wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TO 2

Total questions: 80

Worksheet time: 2hrs 0mins

Name
Class
Date
1.

Pokja pemilihan dalam melaksanakan pemilihan harus mematuhi etika pengadaan. Salah

satua etika yang wajib dijalan oleh pokja pemilihan adalah…

a)

Meningkatkan kualitas perencanaan

b)

Tertib dan tanggung jawab

c)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

d)

Menciptakan persaingan sehat

2.

Dinas pemadam kebakaran membutuhkan mobil pemadam kebakaran dengan nilai pagu

anggaran Rp. 2,5 miliar. PPK sedang menyusun HPS untuk mobil tersebut. Ada beberapa

alternatif yang dapat dipilih antara lain produk dalam negeri dengan harga lebih murah atau

produk impor dengan harga lebih mahal. Akhirnya PPK memutuskan mengadakan mobil

pemadam dengan produk dalam negeri dan harga lebih murah. Dalam ini PPK menerapkan

prinsip pengadaan…..

a)

Efisien

b)

Efektif

c)

Bersaing

d)

Akuntabel

3.

ada tender pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran Rp. 1,1 miliar dan nilai HPS Rp. 1

miliar, penawaran pemenang sebesar Rp. 900 juta. Berapa nilai jaminan pelaksanaan yang

harus diserahkan sebelum penandatanganan kontrak ?

a)

5 % dari nilai kontrak

b)

5 % dari nilai HPS

c)

5 % dari pagu anggaran

d)

5 % dari sisa pagu anggaran

4.

Dinas PUPR sedang melaksanakan pembangunan jembatan yang roboh akibat bencana alam

dan sudah dinyatakan sebagai darurat lokal oleh kepala daerah setempat. Apa jenis kontrak

yang dipilih untuk pekerjaan tersebut ?

a)

Lumsum

b)

Harga satuan

c)

Biaya plus imbalan

d)

Gabungan lumsum dan harga satuan

5.

Sanksi daftar dikenakan kepada penyedia barang/jasa jika melakukan kelalaian baik dalam

proses pemilihan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Jika ditemukan ada pemalsuan

dokumen pada tahap evaluasi penawaran, maka dapat diberikan sanksi oleh PA/KPA atas

usulan…

a)

PPK

b)

Pokja Pemilihan

c)

Tim pendukung

d)

Tim teknis

6.

Dalam rangka meningkatkan penggunan produk dalam negeri, pemerintah telah membuat

kebijakan dengan memberikan preferensi harga untuk produk dalam negeri dengan

ketentuan….

a)

Barang/jasa dengan TKDN 10 %

b)

Barang/jasa dengan TKDN 15 %

c)

Barang/jasa dengan TKDN 20 %

d)

Barang/jasa dengan TKDN 25 %

7.

Dalam rangka melaksanakan pengadaan yang berkelanjutan. PPK dalam menyusun spesifikasi

teknis harus memperhatikan tiga aspek yaitu….

a)

Aspek ekonomi, sosial dan lingkungan

b)

Aspek ekonomi, industri dan pertahanan

c)

Aspek ekonomi, sosial dan budaya

d)

Aspek ekonomi, teknologi dan SNI

8.

Salah satu cara meningkatan peran serta pelaku usaha nasional pengadaan barang/jasa

pemerintah adalah dengan membatasi keikutsertaan usaha asing. Salah satu ketentuan

keikutsertaan usaha asing adalah

a)

Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 25 miliar

b)

Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 50 miliar

c)

Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1T

d)

Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500 miliar

9.

Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa adalah meningkatkan peran usaha mikro, usaha

kecil dan koperasi. Batasan tender yang dapat di ikuti oleh usaha kecil adalah…

a)

Sampai dengan 2,5 miliar

b)

Sampai dengan 15 miliar

c)

Sampai dengan 50 miliar

d)

Sampai dengan 100 miliar

10.

Dalam rangka meningkatkan efesiensi waktu dan biaya dalam proses pengadaan barang

dilakukan melalui katalog nasional, sektoral dan lokal. Untuk katalog sektoral dikelola oleh….

a)

LKPP

b)

Kementerian/lembaga

c)

Pemerintah daerah

d)

Pemerintah provinsi

11.

Pada pelaksanaan pekerjaan kontruksi dengan nilai paket Rp 1 miliar terjadi pemutusan

kontrak pada progres pekerjaan telah mencapai 40 persen pada saat terjadinya pemutusan

kontrak akibat kelalaian penyedia. Apa tindak lanjut yang di ambil oleh PPK ?

a)

PPK melakukan Penunjukan langsung ke penyedia lain

b)

Meminta Pokja pemilihan melakukan penunjukan langsung ke penyedia lain

c)

Meminta pejabat pengadaan melakukan penunjukan langsung ke penyedia lain

d)

Meminta pokja pemilihan melakukan tender ulang untuk sisa pekerjaan

12.

PPK bertanggungjawab untuk mengendalikan kontrak sampai selesai. Dalam mengendalikan

kontrak PPK dapat di bantu oleh ….

a)

Tim Pendukung dan Tim Ahli

b)

Pokja Pemilihan dan Tim ahli

c)

Tim konsultan pengadaan

d)

Pengelola pengadaan barang/jasa

13.

Pada pelaksanaan pekerjaan paving block jalan desa melalui swakelola dengan kelompok

masyarakat ditemukan adanya perbedaan antara kontrak dengan kondisi lapangan

berdasarkan laporan dari tim pengawas. Atas kondisi ini apa Tindakan korektif yang dilakukan

oleh PPK ?

a)

Pemutusan kontrak

b)

Sanksi daftar hitam

c)

Melaporkan pada PA/KPA

d)

Melakukan Tindakan korektif

14.

Jika hasil audit ditemukan adanya kekurangan volume dalam kontrak pekerjaan kontruksi

gedung sekolah senilai Rp. 60 juta. Maka pelaku pengadaan yang bertanggung jawab adalah

a)

Pejabat pembuat komitmen

b)

Pokja Pemilihan

c)

Kuasa Pengguna Anggaran

d)

Penyedia barang/jasa

15.

Pemda Kota A akan melaksanakan pekerjaan kompleks design and build dengan nilai pagu

anggaran Rp. 200 miliar. Salah satu masalah yang dihadapi adalah pokja pemilihan tidak

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemilihan pekerjaan kompleks tersebut. Apa solusi

yang disarankam kepada UKPBJ kota A adalah

a)

Menyerahkan pemilihan pada agen pengadaan

b)

Membatalkan pengadaan pekerjaan tersebut

c)

Mengembalikan paket tersebut kepada PPK

d)

Meminta rekomendasi APIP Kota A

16.

Pada pelaksanaan swalekola ada tim penyelenggara swakelola yang terdiri dari persiapan,

pelaksana dan pengawas. Siapa yang menetapkan tim penyelengara swakelola tipe II ?

a)

Tim persiapan, pelaksana dan pengadaan oleh PA/KPA

b)

Tim persiapan dan pengawas oleh PA/KPA, pelaksana oleh pimpinan instansi lain

c)

Tim persiapan dan pengawas oleh PA/KPA, pelaksana oleh pimpinan ormas

d)

Tim persiapan, pelaksana dan pengawa oleh pimpinan instansi lain

17.

Pada pekerjaan yang dilaksanakan dengan Swakelola type IV ada tim persiapan, Tim Pelaksana

dan Tim pengawas. Apa tugas dari Tim Pengawas Swakelola Tipe IV ?

a)

Mengawasi administrais, teknis dan keuangan

b)

Mengawasi administrasi, progres dan keuangan

c)

Mengawasi kualitas, kuantitas dan keuangan

d)

Mengawasi kinerja tim pelaksanaMengawasi kinerja tim pelaksana

18.

Dinas Perumahan Kota A akan melaksanakan penataan Kawasan pemukiman kumuh bekerja

sama dengan fakultas teknis universitas swasta di kota A. siapa yang berwenang

menandatangan kontrak Swakelola tersebut ?

a)

PPK dengan tim pelaksana

b)

PPK dengan Dekan Fakultas Teknik

c)

PA/KPA dengan Dekan Fakultas Teknik

d)

Kepala Dinas dengan Tim Pelaksana

19.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh K/L/PD

yang menggunakan dana APBN/APBD mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah

terima hasil pekerjaan. Hubungan manajemen rantai pasok dengan proses pengadaan

barang/jasa pada tahap source adalah

a)

Perencanaan pengadaan

b)

Pemilihan penyedia

c)

Evaluasi penawaran

d)

Manajemen kontrak

20.

Kementrian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi membutuhkan kajian strategi untuk

meningkatkan minat mahasiswa dalam membuat jurnal ilmiah. Ada bebebrapa alternatif yang

dapat dipilih untuk menunjuk pelaksana pekerjaan. Salah satu dengan cara swakelola dengan

menugaskan Universitas negeri di bawah kementerian tersebut untuk melaksanakan kajian.

Apa tipe swakelola yang tepat pekerjaan diatas ?

a)

Swakelola Tipe I

b)

Swakelola Tipe II

c)

Swakelola Tipe III

d)

Swakelola Tipe IV

21.

Pokja Pemilihan kota A sedang melaksanakan pemilihan jasa konsultan perencanaan rumah

sakit dengan nilai HPS Rp. 12 miliar. Proses evaluasi sdh tahap usulan penetapan pemenang.

Siapa yang berwenang menetapkan pemenang jasa konsultan tersebut ?

a)

Pokja Pemilihan

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Pengguna Anggaran

d)

Kuasa Pengguna Anggaran

22.

Dalam perencanaan pengadaan perlu dilakukan penyusunan strategi pengadaan agar

pengadaan barang/jasa dapat mencapai hasil yang dibutuhkan. Penyusunan strategi

pengadaan merupakai kegiatan manjemen rantai pasok pada level….

a)

Operasional

b)

Taktis

c)

Strategis

d)

Internal

23.

Aktivitas rantai pasok di suatu rumah sakit pemerintah mulai dari pabrikan, penyedia obat,

rumag sakit, apotik dan pasien. Komponen rantai pasok mulai dari pabrikan sd rumah sakit

disebut..

a)

Rantai pasok hilir

b)

Rantai pasok internal

c)

Rantai pasok hulu

d)

Jaringan distribusi

24.

Pada penjelasan tender pengadaan makan minum untuk pasien rumah sakit, salah satu

peserta mengusulkan agar jenis kontrak diubah dari lumsum menjadi harga satuan dengan

alasan volume dapat berubah tergantung jumlah pasien. Atas usulan ini apa langkah yang

sebaiknya dilakukan pokja pemilihan ?

a)

Menerima dan mengubah jenis kontrak oleh pokja pemilihan

b)

Mengusulkan perubahan jenis kontrak kepada PPK

c)

Menolak usulan tersebut dan tetap pada jenis kontrak yang ada

d)

Mengusulkan perubahan jenis kontrak kepada PA/KPA

25.

Pada proses evaluasi kualifikasi pengadaan pekerjaan konstruksi gedung sekolah ditmukan

adanya pemalsuan surat ijin usaha yang dilakukan oleh penyedia A dan sudah diklarifikasi ke

penerbit ijin usaha ternyata palsu. Atas kondisi ini pokja menggugurkan penawaran tersebut

dan mengusulkan sanksi daftar hitam. Siapa yang berwenang menetapkan saksi daftar hitam

a)

PA/KPA atas usulan PPK

b)

PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan

c)

PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan

d)

PA/KPA atas usulan APIP

26.

Dinas Pendidikan Kota A membutuhkan barang/jasa yang terdiri dari gedung sekolah, meja

dan kursi, laptop dan seragam sekolah dengan nilai paket Rp. 15 miliar. Bagaimana pemaketan

yang tepat untuk pengadaan diatas ?

a)

Satu paket

b)

Dua paket

c)

Tiga paket

d)

Empat paket

27.

Pemerintah Kota A memiliki beberapa RSUD dengan kebutuhan yang sama berupa

pengangkutan dan pengolahan sampah medis. Karatersitik kebutuhan tersebut adalah satuan

jelas, berulang-ulang serta volume dan/waktu belum bisa ditentukan dengan pasti. Apa

strategi pengadaan dan jenis kontrak yang paling tepat agar pengadaan menjadi lebih efisien

dan efektif

a)

Konsolidasi dan kontrak payung

b)

Konsolidasi dan kontrak lumsum

c)

Konsolidasi dan kontrak putar kunci

d)

Konsolidasi dan kontrak waktu penugasan

28.

Apa metode evaluasi yang paling tepat pengadaan pekerjaan konstruksi kompleks yang

memerlukan penilaian teknis yang mendalam ?

a)

Sistem nilai

b)

Biaya selama umur ekonomis

c)

Harga terendah

d)

Kualitas dan biaya

29.

Metode pemilihan yang paling tepat untuk pengadaan barang yang tidak ada dalam ekatalog

dengan spesfikasi teknis dan volume dapat ditentukan dengan pasti serta nilai hps diatas Rp.

200 juta adalah

a)

epurcahasing

b)

tender

c)

penunjukan langsung

d)

tender cepat

30.

Metode evaluasi konsultan pengawasan gedung dan bangunan yang bersifat rutin dan

standar. Lebih tepat menggunakan metode evaluasi….

a)

Kualitas

b)

Kualitas dan biaya

c)

Biaya terendah

d)

Pagu anggaran

31.

Dalam evaluasi penawaran pengadaan barang dengan metode pascakualifikasi ditemukan ada

pemalsuan dokumen kulifikasi oleh salah satu penyedia. Terhadap penyedia tersebut

dikenakan sanksi berupa…

a)

Pemutusan kontak dan sanksi daftar hitam

b)

Digugurkan dan diusulkan masuk daftar hitam

c)

Dilakukan tender ulang dan tidak ada sanksi

d)

Diminta mengganti dokumen penawaran

32.

Pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai paket diatas Rp. 100 milyar. Dari hasil evaluasi

administrasi, teknis dan harga menghasilkan penyedia A sebagai penawar dengan nilai

kombinasi tertinggi. Apa Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pokja pemilihan

a)

Menetapkan sebagai pemenang oleh pokja

b)

Mengusulkan penetapan pemenang oleh PA

c)

Mengusulkan penetapan pemenang oleh PPK

d)

Mengusulkan penetapan pemenang oleh kepala ukpbj

33.

Tahapan evaluasi yang dilakukan pada tender dengan pascakualifikasi

a)

Evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga

b)

Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi

c)

Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan Harga

d)

Evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga

34.

Salah satu strategi pengadaan untuk meningkatkan efisien dalam proses pengadaan

barang/jasa pada tahap perencanaan pengadaan adalah dengan melakukan konsolidasi untuk

barang-barang sejenis. Siapa yang berwenang melakukan konsolidasi pada tahap

perencanaan ?

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

Pokja pemilihan

d)

Pejabat pengadaan

35.

Peserta pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi yang tidak puas terhadap jawaban

sanggah oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Surat sanggah banding di

tujukan kepada…..

a)

Pokja pemilihan

b)

Kepala UKPBJ

c)

PPK

d)

KPA

36.

Jenis kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan konsultan perencanaan gedung, dimana

pembayaran dilakukan berdasarkan output pekerjaan adalah

a)

Harga satuan

b)

Gabungan lumsum dan harga satuan

c)

Putar kunci

d)

Lumsum

37.

Pada saat penjelasan tender pekerjaan pengadaan alat lab dengan nilai hps Rp. 300 juta, salah

satu peserta pemilihan menyampaikan bahwa spesifikasi teknis alat lab sudah diskontinu

sehingga tidak ada lagi dipasaran. Terhadap kondisi ini langkah terbaik yang dilakukan pokja

pemilihan….

a)

Pokja pemilihan melakukan perubahan spesifikasi teknis

b)

Meminta PPK melakukan perubahan spesifikasi teknis

c)

Membatalkan tender pengadaan alat lab

d)

Meminta PPK melakukan addendum kontrak

38.

PPK RSUD kota A sedang menyusun dokumen persiapan pengadaan makan minum pasien

rumah sakit selama 1 tahun anggaran dimana volume makan minum setiap hari selalu

berubah tergantung jumlah pasien yang rawat inap. Untuk pengadaan makan minum diatas

lebih tepat menggunakan jenis kontrak ….

a)

Lumsum

b)

Putar kunci

c)

Harga satuan

d)

Gabungan lumsum dan harga satuan

39.

Spesifikasi teknis adalah karakteristik barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginan pengguna barang/jasa. PPK dalam menyusn spesifikasi teknis lebih

mengutamakan……

a)

Kebutuhan pengguna

b)

Keinginan pengguna

c)

Permintaan PA/KPA

d)

Sesuai arahan kepala daerah

40.

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data dan informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan. Salah sumber informasi yang dapat digunakan untuk Menyusun HPS

barang adalah

a)

Hasil perhitungan konsultan perencana

b)

Hasil audit APIP

c)

Daftar tarif dari asosiasi

d)

Daftar harga dari pabrikan

41.

Komponen dalam spesifikasi teknis terdiri dari mutu, jumlah, waktu dan pelayanan. Salah satu

menyatakan mutu barang/jasa adalah dengan menyebutkan merk barang/jasa. Ketentuan

penyebutan merk dapat dilakukan untuk….

a)

Pemilihan melalui tender

b)

Pengadaan suku cadang

c)

Barang yang kualitasnya jelas

d)

Barang dengan merk terkenal

42.

Jaminan pelaksanaan digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

dengan nilai paket diatas Rp. 200 juta. Jaminan pelaksanaan dikecualikan untuk ….

a)

Pengadaan melalui ecatalog senilai Rp. 1 miliar

b)

Pengadaan melalui tender cepat senilai Rp. 300 juta

c)

Pekerjaan konstruksi kompleks senilai Rp 100 miliar

d)

Pengadaan jasa kebersihan senilai Rp. 500 juta

43.

Sertifikat garansi adalah jaminan kelaikan barang diberikan dalam jangka waktu tertentu yang

ditentukan dalam kontrak. Pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat garansi…

a)

Penjual barang

b)

Toko

c)

Wakil resmi produsen

d)

Pemenang tender

44.

PPK dinas Kesehatan sedang melaksanakan pembangunan Gedung RSUD dengan masa

pelaksanaan selama 2 tahun dengan jenis kontrak lumsum. Penyedia pekerjaan konstruksi

tersebut dapat mengajukan penyesuaian harga pada

a)

Bulan ke 13

b)

Tidak diberikan penyesuaian harga

c)

Pada bulan ke 18

d)

Jika terjadi kenaikan harga

45.

PPK dinas Pendidikan mengadakan meja dan kursi kantor senilai Rp. 185 juta melalui

pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Apa bentuk kontrak yang paling tepat

a)

Kuitansi

b)

Surat perintah kerja

c)

Nota pembelian

d)

Surat pesanan

46.

Pada tender pengadaan barang dengan nilai HPS Rp. 1 miliar ada 3 penawaran yang masuk

yaitu penyedia A, B dan C. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran penyedia A dinyatakan

sebagai pemenang dengan penawaran Rp. 800 juta. Berapa jaminan pelaksanaan yang harus

diserahkan oleh penyedia A ?

a)

5 % dari HPS

b)

5 % dari pagu anggaran

c)

5 % dari nilai kontrak

d)

5 % dari uang muka

47.

Pokja pemilihan kota A akan melaksanakan pemilihan penyedia alat tulis kantor untuk

kebutuhan operasional selama 1 tahun senilai 500 juta. Metode evaluasi dan kualifikasi yang

paling tepat untuk pekerjaan diatas adalah

a)

Biaya terendah dan pascakualifikasi

b)

Harga tertendah dan prakualifikasi

c)

Biaya terendah dan pascakualifikasi

d)

Harga terendah dan pascakualifikasi

48.

Dinas perumahan dan pemukiman kota A membutuhkan jasa konsultan perorangan sebanyak

1 orang dengan nilai hps sebesar Rp. 450 juta. Apa metode evaluasi dan kualifikasi yang paling

tepat agar mendapat konsultan yang kompeten ?

a)

Kualitas dan pascakualifikasi

b)

Kualitas dan prakualifikasi

c)

Pagu anggaran dan pascakualifikasi

d)

Biaya terendah dan prakualifikasi

49.

Dinas bina marga kota B membutuhkan jasa konsultan hukum yang segera dan tidak dapat di

tunda untuk mendampingi PPK yang tersangkut kasus hukum dengan nilai kontrak sebesar Rp.

300 juta. Apa metode pemilihan dan penyampaian yang paling tepat ?

a)

Seleksi dan 2 file

b)

Pengadaan langsung dan 1 file

c)

Tender dan 2 file

d)

Penunjukan langsung dan 1 file

50.

Peserta pemilhan yang merasa dirugikan dalam proses tender dapat mengajukan sanggahan

kepada pokja pemilihan. Hal-hal yang dapat dijadikan materi sanggahan adalah

a)

Penawaran tidak sesuai dokumen pemilihan

b)

Penawaran dengan spek teknis terbaik digugurkan

c)

Ada pelanggaran prosedur pemilihan

d)

Penawaran dengan harga terendah digugurkan

51.

Peserta pemilihan yang mengikuti proses tender harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang

terdiri dari kualifikasi administrasi dan teknis. Persyaratan kualifikasi teknis antara lain

a)

Ijin usaha, sdm dan keuangan

b)

Sdm, pengalaman dan keuangan

c)

Ijin usaha, pajak dan domisili

d)

Pengalaman, SDM dan peralatan

52.

Pada Tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS sebesar 1 miliar dengan metode evaluasi

harga terendah. Salah satu peserta pemilihan menawarkan dengan harga Rp. 780 juta. Apa

yang harus dilakukan oleh pokja pemilihan terhadap penawaran tersebut ?

a)

Menggugurkan penawaran karena dibawah 80 % HPS

b)

Memenangkan penawaran tersebut karena paling rendah

c)

Membuat berita acara harga satuan timpang

d)

Melakukan evaluasi kewajaran harga karena dibawah 80 %

53.

Jika pada saat evaluasi penawaran pokja pemilihan menemukan ada data penawaran teknis

yang kurang jelas. Apa langkah yang harus dilakukan oleh pokja pemilihan ?

a)

Mengugurkan penawaran tersebut

b)

Melakukan klarifikasi

c)

Melakukan tender ulang

d)

Melakukan evaluasi ulang

54.

Jika ada 4 satuan kerja mengajukan tender kendaraan dinas dengan spesifikasi teknis yang

sama kepada pokja pemilihan, apa strategi yang diambil agar proses pemilihan lebih efisien ?

a)

Tender untuk masing masing paket

b)

Konsolidasi pada tahap pemilihan

c)

Dilakukan penunjukan langsung

d)

Pemecahan paket

55.

Pokja pemilihan sedang melakukan tender pengadaan alat laboratorium penelitian dengan

nilai HPS Rp. 5 miliar. Dari hasil evaluasi harga ditemukan bahwa semua penawaran melebihi

HPS. Apa yang dilakukan oleh pokja pemilihan ?

a)

Membatalkan tender dan selanjutnya dilakukan tender ulang

b)

Melakukan negosisi kepada setiap penyedia

c)

Dipilih penyedia yang pengalaman paling tinggi

d)

Melakukan reverse auction

56.

Pokja pemilihan melakukan tender pembangunan puskesmas kota A dengan nilai HPS sebesar

Rp. 10 miliar. Puskesmas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk

pelayanan Kesehatan masyarakat kurang mampu. Dari hasil evaluasi tidak ada penawaran

yang memenuhi syarat sehingga dinyatakan gagal . Kemudian pokja pemilihan melakukan

tender ulang dan ternyata hasilnya sama yaitu gagal sementara waktu yang diperlukan untuk

tender ulang sudah tidak cukup. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh pokja pemilihan ?

a)

Melanjutkan tender ketiga sampai mendapatkan pemenang

b)

Minta rekomendasi PA/KPA untuk penunjukan langsung

c)

Penunjukan langsung ke salah satu peserta pemilihan

d)

Penunjukan langsung ke penawaran terendah

57.

Biro mum Sekda kota A akan mengadakan jasa perawatan lift sebanyak 3 unit dengan merk B

dengan nilai HPS Rp. 400 juta. Apa metode pemilihan yang dipilih oleh pokja pemilihan ?

a)

Tender cepat karena spek teknis dan volume sudah jelas

b)

Penunjukan langsung ke ATPM resmi

c)

Tender karena nilai hps diatas Rp. 200 juta

d)

Pecah paket dengan pengadaan langsung

58.

Pada seleksi konsultan badan usaha dilakukan melalui metode prakualifikasi. Hasil evaluasi

kualifikasi menghasilkan daftar pendek. Berapa jumlah daftar pendek untuk pekerjaan jasa

konsultan ?

a)

3 sd 5 peserta pemilihan

b)

5 sd 7 peserta pemilihan

c)

1 sd 7 peserta pemilihan

d)

3 sd 7 peserta pemilihan

59.

Pada seleksi konsultan badan usaha dilakukan melalui metode prakualifikasi. Metode evaluasi

kualifikasi konsultan badan usaha yang dapat digunakan….

a)

Sistem nilai dengan ambang batas

b)

Sistem gugur dengan ambang batas

c)

Pagu anggaran dengan ambang batas

d)

Pembobotan dengan ambang batas

60.

Pokja pemilihan melakukan tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS Rp.1 miliar. Hasil

evaluasi ditetapkan pemenangnya adalah penyedia A dan telah disampaikan hasil tender dan

diterima oleh PPK, selanjutnya PPK mengeluarkan SPPBJ kepada penyedia A. setelah

menerima SPPBJ penyedia A menyatakan mengundurkan diri dengan alasan keuntungan yang

diperoleh terlalu kecil. Keputusan yang di ambil dapat dikenakan sanksi berupa…

a)

sanksi daftar hitam selama 1 tahun

b)

sanksi daftar hitam selama 2 tahun

c)

Sanksi denda keterlambatan

d)

Dicairkan jaminan penawaran

61.

PPK dinas Pendidikan kota A sedang berkontrak untuk pengadaan laptop sebanyak 100 unit

dengan nilai kontrak Rp. 1,5 miliar dengan masa pelaksanaan selama 2 bulan. Dimasa

pelaksanaan baru ditemukan adanya spesifikasi teknis laptop yang diskontinu sehingga tidak

ada lagi di pasaran. Apa yang harus dilakukan oleh PPK ?

a)

Tetap melaksanakan sesuai dengan kontrak

b)

Melakukan addendum kontrak

c)

Membatalkan kontrak

d)

Tender ulang

62.

PPK dinas Kesehatan kota A sedang menyusun rancangan kontrak pembangunan RSUD KOTA

A dengan nilai kontrak Rp. 100 miliar dengan masa pelaksanan selama 3 tahun. Dalam klausul

SSKK ada ketentuan pemberian uang muka. Berapa nilai uang muka yang dapat diberikan

untuk pekerjaan konstruksi tersebut ?

a)

15 %

b)

20 %

c)

25 %

d)

30 %

63.

Sebelum dilakukan serah terima harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil

pengadaan barang/jasa oleh tim pengelola kontrak yaitu tim ahli dan tim pendukung. Siapa

yang berhak menetapkan tim pendukung ?

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

Kepala Dinas

d)

Kepala daerah

64.

Bentuk kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainya dengan nilai Rp. 15 juta

ada kuitansi. Apa isi dari kuitansi ?

a)

Identitas para pihak, Nilai pembelian, Jenis dan jumlah barang/jasa, Tanda tangan

penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, Tanda tangan PPK sebagai tanda

mengetahui

b)

Identitas para pihak, Nilai pembelian, Jenis dan jumlah barang/jasa, Tanda tangan

penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, Tanda tangan bendahara sebagaitanda mengetahui

c)

Identitas para pihak, Nilai pembelian, Jenis dan jumlah barang/jasa, Tanda tangan PPK di

atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, Tanda tangan PA/KPA sebagai tanda

mengetahui

d)

Identitas para pihak, Nilai pembelian, Jenis dan jumlah barang/jasa, Tanda tangan

penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, Tanda tangan PA/KPA sebagai

tanda mengetahui

65.

Unsur-unsur yang dievaluasi dalam penilaian kinerja penyedia adalah

a)

Kualitas dan kuantitas, waktu, biaya dan layanan

b)

Kualitas dan kuantitas dan kesesuaian spesifikasi teknis

c)

Kualitas dan performance dari hasil pengadaan

d)

Kualitas dan kuntitas serta tingkat layanan

66.

Pokja pemilihan didalam dokumen pengadaan menetapkan bahwa jaminan

pelaksanaan harus dari Bank Pembangunan Provinsi ABC sesuai ketentuan Surat

Edaran Gubemur.

Saat pemberian penjelasan ada Penyedia berpendapat bahwa ketentuan Surat Edaran

Gubernur ABC ini bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan

perubahannya.

Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh Pokja Pemilihan menyikapi hal ini?

a)

Pokja Pemilihan menerbitkan revisi/addendum dokumen pengadaan dan

menetapkan bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Gubemur ABC bertaku,karena

harus sesuai arahan pimpinan.

b)

Pokja Pemilihan tetap melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dan tidak

mengkhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akibat ketentuan

mengenai jaminan pelaksanaan karena ketentuan tersebut memiliki kekuatan

hukum yang kuat.

c)

Pokja Pemilihan melaporkan kepada PPK dan PA/KPA bahwa Surat Edaran ini

dapat dikategorikan menentukan kriteria,persyaratan atau prosedur pengadaan

yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

d)

Pokja Pemilihan menghadap Gubernur dan melaporkan adanya komentar dari

Penyedia terhadap Surat Edaran Gubernur tadi dan minta pengarahan lebih lanjut

dari Gubernur.

67.

Dinas Jalan dan Jembatan Kabupaten XYZ pada tahun anggaran 2015 melaksanakan

rehabilitasi jalan antara kota kecamatan Banyu Biru dengan kota kecamatan Pasir

Putih sepanjang 2,4 km yang dilaksanakan oleh PT Kutub Utara Jaya dengan nilai

Kontrak Rp1,2 miliar.Saat pekerjaan sudah diselesaikan 80%, tiba-tiba tebing sebelah

kanan jalan setinggi 3 meter longsor akibat gempa yang getarannya juga terasa dikota

kecamatan Banyu Biru dan Pasir Putih,dan tanah longsorannya menutup jalan yang

sedang dikerjakan sepanjang 200 meter.

Apa yang sebaiknya dilakukan PPK mengantisipasi akibat bencana alam ini ?

a)

Meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan Penunjukkan Langsung kepada PT

Kutub Utara Jaya.yang sedang melaksanakan Kontrak dilokasi bencana dengan

membuat kontrak baru untuk pekerjaan tembok penahan tanah

b)

Meminta PA/KPA menetapkan paket baru berupa pekerjaan tembok penahan

tanah dilokasi longsor dan segera dilakukan pengadaannya.

c)

Melaporkan terjadinya bencana longsor ini kepada PA/KPA dan mengusulkan

untuk dilakukan perencanaan tembok penahan tanah di lokasi tersebut

dimasukkan ke dalam RUP untuk dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.

d)

Memerintahkan kepada PT Kutub Utara Jaya untuk melaksanakan pembuatan

tembok penahan tanah dilokasi bencana longsor

68.

Di Dinas Bina Marga Kabupaten air beriak dalam DPA tahun anggaran 2015 terdapat

60 paket pekerjaan rehabilitasi jalan dengan jumlah dana sebesar Rp. 20 miliar.

Umunya paket-paket tersebut bernilai diatas Rp. 300 juta. Di dalam pelaksanaanya

PA/KPA memerintahkan agar paket-paket pekerjaan jalan ini nilainya berubah

menjadi dibawah Rp. 200 juta dengan metode pengadaan langsung. Pendapat terbaik

tentang hal di atas ialah....

a)

Telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemaketan, yaitu sengaja

memecahkan paket untuk menghindari tender

b)

Perubahan jumlah paket untuk usaha kecil adalah sudah sesuai dengan

kebijakan umum pengadaan barang/jasa yaitu membuat sebanyak-banyaknya

paket untuk UMKM

c)

Perubahan jumlah paket diperbolehkan dengan ketentuan nilainya melebihi

pagu anggaran

d)

Perubahan jumlah paket diperbolehkan dengan ketentuan nilainya melebihi

pagu anggaran

69.

PPK pada suatu pekerjaan konstruksi dihadapkan pada situasi yang sulit. Pekerjaan ini

sangat dibutuhkan masyarakat,namun penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan

dan telah 2 (dua) kali mendapat Surat Peringatan.Waktu pelaksanaan telah terpakai

50 % dan progres baru mencapai 35%. Apa tindakan PPK yang paling tepat?

a)

Melakukan pemutusan kontrak dan menunjuk penyedia lain untukmeneruskan pekerjaan yang tersisa.

b)

Melakukan pembayaran terhadap semua material yang ada dilapangan karena

penyedia kekurangan dana untuk meneruskan pekerjaan.

c)

Memberi kesempatan ketiga untuk mengejar keterlambatan dan bila tidak

berhasil, melakukan pemutusan kontrak.

d)

Diperpanjang kontraknya sampai selesai

70.

PPK suatu pekerjaan konstruksi dihadapkan pada permintaan penyedia yang

terlambat melaksanakan pekerjaan dan telah 3 (tiga) kali mendapat Surat Peringatan.

Waktu pelaksanaan telah terpakai 95%,namun progres baru mencapai 60%.Penyedla

meminta perpanjangan waktu karena ingin meyelesaikannya. Apa tindakan PPK yang

paling tepat?

a)

PPK tidak memberikan perpanjangan waktu karena diyakini tidak akan selesai

walau diberi 50 hari kalender.

b)

PPK memberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender,walau ragu akan

kemampuan penyedia.

c)

PPK tidak memutus kontrak dan memberi kesempatan untuk menyelesaikanpekerjaan sampai akhir kontrak.

d)

PPK memperpanjang masa berlaku kontrak

71.

Dinas Kesehatan kota A sedangkan melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi

pembangunan RSUD kota A dengan nilai HPS Rp. 90 miliar. Proses tender telah dilakukan

dengan pemenang PT. A dengan penawaran Rp. 88 miliar dan pokja pemilihan menyampaikan

laporan hasil pemilihan kepada PPK dinas Kesehatan kota A, selanjutkan PPK melakukan reviu

hasil pemilihan ditemukan adanya kesalahan prosedur evaluasi kualifikasi yaitu alamat

penyedia tidak dilakukan pengecekan dilapangan. Berdasarkan hasil pengecekan PPK tidak

ditemukan alamat sesuai surat domisili penyedia. Sehingga PPK menolak hasil pemilihan.

Sedangkan pokja pemilihan menyatakan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dokumen

pemilihan. Terhadap perbedaan pendapat ini, PPK menyampaikan kepada KPA. Apa

kebutusan yang diambil KPA ?

a)

Sependapat dengan PPK, maka KPA membatalkan hasil tender

b)

Sependapat dengan pokja pemilihan dan meminta KPA menerbitkan SPPBJ

c)

KPA langsung mengeluarkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak

d)

KPA mengganti anggota pokja pemilihan karena salah prosedur

72.

Kementerian A sedang melaksanakan pembangunan laboratorium pengujian dengan nilai

kontrak Rp. 55 miliar dengan pelaksana pekerjaan PT. A, masa pelaksanakan selama 200 hari

kalender. Pada hari ke 100 pelaksanaan kontrak, target pekerjaan sebesar 50 % tapi

berdasarkan laporan dari konsultan Manajemen konstruksi realisasi pekerjaan baru mencapai

38 % sehingga ada keterlambatan sebesar 12 %. PPK menyatakan kontrak kritis. Terhadap

kondisi ini, apa yang harus dilakukan oleh PPK ?

a)

Melakukan pemutusan kontrak

b)

Penunjukan langsung ke penyedia lain

c)

Melakukan addendum kontrak

d)

Memberikan surat peringatan pertama

73.

PPK kemeneterian A sedang melaksanakan renovasi gedung laboratorium bio safety level

(BSL) 3 untuk pengujian makanan dengan nilai kontrak Rp. 2 miliar. Dalam pelaksanakan

pekerjaan terjadi keterlambatan dan penyedia sudah diberikan surat peringatan 1 sd 3

sehingga dilakukan pemutusan kontrak pada saat progres telah mencapai 80 % sementara

gedung sangat diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jika dibiarkan maka akan

mangkrak dan kemungkinan rusak karena faktor alam. Apa langkah yang harus dilakukan oleh

PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak ?

a)

Meminta pokja pemilihan melakukan tender pekerjaan lanjutan

b)

Mengusulkan paket pekerjaan lanjutan tahun depan dengan cara tender

c)

Meminta pokja pemilihan melakukan penunjukan langsung ke penyedia lain

d)

Pekerjaan dihentikan dan dilanjutkan tahun depan

74.

PPK Dispora Kota A sedangkan melaksanakan renovasi stadion atletik senilai Rp. 20 miliar

dengan masa pelaksanakan selama 4 bulan mulai 1 September 2022 sampai dengan 31

desember 2022. Pada awal kontrak pekerjaan berjalan lancar sesaui dengan rencana,

menjelang akhir kontrak terjadi keterlambatan sehingga sampai akhir kontrak pekerjaan tidak

selesai dan baru mencapai 96 %. Terhadap kondisi ini, apa langkah yang sebaiknya diambil

oleh PPK ?

a)

Pemutusan kontrak

b)

Pemberian kesempatan

c)

Pengenaan sanksi daftar hitam

d)

Menunjuk penyedia lain

75.

PPK RSUD Kota A sedang menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa yang bersifat

rutin dengan kriteria antara produk standar dengan satuan jelas, berulang ulang serta waktu

dan/atau volume belum bisa di pastikan seperti sampah medis, air minum karyawan, obat

obatan. Apa jenis kontrak yang paling tepat untuk pengadaaan diatas ?

a)

Kontrak lumsum

b)

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan

c)

Kontrak payung

d)

Kontrak putar kunci

76.

Pokja pemilihan sedang melaksanakan pemilihan pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS

senilai RP. 1 miliar. Dari hasil evaluasi harga ditermukan adanya penawaran dibawah 80 % HPS

yaitu penawaran dari PT.A dengan nilai penawaran Rp. 750 juta. Kemudian pokja pemilihan

melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap panawaran PT. A dengan hasil evaluasi

kewajaran harga sebesar Rp. 780 juta. Terhadap penawaran dari PT. A, apa keputusan yang

harus diambilan oleh pokja pemilihan ?

a)

Menyatakan tidak wajar dan dinyatakan gugur

b)

Menyatakan wajar dan ditetapkan pemenang

c)

Menyatakan tender gagal karena dibawah 80 %

d)

Melakukan negosiasi harga dengan PT. A

77.

PPK kementerian A sedang berkontrak dengan PT.A senilai Rp. 2 miliar untuk pengadaan 100

unit laptop dengan masa pelaksanan kontrak selama 2 bulan dari 1 juni 2022 sampai dengan

30 Juli 2022 mengunakan jenis kontrak harga satuan. Pada tanggal 25 Juli 2022 penyedia

melaporkan kepada PPK bahwa pekerjaan telah selesai 100 % dan meminta pembayaran.

Kemudian PPK menugaskan tim ahli dan tim pendukung melakukan pemeriksaan dan

pengujian. Dari pemerikaan dan pengujian diperoleh ada 2 unit laptop yang tidak sesuai sesuai

spesifikasi teknis dalam kontrak. Terhadap kondisi ini, berapa persen prestasi pekerjaan yang

dapat dibayarkan ?

a)

Sesuai hasil pemeriksaan/pengujian 98 %

b)

Sesuai pernyataan penyedia 100 %

c)

Sesuai hasil negosiasi antara PPK dan penyedia

d)

Meminta audit APIP

78.

Bapenda Kota A sedangkan melaksanakan pembangunan gedung pelayanan pajak daerah

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40 miliar. Sampai dengan kontrak berakhir pekerjaan belum

selesai dan diberikan kesempatan selama 50 hari dan prestasi pekerjaan baru mencapai 97

%. PPK melakukan kajian kesanggupan penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan dan ternyata

masih sanggup meyelesaikan. Terhadap kondisi ini, apa langkah yang paling tepat agar

Gedung bisa selesai 100 % ?

a)

Pemutusan kontrak

b)

Tender untuk sisa pekerjaa

c)

Pemberian kesempatan kedua

d)

Dihentikan pekerjaan

79.

Pemerintah Provinsi A memiliki 5 RSUD yang tersebar di beberapan wilayah untuk pelayanan

Kesehatan masyarakat. Dari data rencana umum (RUP) yang diumumkan oleh KPA kelima

RSUD ada pengadaaan barang/jasa yang sama seperti mobil ambulan, tempat tidur pasien dll.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menghindari proses yang berulang ulang. Apa

strategi pengadaan yang dapat dilakukan oleh kelima RSUD ?

a)

Melakukan konsolidasi untuk barang sejenis untuk kelima RSUD

b)

Melakukan tender masing-masing paket untuk setiap RSUD

c)

Memecah paket dengan pengadaan langsung

d)

Penunjukan langsung dengan kontrak payung

80.

PPK RSUD kota sedangkan melaksanakan pekerjaan renovasi bangunan senilai Rp. 400 juta

dengan masa pelaksanaan selama 2 bulan. Sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir

dilakukan perhitungan prestasi pekerjaan dan ternyata pekerjaan terpasang dan dapat

diterima sebesar Rp. 380 juta. Terhadap kondisi ini, apa yang harus dilakukan PPK ?

a)

Pekerjaan dibayar sesuai dengan kontrak awal

b)

Tidak perlu addendum dan dibayar sesuai pekerjaan terpasang

c)

Dilakukan addendum kontrak dan dibayar sesuai pekerjaan terpasang

d)

Pembayaran berdasarkan hasil negosiasi PPK dan penyedia