wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Advance Training CAT PPS

Total questions: 100

Worksheet time: 3hrs 30mins

Name
Class
Date
1.

Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah:

a)

UUD 1945

b)

Pembukaan UUD 1945

c)

Pancasila

d)

Proklamasi 17 Agustus 1945

e)

Benar Semua

2.

Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal:

a)

15 Agustus 1945

b)

16 Agustus 1945

c)

17 Agustus 1945

d)

18 Agustus 1945

e)

19 Agustus 1945

3.

Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada..

a)

MPR dan Presiden

b)

DPR dan MPR

c)

DPR dan Presiden

d)

DPR dan DP

e)

Presiden dan BPK

4.

PPK berkedudukan dimana?

a)

Ibu Kota Kecamatan

b)

Kantor Kecamatan

c)

Aula Kecamatan

d)

Kantor Polsek

e)

Ibu Kota Desa / Kelurahan

5.

Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?

a)

PPS

b)

PPK

c)

KPU Kab / Kota

d)

KPU Provinsi

e)

KPU

6.

Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan?

a)

Ketua KPPS

b)

Ketua PPS

c)

Ketua PPK

d)

Ketua KPU Kab / Kota

e)

Ketua KPU Provinsi

7.

Berapakah jumlah Pantarlih pada tiap TPS ?

a)

1 Orang

b)

2 Orang

c)

3 Orang

d)

Tergantung Jumlah Pemilih

e)

Semua Jawaban Salah

8.

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat ….

a)

2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi

b)

3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi

c)

4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi

d)

5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi

e)

6 (Enam) hari setelah hasil rekapitulasi

9.

Berapa lama masa kerja PPS?

a)

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

b)

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

c)

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara

d)

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

e)

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara

10.

Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali :

a)

Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK

b)

Menerima pendaftaran calon PPK

c)

Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK

d)

Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK

e)

Melakukan wawancara calon anggota PPK

11.

Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa?

a)

Pasal 51

b)

Pasal 52

c)

Pasal 71

d)

Pasal 72

e)

Pasal 81

12.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?

a)

Dewan Komite Pengawasan Pemilu

b)

Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu

c)

     Dewan Komite Penyelenggara Pemilu

d)

Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu

e)

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

13.

Tugas DKPP meliputi dibawah ini, pilih jawaban paling tepat.

a)

menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu

b)

melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu

c)

menetapkan putusan

d)

menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti

e)

Jawaban a, b, c dan d semua benar

14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang .....

a)

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

b)

Pemilu Presiden

c)

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

d)

Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu

e)

Pembentukan PPK dan PPS

15.

Pernyataan mengenai peserta Pemilu Legislatif berikut ini adalah benar, kecuali

.....

a)

Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik

b)

Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen

c)

Partai politik yang mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu

d)

Peserta Pemilu anggota DPD adalah calon perseorangan

e)

Jawaban a dan c benar

16.

Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem .....

a)

Proporsional terbuka

b)

Semi proporsional

c)

Distrik

d)

Distrik berwakil banyak

e)

Campuran

17.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai paling lambat sebelum hari pemungutan suara.

a)

20 Bulan

b)

21 Bulan

c)

22 Bulan

d)

23 Bulan

e)

24 Buan

18.

Untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan partai politik baru harus memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali .....

a)

Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik

b)

Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi

c)

Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan

d)

Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan

e)

Menyertakan sekurang-kurangnya 30% jumlah keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat provinsi

19.

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit .... kursi dan paling banyak.......   kursi.

a)

3 dan 10

b)

3 dan 11

c)

3 dan 12

d)

4 dan 10

e)

4 dan 12

20.

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi paling sedikit ....

kursi dan paling banyak.......kursi

a)

3 dan 10

b)

3 dan 11

c)

3 dan 12

d)

4 dan 10

e.       4 dan 12

e)

4 dan 12

21.

Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....

a)

1998

b)

1999

c)

2000

d)

2001

e)

2002

22.

Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali :

a)

melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

b)

menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan

c)

melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

d)

melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

e)

menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

23.

Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali :

a)

Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)

b)

Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih

c)

Pola Pencalonan (nomination)

d)

Model Penyuaraan (balloting)

e)

Sistem Kepartaian

24.

Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

a)

Demokratis melalui mekanisme internal partai politik

b)

Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c)

Langsung oleh rakyat

d)

Penetapan Presiden

e)

Demokratis

25.

Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

a)

Adil

b)

Terbuka

c)

Bebas

d)

Langsung

e)

Rahasia

26.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:

a)

7 (tujuh) hari

b)

14 (empat belas) hari

c)

21 (dua puluh satu) hari

d)

23 (dua puluh tiga) hari

e)

30 (tiga puluh) hari

27.

Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah :

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Dewan Pewakilan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Pertimbangan Agung

e)

Presiden

28.

Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....

a)

UU Nomor 22 tahun 2007

b)

UU Nomor 8 tahun 2012

c)

UU Nomor 12 tahun 2003

d)

UU Nomor 15 tahun 2011

e)

UU Nomor 2 tahun 2011

29.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....

a)

2,5 persen

b)

3 persen

c)

3,5 persen

d)

2 persen

e)

4 persen

30.

Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :

a)

kotak suara dan bilik suara

b)

Obeng untuk mencoblos

c)

Sampul kertas dan Segel

d)

Surat Suara

e)

Tinta

31.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:

a)

paling lama 7 (tujuh) hari

b)

paling lama 6 (enam) hari

c)

paling lama 5 (lima) hari

d)

paling lama 4 (empat) hari

e)

paling lama 3 (tiga) hari

32.

Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua

DKPP yang dipimpin oleh….

a)

Anggota tertua

b)

Anggota termuda

c)

Anggota tertua dan termuda

d)

Salah satu anggota dari 7 anggota

e)

Kementrian dalam negeri

33.

Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak:

a)

Pasal 210

b)

Pasal 201

c)

Pasal 214

d)

pasal 212

e)

Pasal 222

34.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah :

a)

Putusan MK No. 5/PUU-V/2007

b)

Putusan MK No. 6/PUU-V/2007

c)

Putusan MK No. 7/PUU-V/2007

d)

Putusan MK No. 8/PUU-V/2007

e)

Putusan MK No. 9/PUU-V/2007

35.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye paling lambat:

a)

15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

b)

17 (tujuh belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

c)

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

d)

35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

e)

45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

36.

Undang-undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah:

a)

UU No. 1 tahun 2014

b)

UU No. 1 tahun 2015

c)

UU No. 8 tahun 2015

d)

UU No. 10 tahun 2016

e)

UU No. 1 tahun 2016

37.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama…

a)

3 tahun, dan denda paling banyak Rp.36 juta.

b)

4 tahun, dan denda paling banyak Rp.48 juta.

c)

5 tahun, dan denda paling banyak Rp.60 juta.

d)

6 tahun, dan denda paling banyak Rp.72 juta.

e)

7 tahun, dan denda paling banyak Rp.96 juta.

38.

Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai ……

a)

Dasar Negara

b)

Pandangan hidup bangsa

c)

Idiologi bangsa

d)

Kepribadian bangsa Indonesia

e)

Bentuk pemerintah Negara Indonesia

39.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara

Indonesia dapat ditemukan dalam ……

a)

TAP MPR No. III/1978

b)

TAP MPR No. II/ 1978

c)

TAP MPR No. III/1979

d)

TAP MPR No. II/1979

e)

TAP MPR No. I/1978

40.

Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional, merupakan karakteristik Pancasila sebagai ………

a)

Dasar Negara

b)

Idiologi bangsa

c)

Idiologi terbuka

d)

Kepribadian nasional

e)

Pendidikan Pancasila

41.

Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan …….

a)

Dasar Negara

b)

Idiologi bangsa

c)

Kepribadian nasional

d)

Pendidikan pancasila

e)

Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia

42.

Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar

negara dapat ditemukan dalam ……..

a)

Inpres No. 12/1971

b)

Inpres No. 12/1970

c)

Inpres No. 12/1969

d)

Inpres No. 12/1968

e)

Inpres No. 12/1967

43.

Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan

Pancasila adalah …..

a)

Mengamalkan semua sila dalam pancasila secara murni dan konsukwen

b)

Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan

c)

Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal pancasila

d)

Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal

e)

Mempertahankan dan menegakkan pancasila agar tetap sebagai dasar Negara Indonesia

44.

Perilaku dibawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila

adalah …..

a)

Menilai baik hasil kerja orang lain.

b)

Berani membela kebenaran dan keadilan

c)

Menghormati dan menghargai orang lain

d)

Suka memberikan pertolongan kepada orang lain.

e)

Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan

45.

Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ….

a)

Ketuhanan yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

46.

Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral Negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai ……..

a)

Dasar falsafah Negara

b)

Dasar Negara

c)

Sumber dari segala sumber hukum

d)

Asas kerohanian Negara

e)

Sumber hukum tertinggi

47.

Dibawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah ……

a)

Proklamasi 17 Agustus 1945

b)

UUD 1945

c)

Dekrit Presiden

d)

Supersemar

e)

Semua jawaban benar

48.

Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, selain itu, sikap saling menghargai sesama manusia merupakan wujud dari sila kemanusian yang adil dan beradab atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah ……

a)

Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain.

b)

Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu

c)

Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia

d)

Tidak ada jawaban yang benar

e)

Semua jawaban benar

49.

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, merupakan

pengamalan Pancasila sila …..

a)

Ketuhanan yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

50.

Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah …..

a)

Sudah/pernah kawin

b)

Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun.

c)

Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin

d)

Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah lulus SLTA/sederajat

e)

Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik

51.

Dalam kampanye pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan……

a)

Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara & swasta, serta kepala desa/lurah.

b)

Pejabat BUMN/BUMD, aparatus sipil Negara, anggota TNI/Polri, Kades/Lurah dan perangkat desa/kelurahan.

c)

Pelajar/mahasiswa dan Orang jompo

d)

Anggota non partai

e)

Anggota ORMAS

52.

Pelaksanaan Pemungutan suara, dilakukan pada…..

a)

Panitia Pemilu telah siap

b)

Hari libur atau hari yang diliburkan

c)

Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh

d)

Sudah keputusan KPU untuk melakukan PEMILU

e)

Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan PEMILU

53.

Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa harus didukung sekurang- kurangnya ….. dari jumlah penduduk.

a)

10%

b)

8,5%

c)

7,5%

d)

6,5%

e)

6%

54.

Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta jiwa harus didukung sekurang- kurangnya ….. dari jumlah penduduk.

a)

10%

b)

8,5%

c)

7,5%

d)

6,5%

e)

6%

55.

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya ….. tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan sekurang-kurangnya ….. tahun bagi calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

a)

25 dan 25

b)

30 dan 25

c)

30 dan 30

d)

30 dan 35

e)

35 dan 30

56.

1KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

a)

Pasal 9 ayat (1)

b)

Pasal 9 ayat (2)

c)

Pasal 10 ayat (1)

d)

Pasal 10 ayat (2)

e)

Pasal 10 ayat (3)

57.

Anggota PPK adalah sebanyak ……. orang berasal dari tokoh masyarakat yang

memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Berapa jumlah anggota PPK?

a)

3 (tiga) orang

b)

5 (lima) orang

c)

Minimal 3 (orang) dan maksimal 5 (lima) orang.

d)

Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang

e)

7 (tujuh) orang

58.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini, kecuali :

a)

Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

b)

Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

c)

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

d)

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

e)

Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan.

59.

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi dibawah ini, kecuali :

a)

mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS

b)

menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan

c)

melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

d)

mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS

e)

menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota

60.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilu/Pemilihan diatur dengan:

a)

Peraturan KPU

b)

Peraturan Bawaslu

c)

Peraturan KPU Provinsi

d)

Peraturan Bawaslu Provinsi

e)

Peraturan DKPP

61.

Sengketa Pemilihan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Kabupaten/Kota diselesaikan oleh:

a)

KPU Kabupaten

b)

Panwas Kecamatan

c)

Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

Bawaslu Provinsi

e)

PTUN

62.

Calon yang menerima dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dikenai sanksi berupa:

a)

Pidana penjara dan denda

b)

Pembatalan pasangan calon

c)

Penghentian kampanye

d)

Peringatan tertulis

e)

Peringatan lisan

63.

Kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kampanye diatur dengan:

a)

Undang Undang Dasar

b)

Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

d)

Peraturan KPU

e)

Peraturan Bawaslu

64.

Apabila Bawaslu mengetahui adanya kejadian pada hari pemungutan suara sampai dengan pukul 08.15 petugas KPPS belum memulai proses pemungutan suara dengan karena beralasan Saksi Calon belum hadir di TPS, maka tindakan yang perlu dilakukan Bawaslu adalah:

a)

Merekomendasikan kepada KPPS agar segera memulai kegiatan pemungutan suara

b)

Menunggu KPPS memulai pelaksanaan pemungutan suara

c)

Memberikan masukan agar KPPS memberikan toleransi waktu selama 2 kali 15 menit

d)

Membiarkan tindakan KPPS

 

e)

Menghubungi Saksi Calon agar segera hadir ke TPS

65.

Dalam hal surat suara yang akan dihitung terdapat tulisan dan/atau catatan lain, maka terhadap hal tersebut Bawaslu harus merekomendasikan:

a)

Menyatakan surat suara tidak sah

b)

Surat suara dihitung terakhir

c)

Meminta surat suara untuk disita

d)

Mengganti surat suara

e)

MenyerahkankepadakesepakatanSaksi-saksi

66.

Panwascam dapat memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang apabila terdapat hal-hal berikut ini, kecuali

a)

Pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai prosedur

b)

Terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali

c)

Terdapat 3 orang anak di bawah umur yang ikut memberikan suara

d)

Penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan prosedur

e)

Terdapat 15 lembar surat suara yang berisi tulisan atau catatan lain

67.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota mencabut dan menyatakan tidak berlakunya:

a)

Undang-Undang Nomior 32 Tahun 2004

b)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

c)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014

d)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

e)

Undang-Undang Nomor 8 Tahuin 2012

68.

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan, adalah pelanggaran:

a)

Pelanggaran Pemilu

b)

Pelanggaran Pidana Pemilihan

c)

Pelanggaran Administrasi Pemilihan

d)

Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikopta

e)

   Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan

69.

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran Administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama:

a)

3 (tiga) hari sejak rekomendasi diterima

b)

5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima

c)

6 (enam) hari sejak rekomendasi diterima

d)

7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima

e)

8 (delapan)hari sejak rekomendasi diterima

70.

Yang dimaksud dengan Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota adalah :

a)

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

b)

Pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

c)

Kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

d)

Pidana terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

e)

Pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU

71.

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri membentuk wadah bersama yaitu:

a)

Sentra Pelayanan Hukum Terpadu

b)

Sentra Penanganan Hukum terpadu

c)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu

d)

Sentra Penegakan Hukum Bersama

e)

Sentra Pelayanan Hukum Bersama

72.

Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama:

a)

1 (satu) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

b)

2 (dua) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

c)

3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

e)

14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

73.

Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari pihak-pihak berikut ini, kecuali.

a)

Pihak asing

b)

Penyumbang yang tidak jelas identitasnya

c)

Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah

d)

Pemerintah desa dan badan usaha milik desa

e)

Pengurus partai politik

74.

Pernyataan berikut yang paling tepat

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang….

a)

Pemilu

b)

Pemilihan Umum

c)

Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD

d)

Pemilihan Umum Presiden, DPR, DPD dan DPRD

e)

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

75.

Berikut Pernyataan yang SALAH mengenai Proses Pencalonan, kecuali :

a)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik boleh mengajukan pasangan calon pengganti ketika calon sebelumnya tidak berhalangan tetap

b)

Partai Politik atau gabungan partai politik boleh mengajukan pasangan calon pengganti ketika calon sebelumnya mengundurkan diri

c)

Pasangan calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon

d)

Apabila terdapat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota yang berhalangan tetap pada hari pemungutan suara dan

jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua), KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan suara terbanyak

e)

KPU Provinsi melakukan penelitian syarat administrasi kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

76.

Daftar penduduk potensial pemilih (DP4) diperoleh dari :

a)

Dinas Komplencapir

b.      Dinas Tenaga Kerja

c.       Badan Pusat Statistik (BPS)

d.      Disdukcapil

e.      Data Penduduk Provinsi

b)

Dinas Tenaga Kerja

c)

Badan Pusat Statistik (BPS)

d)

Disdukcapil

e)

Data Penduduk Provinsi

77.

Pemutakhiran daftar pemilih dimulai dari penyelenggara pemilu di tingkat :

a)

PPL

b)

PPS

c)

PPK

d)

Panwascam

e)

KPU Kab / Kota

78.

Berdasarkan UU No 10 tahun 2016, berikut adalah alur pemutakhiran daftar pemilih, kecuali :

a)

Pemutakhiran dilakukan pada tingkat RT/RW

b)

PPK   bertanggungjawab  untuk  melakukan  pemutakhiran  di  tingkat desa/kelurahan

c)

Daftar pemilih hasil pemutakhiran ditetapkan menjadi DPS

d)

DPS diumumkan secara luas melalui papan pengumuman RT/RW

e)

DPS diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapat masukan masyarakat

79.

Berikut adalah materi-materi kampanye yang diberikan sesuai prosedur, kecuali:

a)

Dilakukan secara sopan

b)

Berlangsung dengan tertib

c)

Bersifat edukatif di lapangan

d)

Dilakukan dengan teriakan keras di lapangan

e)

Melakukan kampanye di media cetak

80.

Berikut pernyataan benar mengenai pemasangan dan aturan terkait alat peraga, kecuali :

a)

Alat peraga harus sudah dibersihkan H-1 sebelum hari pemungutan suara

b)

Pemasangan     alat     peraga     kampanye     dilaksanakan     dengan mempertimbangkan etika,estetika dan kebersihan

c)

Alat peraga yang dipasang pada tempat perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut

d)

Pemda   memfasilitasi  kesempatan   fasilitas  umum   untuk   kegiatan kampanye pada KPU prov/KPU Kab.Kota

e)

KPU Prov/KPU Kab/kota berkoordinasi dengan Pemda untuk menetapkan alat peraga untuk keperluan kampanye

81.

Sebagai “The Guardian of Election and Democracy” peran pengawas pemilu adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Mendorong tumbuh dan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap prosedur demokrasi

b)

Katalisator konflik kekerasan

c)

Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yang demokratis

d)

Menyelesaikan tindak pidana pemilu

e)

Mencegah pudarnya kepercayaan rakyat

82.

Lembaga manakah yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslukada terhadap pelanggaran Pidana Pemilu?

a)

Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya

b)

Kejaksaan Negeri

c)

Pengadilan Negeri

d)

Pengadilan Tinggi

e)

Komisi Pemilihan Umum.

83.

Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:

a)

  Hari Nasional

b)

Hari Kalender

c)

Hari Khusus

d)

Hari Kerja

e)

Hari Libur

84.

Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah:

a)

Hari Nasional

b)

Hari Kalender

c)

Hari Khusus

d)

Hari Kerja

e)

Hari Libur

85.

Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah.... Orang

a)

Dua

b)

Tiga

c)

Empat

d)

Lima

e)

Enam

86.

Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......

a)

Mandiri

b)

Tertib

c)

Efisien

d)

Kredibel

e)

Berkepastian Hukum

87.

Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak

memilih, warga negara Indonesia harus…….

a)

Menjadi anggota Parpol

b)

Terdaftar sebagai pemilih

c)

Bukan anggota TNI/POLRI

d)

Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya

e)

Memiliki Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya

88.

Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus

memenuhi syarat:……..

a)

Berdomisili tetap

b)

Memiliki Kartu Identitas

c)

Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

d)

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e)

Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

89.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada…….

a)

KPU Setempat

b)

PPK setempat

c)

PPS setempat

d)

KPPS setempat

e)

Bawaslu setempat

90.

Pemilih   yang   belum   terdaftar  dalam   daftar   pemilih  sementara   dapat

mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam ……

a)

Daftar Pemilih Baru

b)

Daftar Pemilih Potensial

c)

Daftar Peserta Pemilih

d)

Daftar pemilih tambahan

e)

Daftar Anggota Pemilih

91.

Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh…..

a)

KPU

b)

KPU Prov

c)

KPU Kab / Kota

d)

PPK

e)

PPS

92.

Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

a)

a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

b)

b.     Menjalani cuti di luar tanggungan negara

c)

c.      Pengaturan   lama   cuti   dan   jadwal   cuti   dengan   memperhatikan keberlanngsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d)

d.     Dicalonkan oleh PARPOL

e)

e.      a, b, c, benar

93.

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh …..

a)

Presiden

b)

Menteri Dalam Negeri

c)

DPR

d)

DPRD Provinsi setempat

e)

KPU

94.

Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu …..

a)

15 hari

b)

20 hari

c)

25 hari

d)

30 hari

e)

31hari

95.

  Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya

adalah ……

a)

Nomor Induk Kependudukan

b)

Nama lengkap pemilih

c)

Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir

d)

Alamat domisili pemilih

e)

Semua jawaban benar

96.

Daftar Pemilih Sementara Pemilu diumumkan oleh …… untuk mendapatkan tangggapan masyarakat.

a)

KPPS

b)

PPS

c)

PPK

d)

KPU Kab / Kota

e)

Bawaslu Kab / Kota

97.

Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan

untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh …..

a)

KPU Provinsi

b)

KPU Kabupaten/Kota

c)

KPU Provinsi dibantu Kabupaten/Kota

d)

Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota

e)

KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS

98.

Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ….. sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

a)

21 hari

b)

22 hari

c)

25 hari

d)

28 hari

e)

30 hari

99.

Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS

paling lama ….. sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS.

a)

7 hari

b)

10 hari

c)

14 hari

d)

15 hari

e)

20 hari

100.

Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama …..

a)

5 hari

b)

7 hari

c)

10 hari

d)

  14 hari

e)

  15 hari

Similar Resources on Wayground

CC SISWA DAN GURU INOTEK

100 questions

CC SISWA DAN GURU INOTEK

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

Babak Penyisihan SESO SMA/Sederajat 2020

100 questions

Babak Penyisihan SESO SMA/Sederajat 2020

quiz

Worksheet

•

KG - University

SOAL PTS PJOK

100 questions

SOAL PTS PJOK

quiz

Worksheet

•

6th Grade

Quizizz BAB X dan XII Pejuang PBJ 2021

100 questions

Quizizz BAB X dan XII Pejuang PBJ 2021

quiz

Worksheet

•

Professional Development

ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN XI DAN XII

100 questions

ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN XI DAN XII

quiz

Worksheet

•

2nd - 3rd Grade

Secondary Treatment of Wastewater: Aerobic Processes

100 questions

Secondary Treatment of Wastewater: Aerobic Processes

quiz

Worksheet

•

University

PKKR

100 questions

PKKR

quiz

Worksheet

•

12th Grade

REKAP SOAL (D3) PP No 28 thn 2012 PLKSANAAN UU 43 thn 2009

100 questions

REKAP SOAL (D3) PP No 28 thn 2012 PLKSANAAN UU 43 thn 2009

quiz

Worksheet

•

University