NEW
Font size
WorksheetsTO 2
Total questions: 80
Worksheet time: 2hrs 0mins
Pokja pemilihan dalam melaksanakan pemilihan harus mematuhi etika pengadaan. Salah
satua etika yang wajib dijalan oleh pokja pemilihan adalah…
Meningkatkan kualitas perencanaan
Tertib dan tanggung jawab
Melaksanakan pengadaan berkelanjutan
Menciptakan persaingan sehat
Dinas pemadam kebakaran membutuhkan mobil pemadam kebakaran dengan nilai pagu
anggaran Rp. 2,5 miliar. PPK sedang menyusun HPS untuk mobil tersebut. Ada beberapa
alternatif yang dapat dipilih antara lain produk dalam negeri dengan harga lebih murah atau
produk impor dengan harga lebih mahal. Akhirnya PPK memutuskan mengadakan mobil
pemadam dengan produk dalam negeri dan harga lebih murah. Dalam ini PPK menerapkan
prinsip pengadaan…..
Efisien
Efektif
Bersaing
Akuntabel
ada tender pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran Rp. 1,1 miliar dan nilai HPS Rp. 1
miliar, penawaran pemenang sebesar Rp. 900 juta. Berapa nilai jaminan pelaksanaan yang
harus diserahkan sebelum penandatanganan kontrak ?
5 % dari nilai kontrak
5 % dari nilai HPS
5 % dari pagu anggaran
5 % dari sisa pagu anggaran
Dinas PUPR sedang melaksanakan pembangunan jembatan yang roboh akibat bencana alam
dan sudah dinyatakan sebagai darurat lokal oleh kepala daerah setempat. Apa jenis kontrak
yang dipilih untuk pekerjaan tersebut ?
Lumsum
Harga satuan
Biaya plus imbalan
Gabungan lumsum dan harga satuan
Sanksi daftar dikenakan kepada penyedia barang/jasa jika melakukan kelalaian baik dalam
proses pemilihan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Jika ditemukan ada pemalsuan
dokumen pada tahap evaluasi penawaran, maka dapat diberikan sanksi oleh PA/KPA atas
usulan…
PPK
Pokja Pemilihan
Tim pendukung
Tim teknis
Dalam rangka meningkatkan penggunan produk dalam negeri, pemerintah telah membuat
kebijakan dengan memberikan preferensi harga untuk produk dalam negeri dengan
ketentuan….
Barang/jasa dengan TKDN 10 %
Barang/jasa dengan TKDN 15 %
Barang/jasa dengan TKDN 20 %
Barang/jasa dengan TKDN 25 %
Dalam rangka melaksanakan pengadaan yang berkelanjutan. PPK dalam menyusun spesifikasi
teknis harus memperhatikan tiga aspek yaitu….
Aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
Aspek ekonomi, industri dan pertahanan
Aspek ekonomi, sosial dan budaya
Aspek ekonomi, teknologi dan SNI
Salah satu cara meningkatan peran serta pelaku usaha nasional pengadaan barang/jasa
pemerintah adalah dengan membatasi keikutsertaan usaha asing. Salah satu ketentuan
keikutsertaan usaha asing adalah
Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 25 miliar
Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 50 miliar
Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1T
Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500 miliar
Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa adalah meningkatkan peran usaha mikro, usaha
kecil dan koperasi. Batasan tender yang dapat di ikuti oleh usaha kecil adalah…
Sampai dengan 2,5 miliar
Sampai dengan 15 miliar
Sampai dengan 50 miliar
Sampai dengan 100 miliar
Dalam rangka meningkatkan efesiensi waktu dan biaya dalam proses pengadaan barang
dilakukan melalui katalog nasional, sektoral dan lokal. Untuk katalog sektoral dikelola oleh….
LKPP
Kementerian/lembaga
Pemerintah daerah
Pemerintah provinsi
Pada pelaksanaan pekerjaan kontruksi dengan nilai paket Rp 1 miliar terjadi pemutusan
kontrak pada progres pekerjaan telah mencapai 40 persen pada saat terjadinya pemutusan
kontrak akibat kelalaian penyedia. Apa tindak lanjut yang di ambil oleh PPK ?
PPK melakukan Penunjukan langsung ke penyedia lain
Meminta Pokja pemilihan melakukan penunjukan langsung ke penyedia lain
Meminta pejabat pengadaan melakukan penunjukan langsung ke penyedia lain
Meminta pokja pemilihan melakukan tender ulang untuk sisa pekerjaan
PPK bertanggungjawab untuk mengendalikan kontrak sampai selesai. Dalam mengendalikan
kontrak PPK dapat di bantu oleh ….
Tim Pendukung dan Tim Ahli
Pokja Pemilihan dan Tim ahli
Tim konsultan pengadaan
Pengelola pengadaan barang/jasa
Pada pelaksanaan pekerjaan paving block jalan desa melalui swakelola dengan kelompok
masyarakat ditemukan adanya perbedaan antara kontrak dengan kondisi lapangan
berdasarkan laporan dari tim pengawas. Atas kondisi ini apa Tindakan korektif yang dilakukan
oleh PPK ?
Pemutusan kontrak
Sanksi daftar hitam
Melaporkan pada PA/KPA
Melakukan Tindakan korektif
Jika hasil audit ditemukan adanya kekurangan volume dalam kontrak pekerjaan kontruksi
gedung sekolah senilai Rp. 60 juta. Maka pelaku pengadaan yang bertanggung jawab adalah
Pejabat pembuat komitmen
Pokja Pemilihan
Kuasa Pengguna Anggaran
Penyedia barang/jasa
Pemda Kota A akan melaksanakan pekerjaan kompleks design and build dengan nilai pagu
anggaran Rp. 200 miliar. Salah satu masalah yang dihadapi adalah pokja pemilihan tidak
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemilihan pekerjaan kompleks tersebut. Apa solusi
yang disarankam kepada UKPBJ kota A adalah
Menyerahkan pemilihan pada agen pengadaan
Membatalkan pengadaan pekerjaan tersebut
Mengembalikan paket tersebut kepada PPK
Meminta rekomendasi APIP Kota A
Pada pelaksanaan swalekola ada tim penyelenggara swakelola yang terdiri dari persiapan,
pelaksana dan pengawas. Siapa yang menetapkan tim penyelengara swakelola tipe II ?
Tim persiapan, pelaksana dan pengadaan oleh PA/KPA
Tim persiapan dan pengawas oleh PA/KPA, pelaksana oleh pimpinan instansi lain
Tim persiapan dan pengawas oleh PA/KPA, pelaksana oleh pimpinan ormas
Tim persiapan, pelaksana dan pengawa oleh pimpinan instansi lain
Pada pekerjaan yang dilaksanakan dengan Swakelola type IV ada tim persiapan, Tim Pelaksana
dan Tim pengawas. Apa tugas dari Tim Pengawas Swakelola Tipe IV ?
Mengawasi administrais, teknis dan keuangan
Mengawasi administrasi, progres dan keuangan
Mengawasi kualitas, kuantitas dan keuangan
Mengawasi kinerja tim pelaksanaMengawasi kinerja tim pelaksana
Dinas Perumahan Kota A akan melaksanakan penataan Kawasan pemukiman kumuh bekerja
sama dengan fakultas teknis universitas swasta di kota A. siapa yang berwenang
menandatangan kontrak Swakelola tersebut ?
PPK dengan tim pelaksana
PPK dengan Dekan Fakultas Teknik
PA/KPA dengan Dekan Fakultas Teknik
Kepala Dinas dengan Tim Pelaksana
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh K/L/PD
yang menggunakan dana APBN/APBD mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan. Hubungan manajemen rantai pasok dengan proses pengadaan
barang/jasa pada tahap source adalah
Perencanaan pengadaan
Pemilihan penyedia
Evaluasi penawaran
Manajemen kontrak
Kementrian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi membutuhkan kajian strategi untuk
meningkatkan minat mahasiswa dalam membuat jurnal ilmiah. Ada bebebrapa alternatif yang
dapat dipilih untuk menunjuk pelaksana pekerjaan. Salah satu dengan cara swakelola dengan
menugaskan Universitas negeri di bawah kementerian tersebut untuk melaksanakan kajian.
Apa tipe swakelola yang tepat pekerjaan diatas ?
Swakelola Tipe I
Swakelola Tipe II
Swakelola Tipe III
Swakelola Tipe IV
Pokja Pemilihan kota A sedang melaksanakan pemilihan jasa konsultan perencanaan rumah
sakit dengan nilai HPS Rp. 12 miliar. Proses evaluasi sdh tahap usulan penetapan pemenang.
Siapa yang berwenang menetapkan pemenang jasa konsultan tersebut ?
Pokja Pemilihan
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Dalam perencanaan pengadaan perlu dilakukan penyusunan strategi pengadaan agar
pengadaan barang/jasa dapat mencapai hasil yang dibutuhkan. Penyusunan strategi
pengadaan merupakai kegiatan manjemen rantai pasok pada level….
Operasional
Taktis
Strategis
Internal
Aktivitas rantai pasok di suatu rumah sakit pemerintah mulai dari pabrikan, penyedia obat,
rumag sakit, apotik dan pasien. Komponen rantai pasok mulai dari pabrikan sd rumah sakit
disebut..
Rantai pasok hilir
Rantai pasok internal
Rantai pasok hulu
Jaringan distribusi
Pada penjelasan tender pengadaan makan minum untuk pasien rumah sakit, salah satu
peserta mengusulkan agar jenis kontrak diubah dari lumsum menjadi harga satuan dengan
alasan volume dapat berubah tergantung jumlah pasien. Atas usulan ini apa langkah yang
sebaiknya dilakukan pokja pemilihan ?
Menerima dan mengubah jenis kontrak oleh pokja pemilihan
Mengusulkan perubahan jenis kontrak kepada PPK
Menolak usulan tersebut dan tetap pada jenis kontrak yang ada
Mengusulkan perubahan jenis kontrak kepada PA/KPA
Pada proses evaluasi kualifikasi pengadaan pekerjaan konstruksi gedung sekolah ditmukan
adanya pemalsuan surat ijin usaha yang dilakukan oleh penyedia A dan sudah diklarifikasi ke
penerbit ijin usaha ternyata palsu. Atas kondisi ini pokja menggugurkan penawaran tersebut
dan mengusulkan sanksi daftar hitam. Siapa yang berwenang menetapkan saksi daftar hitam
PA/KPA atas usulan PPK
PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan
PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan
PA/KPA atas usulan APIP
Dinas Pendidikan Kota A membutuhkan barang/jasa yang terdiri dari gedung sekolah, meja
dan kursi, laptop dan seragam sekolah dengan nilai paket Rp. 15 miliar. Bagaimana pemaketan
yang tepat untuk pengadaan diatas ?
Satu paket
Dua paket
Tiga paket
Empat paket
Pemerintah Kota A memiliki beberapa RSUD dengan kebutuhan yang sama berupa
pengangkutan dan pengolahan sampah medis. Karatersitik kebutuhan tersebut adalah satuan
jelas, berulang-ulang serta volume dan/waktu belum bisa ditentukan dengan pasti. Apa
strategi pengadaan dan jenis kontrak yang paling tepat agar pengadaan menjadi lebih efisien
dan efektif
Konsolidasi dan kontrak payung
Konsolidasi dan kontrak lumsum
Konsolidasi dan kontrak putar kunci
Konsolidasi dan kontrak waktu penugasan
Apa metode evaluasi yang paling tepat pengadaan pekerjaan konstruksi kompleks yang
memerlukan penilaian teknis yang mendalam ?
Sistem nilai
Biaya selama umur ekonomis
Harga terendah
Kualitas dan biaya
Metode pemilihan yang paling tepat untuk pengadaan barang yang tidak ada dalam ekatalog
dengan spesfikasi teknis dan volume dapat ditentukan dengan pasti serta nilai hps diatas Rp.
200 juta adalah
epurcahasing
tender
penunjukan langsung
tender cepat
Metode evaluasi konsultan pengawasan gedung dan bangunan yang bersifat rutin dan
standar. Lebih tepat menggunakan metode evaluasi….
Kualitas
Kualitas dan biaya
Biaya terendah
Pagu anggaran
Dalam evaluasi penawaran pengadaan barang dengan metode pascakualifikasi ditemukan ada
pemalsuan dokumen kulifikasi oleh salah satu penyedia. Terhadap penyedia tersebut
dikenakan sanksi berupa…
Pemutusan kontak dan sanksi daftar hitam
Digugurkan dan diusulkan masuk daftar hitam
Dilakukan tender ulang dan tidak ada sanksi
Diminta mengganti dokumen penawaran
Pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai paket diatas Rp. 100 milyar. Dari hasil evaluasi
administrasi, teknis dan harga menghasilkan penyedia A sebagai penawar dengan nilai
kombinasi tertinggi. Apa Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pokja pemilihan
Menetapkan sebagai pemenang oleh pokja
Mengusulkan penetapan pemenang oleh PA
Mengusulkan penetapan pemenang oleh PPK
Mengusulkan penetapan pemenang oleh kepala ukpbj
Tahapan evaluasi yang dilakukan pada tender dengan pascakualifikasi
Evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga
Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi
Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan Harga
Evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga
Salah satu strategi pengadaan untuk meningkatkan efisien dalam proses pengadaan
barang/jasa pada tahap perencanaan pengadaan adalah dengan melakukan konsolidasi untuk
barang-barang sejenis. Siapa yang berwenang melakukan konsolidasi pada tahap
perencanaan ?
PA/KPA
PPK
Pokja pemilihan
Pejabat pengadaan
Peserta pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi yang tidak puas terhadap jawaban
sanggah oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Surat sanggah banding di
tujukan kepada…..
Pokja pemilihan
Kepala UKPBJ
PPK
KPA
Jenis kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan konsultan perencanaan gedung, dimana
pembayaran dilakukan berdasarkan output pekerjaan adalah
Harga satuan
Gabungan lumsum dan harga satuan
Putar kunci
Lumsum
Pada saat penjelasan tender pekerjaan pengadaan alat lab dengan nilai hps Rp. 300 juta, salah
satu peserta pemilihan menyampaikan bahwa spesifikasi teknis alat lab sudah diskontinu
sehingga tidak ada lagi dipasaran. Terhadap kondisi ini langkah terbaik yang dilakukan pokja
pemilihan….
Pokja pemilihan melakukan perubahan spesifikasi teknis
Meminta PPK melakukan perubahan spesifikasi teknis
Membatalkan tender pengadaan alat lab
Meminta PPK melakukan addendum kontrak
PPK RSUD kota A sedang menyusun dokumen persiapan pengadaan makan minum pasien
rumah sakit selama 1 tahun anggaran dimana volume makan minum setiap hari selalu
berubah tergantung jumlah pasien yang rawat inap. Untuk pengadaan makan minum diatas
lebih tepat menggunakan jenis kontrak ….
Lumsum
Putar kunci
Harga satuan
Gabungan lumsum dan harga satuan
Spesifikasi teknis adalah karakteristik barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan
keinginan pengguna barang/jasa. PPK dalam menyusn spesifikasi teknis lebih
mengutamakan……
Kebutuhan pengguna
Keinginan pengguna
Permintaan PA/KPA
Sesuai arahan kepala daerah
HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data dan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Salah sumber informasi yang dapat digunakan untuk Menyusun HPS
barang adalah
Hasil perhitungan konsultan perencana
Hasil audit APIP
Daftar tarif dari asosiasi
Daftar harga dari pabrikan
Komponen dalam spesifikasi teknis terdiri dari mutu, jumlah, waktu dan pelayanan. Salah satu
menyatakan mutu barang/jasa adalah dengan menyebutkan merk barang/jasa. Ketentuan
penyebutan merk dapat dilakukan untuk….
Pemilihan melalui tender
Pengadaan suku cadang
Barang yang kualitasnya jelas
Barang dengan merk terkenal
Jaminan pelaksanaan digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai paket diatas Rp. 200 juta. Jaminan pelaksanaan dikecualikan untuk ….
Pengadaan melalui ecatalog senilai Rp. 1 miliar
Pengadaan melalui tender cepat senilai Rp. 300 juta
Pekerjaan konstruksi kompleks senilai Rp 100 miliar
Pengadaan jasa kebersihan senilai Rp. 500 juta
Sertifikat garansi adalah jaminan kelaikan barang diberikan dalam jangka waktu tertentu yang
ditentukan dalam kontrak. Pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat garansi…
Penjual barang
Toko
Wakil resmi produsen
Pemenang tender
PPK dinas Kesehatan sedang melaksanakan pembangunan Gedung RSUD dengan masa
pelaksanaan selama 2 tahun dengan jenis kontrak lumsum. Penyedia pekerjaan konstruksi
tersebut dapat mengajukan penyesuaian harga pada
Bulan ke 13
Tidak diberikan penyesuaian harga
Pada bulan ke 18
Jika terjadi kenaikan harga
PPK dinas Pendidikan mengadakan meja dan kursi kantor senilai Rp. 185 juta melalui
pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Apa bentuk kontrak yang paling tepat
Kuitansi
Surat perintah kerja
Nota pembelian
Surat pesanan
Pada tender pengadaan barang dengan nilai HPS Rp. 1 miliar ada 3 penawaran yang masuk
yaitu penyedia A, B dan C. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran penyedia A dinyatakan
sebagai pemenang dengan penawaran Rp. 800 juta. Berapa jaminan pelaksanaan yang harus
diserahkan oleh penyedia A ?
5 % dari HPS
5 % dari pagu anggaran
5 % dari nilai kontrak
5 % dari uang muka
Pokja pemilihan kota A akan melaksanakan pemilihan penyedia alat tulis kantor untuk
kebutuhan operasional selama 1 tahun senilai 500 juta. Metode evaluasi dan kualifikasi yang
paling tepat untuk pekerjaan diatas adalah
Biaya terendah dan pascakualifikasi
Harga tertendah dan prakualifikasi
Biaya terendah dan pascakualifikasi
Harga terendah dan pascakualifikasi
Dinas perumahan dan pemukiman kota A membutuhkan jasa konsultan perorangan sebanyak
1 orang dengan nilai hps sebesar Rp. 450 juta. Apa metode evaluasi dan kualifikasi yang paling
tepat agar mendapat konsultan yang kompeten ?
Kualitas dan pascakualifikasi
Kualitas dan prakualifikasi
Pagu anggaran dan pascakualifikasi
Biaya terendah dan prakualifikasi
Dinas bina marga kota B membutuhkan jasa konsultan hukum yang segera dan tidak dapat di
tunda untuk mendampingi PPK yang tersangkut kasus hukum dengan nilai kontrak sebesar Rp.
300 juta. Apa metode pemilihan dan penyampaian yang paling tepat ?
Seleksi dan 2 file
Pengadaan langsung dan 1 file
Tender dan 2 file
Penunjukan langsung dan 1 file
Peserta pemilhan yang merasa dirugikan dalam proses tender dapat mengajukan sanggahan
kepada pokja pemilihan. Hal-hal yang dapat dijadikan materi sanggahan adalah
Penawaran tidak sesuai dokumen pemilihan
Penawaran dengan spek teknis terbaik digugurkan
Ada pelanggaran prosedur pemilihan
Penawaran dengan harga terendah digugurkan
Peserta pemilihan yang mengikuti proses tender harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang
terdiri dari kualifikasi administrasi dan teknis. Persyaratan kualifikasi teknis antara lain
Ijin usaha, sdm dan keuangan
Sdm, pengalaman dan keuangan
Ijin usaha, pajak dan domisili
Pengalaman, SDM dan peralatan
Pada Tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS sebesar 1 miliar dengan metode evaluasi
harga terendah. Salah satu peserta pemilihan menawarkan dengan harga Rp. 780 juta. Apa
yang harus dilakukan oleh pokja pemilihan terhadap penawaran tersebut ?
Menggugurkan penawaran karena dibawah 80 % HPS
Memenangkan penawaran tersebut karena paling rendah
Membuat berita acara harga satuan timpang
Melakukan evaluasi kewajaran harga karena dibawah 80 %
Jika pada saat evaluasi penawaran pokja pemilihan menemukan ada data penawaran teknis
yang kurang jelas. Apa langkah yang harus dilakukan oleh pokja pemilihan ?
Mengugurkan penawaran tersebut
Melakukan klarifikasi
Melakukan tender ulang
Melakukan evaluasi ulang
Jika ada 4 satuan kerja mengajukan tender kendaraan dinas dengan spesifikasi teknis yang
sama kepada pokja pemilihan, apa strategi yang diambil agar proses pemilihan lebih efisien ?
Tender untuk masing masing paket
Konsolidasi pada tahap pemilihan
Dilakukan penunjukan langsung
Pemecahan paket
Pokja pemilihan sedang melakukan tender pengadaan alat laboratorium penelitian dengan
nilai HPS Rp. 5 miliar. Dari hasil evaluasi harga ditemukan bahwa semua penawaran melebihi
HPS. Apa yang dilakukan oleh pokja pemilihan ?
Membatalkan tender dan selanjutnya dilakukan tender ulang
Melakukan negosisi kepada setiap penyedia
Dipilih penyedia yang pengalaman paling tinggi
Melakukan reverse auction
Pokja pemilihan melakukan tender pembangunan puskesmas kota A dengan nilai HPS sebesar
Rp. 10 miliar. Puskesmas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk
pelayanan Kesehatan masyarakat kurang mampu. Dari hasil evaluasi tidak ada penawaran
yang memenuhi syarat sehingga dinyatakan gagal . Kemudian pokja pemilihan melakukan
tender ulang dan ternyata hasilnya sama yaitu gagal sementara waktu yang diperlukan untuk
tender ulang sudah tidak cukup. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh pokja pemilihan ?
Melanjutkan tender ketiga sampai mendapatkan pemenang
Minta rekomendasi PA/KPA untuk penunjukan langsung
Penunjukan langsung ke salah satu peserta pemilihan
Penunjukan langsung ke penawaran terendah
Biro mum Sekda kota A akan mengadakan jasa perawatan lift sebanyak 3 unit dengan merk B
dengan nilai HPS Rp. 400 juta. Apa metode pemilihan yang dipilih oleh pokja pemilihan ?
Tender cepat karena spek teknis dan volume sudah jelas
Penunjukan langsung ke ATPM resmi
Tender karena nilai hps diatas Rp. 200 juta
Pecah paket dengan pengadaan langsung
Pada seleksi konsultan badan usaha dilakukan melalui metode prakualifikasi. Hasil evaluasi
kualifikasi menghasilkan daftar pendek. Berapa jumlah daftar pendek untuk pekerjaan jasa
konsultan ?
3 sd 5 peserta pemilihan
5 sd 7 peserta pemilihan
1 sd 7 peserta pemilihan
3 sd 7 peserta pemilihan
Pada seleksi konsultan badan usaha dilakukan melalui metode prakualifikasi. Metode evaluasi
kualifikasi konsultan badan usaha yang dapat digunakan….
Sistem nilai dengan ambang batas
Sistem gugur dengan ambang batas
Pagu anggaran dengan ambang batas
Pembobotan dengan ambang batas
Pokja pemilihan melakukan tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS Rp.1 miliar. Hasil
evaluasi ditetapkan pemenangnya adalah penyedia A dan telah disampaikan hasil tender dan
diterima oleh PPK, selanjutnya PPK mengeluarkan SPPBJ kepada penyedia A. setelah
menerima SPPBJ penyedia A menyatakan mengundurkan diri dengan alasan keuntungan yang
diperoleh terlalu kecil. Keputusan yang di ambil dapat dikenakan sanksi berupa…
sanksi daftar hitam selama 1 tahun
sanksi daftar hitam selama 2 tahun
Sanksi denda keterlambatan
Dicairkan jaminan penawaran
PPK dinas Pendidikan kota A sedang berkontrak untuk pengadaan laptop sebanyak 100 unit
dengan nilai kontrak Rp. 1,5 miliar dengan masa pelaksanaan selama 2 bulan. Dimasa
pelaksanaan baru ditemukan adanya spesifikasi teknis laptop yang diskontinu sehingga tidak
ada lagi di pasaran. Apa yang harus dilakukan oleh PPK ?
Tetap melaksanakan sesuai dengan kontrak
Melakukan addendum kontrak
Membatalkan kontrak
Tender ulang
PPK dinas Kesehatan kota A sedang menyusun rancangan kontrak pembangunan RSUD KOTA
A dengan nilai kontrak Rp. 100 miliar dengan masa pelaksanan selama 3 tahun. Dalam klausul
SSKK ada ketentuan pemberian uang muka. Berapa nilai uang muka yang dapat diberikan
untuk pekerjaan konstruksi tersebut ?
15 %
20 %
25 %
30 %
Sebelum dilakukan serah terima harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil
pengadaan barang/jasa oleh tim pengelola kontrak yaitu tim ahli dan tim pendukung. Siapa
yang berhak menetapkan tim pendukung ?
PA/KPA
PPK
Kepala Dinas
Kepala daerah
Bentuk kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainya dengan nilai Rp. 15 juta
ada kuitansi. Apa isi dari kuitansi ?
Identitas para pihak, Nilai pembelian, Jenis dan jumlah barang/jasa, Tanda tangan
penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, Tanda tangan PPK sebagai tanda
mengetahui
Identitas para pihak, Nilai pembelian, Jenis dan jumlah barang/jasa, Tanda tangan
penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, Tanda tangan bendahara sebagaitanda mengetahui
Identitas para pihak, Nilai pembelian, Jenis dan jumlah barang/jasa, Tanda tangan PPK di
atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, Tanda tangan PA/KPA sebagai tanda
mengetahui
Identitas para pihak, Nilai pembelian, Jenis dan jumlah barang/jasa, Tanda tangan
penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku, Tanda tangan PA/KPA sebagai
tanda mengetahui
Unsur-unsur yang dievaluasi dalam penilaian kinerja penyedia adalah
Kualitas dan kuantitas, waktu, biaya dan layanan
Kualitas dan kuantitas dan kesesuaian spesifikasi teknis
Kualitas dan performance dari hasil pengadaan
Kualitas dan kuntitas serta tingkat layanan
Pokja pemilihan didalam dokumen pengadaan menetapkan bahwa jaminan
pelaksanaan harus dari Bank Pembangunan Provinsi ABC sesuai ketentuan Surat
Edaran Gubemur.
Saat pemberian penjelasan ada Penyedia berpendapat bahwa ketentuan Surat Edaran
Gubernur ABC ini bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan
perubahannya.
Menurut anda apa yang harus dilakukan oleh Pokja Pemilihan menyikapi hal ini?
Pokja Pemilihan menerbitkan revisi/addendum dokumen pengadaan dan
menetapkan bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Gubemur ABC bertaku,karena
harus sesuai arahan pimpinan.
Pokja Pemilihan tetap melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dan tidak
mengkhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akibat ketentuan
mengenai jaminan pelaksanaan karena ketentuan tersebut memiliki kekuatan
hukum yang kuat.
Pokja Pemilihan melaporkan kepada PPK dan PA/KPA bahwa Surat Edaran ini
dapat dikategorikan menentukan kriteria,persyaratan atau prosedur pengadaan
yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Pokja Pemilihan menghadap Gubernur dan melaporkan adanya komentar dari
Penyedia terhadap Surat Edaran Gubernur tadi dan minta pengarahan lebih lanjut
dari Gubernur.
Dinas Jalan dan Jembatan Kabupaten XYZ pada tahun anggaran 2015 melaksanakan
rehabilitasi jalan antara kota kecamatan Banyu Biru dengan kota kecamatan Pasir
Putih sepanjang 2,4 km yang dilaksanakan oleh PT Kutub Utara Jaya dengan nilai
Kontrak Rp1,2 miliar.Saat pekerjaan sudah diselesaikan 80%, tiba-tiba tebing sebelah
kanan jalan setinggi 3 meter longsor akibat gempa yang getarannya juga terasa dikota
kecamatan Banyu Biru dan Pasir Putih,dan tanah longsorannya menutup jalan yang
sedang dikerjakan sepanjang 200 meter.
Apa yang sebaiknya dilakukan PPK mengantisipasi akibat bencana alam ini ?
Meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan Penunjukkan Langsung kepada PT
Kutub Utara Jaya.yang sedang melaksanakan Kontrak dilokasi bencana dengan
membuat kontrak baru untuk pekerjaan tembok penahan tanah
Meminta PA/KPA menetapkan paket baru berupa pekerjaan tembok penahan
tanah dilokasi longsor dan segera dilakukan pengadaannya.
Melaporkan terjadinya bencana longsor ini kepada PA/KPA dan mengusulkan
untuk dilakukan perencanaan tembok penahan tanah di lokasi tersebut
dimasukkan ke dalam RUP untuk dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.
Memerintahkan kepada PT Kutub Utara Jaya untuk melaksanakan pembuatan
tembok penahan tanah dilokasi bencana longsor
Di Dinas Bina Marga Kabupaten air beriak dalam DPA tahun anggaran 2015 terdapat
60 paket pekerjaan rehabilitasi jalan dengan jumlah dana sebesar Rp. 20 miliar.
Umunya paket-paket tersebut bernilai diatas Rp. 300 juta. Di dalam pelaksanaanya
PA/KPA memerintahkan agar paket-paket pekerjaan jalan ini nilainya berubah
menjadi dibawah Rp. 200 juta dengan metode pengadaan langsung. Pendapat terbaik
tentang hal di atas ialah....
Telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemaketan, yaitu sengaja
memecahkan paket untuk menghindari tender
Perubahan jumlah paket untuk usaha kecil adalah sudah sesuai dengan
kebijakan umum pengadaan barang/jasa yaitu membuat sebanyak-banyaknya
paket untuk UMKM
Perubahan jumlah paket diperbolehkan dengan ketentuan nilainya melebihi
pagu anggaran
Perubahan jumlah paket diperbolehkan dengan ketentuan nilainya melebihi
pagu anggaran
PPK pada suatu pekerjaan konstruksi dihadapkan pada situasi yang sulit. Pekerjaan ini
sangat dibutuhkan masyarakat,namun penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan
dan telah 2 (dua) kali mendapat Surat Peringatan.Waktu pelaksanaan telah terpakai
50 % dan progres baru mencapai 35%. Apa tindakan PPK yang paling tepat?
Melakukan pemutusan kontrak dan menunjuk penyedia lain untukmeneruskan pekerjaan yang tersisa.
Melakukan pembayaran terhadap semua material yang ada dilapangan karena
penyedia kekurangan dana untuk meneruskan pekerjaan.
Memberi kesempatan ketiga untuk mengejar keterlambatan dan bila tidak
berhasil, melakukan pemutusan kontrak.
Diperpanjang kontraknya sampai selesai
PPK suatu pekerjaan konstruksi dihadapkan pada permintaan penyedia yang
terlambat melaksanakan pekerjaan dan telah 3 (tiga) kali mendapat Surat Peringatan.
Waktu pelaksanaan telah terpakai 95%,namun progres baru mencapai 60%.Penyedla
meminta perpanjangan waktu karena ingin meyelesaikannya. Apa tindakan PPK yang
paling tepat?
PPK tidak memberikan perpanjangan waktu karena diyakini tidak akan selesai
walau diberi 50 hari kalender.
PPK memberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender,walau ragu akan
kemampuan penyedia.
PPK tidak memutus kontrak dan memberi kesempatan untuk menyelesaikanpekerjaan sampai akhir kontrak.
PPK memperpanjang masa berlaku kontrak
Dinas Kesehatan kota A sedangkan melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
pembangunan RSUD kota A dengan nilai HPS Rp. 90 miliar. Proses tender telah dilakukan
dengan pemenang PT. A dengan penawaran Rp. 88 miliar dan pokja pemilihan menyampaikan
laporan hasil pemilihan kepada PPK dinas Kesehatan kota A, selanjutkan PPK melakukan reviu
hasil pemilihan ditemukan adanya kesalahan prosedur evaluasi kualifikasi yaitu alamat
penyedia tidak dilakukan pengecekan dilapangan. Berdasarkan hasil pengecekan PPK tidak
ditemukan alamat sesuai surat domisili penyedia. Sehingga PPK menolak hasil pemilihan.
Sedangkan pokja pemilihan menyatakan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dokumen
pemilihan. Terhadap perbedaan pendapat ini, PPK menyampaikan kepada KPA. Apa
kebutusan yang diambil KPA ?
Sependapat dengan PPK, maka KPA membatalkan hasil tender
Sependapat dengan pokja pemilihan dan meminta KPA menerbitkan SPPBJ
KPA langsung mengeluarkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak
KPA mengganti anggota pokja pemilihan karena salah prosedur
Kementerian A sedang melaksanakan pembangunan laboratorium pengujian dengan nilai
kontrak Rp. 55 miliar dengan pelaksana pekerjaan PT. A, masa pelaksanakan selama 200 hari
kalender. Pada hari ke 100 pelaksanaan kontrak, target pekerjaan sebesar 50 % tapi
berdasarkan laporan dari konsultan Manajemen konstruksi realisasi pekerjaan baru mencapai
38 % sehingga ada keterlambatan sebesar 12 %. PPK menyatakan kontrak kritis. Terhadap
kondisi ini, apa yang harus dilakukan oleh PPK ?
Melakukan pemutusan kontrak
Penunjukan langsung ke penyedia lain
Melakukan addendum kontrak
Memberikan surat peringatan pertama
PPK kemeneterian A sedang melaksanakan renovasi gedung laboratorium bio safety level
(BSL) 3 untuk pengujian makanan dengan nilai kontrak Rp. 2 miliar. Dalam pelaksanakan
pekerjaan terjadi keterlambatan dan penyedia sudah diberikan surat peringatan 1 sd 3
sehingga dilakukan pemutusan kontrak pada saat progres telah mencapai 80 % sementara
gedung sangat diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jika dibiarkan maka akan
mangkrak dan kemungkinan rusak karena faktor alam. Apa langkah yang harus dilakukan oleh
PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak ?
Meminta pokja pemilihan melakukan tender pekerjaan lanjutan
Mengusulkan paket pekerjaan lanjutan tahun depan dengan cara tender
Meminta pokja pemilihan melakukan penunjukan langsung ke penyedia lain
Pekerjaan dihentikan dan dilanjutkan tahun depan
PPK Dispora Kota A sedangkan melaksanakan renovasi stadion atletik senilai Rp. 20 miliar
dengan masa pelaksanakan selama 4 bulan mulai 1 September 2022 sampai dengan 31
desember 2022. Pada awal kontrak pekerjaan berjalan lancar sesaui dengan rencana,
menjelang akhir kontrak terjadi keterlambatan sehingga sampai akhir kontrak pekerjaan tidak
selesai dan baru mencapai 96 %. Terhadap kondisi ini, apa langkah yang sebaiknya diambil
oleh PPK ?
Pemutusan kontrak
Pemberian kesempatan
Pengenaan sanksi daftar hitam
Menunjuk penyedia lain
PPK RSUD Kota A sedang menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa yang bersifat
rutin dengan kriteria antara produk standar dengan satuan jelas, berulang ulang serta waktu
dan/atau volume belum bisa di pastikan seperti sampah medis, air minum karyawan, obat
obatan. Apa jenis kontrak yang paling tepat untuk pengadaaan diatas ?
Kontrak lumsum
Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan
Kontrak payung
Kontrak putar kunci
Pokja pemilihan sedang melaksanakan pemilihan pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS
senilai RP. 1 miliar. Dari hasil evaluasi harga ditermukan adanya penawaran dibawah 80 % HPS
yaitu penawaran dari PT.A dengan nilai penawaran Rp. 750 juta. Kemudian pokja pemilihan
melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap panawaran PT. A dengan hasil evaluasi
kewajaran harga sebesar Rp. 780 juta. Terhadap penawaran dari PT. A, apa keputusan yang
harus diambilan oleh pokja pemilihan ?
Menyatakan tidak wajar dan dinyatakan gugur
Menyatakan wajar dan ditetapkan pemenang
Menyatakan tender gagal karena dibawah 80 %
Melakukan negosiasi harga dengan PT. A
PPK kementerian A sedang berkontrak dengan PT.A senilai Rp. 2 miliar untuk pengadaan 100
unit laptop dengan masa pelaksanan kontrak selama 2 bulan dari 1 juni 2022 sampai dengan
30 Juli 2022 mengunakan jenis kontrak harga satuan. Pada tanggal 25 Juli 2022 penyedia
melaporkan kepada PPK bahwa pekerjaan telah selesai 100 % dan meminta pembayaran.
Kemudian PPK menugaskan tim ahli dan tim pendukung melakukan pemeriksaan dan
pengujian. Dari pemerikaan dan pengujian diperoleh ada 2 unit laptop yang tidak sesuai sesuai
spesifikasi teknis dalam kontrak. Terhadap kondisi ini, berapa persen prestasi pekerjaan yang
dapat dibayarkan ?
Sesuai hasil pemeriksaan/pengujian 98 %
Sesuai pernyataan penyedia 100 %
Sesuai hasil negosiasi antara PPK dan penyedia
Meminta audit APIP
Bapenda Kota A sedangkan melaksanakan pembangunan gedung pelayanan pajak daerah
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40 miliar. Sampai dengan kontrak berakhir pekerjaan belum
selesai dan diberikan kesempatan selama 50 hari dan prestasi pekerjaan baru mencapai 97
%. PPK melakukan kajian kesanggupan penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan dan ternyata
masih sanggup meyelesaikan. Terhadap kondisi ini, apa langkah yang paling tepat agar
Gedung bisa selesai 100 % ?
Pemutusan kontrak
Tender untuk sisa pekerjaa
Pemberian kesempatan kedua
Dihentikan pekerjaan
Pemerintah Provinsi A memiliki 5 RSUD yang tersebar di beberapan wilayah untuk pelayanan
Kesehatan masyarakat. Dari data rencana umum (RUP) yang diumumkan oleh KPA kelima
RSUD ada pengadaaan barang/jasa yang sama seperti mobil ambulan, tempat tidur pasien dll.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menghindari proses yang berulang ulang. Apa
strategi pengadaan yang dapat dilakukan oleh kelima RSUD ?
Melakukan konsolidasi untuk barang sejenis untuk kelima RSUD
Melakukan tender masing-masing paket untuk setiap RSUD
Memecah paket dengan pengadaan langsung
Penunjukan langsung dengan kontrak payung
PPK RSUD kota sedangkan melaksanakan pekerjaan renovasi bangunan senilai Rp. 400 juta
dengan masa pelaksanaan selama 2 bulan. Sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir
dilakukan perhitungan prestasi pekerjaan dan ternyata pekerjaan terpasang dan dapat
diterima sebesar Rp. 380 juta. Terhadap kondisi ini, apa yang harus dilakukan PPK ?
Pekerjaan dibayar sesuai dengan kontrak awal
Tidak perlu addendum dan dibayar sesuai pekerjaan terpasang
Dilakukan addendum kontrak dan dibayar sesuai pekerjaan terpasang
Pembayaran berdasarkan hasil negosiasi PPK dan penyedia
