WorksheetsBalakacidut02
Total questions: 100
Worksheet time: 2hrs 40mins
Name
Class
Date
1.
Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah
a)
Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b)
Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c)
Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d)
Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e)
Bersifat independen
2.
Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, kecuali
a)
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya
c)
Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkanjadwal di kabupaten/kota
e)
Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
3.
Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah
a)
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan olehPPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c)
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikanoleh Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkanjadwal di kabupaten/kota
e)
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4.
Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah
a)
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b)
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, danMahkamah Konstitusi
c)
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan KomisiPenyiaran Indonesia
d)
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e)
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
5.
Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali
a)
Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b)
Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruhkontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
c)
Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturandana kampanye
d)
Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari
iming-imingdukungan keuangan
e)
Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya
6.
Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentakpada tahun
a)
2015, 2016, dan 2017
b)
2015, 2017, dan 2018
c)
2015, 2017, dan 2019
d)
2015, 2020, dan 2025
e)
2015, 2019, dam 2023
7.
Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali.Perubahan pertama dilakukan pada tahun....
a)
1998
b)
1999
c)
2000
d)
2001
e)
2002
8.
Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali :
a)
melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secarategas diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan
b)
menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan
c)
melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuaidengan yurisdiksinya
d)
melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaatiprosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
e)
menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil
9.
Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali :
a)
Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b)
Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c)
Pola Pencalonan (nomination)
d)
Model Penyuaraan (balloting)
e)
Sistem Kepartaian
10.
Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah:
a)
Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b)
Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang
penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
c)
Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
d)
Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPUbersama-sama dengan Bawaslu
e)
Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara
11.
Menurut UUD 1945, Gubenur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ...
a)
Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b)
Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c)
Langsung oleh rakyat
d)
Penetapan Presiden
e)
Demokratis
12.
Idealnya pemilu berfungsi sebagai :
1) mekanime seleksi pemimpin;
2) sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepadarakyat;
3) prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai;
4) indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik; dan
5) saluran akses ke kekuasaan.
Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan.
Dibawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemiluyang ideal adalah:
a)
Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b)
Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c)
Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d)
Adanya kebebasan untuk memilih
e)
Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
13.
1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI
2. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
3. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatankampanye
4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana dalam angka :
a)
1 dan 2
b)
2 dan 3
c)
3 dan 4
d)
1 dan 3
e)
2 dan 4
14.
Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
a)
Adil
b)
Terbuka
c)
Bebas
d)
Langsung
e)
Rahasia
15.
Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya ataucalonnya mengundurkan diri, maka :
a)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapatmengusulkan calon pengganti
b)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapatmengusulkan calon pengganti
c)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkandidiskualifikasi
d)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e)
Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
16.
Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguanterhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :
a)
Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b)
Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawaidengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c)
Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambilalih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d)
Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e)
Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
17.
Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik PenyelenggaraPemilu, kecuali:
a)
Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yangdilakukan oleh anggota KPU
b)
Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c)
Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d)
Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e)
Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
18.
Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dandisetujui bersama oleh :
a)
Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b)
DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c)
KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d)
DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e)
KPU, Bawaslu, dan DKPP
19.
Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukanpada tanggal:
a)
15 Januari 2017
b)
15 Februari 2017
c)
15 Maret 2017
d)
15 April 2017
e)
21 Februari 2017
20.
Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........
a)
3 partai politik
b)
4 partai politik
c)
5 partai politik
d)
6 partai politik
e)
7 partai politik
21.
Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .........
a)
3 partai politik
b)
4 partai politik
c)
5 partai politik
d)
6 partai politik
e)
7 partai politik
22.
Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah .........
a)
3 partai politik
b)
4 partai politik
c)
5 partai politik
d)
6 partai politik
e)
7 partai politik
23.
DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkankepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:
a)
Teguran tertulis
b)
Peringatan Keras
c)
Pemberhentian Sementara
d)
Pemberhentian Tetap
e)
Pemberhentian tetap dan denda
24.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik PenyelenggaraPemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :
a)
Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KodeEtik
b)
Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c)
Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d)
Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e)
MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
25.
Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukanPengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:
a)
7 (tujuh) hari
b)
14 (empat belas) hari
c)
21 (dua puluh satu) hari
d)
23 (dua puluh tiga) hari
e)
30 (tiga puluh) hari
26.
Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelahamandemen UUD 1945 adalah :
a)
Majelis Permusyawaratan Rakyat
b)
Dewan Pewakilan Rakyat
c)
Dewan Perwakilan Daerah
d)
Dewan Pertimbangan Agung
e)
Presiden
27.
Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....
a)
UU Nomor 22 tahun 2007
b)
UU Nomor 8 tahun 2012
c)
UU Nomor 12 tahun 2003
d)
UU Nomor 15 tahun 2011
e)
UU Nomor 2 tahun 2011
28.
Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar
.....
a)
2,5 persen
b)
3 persen
c)
3,5 persen
d)
2 persen
e)
4 persen
29.
Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggotaDPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....
a)
1997
b)
1999
c)
2004
d)
2009
e)
2014
30.
Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye :
a)
Materi Kampanye Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
b)
Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut.
c)
Calon Gubernur , Bupati / walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dariPemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
d)
Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib,dan bersifat edukatif
e)
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
31.
Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye :
a)
KPK
b)
BPK
c)
BPKP
d)
PPATK
e)
Kantor Akuntan Publik
32.
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengansistem...
a)
Distrik berwakil banyak
b)
Proporsional terbuka
c)
First past the post
d)
Suara terbanyak
e)
Proporsional
33.
Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem...
a)
Distrik berwakil banyak
b)
Proporsional terbuka
c)
First past the post
d)
Two round system
e)
Proporsional
34.
Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengansistem…
a)
Distrik berwakil banyak
b)
Proporsional terbuka
c)
First past the post
d)
Two round system
e)
Proporsional
35.
Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikanlaporan kepada ...
a)
Presiden
b)
DPR dan MPR
c)
DPR dan DPD
d)
DPR dan Presiden
e)
Mahkamah Konstitusi
36.
Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:
a)
DPR
b)
DKPP
c)
Mendagri
d)
Presiden
e)
Pengadilan
37.
Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antaralain, kecuali :
a)
kotak suara dan bilik suara
b)
Obeng untuk mencoblos
c)
Sampul kertas dan Segel
d)
Surat Suara
e)
Tinta
38.
Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkanmelaksanakan kampanye pada waktu :
a)
14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang
b)
21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang
c)
5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d)
Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang
e)
3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang
39.
Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota padaPemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang
......
a)
Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon
b)
Memperoleh suara minimal 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih
c)
Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon
d)
Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
e)
Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yangditetapkan
40.
Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelumhari pemungutan suara.
a)
24 (dua puluh empat)
b)
22 (dua puluh dua)
c)
20 (dua puluh)
d)
18 (delapan belas)
e)
12 (dua belas)
41.
Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari, kecuali:
a)
Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asingdan warga negara asing
b)
Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
c)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
d)
Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usahamilik desa atau sebutan lain
e)
Perusahaan Swasta Nasional
42.
Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:
a)
Hari Nasional
b)
Hari Kalender
c)
Hari Khusus
d)
Hari Kerja
e)
Hari Libur
43.
Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah:
a)
Hari Nasional
b)
Hari Kalender
c)
Hari Khusus
d)
Hari Kerja
e)
Hari Libur
44.
Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:
a)
paling lama 7 (tujuh) hari
b)
paling lama 6 (enam) hari
c)
paling lama 5 (lima) hari
d)
paling lama 4 (empat) hari
e)
paling lama 3 (tiga) hari
45.
DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilumemiliki keanggotaan terdiri atas :
a)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota
b)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota
c)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota
d)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambahanggota di tingkat provinsi
e)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua
merangkapanggota dan 5 (lima) anggota
46.
Ketu DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh….
a)
Anggota tertua
b)
Anggota termuda
c)
Anggota tertua dan termuda
d)
Salah satu anggota dari 7 anggota
e)
Kementrian dalam negeri
47.
Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota adalah ......
a)
Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan
b)
Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan
c)
Kecamatan, atau gabungan kecamatan
d)
Kabupaten, atau gabungan kabupaten
e)
Kota, atau gabungan kota
48.
Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah....
a)
Dua orang
b)
Tiga Orang
c)
Empat Orang
d)
Lima Orang
e)
Enam Orang
49.
Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UUNomor 7 tahun 2017, kecuali ......
a)
Mandiri
b)
Tertib
c)
Efisien
d)
Kredibel
e)
Berkepastian Hukum
50.
Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke MahkamahKonstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak:
a)
Pasal 210
b)
Pasal 201
c)
Pasal 214
d)
Pasal 212
e)
Pasal 222
51.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseoranganuntuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah
:
a)
Putusan MK No. 5/PUU-V/2007
b)
Putusan MK No. 6/PUU-V/2007
c)
Putusan MK No. 7/PUU-V/2007
d)
Putusan MK No. 8/PUU-V/2007
e)
Putusan MK No. 9/PUU-V/2007
52.
Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye paling lambat:
a)
15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota diterima
b)
17 (tujuh belas) hari terhitung sejak laporan dari KPUProvinsi danKPUKabupaten/Kotaditerima
c)
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota diterima
d)
35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi danKPUKabupaten/Kotaditerima
e)
45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota diterima
53.
Undang-undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah:
a)
UU No. 1 tahun 2014
b)
UU No. 1 tahun 2015
c)
UU No. 8 tahun 2015
d)
UU No. 10 tahun 2016
e)
UU No. 1 tahun 2016
54.
Siapa sajakah yang dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuaidengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PU- XI/2013?
a)
Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRDkabupaten/kota
b)
Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden
c)
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota
d)
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
e)
Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
55.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih,dipidana dengan pidana penjara paling lama...
a)
3 tahun, dan denda paling banyak Rp.36 juta.
b)
4 tahun, dan denda paling banyak Rp.48 juta.
c)
5 tahun, dan denda paling banyak Rp.60 juta.
d)
6 tahun, dan denda paling banyak Rp.72 juta.
e)
7 tahun, dan denda paling banyak Rp.96 juta.
56.
Ketentuan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikotan dan Wakil Walikota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut:
a)
Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu.
b)
Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye.
c)
Cuti kampanye hanya pada masa kampanye.
d)
Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga
e)
Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri
57.
Yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah :
a)
Penetapan daftar pemilih tetap.
b)
Kampanye
c)
Pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
d)
Pembentukan Panwas Pemilukada.
e)
Jawaban semua benar.
58.
Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari ;
a)
Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan
b)
Anggota DPR, DPD dan utusan golongan
c)
Anggota DPD dan Utusan Golongan
d)
Anggota DPR, MPR dan DPD
e)
Anggota DPR dan DPD
59.
Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah :
a)
UUD 1945
b)
Pembukaan UUD 1945
c)
Pancasila
d)
Piagam PBB
e)
Proklamasi 17 Agustus 1945
60.
Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai ......
a)
Dasar Negara
b)
Pandangan hidup bangsa
c)
Idiologi bangsa
d)
Kepribadian bangsa Indonesia
e)
Bentuk pemerintah Negara Indonesia
61.
Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam ......
a)
TAP MPR No. III/1978
b)
TAP MPR No. II/ 1978
c)
TAP MPR No. III/1979
d)
TAP MPR No. II/1979
e)
TAP MPR No. I/1978
62.
Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa danberkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, merupakan hakikat dari...
a)
Ing ngarso sung tulodo
b)
Ing madya mangun karso
c)
Tut wuri handayani
d)
Sepi ing pamrih rame ing gawe
e)
Gemah ripah loh jinawi
63.
Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional, merupakan karakteristik Pancasilasebagai .........
a)
Dasar Negara
b)
Idiologi bangsa
c)
Idiologi terbuka
d)
Kepribadian nasional
e)
Pendidikan Pancasila
64.
Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain.Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan .......
a)
Dasar Negara
b)
Idiologi bangsa
c)
Kepribadian nasional
d)
Pendidikan pancasila
e)
Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia
65.
Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkantanggal ......
a)
15 agustus 1945
b)
16 Agustus 1945
c)
17 Agustus 1945
d)
18 Agustus 1945
e)
19 Agustus 1945
66.
Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam ........
a)
Inpres No. 12/1971
b)
Inpres No. 12/1970
c)
Inpres No. 12/1969
d)
Inpres No. 12/1968
e)
Inpres No. 12/1967
67.
Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah .....
a)
Mengamalkan semua sila dalam pancasila secara murni dan konsukwen
b)
Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan
c)
Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yangbertentangan dengan nilai universal
pancasila
d)
Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal
e)
Mempertahankan dan menegakkan pancasila agar tetap sebagai dasarNegara Indonesia
68.
Perilaku dibawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah .....
a)
Menilai baik hasil kerja orang lain.
b)
Berani membela kebenaran dan keadilan
c)
Menghormati dan menghargai orang lain
d)
Suka memberikan pertolongan kepada orang lain.
e)
Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan
69.
Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ....
a)
Ketuhanan yang Maha Esa
b)
Kemanusiaan yang adil dan beradab
c)
Persatuan Indonesia
d)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
e)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
70.
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiapmanusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, merupakan pengamalan Pancasila sila ke ...
a)
Ketuhanan yang Maha Esa
b)
Kemanusiaan yang adil dan beradab
c)
Persatuan Indonesia
d)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
e)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
71.
Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, selain itu, sikap saling menghargai sesama manusia merupakan wujud dari sila kemanusian yang adil dan beradab atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah ......
a)
Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia olehmanusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain.
b)
Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu
c)
Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia diseluruh dunia
d)
Tidak ada jawaban yang benar
e)
Semua jawaban benar
72.
Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral Negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai ........
a)
Dasar falsafah Negara
b)
Dasar Negara
c)
Sumber dari segala sumber hukum
d)
Asas kerohanian Negara
e)
Sumber hukum tertinggi
73.
Dibawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah ......
a)
Proklamasi 17 Agustus 1945
b)
UUD 1945
c)
Dekrit Presiden
d)
Supersemar
e)
Semua jawaban benar
74.
Apabila pasangan calon kepala daerah belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calonbaru paling lambat ............... hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.
a)
14 (empat belas) hari
b)
7 (tujuh) hari
c)
5 (lima) hari
d)
4. (empat) hari
e)
3 (tiga) hari
75.
Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah
a)
Sudah/pernah kawin
b)
Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun.
c)
Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin
d)
Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah lulus SLTA/sederajat
e)
Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun dan tidak pernah menjadi thanan politik
76.
Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak
memilih, warga negara Indonesia harus.......
a)
Menjadi anggota Parpol
b)
Terdaftar sebagai pemilih
c)
Bukan anggota TNI/POLRI
d)
Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya
e)
Memiliki Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya
77.
Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat:........
a)
Berdomisili tetap
b)
Memiliki Kartu Identitas
c)
Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
d)
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
e)
Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
78.
Daftar pemilihan umum terakhir dan di tambah dengan daftar pemilihtambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih maka ditetapkan sebagai : ......
a)
Daftar pemilih sementara.
b)
Daftar pemilih tetap
c)
Daftar peserta pemilih
d)
Daftar Pemilik kartu pemilih
e)
Daftar undangan pemilih
79.
Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempattinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada.......
a)
KPU Setempat
b)
PPK setempat
c)
PPS setempat
d)
KPPS setempat
e)
Bawaslu setempat
80.
Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementaradapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam ......
a)
Daftar Pemilih Baru
b)
Daftar Pemilih Potensial
c)
Daftar Peserta Pemilih
d)
Daftar pemilih tambahan
e)
Daftar Anggota Pemilih
81.
Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai ........
a)
Daftar semua pemilih
b)
Daftar pemilih sementara
c)
Daftar Pemilih Akhir
d)
Daftar Potensi Pemilih
e)
Daftar pemilih tetap
82.
Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh........
a)
KPU Kab/Kota
b)
KPU
c)
PPK
d)
PPS
e)
KPPS
83.
Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh.....
a)
KPU
b)
KPU PROVINSI
c)
KPU KABUPATEN/KOTA
d)
PPK
e)
PPS
84.
Dalam kampanye pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan......
a)
Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat strukturaldan fungsional dalam jabatan negara & swasta, serta kepala desa/lurah.
b)
Pejabat BUMN/BUMD, aparatus sipil Negara, anggota TNI/Polri,Kades/Lurah dan perangkat desa/kelurahan.
c)
Pelajar/mahasiswa dan Orang jompo
d)
Anggota non partai
e)
Anggota ORMAS
85.
Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerahdalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
a)
Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
b)
Menjalani cuti di luar tanggungan negara
c)
Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikankeberlanngsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
d)
Dicalonkan oleh PARPOL
e)
Semua benar
86.
Pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika:.....
a)
Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih
b)
Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhipemilih
c)
menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untukmempengaruhipemilih
d)
Menyampaikan visi-misi secara sembunyi-sembunyi
e)
Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu
87.
Pelaksanaan Pemungutan suara, dilakukan pada.....
a)
Panitia Pemilu telah siap
b)
Hari libur atau hari yang diliburkan
c)
Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh
d)
Sudah keputusan KPU untuk melakukan PEMILU
e)
Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan PEMILU
88.
Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat.....
a)
Menyerahkan kepada KPPS
b)
Harus di damping oleh POLISI
c)
Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP
d)
Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan PEMILIH
e)
Didampingi oleh KPPS dan PTPS berdasarkan Musyawarah penyelenggara Pemilu
89.
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh .....
a)
Presiden
b)
Menteri Dalam Negeri
c)
DPR
d)
DPRD Provinsi setempat
e)
KPU
90.
Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan olehPresiden selambat-lambatnya dalam waktu .....
a)
15 HARI
b)
20 HARI
c)
25 HARI
d)
30 HARI
e)
31 HARI
91.
Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya ADALAH
a)
Nomor Induk Kependudukan
b)
Nama lengkap pemilih
c)
Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir
d)
Alamat domisili pemilih
e)
Semua jawaban benar
92.
Pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah.....
a)
Pasangan yang diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan
b)
Pasangan yang diusulkan oleh partai politik
c)
Pasangan yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki kursi di parlemen
d)
Pasangan calon perseorangan
e)
Pasangan yang diusulkan oleh partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan
93.
Berdasarkan Pasal 90 UU No 7/2017, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk .... bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat ..... bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.
a)
0-2
b)
1-1
c)
1-2
d)
2-1
e)
2-2
94.
Daftar Pemilih Sementara Pemilu diumumkan oleh ...... untuk mendapatkantangggapan masyarakat.
a)
KPPS
b)
PPS
c)
PPK
d)
KPU Kabupaten/Kota
e)
Bawaslu Kabupaten/Kota
95.
Berdasarkan UU No 10/2016, partai politik atau gabungan partai politik dapatmendaftarkan pasangan calon kepala daerah apabila memenuhi persyaratanperolehan sekurang-kurangnya ..... dari jumlah kursi DPRD atau ...... dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
a)
15%dan15%
b)
15%dan20%
c)
20% dan 15%
d)
20%dan25%
96.
Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, manakah yang bukan prinsip-prinsip tersebut?
a)
Kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah, kesinambungan dengan pemilu sebelumnya
b)
Kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah, efisiensi dan efektivitas
c)
Kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, coterminus, kohesivitas, demokrasi, kesinambungan pada pemilu sebelumnya
d)
Kesetaraan suara, eksternalitas, proporsionalitas, coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah, kesinambungan pada pemilu sebelumnya
e)
Kepentingan strategi nasional, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah, kesinambungan dengan pemilu sebelumnya
97.
Berikut ini, manakah yang telah menerapkan zipper system sesuai dengan UU 10 Tahun 2008?
a)
1.L;
2.L;
3.P;
4.L;
5.L;
6.P;
7.L
b)
1.L;
2.L;
3.L;
4.P;
5.L;
6.L;
7.L
c)
1.L;
2.P;
3.L;
4.P;
5.P;
6.L;
7.L
d)
1.P;
2.P;
3.L;
4.L;
5.L;
6.L;
7.P
e)
1.P;
2.L;
3.L;
4.P;
5.P;
6.L;
7.P
98.
Dalam pelaksanaan pemilu 2019 di TPS 6 Desa Taktakoka diperoleh data jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih laki-laki=165 perempuan=155. Hasil perolehan suara partai A=60, Partai B=60, Partai C=65,Partai D=65, dan Partai E=55. Surat suara tidak sah di TPS tersebut adalah 15. Berapa jumlah surat suara yang digunakan di TPS tersebut:
a)
305
b)
310
c)
315
d)
320
e)
325
99.
Satu daerah pemilihan (Dapil) memiliki alokasi empat kursi. Dari hasil Pemilu, Partai A mendapat 30.000 suara, Partai B mendapat 20.000 suara, Partai C mendapat 15.000 suara, Partai D mendapat 7.000 suara dan Partai E mendapat 5.000 suara. Berapakah perolehan kursi setiap partai ....
a)
Partai A 2 kursi, Partai B 1 kursi, Partai C 1 kursi, Partai D 0 kursi
b)
Partai A 2 kursi, Partai B 1 kursi, Partai C 0 kursi, Partai D 1 kursi
c)
Partai A 2 kursi, Partai B 2 kursi, Partai C 0 kursi, Partai D 0 kursi
d)
Partai A 1 kursi, Partai B 1 kursi, Partai C 1 kursi, Partai D 1 kursi
e)
Partai A 0 kursi, Partai B 0 kursi, Partai C 2 kursi, Partai D 2 kursi
100.
Daftar Pemilih Sementara Pemilu diumumkan selama ... hari untuk Mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat
a)
7
b)
14
c)
21
d)
25
e)
30
100 %
