wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL TES KPPS PEMILU 2024 DESA KALIBATUR

Total questions: 50

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah…

a)

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

b)

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

c)

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

e)

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

2.

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…

a)

Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

b)

Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia

d)

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

e)

Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan

3.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :

a)

Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

b)

Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon

c)

Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye

d)

Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

e)

Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya

4.

Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....

a)

1998

b)

1999

c)

2000

d)

2001

e)

2002

5.

Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…

a)

Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)

b)

Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih

c)

Pola Pencalonan (nomination)

d)

Model Penyuaraan (balloting)

e)

Sistem Kepartaian

6.

Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah…

a)

Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

b)

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

c)

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

d)

Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersamasama dengan Bawaslu

e)

Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

7.

Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan.

a)

Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan

b)

Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat

c)

Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri

d)

Adanya kebebasan untuk memilih

e)

Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

8.

Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

a)

Adil

b)

Terbuka

c)

Bebas

d)

Langsung

e)

Rahasia

9.

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :

a)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti

b)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti

c)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi

d)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan

e)

Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

10.

Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:

a)

Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU

b)

Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

c)

Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

d)

Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu

e)

Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

11.

Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

a)

Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

b)

DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

c)

KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

d)

DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

e)

KPU, Bawaslu, dan DKPP

12.

Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........

a)

3 partai politik

b)

4 partai politik

c)

5 partai politik

d)

6 partai politik

e)

7 partai politik

13.

Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah .........

a)

3 partai politik

b)

4 partai politik

c)

5 partai politik

d)

6 partai politik

e)

7 partai politik

14.

DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:

a)

Teguran tertulis

b)

Peringatan Keras

c)

Pemberhentian Sementara

d)

Pemberhentian Tetap

e)

Pemberhentian tetap dan denda

15.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :

a)

Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

b)

Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan

c)

Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

d)

Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP

e)

MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

16.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:

a)

7 (tujuh) hari

b)

14 (empat belas) hari

c)

21 (dua puluh satu) hari

d)

23 (dua puluh tiga) hari

e)

30 (tiga puluh) hari

17.

Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah :

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Dewan Pewakilan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Pertimbangan Agung

e)

Presiden

18.

Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....

a)

UU Nomor 22 tahun 2007

b)

UU Nomor 8 tahun 2012

c)

UU Nomor 12 tahun 2003

d)

UU Nomor 15 tahun 2011

e)

UU Nomor 2 tahun 2011

19.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....

a)

2,5 persen

b)

3 persen

c)

3,5 persen

d)

2 persen

e)

4 persen

20.

Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....

a)

1997

b)

1999

c)

2004

d)

2009

e)

2014

21.

Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye :

a)

KPK

b)

BPK

c)

BPKP

d)

PPATK

e)

Kantor Akuntan Publik

22.

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a)

Distrik berwakil banyak

b)

Proporsional terbuka

c)

First past the post

d)

Suara terbanyak

e)

Proporsional

23.

Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem...

a)

Distrik berwakil banyak

b)

Proporsional terbuka

c)

First past the post

d)

Two round system

e)

Proporsional

24.

Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada ...

a)

Presiden

b)

DPR dan MPR

c)

DPR dan DPD

d)

DPR dan Presiden

e)

Mahkamah Konstitusi

25.

Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :

a)

kotak suara dan bilik suara

b)

Obeng untuk mencoblos

c)

Sampul kertas dan Segel

d)

Surat Suara

e)

Tinta

26.

Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu :

a)

14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang

b)

21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang

c)

5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

d)

Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang

e)

3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang

27.

Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ......

a)

Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon

b)

Memperoleh suara minimal 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih

c)

Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon

d)

Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan

e)

Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan

28.

Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.

a)

24 (dua puluh empat)

b)

. 22 (dua puluh dua)

c)

20 (dua puluh)

d)

18 (delapan belas)

e)

12 (dua belas)

29.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:

a)

paling lama 7 (tujuh) hari

b)

paling lama 6 (enam) hari

c)

paling lama 5 (lima) hari

d)

paling lama 4 (empat) hari

e)

paling lama 3 (tiga) hari

30.

DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas :

a)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota

b)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

c)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota

d)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota di tingkat provinsi

e)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

31.

Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota adalah ......

a)

Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan

b)

Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan

c)

Kecamatan, atau gabungan kecamatan

d)

Kabupaten, atau gabungan kabupaten

e)

Kota, atau gabungan kota

32.

Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah....

a)

Dua orang

b)

Tiga orang

c)

Empat orang

d)

Lima orang

e)

Enam orang

33.

Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......

a)

Mandiri

b)

Tertib

c)

Efisien

d)

Kredibel

e)

Berkepastian Hukum

34.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah :*

a)

Putusan MK No. 5/PUU-V/2007

b)

Putusan MK No. 6/PUU-V/2007

c)

Putusan MK No. 7/PUU-V/2007

d)

Putusan MK No. 8/PUU-V/2007

e)

Putusan MK No. 9/PUU-V/2007

35.

Undang-undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah:*

a)

UU No. 1 tahun 2014

b)

UU No. 1 tahun 2015

c)

UU No. 8 tahun 2015

d)

UU No. 10 tahun 2016

e)

UU No. 1 tahun 2016

36.

Siapa sajakah yang dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PU-XI/2013?*

a)

Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota

b)

Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden c. Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota

c)

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

d)

Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

e)

Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden

37.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama…*

a)

3 tahun, dan denda paling banyak Rp.36 juta.

b)

4 tahun, dan denda paling banyak Rp.48 juta.

c)

5 tahun, dan denda paling banyak Rp.60 juta.

d)

6 tahun, dan denda paling banyak Rp.72 juta.

e)

7 tahun, dan denda paling banyak Rp.96 juta

38.

Yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah :*

a)

Penetapan daftar pemilih tetap.

b)

. Kampanye.

c)

Pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

d)

Pembentukan Panwas Pemilukada

e)

Jawaban a, b, c dan d semua benar

39.

Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah*

a)

UUD 1945

b)

Pancasila

c)

Pembukaan UUD 1945

d)

Piagam PBB

e)

Proklamasi 17 Agustus 1945

40.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar NegaraIndonesia dapat ditemukan dalam..*

a)

TAP MPR No. III/1978

b)

TAP MPR No. II/ 1978

c)

TAP MPR No. III/1979

d)

TAP MPR No. II/1979

e)

TAP MPR No. I/1978

41.

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya, merupakan pengamalan Pancasila sila …..*

a)

Ketuhanan yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

e)

Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

42.

Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah …..*

a)

Sudah/pernah kawin

b)

Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun.

c)

Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin

d)

Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah lulus SLTA/sederajat

e)

Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik

43.

Daftar pemilihan umum terakhir dan di tambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih maka ditetapkan sebagai :

……*

a)

Daftar pemilih sementara.

b)

Daftar pemilih tetap

c)

Daftar peserta pemilih

d)

Daftar Pemilik kartu pemilih

e)

Daftar undangan pemilih

44.

Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan

diri ke PPS dan dicatat dalam ……*

a)

Daftar Pemilih Baru

b)

Daftar Pemilih Potensial

c)

Daftar Peserta Pemilih

d)

Daftar pemilih tambahan

e)

Daftar Anggota Pemilih

45.

Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh……..*

a)

KPU Kab/Kota                          

b)

KPU

c)

PPK

d)

PPS

e)

KPPS

46.

Pelaksanaan Pemungutan suara, dilakukan pada…..

a)

Panitia Pemilu telah siap

b)

Hari libur atau hari yang diliburkan

c)

Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh

d)

Sudah keputusan KPU untuk melakukan PEMILU

e)

Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan PEMILU

47.

Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainpada saat memberikan suaranya di TPS dapat…..

a)

Menyerahkan kepada KPPS

b)

Harus di damping oleh POLISI

c)

Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP

d)

Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih

e)

Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan Musawarah penyelenggara

Pemilu

48.

Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranyaadalah

……*

a)

Nomor Induk Kependudukan

b)

Nama lengkap pemilih

c)

Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir

d)

Alamat domisili pemilih

e)

Semua jawaban benar

49.

Daftar Pemilih Sementara Pemilu diumumkan oleh …… untuk mendapatkan

tangggapan masyarakat.*

a)

KPPS

b)

PPS

c)

PPK

d)

KPU Kabupaten/Kota

e)

Bawaslu Kabupaten/Kota

50.

Daftar Pemilih Sementara Pemilu selama ……… hari untuk

mendapatkanmasukan dan tanggapan masyarakat.*

a)

7

b)

14

c)

21

d)

25

e)

30

Similar Resources on Wayground

JOSHUA

46 questions

JOSHUA

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

CERDAS CERMAT HUT RI 76

45 questions

CERDAS CERMAT HUT RI 76

quiz

Worksheet

•

1st Grade - Professio...

soal pfrc 701 sd 750

50 questions

soal pfrc 701 sd 750

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PENDIDIKAN MORAL

50 questions

PENDIDIKAN MORAL

quiz

Worksheet

•

Professional Development

BOYMAN BAB 1 - Pengertian, Sifat, dan Fungsi Kepramukaan

50 questions

BOYMAN BAB 1 - Pengertian, Sifat, dan Fungsi Kepramukaan

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Soaal kerajinan dan penggolahan 8

50 questions

Soaal kerajinan dan penggolahan 8

quiz

Worksheet

•

1st Grade - Professio...

SOAL K3

45 questions

SOAL K3

quiz

Worksheet

•

Professional Development

aplikasi komputer

46 questions

aplikasi komputer

quiz

Worksheet

•

Professional Development