lebih dominan dari pada lembaga legislatif
Minimnya aturan perundang-undangan yang membatasi kekuasaan Presiden
Supremasi hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya
Pembangunan tidak merata dan hanya dimaksimalkan di pusat
Perhatikan wilayah- wilayah berikut ini,
1) Jawa Barat
2) Jawa Tengah
3) Jawa Timur
4) Madura
5) Sumatera
6) Bali
7) Borneo
8) Maluku
9) Sunda Kecil
10) Sulawesi
Wilayah yang tidak termasuk dalam provinsi yang dibentuk pada masa revolusi kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor ...
2 dan 4
3 dan 5
4 dan 6
5 dan 7
7 dan 8
Berikut ini pernyataan yang benar tentang terjadinya pemberontakan PKI Madiun adalah ....
Tokoh pemberontakan PKI Madiun tidak berhubungen dengan pemberontakan PKI tahun 1965
Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Kartosuwiryo
Pemberontakan PKI Madiun banyak menelan korban dari pejabat pemerintah sampai dengan kaum santri yang antikomunis
Pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oieh keinginan untuk menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip- prinsip Islam
Pemberontakan PKI Madiun berlangsung setelah agresi militer Belanda II
Pemberontakan DI/ Til merupakan sebuah gerakan di Jawa Barat yang kemudian meluas di beberapa wilayah Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh ....
Muso
Amir Syarifuddin
S.M. Kartosuwiryo
Kahar Muzakar
Amir fatah
Sistem demokrasi liberal diterapkan di indonesia dalam kurun waktu….
1950-1959
1951-1965
1951-1960
1950-1955
1960-1965
Berakhirnya sistem demokrasi Liberal, ditandai dengan peristiwa….
Dihapusnya bentuk negara RIS
Gerakan pemberontakan di berbagai daerah
Kembalinya Indonesia ke NKRI
Pemberlakuan UUD Sementara
Dekrit Presiden 5 juli 1959
