a. Jalan tol

b. Gedung sekolah

c. Kolam renang

d. Pagar mewah

1 Tahun Sekali di 1 Januari

1 Tahun sekali di bulan Januari

1 Tahun sekali di bulan Maret

1 Tahun sekali di 1 Maret

Bangunan adalah konstruksi yang dibangun di atas tanah

Bangunan adalah konstruksi yang dilekatkan dan ditanam secara tetap di atas tanah atau perairan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap di atas tanah dan/atau tanah

PBB Perkotaan

PBB Pertambangan Minyak dan gas bumi

PBB sektor lainnya

PBB Perkebunan

Self-assesment

Official aseesment

Withholding system

Domicile system

SPOP belum dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari setelah diterima SPOP

SPOP belum dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterima SPOP

SPOP belum dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterima SPOP

SPOP belum dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima SPOP

NJOPTKP untuk PBB P5L adalah Rp11.000.000 per wajib pajak

Untuk menghitung PBB terutang, tarif yang ditetapkan adalah 0,5%

Untuk menghitung PBB terutang, tarif yang ditetapkan adalah 5%

Bulan Januari merupakan titik waktu yang menentukan besarnya PBB terutang

Sektor Pertambangan (eksplorasi)

Migas offshore

Sektor pertambangan (eksploitasi)

Sektor perhutanan pada area tidak produktif

Bukan Dasar Pengenaan Pajak

Ditentukan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar

Ditentukan berdasarkan pembobotan harga yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar

Apabila tidak terdapat data transaksi maka ditentukan melalui objek pajak lain yang berbeda

Benar

Salah

WP tidak menyampaikan SPOP

Terdapat indikasi bahwa jumlah PBB terutang seharusnya lebih besar daripada yang disampaikan oleh WP

WP mengajukan permohonan pengembalian PBB

Terdapat data baru yang belum/tidak diungkap dalam pemeriksaan sebelumnya

SKP PBB merupakan dasar penagihan PBB

SKP PBB diterbitkan dalam jangka 6 bulan setelah berakhirnya tahun pajak

Jatuh tempo untuk pelunasan pajak terutang dalam SKP PBB adalah 1 bulan sejak tanggal diterimanya

Pajak terutang dalam SKP PBB merupakan pokok pajak/selisih hutang pajak ditambah dengan 25% pokok pajak/selisih hutang pajak

0,5% per bulan

2% per bulan

5% per bulan

25% per bulan

Benar

Salah

STP PBB merupakan dasar penagihan PBB

STP PBB diterbitkan karena PBB terutang dalam SPPT atau SKP PBB yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo permbayaran

Jatuh tempo pelunasan PBB yang tercantum STP PBB adalah 1 bulan sejak tanggal diterimanya SPT PBB

STP PBB diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun setelah berakhirnya tahun pajak

2 bulan sejak permohonan

4 bulan sejak permohonan

6 bulan sejak permohonan

12 bulan sejak permohonan

Permohonan paling lama diajukan 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran

Syarat untuk mengajukan permohonan pengangsuran/penundaan adalah tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya

Lama waktu penundaan adalah maksimal 12 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan oleh DJP

Pembayaran pengangsuran paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan

0.1%

0.2%

0,3%

0,5%

Benar

Salah

per 31 Desember

per 1 Januari

per 2 Januari

Saat dikuasainya objek pajak

15 hari

30 hari

60 hari

3 bulan

orang pribadi

badan

perusahaan

orang pribadi dan badan

SPT

SPPT

SKP

SPOP

a. Tempat Ibadah

b. Hutang Lindung

c. Tanah Kuburan

d. Hutan Kawasan Lindung

a. objek pajak

b. bukan objek pajak

c. objek pajak dengan tarif khusus

d. bukan objek pajak karena PP-nya belum terbit

a. Nilai Pasar

b. Harga Transaksi

c.Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang

d. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

(1), (2), da, (3)

(2), (3) dan (5)

(2), (3) dan (4

(3), (4) dan (5)

(4), (5), dan (6)