WorksheetsPkn kelas X Kuis tentang hierarki peraturan perundang-undangan
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara ....................”.
hukum
Pancasila
Republik
Merdeka
Hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang paling tinggi adalah . . . .
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan memiliki hierarki/tingkatan, yang dimaksud hierarki adalah...
Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan
Peraturan dibawah tak boleh melanggar peraturan diatasnya
Peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya
Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut ini :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan pernyataan diatas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 adalah ....
1-3-2-4-5-6-7
1-2-3-5-4-6-7
1-3-2-5-4-6-7
1-2-3-4-5-6-7
Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa disebut....
Undang-undang/Peraturan Perundang-undangan pengganti Undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Peraturan Darurat
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang- undangan berupa keputusan tertulis
2) Dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) Berisi aturan pola dan tingkah laku
4) Didasarkan pada hukum tertinggi
5) Dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dari sifat peraturan perundang undangan ditunjukkan oleh angka....
1-2-3
1-3-5
1-4-3
2-3-4
Undang-Undang dibuat oleh... .
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemerintah Daerah
Perppu dibuat oleh ....
Gubernur
Presiden
DPR
Pemerintah
Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....
harus dicabut
segera disahkan
akan diundangkan
harus direvisi
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Apakah isi muatan peraturan daerah (perda) provinsi?
Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantu
pengesahan perjanjian internasional
menjalankan UU sebagaimana mestinya
Perda kabupaten/kota dibuat oleh ...
DPRD dan DPR
DPRD dan Bupati
DPRD dan presiden
DPRD dan gubernur
Perda provensi dibuat oleh ...
Bupati dan DPRD
Gubernur dan DPRD
DPR dan DPRD
Gubernur dan bupati
Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................
berwenang
berpangkat
terpilih
terpengaruh
Dibawah ini yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, kecuali...
Undang-Undang
PERPRES
PERDA
Peraturan Sekolah
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan memiliki hierarki/tingkatan, yang dimaksud hierarki adalah...
Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan
Peraturan dibawah tak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya
Peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya
Peraturan dibawah merupakan peraturan yang utama
Perhatikan gambar berikut!
TAP MPR menempati kedudukan di nomor...
1
2
3
4
Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang .........................
sederajat atau lebih tinggi.
lebih rendah
lebih lama
sesuai yang berwenang
