wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

BAB3-MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Total questions: 50

Worksheet time: 49mins

Name
Class
Date
1.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...

a)

setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR

b)

Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang

c)

Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah

2.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis

2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) berisi aturan pola dan tingkah laku

4) didasarkan pada hukum tertinggi

5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

a)

1, 2, 3

b)

1, 3, 5

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

3.
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk . . . .
a)
Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat
b)
Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah
c)
Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo
d)
Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman
4.
Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang disebut . . . .
a)
Norma Adat
b)
Peraturan Perundang-Undangan
c)
Dasar Negara
d)
Peraturan sekolah
5.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
a)
undang-undang
b)
UUD 1945
c)
Perpu
d)
Perda
6.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

7.

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan . . . .

a)

Gubernur

b)

MPR

c)

KPK

d)

Presiden

8.

Bersedia menjalankan perintah dari orang tua adalah contoh pelaksanaan peraturan tata tertib di lingkungan . . . .

a)

Negara

b)

Keluarga

c)

Sekolah

d)

Pribadi

9.

Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota

a)

50 %

b)

50% + 1

c)

50% + 10

d)

50% - 1

10.

Perundang-undangan yang sifatnya sederajat yaitu . . . .

a)

UUD 1945 dan Perpu

b)

UU dan Perpu

c)

UUD 1945 dan Perpres

d)

Perpres dan TAP MPR

11.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...

a)

setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR

b)

Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang

c)

Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah

12.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis

2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) berisi aturan pola dan tingkah laku

4) didasarkan pada hukum tertinggi

5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

a)

1, 2, 3

b)

1, 3, 5

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

13.

Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...

a)

untuk diketahui oleh masyarakat umum

b)

untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite

c)

untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas

d)

untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin

14.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Pengganti Undang-undang

d)

Undang-undang

15.

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

a)

untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja

b)

untuk membatasi hak asasi manusia

c)

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak

16.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

17.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

18.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..

a)

Peraturan pemerintah

b)

TAP MPR

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-undang/PERPU

19.

Yang bukan termasuk materi asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 adalah.

a)

Pengayoman

b)

Kebangsaan

c)

Keterbukaan

d)

Keadilan

20.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor...

a)

11 Tahun 2012

b)

12 Tahun 2011

c)

12 Tahun 2012

d)

11 Tahun 2011

21.

Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...

a)

Daerah

b)

Pusat

c)

Pemerintah

d)

Presiden

22.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis

2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) berisi aturan pola dan tingkah laku

4) didasarkan pada hukum tertinggi

5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

a)

1, 2, 3

b)

1, 3, 5

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

23.

Perhatikan tahap pembentukkan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 berikut ini!

1. Penyusunan

2. Perencanaan

3. Pengundangan

4. Pembahasan dan pengesahan

5. Penyebarluasan

Urutan tahapan pembentukkan peraturan perundang-undangan yang tepat adalah....

a)

1, 2, 4, 3, 5

b)

1, 4, 3, 2, 5

c)

2, 1, 4, 3, 5

d)

2, 4, 1, 3, 5

24.

Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...

a)

Kepres

b)

perundang-undangan

c)

pembukaan UUD 1945

d)

Peraturan Pemerintah

25.

Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

a)

UUD 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang Undang

d)

Peraturan pemerintah

26.

Negara Indonesia adalah negara hukum.Artinya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasar pada ......

a)

hukum

b)

norma

c)

peraturan

d)

undang-undang

27.

Yang tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7/UU/12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah ......

a)

UUD Negara RI Tahun 1945

b)

Tap MPR

c)

Undang-Undang Lalu Lintas

d)

Undang-Undang / Perpu

28.

Yang bukan merupakan kesepakatan dasar dalam perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah ......

a)

tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b)

mempertegas sistem pemerintahan presidensial

c)

mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

d)

menambah pasal perubahan tanpa harus menghilangkan pasal sebelumnya

29.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR harus mendapat persetujuan dari ......

a)

Presiden

b)

MPR

c)

MK

d)

MA

30.

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka....

a)

setiap warga negara wajib memahami hukum

b)

para penyelenggara negara wajib memahami hukum

c)

semua orang yang bersalah wajib di hukum

d)

segala sesuatu harus berdasarkan hukum

31.

Dalam menjalankan pemerintahan, presiden diberi wewenang untuk membuat peraturan. dalam membuat peraturan, presiden dapat bekerjasama dengan DPR. namun, dalam situasi yang genting atau dalam keadaan yang memaksa, presiden dapat membuat...

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d)

Keputusan Presiden

32.

Berikut ini peristiwa yang menunjukan pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 pasal 28 adalah...

a)

Jonathan menyampaikan pendapatnya ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran

b)

Rangga memotong pendapat Marcel karena berbeda pendapat.

c)

Elsa mengacungkan tangannya sebelum berpendapat.

d)

Ubaidillah disiplin dalam belajar

33.

Sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan indonesia dapat dimaknai sebagai sikap yang menerima, berusaha memahami dan....

a)

mengoreksi kesalahan pejabat di dalam menyusun UU

b)

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah

c)

mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

d)

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

34.

Tata tertib sekolah yang tidak sesuai dengan aspirasi warga sekolah akan mengakibatkan....

a)

kekacauan dalam kegiatan belajar

b)

kecemasan para guru

c)

tidak diterapkan dengan baik oleh warga sekolah

d)

keresahan di kalangan siswa

35.

Lembaga yang paling berhak merumuskan UU adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

MA

36.

Tujuan pokok dirumuskannya peraturan perundang-undangan adalah...

a)

melindungi rakyat pedesaan

b)

membatasi kekuasaan Presiden

c)

mewujudkan keadilan dalam masyarakat

d)

membantu tugas Presiden

37.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
a)
undang-undang
b)
UUD 1945
c)
Perpu
d)
Perda
38.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

39.
Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan adalah . . . .
a)
Perda
b)
UUD 1945
c)
Peraturan Sekolah
d)
Perpu
40.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

41.

Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...

a)

Norma

b)

Peraruran

c)

Keputusan

d)

Ketetapan

42.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...

a)

tiga kali

b)

empat kali

c)

lima kali

d)

enam kali

43.

Apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) disetujui oleh DPR dan Presiden, maka RUU disahkan Presiden menjadi ......

a)

Tap MPR

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Maklumat

d)

Undang-Undang

44.

Yang bukan merupakan kesepakatan dasar dalam perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah ......

a)

tetap mempertahankan NKRI

b)

mempertegas pemerintahan presidensial

c)

mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

d)

menambah pasal perubahan

45.

Peraturan hidup yang ada dalam masyarakat disebut ......

a)

tata tertib

b)

undang-undang

c)

adat istiadat

d)

norma

46.

Berikut yang bukan merupakan bentuk perilaku taat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adalah ......

a)

memiliki akta kelahiran

b)

mematuhi aturan berlalu lintas

c)

tidak melakukan tindakan yang melawan hukum

d)

disiplin dalam segala hal

47.

Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Kekuatan hukum yang mengikat ke dalam, artinya ......

a)

mengikat pada seluruh warga negara Indonesia

b)

mengikat pada seluruh anggota MPR

c)

mengikat pada seluruh anggota lembaga negara Indonesia

d)

mengikat pada seluruh Ketua dan Wakil Ketua MPR

48.

Penerapan tata tertib siswa di sekolah memiliki tujuan ......

a)

membatasi ruang gerak siswa di sekolah

b)

memberikan rasa takut dengan sanksi yang diberikan sekolah

c)

mendisiplinkan siswa agar tidak ada yang berbeda pendapat

d)

mengatur sikap dan perilaku siswa agar sesuai dengan ketentuan

49.

Manfaat ketaatan terhadap peraturan yang berlaku bagi diri sendiri adalah ......

a)

tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat

b)

ketengangan dan tidak merasa dikejar-kejar perasaan bersalah

c)

terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat

d)

hak dan kewajiban dapat terlaksana secara seimbang

50.

Hukum menurut bentuknya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Salah satu bentuk hukum tertulis dalam kehidupan bernegara adalah ......

a)

moral

b)

adat istiadat

c)

kebiasaan

d)

undang-undang